Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 21 Maret 2016 — Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktuwaktu
VENNY IRIAN AMALIAH, M.M., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktusekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014
Register : 09-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 April 2017 — OKTA ACHMAD ROHANI;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
88 — 62
88 — 62
Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkatpejabat pelaksana harian;Penggugat telah salah memahami maksud dari Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015,tanggal 26 Agustus 2015, karena keputusan tersebut telah sesuai denganketentuan Peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian atausudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk kelancaranpemeriksaan
Maksud dari ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum adaputusanpengadilan, atau tidak diproses di Pengadilan, sepanjang yang bersangkutanmengakui perbuatannya dan didukung dengan buktibukti yang cukup, makaterhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin;Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 Nomor 12 dan 12.5 tidak perluditanggapi karena sepenuhnya kewenangan Menteri Kesehatan RI bukankewenangan Tergugat/Bapek;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal
Register : 08-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1012/Pdt.G/2017/PA.Tgm Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 11
21 — 11
Hadi Mulyono,tanggal 02 Juni 2016, dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipilyang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alatbukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda(Bukti T14) dengan tinta warna hitam;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disampingmengajukan suratsurat bukti tersebut diatas, juga mengajukan 02 (dua) orang saksi;1.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 85-K/PM II-08/AD/IV/2015 Tanggal 30 Juli 2015 — ANDRI PRABOWO, Serda
81 — 30
81 — 30
Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan dengan menggunakan Helm sebanyak 5(lima) kali yang mengenai kepala Saksi dan Sertu Aris Hermawan melakukan pemukulan terhadap diriSaksi dengan menggunakan senjata api pistol dengan cara popor pistol dipukulkan sebanyak 1 (satu) kalidan mengenai kepala sehingga luka robek dan menggunakan tangan kosong berkalikali dan orang sipilyang Saksi tidak kenal memukul dengan botol minuman sampai botolnya pecah selanjutnya mengambil lagibotol memukulkan lagi di
Register : 09-06-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
249 — 379
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
249 — 379
Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil;Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.26/G/2021/PTUN.JPR4.
Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil; Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2014 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau PengurusPartai Politik ditegaskan bahwa : Dalam pasal 2 ayat 1 dapatmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggotadan/atau pengurus partai politik; Dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang menjadi Anggota dan
Register : 23-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.Ckr Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 12
17 — 12
bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2010 Tanggal 10 Juni 2010 — Drs. MUHAMMAD KHUSNUL YAKIN PAYAPO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2210 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 — YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 19-12-2015
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4351/Pdt.G/2014/PA.Bwi Tanggal 26 Oktober 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
65 — 14
65 — 14
H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Register : 02-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Ir. KHOTAMAN
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
260 — 160
Ir. KHOTAMAN
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
260 — 160
Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnyaharus menjalani pidana penjara 1 (satu ) tahun dan selama itu pulaPenggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dansetelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugatkehilangan penghasilan sama sekali2.
tentangTanggapan Atas Penyampaian Keberatan, yang ditujukan Ir.Khotaman;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Siaran Pers, Kepala BiroHubungan Masyarakat BKN, tanggal 16 Juli 2018, tentangCegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 27-04-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 16 Agustus 2016 — ANGGRAENI BINTI DJONG KAI alias SUTARMAN; Melawan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN
93 — 37
93 — 37
segala pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturanperaturan reglemen ini, dapat memberikan dasar bagi para pihak untukmenuntut ganti rugi kepada orangorang tersebut di atas (BS. 28; KUHP557a, 558a). 3Pasal 46 : 22502 252Pegawaipegawai pada pemerintahan dalam negeri yang untuk itu ditunjukoleh kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura paling sedikit satu12kali dalam tiga bulan dan di tempattempat lain pada waktu yang ditentukanoleh kepalakepala itu, meminta agar oleh perantaraperantara catatan sipilyang
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PA PATI Nomor 2085/Pdt.G/2015/PA.Pt Tanggal 6 Agustus 2015 — Pemohon
Termohon
12 — 0
12 — 0
Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Perumahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya
Register : 26-05-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2014/PTUN.PL Tanggal 5 Nopember 2014 — -FAUZIAH LADJIJI VS 1. BUPATI SIGI 2. TAUFIK QURAHMAN, S. Sos
84 — 35
84 — 35
dinyatakansebagai berikut :Pasal 6ayat (1) : Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan ;ayat(2) : Apabila alasanalasan dan syaratsyarat' yangdikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurangmeyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan2420tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/PDT/2020/PT DKI Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. NURAINUN
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
30 — 22
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
30 — 22
Bahwa sebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan tugas dana amanat dari Pemerintah dan sesuaidengan Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun2013 yang menyatakan:Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosialtermasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan PemerintahNomor 25 tahun
Register : 07-10-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 993/Pdt.G/2015/PAJP Tanggal 24 Agustus 2016 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.;
Ella Purnama Sari binti Umar Said;
96 — 39
96 — 39
Badan Usaha milik Daerah;Pegawai Badan Usaha milik Negara;((b)(c)(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e)(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan di Desa;Pasal 2(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama,wajib memberitahukannyasecara tertulis kKepada Pejabat melaluisaluran hierarki dalam waktu selambatlambatnya 1(satu) tahunsetelah perkawinan itu dilangsungkan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku jugabagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2011 — Putus : 11-01-2012 — Upload : 23-06-2013
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0918/Pdt.G/2011/PA.Bms Tanggal 11 Januari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
pendidikan tersebut sepatutnya digabungkan,tidak perlu ada pemisahan j ~777 77777 rrrMenimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMAHENDRA FADEL PRATAMA, lahir tanggal 22 Maret 2006, saat iniberada dalam asuhan Penggugat dan duduk di bangku sekolah TamanKanakkanak Raudhatul Athfal "Masyithoh sebagaimana ditunjukkanoleh bukti P.7, maka di samping memerlukan nafkah, juga telahmemerlukan biaya pendidikan ; 77777377 3773733535555 55 5 5Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-10-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 18 Februari 2010 — Drs. Tawar Kennedy;Direktur Jenderal Perbendaharaan
90 — 38
90 — 38
Hal ini berbeda denganhukuman disiplin sebagaimana dimaksud dengan ayat(3) huruf a, b, c serta dan ayat (4) huruf a, b,c, d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengharuskan ditetapkan dengan SuratKeputusan oleh Pejabat yang berwenang menghukum;13.2.
Register : 11-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.P/2014/PN Mkd Tanggal 12 Mei 2014 — DIMAS ERMA SETIAWAN
52 — 12
52 — 12
tertulis DIMAS SETIYAWANagar dirubah sedemikian rupa menjadi DIMAS ERMA SETIAWAN, yang dalam amarPenetapan ini akan diganti dengan redaksional kalimat yang lebih menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas Keputusan Mentert Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009tanggal 29 April 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yaitu HeryWibadi NIP. 060079004;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan Jenis HukumanDisiplin Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 29 April2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA KARAWANG Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Krw Tanggal 12 September 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
33 — 3
33 — 3
dirasakan keduanya atau salah satunya, dalamkeadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapatHalaman 27 dari 30 Ptsn.No.1091/Padt.G/2017/PA.Krwmenyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fighiyyah:syd ida pio ide ub alladlArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkanKemaslahatan.Menimbang, bahwa Penggugat ternyata Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang