Ditemukan 2143 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 408/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 17 Mei 2016 — SRI HEDY YATI LAWAN SEKRETARIS JENDRAL PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DKK
48 — 23
48 — 23
1 huruf 2 dari Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatuHak Atas Tanah, jadi istilan tanah negara tidak dimaksudkan sebagaitanah milik/ keounyaan negara atau kepunyaan suatu instansi pemerintahtertentu.20.Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atastanah negara, mengacu pada peraturan Menter
Putus : 24-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03/B/PK/PJK/2009 Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PD AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TK II GIANYAR,
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pasal 1 angka (1) huruf g dan pasal 6 angka(2) Keputusan Menter i Keuangan Nomor371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri KeuanganNomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan PajakPertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor DanAtau.
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Ktb Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
tersebut di atas,Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakimberpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu kandungPemohon dan nama orang tua isteri Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta NikahNomor 260/DUPKUA/PLU/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 — WALIKOTA SURABAYA, ; MENTERI DALAM NEGERI
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adalah tidak benar,karena penerbitan keputusan Termohon/Menteri DalamNegeri yang dijadikan sebagai objek PermohonanKeberatan Hak Uji Materii a quo, merupakanpengejawantahan = dari ketentuan Pasal 80 PeraturanPemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa "dalam halPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi Menteri Dalam Negeri,dengan pertimbangan Menter i Keuangan membatalkanPeraturan
Register : 18-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA STABAT Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Stb Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 12-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA Sei Rampah Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Srh Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 11
16 — 11
SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 25 Juli 1988 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dahuluKabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicookkan oleh Majelis Hakim danternyata sesual dengan aslinya, kKemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.
Register : 21-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA TANJUNG Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Tjg Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
24 — 4
24 — 4
beralasanserta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberidispensasi kepada Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamaCalon;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Hakim perlu memerintahkan kepada PPN pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggalanak Para Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkanpernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Menter
Register : 12-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Prob Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
72 — 10
72 — 10
dengan kemaslahatan "Dan Qaidah Fighiyyah yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan olehMajelis hakim yang berbunyi :WdlaoJl ub wes ergo wleJl syAtinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter
Register : 26-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Kph Tanggal 12 Desember 2018 — Pemohon:
Nengsih
21 — 10
Nengsih
21 — 10
Suami Pemohon yang salah SAHRUDIN dengan namaSuami Pemohon yang benar yaitu SAHRONI dan mengganti nama Pemohonyang salah yaitu JUMIASIH menjadi nama Pemohon yang benar yaituNENGSIH;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menter
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0020/Pdt.P/2019/PA.Prob Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
dengan kemaslahatan "Dan Qaidah Fightyyah yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan olehMajelis hakim yang berbunyi :WdlooJl ub wes erage wlaJl s,>Atinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PA STABAT Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Stb Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 13-09-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Jmb Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SHANDRA FRANSISKA, SH
Terdakwa:
SUYADI Als.YADI BIN PARMAN
29 — 6
SHANDRA FRANSISKA, SH
Terdakwa:
SUYADI Als.YADI BIN PARMAN
29 — 6
menyebutkan bahwaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN JmbNarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yangberwenang memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari menter
Register : 23-07-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 23 Nopember 2009 — 1. R. Sumiati Kamil, 2. Geryadi Murteja, DKK;1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Nai Binti Nagim, DKK
103 — 19
103 — 19
Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 dan sewenangwenang, sehingga telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan bUndang Undang No. 9 Tahun 2004 serta melanggar AzasKecermatan yang merupakan bagian dari Azas AzasPemerintahan Yang Baik.Oleh karenanya Surat Keputusan No. 889/21 530.109.04 2007 tanggal 10082007 tentang Pemberian Hakpakai kepada Haji Asim Bin Sengkok atas tanahterletak di Jl. Raya Setu (Jl.
Register : 22-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Plk Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 4
21 — 4
diajak bicara baikbaik, sehingga membuatPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
Register : 23-04-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 30-06-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 9
12 — 9
dengan Termohon;Halaman 3 dari 15Putusan Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.BjbMenimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPemohon,;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: tanggal 22 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 983/Pid.Sus/2018/PN Plg Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
INDAH SARI, SH
Terdakwa:
ALBERT KURNIAWAN Bin KARIM
15 — 2
INDAH SARI, SH
Terdakwa:
ALBERT KURNIAWAN Bin KARIM
15 — 2
kePolsek Seberang Ulu Palembang;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2018/PN Pig Bahwa, benar Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 659/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwaterhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa Kristalkristal putihdengan berat netto 0,070 gram dan urine mengandung metamfetamina yangterdaftar sebagai golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menter
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
Register : 01-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 364/Pdt.G/2017/PA. Mmj Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1360/Pid.Sus/2019/PT MDN Tanggal 28 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
42 — 15
42 — 15
,C.L.A, Budi Tamba,SH, MasingmasingAdvokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUANHUKUM PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menter!
Register : 10-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BATANG Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Btg Tanggal 15 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!