Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 02/G/2016/PTUN.PLK Tanggal 20 April 2016 — - DARMAWAN SUSILO, S.P.
Melawan
- BUPATI SUKAMARA
113 — 94
113 — 94
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap sejak tanggal 8 april 2015 terhadap perbuatan pidana tersebut,dengan memperhatikan penjelasan pasal 27 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yangmenyatakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelahada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum yangtetap dan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1996tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipilyang
tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegavei Negeri Sipildiberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegavai negeri sipil apabila dipidanapenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan , maka hal inisecara nyata terlihat sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai dasarpertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-04-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 16 Agustus 2016 — ANGGRAENI BINTI DJONG KAI alias SUTARMAN; Melawan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN
93 — 37
93 — 37
segala pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturanperaturan reglemen ini, dapat memberikan dasar bagi para pihak untukmenuntut ganti rugi kepada orangorang tersebut di atas (BS. 28; KUHP557a, 558a). 3Pasal 46 : 22502 252Pegawaipegawai pada pemerintahan dalam negeri yang untuk itu ditunjukoleh kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura paling sedikit satu12kali dalam tiga bulan dan di tempattempat lain pada waktu yang ditentukanoleh kepalakepala itu, meminta agar oleh perantaraperantara catatan sipilyang
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PA PATI Nomor 2085/Pdt.G/2015/PA.Pt Tanggal 6 Agustus 2015 — Pemohon
Termohon
12 — 0
12 — 0
Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Perumahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya
Register : 26-05-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2014/PTUN.PL Tanggal 5 Nopember 2014 — -FAUZIAH LADJIJI VS 1. BUPATI SIGI 2. TAUFIK QURAHMAN, S. Sos
84 — 35
84 — 35
dinyatakansebagai berikut :Pasal 6ayat (1) : Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan ;ayat(2) : Apabila alasanalasan dan syaratsyarat' yangdikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurangmeyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan2420tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/PDT/2020/PT DKI Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. NURAINUN
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
30 — 22
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
30 — 22
Bahwa sebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan tugas dana amanat dari Pemerintah dan sesuaidengan Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun2013 yang menyatakan:Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosialtermasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan PemerintahNomor 25 tahun
Register : 07-10-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 993/Pdt.G/2015/PAJP Tanggal 24 Agustus 2016 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.;
Ella Purnama Sari binti Umar Said;
96 — 39
96 — 39
Badan Usaha milik Daerah;Pegawai Badan Usaha milik Negara;((b)(c)(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e)(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan di Desa;Pasal 2(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama,wajib memberitahukannyasecara tertulis kKepada Pejabat melaluisaluran hierarki dalam waktu selambatlambatnya 1(satu) tahunsetelah perkawinan itu dilangsungkan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku jugabagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 150/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
73 — 43
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
73 — 43
HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99,tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN ;Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor880/3712/SJ, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat, Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pasal 250Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang menjadidasar
Register : 24-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 87
176 — 87
Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal Pasal 282 PeraturanPemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor.5 tahunHalaman 20 Put.48/G/2020/PTUNMdn2014 tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut dalam kasus pidana, harus diawali denganpemberhentian sementara.6.
Dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b.
Register : 30-11-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Ihda Misla
Tergugat:
Bupati Kabupaten Aceh Tengah
253 — 168
Ihda Misla
Tergugat:
Bupati Kabupaten Aceh Tengah
253 — 168
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan termasuk dalam prosedur pemberhentianHalaman 52 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNAkarena melakukan tindak pidana/penyelewenagan yang diatur dalam Pasal 266ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 danPasal 18 huruf a Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yangmengatur sebagai berikut :Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi Pegawai Negeri Sipilyang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi utama, Jabatan Pimpinan Tinggimadya, dan Jabatan Fungsional ahli utama ; atauPejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagiPegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama,Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahliutama.Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yang terkait denganprosedur penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai
Register : 06-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.TTD Tanggal 7 April 2015 — Pemohon dan Termohon
15 — 1
15 — 1
menafkahi anak bukanlah sematamatakewajiban seorang ayah, karena apabila ayah adalah seorang yang tidakmampu maka ibu dapat menafkahi anak tersebut sesuai dengankesanggupannya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayah saat ini tidakmempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi dipandang sebagai orang yangmasih sehat dan mampu mencari pekerjaan yang menghasilkan uang untukmembantu biaya nafkah kedua orang anaknya, sedangkan Penggugat sebagaiibu mempunyai penghasilan menetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-06-2013 — Putus : 26-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN ENDE Nomor 45/Pid. B/2013/PN. END Tanggal 26 Juli 2013 — - YAKOBUS MONI alias KOBUS
84 — 24
84 — 24
sebanyak 2 (dua) bakul, 1 (satu) buah karung yangberisikan padi namun saksi tidak mengetahui secara pastiberat dari karung tersebut, atap bangunan yangmenggunakan seng, bantalan seng, kayu usuk yangdijadikan regel dinding bangunan penggilingan sebelahbarat namun saksi tidak mengetahui padi yang berada didalam penggilingan tersebut ikut terbakar dan miliknyaBahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mengidap suatupenyakit bawaan ataupun seorang yang tidak normalkarena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-03-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Pms Tanggal 25 Juli 2016 — COSMAN ERWAN SILALAHI sebagai Penggugat LAWAN ANDAR ELFRIDA RIANA SINAGA sebagai Tergugat ;
61 — 5
61 — 5
bertanda P 5 yaituadanya izin menggugat cerai yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1Raya, Kecamatan Raya Kabupetan Simalungun tertanggal 14 Maret 2016;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PNPms.Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0401/Pdt.G/2017/PA.Trk Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 1
20 — 1
Di samping itu, Penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang setiap bulan memiliki penghasilan. Sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa demi keadilan dan menjamin kehidupan dan masa depan anak, makaTergugat layak untuk dihukum memberikan nafkah kepada satu orang anakyang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukantanggal 23 Januari 2012, setiap bulan minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuhHal. 25 dari 28 Put.
Register : 14-02-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 19 Juli 2011 — KLEMEN UKAGO, SH. M. MT;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
110 — 63
110 — 63
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 29 Juni 2016 — PEMOHON
12 — 4
12 — 4
., M.H..Tanggal 17 Maret 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasanya dengan surat nomor :800/5354/BKD/X1V/2015 tanggal 31 Desember 2015, sehingga telahmemenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengenai izinperkawinan/percerain pegawai negeri sipil sehingga perkaranya dapatdilanjutkan pemeriksaannya.Menimbang
Register : 10-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 318/PDT.G/2016/PN DPS Tanggal 29 September 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
25 — 18
25 — 18
Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada posita 2 mendalilkan sebagai PegawaiNegeri Sipil, Bahwa memang benar Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Peternakan Kota Denpasar, namun Gugatan Penggugat tidakmemenuhi prosedur formal karena tidak dilengkapi ijin dari atasan/pejabat olehkarenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan PP No 10 Tahun1983 Jo PP 45/1990 Junto SE No 08 / SE /1983 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeni Sipil, oleh karenanya
Register : 03-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PA MALANG Nomor 0610/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Tanggal 24 Juli 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
11 — 3
11 — 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan
Register : 23-10-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Son Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 47
116 — 47
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 Penggugatwajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Permohonan ljin Perceraianyang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017 kepadaKepala Kapolres Raja Ampat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telan memposisikan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.P/2014/PN Mkd Tanggal 12 Mei 2014 — DIMAS ERMA SETIAWAN
52 — 12
52 — 12
tertulis DIMAS SETIYAWANagar dirubah sedemikian rupa menjadi DIMAS ERMA SETIAWAN, yang dalam amarPenetapan ini akan diganti dengan redaksional kalimat yang lebih menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas Keputusan Mentert Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009tanggal 29 April 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yaitu HeryWibadi NIP. 060079004;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan Jenis HukumanDisiplin Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 29 April2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang