MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 juni 2012 tentangPenunjukan Laboratotorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaanPenyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukumuntuk keadilan (Pro Justisia

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 juni 2012, maka MajelisHakim menyatakan bahwa perkara Terdakwa tidak memenuhiketentuan Pasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer.Menimbang16Bahwa berdasarkan keterangan

MenurutMejelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaansample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat dan valid karena diujisecara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjukberdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentangPenunjukan Laboratotorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaanPenyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukumuntuk keadilan (Pro Justisia

Pasal 3 ayat 1PerMenKes No. 290/menkes/per/lll/2018 tentang Praktik Kedokteranbahwa : Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggiharus memperoleh persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yangberhak memberikan persetujuan.

/per/Ill/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteranbahwa definisi Tindakan invasive adalah suatu tindakan medis yanglangsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien ,yangdalam hal ini adalah pembedahan pada pasien.Mengenai kewajiban Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran diatursecara lebih detail dalam PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008tentang persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :Pasal 1 PerMenKes No.290/menkes/per/per/Ill/2008 tentangPersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa definisi

Kug..Bahwa saat ini Pasien telah mengalami cacat permanen akibat tindakanbedah tanpa izin yang dilakukan oleh TERGUGAT.Pasal 2 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/Ill/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa:Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasienharus mendapat persetujuan.TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuan untuk melakukanbedah kepada PENGGUGAT.Pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :(1) Setiap

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan baiksecara tertulis atau lisan pada PENGGUGAT.Pasal 11 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa :1. Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakankedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harusmemberikan penjelasan.2.

Bekas luka jahit memanjang dari bawah dada sampai kebawah pusarSurat tentang isi pasal 1365 KUHPerdata (Copy dari buku);Surat tentang Peraturan Mentri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/II/2008(Print out dari internet);Surat tentang Undang Undang RI No. 29 tahun 2004 (Print out dari internet);Surat bukti bukti kerugian yang diderita Penggugat(Copy dari copy / tidakada aslinya);a. Tagihan sementara dari RS. Ciptomangun Kusumo tanggal 14 Desember2009 sebesar Rp.16.117.421b.

Pegawai dan Masyarakat dari sisa Tanah Pemutihan=3.402m2Untuk dibagun Rumah Tempat Tinggal.Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri KeuanganBelum ada SK.Menkes tentang Penunjukan danPenetapan Pegawai.4. 4 (empat) Orang Pejabat Penghuni Rumah Negara =2.589Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.5.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :70/MENKES/SK/II/1990 tentang Penyempurnaan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 505/MENKES/SK/VII/1989 tentang Penjualan danPenetapan Harga Tanah Rumah Sakit Jiwa Bogor Guna Pembangunan RumahNonDinas Bagi Pegawai Depkes, diberi tanda T.710.9.

haknya; Bahwa rumahrumah dinas yang ditempati para tergugatberdasarkan Keputusan Menteri KesehatanRI.No.655/MENKES/SK/XII/1990 (diperlinatkan bukti T.14) merupakanbagian dari penghapusan Inventaris tanah Kementrian Kesehatan R.I.

Nomor :266/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Jiwa PusatBogor menjadi Rumah Sakit dr. H.Marzoeki Mahdi tertanggal 10 April 2002.

MenKes. R.I. Nomor : 655/MENKES/SK/XII/1990.tertanggal 28 Desember 1990 tentang Penghapusan Inventaris Tanah DepartemenKesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Bogor Propinasi Jawa Barat (vide bukti P2,bukti T.14 b, bukti T.24.C, bukti T.44.B, bukti T.64.B, bukti T.71);Menimbang, bahwa Para Tergugat menempati rumah dinas jabatan di Jalandr.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal O06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keIl3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Hal. dari 38 hal. Put.

No. 7 K/Pid.Sus/2012Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/IX/O009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 320.812.000,Kesehatan RI Nomor : 1006/Menkes/ SK/X1/2009 tanggal 12 November tahun 2009besarnya dana Luncuran keIV+JUMLAH KESELURUHAN Rp.743.681.000,Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara DinasKesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metrotersebut Direktur Rumah Sakit Islam yang pada saat itu dijabat olehsaksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal 06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIl4.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal 06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/Vi/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIHal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/20124.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/2009 tanggal 06 Februari 2009 besarnyadana Luncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/ViI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIHal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/20124.

., Staf BiroKepegawaian Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa NomorHK/Menkes/1039/ VIII/ 2010, tertanggal 04Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2xDr. dr.

Zulkifli Amin Sp.PD (kK),telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri KesehatanHalaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.Republik Indonesia No.357/MENKES/SK/R/II11/2010, tanggal 11 Maret 2010 yangmemberi ijin kepada Dr. dr.

CiptoMangunkusumo perihal panggilan sehubungan denganSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor357/MENKES/SK/R/II1/2010, tanggal 11 Maret 2010,yang mengatakan bahwa mohon kehadiran Penggugatuntuk ke RSCM bagian SDM berkaitan dengan SKTergugat Nomor357/MENKES/SK/R/I11/2010 ;Bahwa pada Rabu, tanggal O07 April 2010 tersebutPenggugat melalui anak anak Penggugat dan Sdr Dr.dr.

Cipto Mangunkusumotanggal O6 April 2010, melainkan untuk menyerahkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 357/MENKES/SK/R/II11/2010, tanggal 11 MaretHalaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.2010, tentang keputusan untuk beristri lebih = dariseorang atas nama Dr. dr. Zulkifli Amin, Sp.PDBahwa pada tanggal 01 April 2010, Sdr Dr.dr.

PD (K) mengenai permohonan Sdr Dr. dr.Zulkif li Amin, Sp.PD (K) untuk melakukanPOlIQ@M i F = mee ee in wi iw i ee eeBahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor:357/MENKES/SK/R/I11/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentangkeputusan untuk beristri lebih dari seorang atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin, maka pada tanggal 01 April 2010 SdrDr. dr.

Bahwa surat Ka BNN K Pematangsiantar telahbertentangan dengan Kepmenkes Nomor : 194 / Menkes /SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012, karena pihak yangmemeriksa urine Pembanding adalah Dinas KesehatanPemkab Simalungun yang bekerjsama dengan Kodim0207/SML.

Bahwa Dinas Kesehatan Pemkab Simalungunadalah bukan lembaga yang berwenang yang ditunjuksebagai laboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika, sebagaimana dalam lampiran KepmenkesNomor : 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012,bahwa Dinas Kesehatar 3mkab Simalungun tidak terdaftarsebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukanpemeriksaan narkotika.

BNN KotaPematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PStanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine danBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NomorLab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi ZunaidiHarahap tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ataucacatsecaraformal/hukum karena tidak sesuai denganKepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012, Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 dan Peraturan Kepala BNN

BNN KotaPematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PStanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine danBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NomorLab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi ZunaidiHarahap cacat secara formal/nukum karena tidak sesuai denganKepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni2012, Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011.9.

Nomor :B / 3030/1 / Ka /rh.00 / 2016/BNNK.PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tesurine dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti UrineNomor : Lab. 3636/NNK/2016 tanggal 1 April 2016 a.n SermaDedi Zunaidi Harahap cacat formal/nukum karena tidak sesuaidengan Kemenkes Nomor :194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15juni 2012, Kmenkes Nomor : 923/Menkes/Sk/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 dan peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2011.Bukanlah kewenangan Pengadilan Militer menyatakan alat

:OBJEK SENGKETAKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Itmadi Aziz, SKM;DASAR GUGATAN1.

Bahwa Penggugat menerima Surat Sekretaris Jenderal KementerianKesehatan Republik Indonesia Nomor :KP.04.01/II/980/2015 tanggal 27November 2015 perihal Tanggapan Keberatan Penggugat tentang SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidakatas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ItmadiAziz, SKM., dengan dalil sebagai berikut :a.

Bertentangan dengan Asas Proporsionalitas yaitu. asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanpenyelenggara negara dalam hal ini Tergugat berdasarkan ketentuantersebut maka Tergugat dalam mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30Maret 2015 terhitung mulai tanggal 28 April 2014;13.

Gugatan tidakmenunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM:15.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015. tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM:Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 124 K/TUN/20173. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: KP.04.01/MENKES/128/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM;4.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/ Menkes /PER/2011 tentangKlinik ;c. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik diKabupaten Lumajang ;7.

Bahwa sejak terbitnya Permenkes Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentangKlinik yang mencabut Permenkes 920/Menkes/XII/86 tentang UpayaPelayanan swasta di bidang medis menurut pendapat kami hanya dikenalKlinik saja padahal sebelum peraturan ini berlaku dikenal pula Upayapelayanan dalam bentuk yang lain berupa Balai Pengobatan ( BP), RumahBersalin( RB ), Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA ) dimana masaperalihannya 2 ( dua ) tahun ;9.

Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2012 tentang16.Kesehatan tidak diketemukan satu ayat pun yang menetapkan untukmenghapuskan Balai Pengobatan namun dalam Peraturan MenteriKesehatan Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik hanyalahperalihan dalam waktu 2 (dua ) tahun.

, Kalau Perkara ini masalah Materi Hukum seharusnya kamidiarahkan untuk Yudisial Review ke Mahkamah Agung mengenaiPermenkes Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik dan PeraturanBupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perijinan Klinik di KabupatenLumajang terhadap UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.Dalam Pemerikasaan Saksi Fakta dr.H.

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPutusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku in casu Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 juncto Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011

Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti PadaSarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di ProvinsiNangroe Aceh Darussalam ;SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor 1084/MENKES/VII/2003 tanggal 28 Juli2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Penugasan TenagaPara Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan PusatKesehatan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;Dilampirkan dalam berkas perkara :Petikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DaerahIstimewa Aceh Nomor 530/KANWIL/SK/PERS/1983 tanggal 13 Oktober1983 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Padasarana pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ; SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor : 732 /MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentangPenugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana PelayananKesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di ProvinsiNaggroe Aceh Darussalam jo SK Menteri Kesehatan RI.

Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti padaSarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di ProvinsiNangroe Aceh Darussalam ; SK Menteri Kesehatan RI.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/ Menkes /PER/2011 tentangKlinik ;c. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik diKabupaten Lumajang ;7.

Bahwa sejak terbitnya Permenkes Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentangklinik yang mencabut Permenkes 920/Menkes/XII/86 tentang UpayaPelayanan swasta di bidang medis menurut pendapat kami hanya dikenalKlinik saja padahal sebelum peraturan ini berlaku dikenal pula Upayapelayanan dalam bentuk yang lain berupa Balai Pengobatan ( BP), RumahBersalin( RB ), Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA ) dimana masaperalihannya 2 ( dua ) tahun ;9.

Bahwa Petunjuk Tehnis dari Permenkes Nomor : 028 / Menkes/PER/I/2011tentang Klinik Bupati Lumajang mengeluarkan Perbup Nomor : 23 Tahun2012 tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang dimana masaperalihannya sejak ditetapkan berakhir pada tanggal 4 Juli 2014 sedangkanHalaman 4 dari 16 halaman.

Pencabutan Izin ;Pasal 27 ;Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua fasilitaspelayanan kesehatan yang menyelengarakan pelayanan kesehatanmedis dasar atau spesialistik berdasarkan Peraturan Menteri KesehatanNomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan KesehatanSwasta di Bidang Medik harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati inidalam waktu paling lambat 2 ( dua ) tahun .

;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2012 tentangKesehatan tidak diketemukan satu ayat pun yang menetapkan untukmenghapuskan Balai Pengobatan namun dalam Peraturan MenteriKesehatan Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentang klinik hanyalahperalinan dalam waktu 2 ( dua ) tahun.

Rasuna Said Blok X5 Kavling 49, Jakarta Selatan, dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : TU.02.04/Menkes/728/2014, tanggal 9 Desember 2014, memberikanKUASA KEPada sees teeta tence1.

OBJEK GUGATANSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY(Penggugat);Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor :231/G/2014/PTUNJKT.DASAR GUGATANBahwakeputusan Tergugat Nomor 141/ MENKES/K/R/V/2014 tanggal26 Mei 2014 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 September2014 dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada

tanggal 10 November 2014 sehinggamasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai denganPasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009; Bahwa Dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Nomor:141/MENKES/SK/R/V/2014tanggal 26 Mei 2014 adalah PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang tidak

mengatur upayaadministratif (vide Pasal 48 Undang Undang 5 Tahun 1986Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmemutuskan serta menyelesaikan sengketa ini; Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 141/ MENKES/SK/R/V/201 4tanggal26 Mei 2014 telah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 JoUndang Undang

Nomor: KP04.01.2.1.4767 tanggal 8 Maret 2013, Penggugat dinaikkan pangkatnyamenjadi Penata Muda Tingkat , golongan ruang IlV/b terhitung mulaitanggal 1 April 2013.Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2016, PENGGUGATsangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima olehPENGGUGAT, PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman disiplin dariKementerian Kesehatan berupa Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor : KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016,tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerbitkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016, yaituKeputusan yang dikuatkan oleh TERGUGAT a quo, pada faktanyapenerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidakprosedural dan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinHalaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor :

Bahwa, kemudian PENGGUGAT setelah Penerbitan suratkeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/129/2016 a quo, PENGGUGAT sudah tidakmenerima Gaji sebagai PNS, yang merupakan satusatunyaharapan untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dankeluarganya. Bahwa akibat tidak adanya gaji yang diterima,PENGGUGAT sebagai Kepala keluarga tidak bisa memenuhikebutuhan keluarga dengan baik, karena dalam kondisi tidakbekerja dan berpenghasilan.10.2.

KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal11 pebruari 2016, Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil, atas nama Wawan Setiawan, AMK,(fotokopi dari fotokopi);Daftar Absensi Laporan Kehadiran Penggugat dariRumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdoyaitu, pada bulan Pebruari dan Maret 2016, atas namaWawan Setiawan, (fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.8. BuktiP 89.

Kepala Biro Kepegawaian, (fotokopi cap basah);Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.04.01/MENKES/329/2016, tanggal 13 Juni 2016,Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.Hal Tanggapan Banding Administratif a.n.

., Staf BiroKepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK/Menkes/1039/ VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai2. Dr. dr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusanuntuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) yangditerbitkan oleh Tergugat; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr.Zulkifi Amin Sp PD (K) yang. diterbitkan oleh Tergugat;4.

No. 49 Jakarta berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: HK/Menkes/1039/VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010,telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta PermohonanBanding tanggal 19 Nopember 2010 dan Permohonan pernyataan banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 25 Nopember 2010; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,juga Tergugat II Intervensi bernama Dr. dr.

Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :1 Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pembanding / SemulaTERGUGAT ;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 95/G/2010/PTUNJKT yang dimohonkan Banding tersebut; dan dengan memeriksa danmengadili sendiri perkara ini di Tingkat banding;e Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima.e Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Nomor 357/MENKES

Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/38/2019;Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Penggugat mengajukan BandingAdministrasi atas Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/38/2019 ke Ketua Badan PertimbanganKepegawaian.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/38/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang kemudiandikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 046/KPTS/BAPEK/2020Hal 20 dari 42 hal Put.No. 1/G/2020/PT. TUN.

Nomor KP.01.01/MENKES/38/2019, tanggal 17 Januari 2019 Tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (Sesuai denganasli);Hal 29 dari 42 hal Put.No. 1/G/2020/PT.TUN.

.01.01/MENKES/38/2019 (Sesuai dengan asli);: Surat Penggugat tanpa tanggal ditujukan kepada MenteriKesehatan R.I. c.q Sekretris Jenderal Kementerian KesehatanR.I.

JktBukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T 14Bahan atas Banding Administratif Penggugat (Sesuai denganasli);Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/495/2019tanggal 6 September 2019 Perihal Tanggapan BandingAdministratif Penggugat (Sesuai dengan asili);Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/38/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Berita Acara PenyerahanKeputusan (Foto copy dari foto copy yang dilegalisir);Keputusan Menteri Kesehatan

Desember 2004 238 org 6.743.445 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811 org 108.736,098 1.782 org 63.745 2.134.884.879 2.243.670.977 Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanansampai dengan 50 % tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/MenKes/SK/TV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPKPSBBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBDPropinsi Jawa Tengah;Bahwa setelah melalui verifikasi datadata pasien miskin yang ditanganioleh

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang petunjuk teknis progam kompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang pedoman pelaksanaan progam kompensasi pengurangan subsidibahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES)Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;.

Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02/Menkes/SK/1/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPSBBM Bid Kes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah SakitTahun 2004;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang petunjuk teknis progam kompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2003tentang pedoman pelaksanaan progam kompensasi pengurangan subsidibahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES)Departemen Kesehatan RI Tahun 2003;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002tentang pedoman pelaksanaan progam kompensasi pengurangan subsidibahan bakar minyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES)Departemen Kesehatan RI Tahun 2002;Buku Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1086/MENKES/SK/X/2001tentang pedoman pelaksanaan progam penanggulangan dampakpengurangan subsidi energi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial(Progam PDPSE BK dan KS) Departemen Kesehatan RI Tahun 2001;.

Penuntut Umum;

Menyatakan Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang Bin DanialMatondang terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirinya sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No.

/PN Pw.warna hitam bergambar gajah bertuliskan UnderBlueSky.Id berisi irisandaun dengan berat bersin keseluruhan irisan daun 3,96905 gramtersimpan dalam kotak plastik bungkus kaset yang di bungkus kertaswarna putin dan dilakoan warna coklat dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB4095/2020/NNF, berupa irisan daun tersebut di atas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;SubsidiarBahwa Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang Bin

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Lebih SubsidairBahwa Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ABBAS Bin ANSAR, pada Senin tangal 04 Mei 2020sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

THD warna putihtersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksiSAFARUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) biji seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dijalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.SinjaiUtara Kab.Sinjai dan terdakwa mengakui telah mengedarkan/menjualobat daftar G sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp.20.000,(dua puluhribu rupiah) kepada beberapa orang lain;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;Bahwa Terdakwa memperoleh obatobatan tersebut dibeli dari seseorangbernama Safaruddin seharga Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 25(dua puluh lima) bij;Bahwa obatobatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Jordi, Udingdan Ikbal sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obatobatan tersebut untukmendapat

Bahwa sesuai keterangan ahli di persidangan, jenis obatobatan yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalamdaftar obat keras atau obatobatan tertentu dan penjualannya harusmenggunakan resep dokter berdasarkan UndangUndang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yangtelah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat;4.

Gugatan tidakmenunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor = :KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM;15.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor:KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015. tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM;4.

DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat lewat waktuBahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Berita AcaraPenyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015 dan telah diakui sendiri oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman

BuktiT12 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015, tanggal 30 Maret 2015, TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama.

Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015,tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Itmadi Aziz, S.K.M.

Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;13.Bahwa ketika PENGGUGAT mencari tahu kenapa pasien dibedah secaramendadak dan tanpa izin persetujuaan, PENGGUGAT mendengar informasidari rekan kerjanya bahwa pasien telah selesai dibedah dan langsungmedatangi ruang bedah tersebut ;Hal. 3 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

Pasal 3 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/Il/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwasetiap tindakan kedokteran yang mengandung risisko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhakmemberikan persetujuan.Hal. 5 dari 27 hal Putusan. Nomor :37/Pdt.G/2015.

lebih detail dalam PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa :Pasal 1 PerMenKes No.290/menkes/per/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa definisi Persetujuan tindakan kedokteranadalah persetujan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatsetelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap Pasien.Bahwa dengan tidak adanya penjelasan dari TERGUGAT mengenai tindakankedokteran

dan kecacatan.Bahwa saat ini Pasien telah mengalami cacat permanen akibat tindakanbedah tanpa izin yang dilakukan oleh TERGUGAT.Pasal 2 ayat 1 PerMenKes No.290/menkes/per/lll/2008 tentangpersetujuan Tindakan Kedokteran bahwa:Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasienharus mendapat persetujuan.TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuan untuk melakukan bedahkepada PENGGUGAT.Hal. 16 dari 27 hal Putusan.

TERGUGAT baru meminta persetujuan PENGGUGATsetelah Pasien selesai dibedah dan mengalami kebocoran organ tubuh.Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan baik secaratertulis atau lisan pada PENGGUGAT.Pasal 11 PerMenKes No. 290/menkes/per/Ill/2008 tentang PersetujuanTindakan Kedokteran bahwa :1.

kedokteran dankedokteran gigi, dan menetapkan saksi";Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/N/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit; Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, menentukan:"..., ada persyaratan yang harus diperhatikan rumah sakit yaitu :a.

Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentangPedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.

No. 295 K/Pdt.Sus/201029 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya Pasal 67 dan 68 jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.Bahwa terlebihlebin jelas dan tegas terbukti, terhadap Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalampertimbangan hukumnya halaman

/PER/IV/2007 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka (13) jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, Angka 3.4Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit,Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5. TataLaksana Audit Medis, jo. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 TentangPraktik Kedokteran Pasal 67 dan 68.