Ditemukan 2143 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-05-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Mre Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Nasrudin.,SH
Terdakwa:
WAGIONO BIN BUJANG SICU Alm
23 — 15
Nasrudin.,SH
Terdakwa:
WAGIONO BIN BUJANG SICU Alm
23 — 15
secara labkrim disimpulkan bahwa : BB 1positif MDMA BB 2 Positif MetamfetaminaKesimpulan : BB 1 seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan RI nomor O04 Tahun 2021 tentang PerubahanPengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika. ( sisa hasil lab berat netto 0,115 gram) BB 2 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftardalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
Register : 07-04-2011 — Putus : 22-09-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 79/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 22 September 2011 — Drs. Libersin Saragih Allagan, M.si;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
80 — 37
80 — 37
., jugaBapak Marvel Mangunsong sebagai staf ahli Bidang Ekonomidan Luar Negeri yang mewakili Bapak Patrialis Akbar,Menter i Hukum dan HAM R.I., tidak sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.09PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum danHak Asasi Manusia R.I., sebagaimana telah diubah denganMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Allagan ; (Sesuai denganasli) :Naskah Sumpah Jabatan tanggal 20 Agustus 2010 ;(Tanpa asli) ;Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSulawesi Barat Tahun 2010 pada tanggal 3September 2010 ; (Tanpa asli) ; Situs www.kemenkumham.go.id ; (Tanpa asli) ;Peraturan Menter i Hukum dan Hak AsasiManusia Rl Nomor : M03.UM.04.10 Tahun 2006tanggal 9 Desember 2006 ; (Tanpa asli) ;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor : M.HH14.KP.03.03 Tahun
Register : 24-05-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN SINTANG Nomor 165/Pid.B/LH/2018/PN Stg Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
BUDI SUSILO, SH, M.Hum
Terdakwa:
HARIS MASTION bin ABDULRANI alm
366 — 13
BUDI SUSILO, SH, M.Hum
Terdakwa:
HARIS MASTION bin ABDULRANI alm
366 — 13
perundangundangan.penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasaldarihutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelola hutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.Bahwa berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1 angka 2 peraturan Menter
terdiri dari kayu jenis Keladan sebanyak 50 (limapuluh) batang dengan ukuran berbentuk balok 9x9 cm panjang 4,05 meter dan Kayujenis Rengas sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh ) batang berbentuk papan 14 x 2cm panjang 4,05 meter;Menimbang, bahwa kayukayu olahan yang dimiliki dan dikuasai olehTerdakwa tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli darisaudara UNAO (DPO) dimana sudara UNAO (DPO) sendiri tidak memiliki jinpemanfaat hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menter
Putus : 10-06-2010 — Upload : 27-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2009 Tanggal 10 Juni 2010 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;dkk VS PT. ADINDO HUTANI LESTARI
94 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 10 Januari 1996No.7/HPL/BPN/96, tentang Pemberian HakPengelolaan atas nama Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah diKabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha sejakAgustus 2006 sebagaimana telah diakui sendiridalam gugatannya halaman 5 angka 7, sedanggugatan diajukan pada tanggal 24 September2007, sehinggatelah melewati tenggang waktu untuk mengajukangugatan yaitu203.90 (sembilan puluh
Dalam surat Bupati tersebut disebutkan = antaralain surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional26No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 (SKobyek gugatan). Selan itu) dalam butir 2 suratBupati Bulungan dimaksud juga menyebutkan konflikdi lapangan masih terjadi antara PT. AdindoHutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bulungan ;c.
Register : 01-07-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pol Tanggal 13 Juli 2020 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
M. FADLI FARISANDI Alias FADLI Bin M.REDI
18 — 11
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
M. FADLI FARISANDI Alias FADLI Bin M.REDI
18 — 11
FADLI FARISANDIAlias FADLI Bin M.REDI (diberi nomor barang bukti 2707/2020/NNF);adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menter!
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Mmj Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 13
38 — 13
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 15-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 151/Pid.B/2020/PN Pmk Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
SULIANINGSIH, SH
Terdakwa:
FAWAID Bin MAT SULIH
76 — 8
SULIANINGSIH, SH
Terdakwa:
FAWAID Bin MAT SULIH
76 — 8
mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpeliharadan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil gunadalam berpartisipasi Sesuai dengan kehidupannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana,sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menter
Putus : 17-06-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 PK/Pdt/2020 Tanggal 17 Juni 2020 — PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk VS DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Instruksi Menter BUMN Nomor 01MBUMN/2002 tentang PedomanKebijakan Pelapasan Aktiva BUMN;3.
Register : 30-04-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 3 Juni 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Deddy Herlianto, SH
Terbanding/Terdakwa : DRS. HASORI BIN ARBAI
44 — 22
Terbanding/Terdakwa : DRS. HASORI BIN ARBAI
44 — 22
Selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
I selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
Putus : 24-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03/B/PK/PJK/2009 Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PD AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TK II GIANYAR,
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pasal 1 angka (1) huruf g dan pasal 6 angka(2) Keputusan Menter i Keuangan Nomor371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri KeuanganNomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan PajakPertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor DanAtau.
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 — WALIKOTA SURABAYA, ; MENTERI DALAM NEGERI
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adalah tidak benar,karena penerbitan keputusan Termohon/Menteri DalamNegeri yang dijadikan sebagai objek PermohonanKeberatan Hak Uji Materii a quo, merupakanpengejawantahan = dari ketentuan Pasal 80 PeraturanPemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa "dalam halPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi Menteri Dalam Negeri,dengan pertimbangan Menter i Keuangan membatalkanPeraturan
Register : 03-08-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1162/Pdt.G/2016/PA.Btm Tanggal 6 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
berbunyi BarangSiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknyasesuai dengan lahirnya ucapan, Selanjutnya diambil alin sebagaipertimbangan Majlis Hakim;Menimbang bahwa alasan yang dipergunakan oleh Penggugat untukbercerai dengan Tergugat adalah pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat,maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang sebagai twadlsebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik tersebut yang besarnyaRp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Keputusan Menter
Register : 23-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 408/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 17 Mei 2016 — SRI HEDY YATI LAWAN SEKRETARIS JENDRAL PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DKK
48 — 23
48 — 23
1 huruf 2 dari Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatuHak Atas Tanah, jadi istilan tanah negara tidak dimaksudkan sebagaitanah milik/ keounyaan negara atau kepunyaan suatu instansi pemerintahtertentu.20.Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atastanah negara, mengacu pada peraturan Menter
Register : 13-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA RENGAT Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Rgt Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 20-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Dpk Tanggal 9 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
17 — 7
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 03-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SIDIKALANG Nomor 0093/Pdt.P/2016/PA.Sdk Tanggal 18 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
Nama Menter Boangmanalu bin Johan Boangmanalu, umur 50 tahun,agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa AornakanKecamatan Pargettenggetteng Sengkut Kabupaten Pakpak .
Register : 16-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Mkd Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon:
NUNUNG WIJAYA KUSUMA ROKHIMAH
41 — 10
NUNUNG WIJAYA KUSUMA ROKHIMAH
41 — 10
Bahwa saat ini Ponijo telah pensiun serta berhak atas dana pensiun sesuaiKeputusan Menter Agama Nomor 2626/Kw.11.1/2/KP.09/02/2019 tentangPemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani serta PemberianPensiun tanggal 4 Februari 2019;7.
Register : 24-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Kfm Tanggal 29 Juni 2020 — Pemohon:
Yohanes Delasales Laki
47 — 10
Yohanes Delasales Laki
47 — 10
dikabulkan,maka cukup beralasan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukandalam amar penetapan ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menter
Register : 02-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Bjb Tanggal 14 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 10
15 — 10
Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B391/Kua.17.022/PW.00.1/X/2016tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.5;6.