Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
53 — 48
53 — 48
No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.
Register : 21-03-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Jbi Tanggal 13 Agustus 2012 — ISKANDAR vs PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD, dkk
149 — 62
149 — 62
satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugatyang telah dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung RI didalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dimana Penggugat telahmenjadikan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo, dalam jabatannyaselaku Lurah Nibung Putih, karena Tergugat III adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-11-2008 — Putus : 17-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/2008/PTUN-BDG Tanggal 17 Februari 2009 — KANCA SAPUTRA,S.Sos,M.Si, DKK VS BUPATI SUBANG
196 — 127
196 — 127
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural : Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan Struktural tidak dapatmenduduki Jabatan rangkap baik dengan jabatanstruktural maupun dengan jabatan fungsional ;Bahwa Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang ditunjukTergugat Sdr.
Register : 05-06-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 823/Pdt.G/2017/PA.Klt Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
tuntutan dalam sengketa perkawinanyang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy KartuPegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan foto copy Slip Gaji bulan Oktober2017, atas nama Pemohon terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 180/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — Muliadi alias Tigor
50 — 6
50 — 6
Soerodibroto, SH, penerbit Rajawali Jakarta, 2012, hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa KTP yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro S.Sos yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
47 — 30
47 — 30
Adapun diktum petikan18surat keputusan Badan Kepegawaian Negara tersebut berbunyisebagai berikut : MEMUTUSKANMenetapkanPERTAMA Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dibawah ini sebagaiberikut:No.
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
308 — 120
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
308 — 120
mendapatkan PutusanPengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht Ssesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; 222 22 non ono nn nn nnn n nnn nee2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.SMGKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 29-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 10 Januari 2018 — Penggugat:
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
134 — 77
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
134 — 77
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Catatan Sipilyang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYANSUARTINI.3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat No.
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 124/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ERY FITRIYANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
157 — 56
ERY FITRIYANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
157 — 56
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/056/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/239/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryFitryani.3.
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
197 — 81
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
197 — 81
OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHamdan, A.MaBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/G/2019/PTUN.PDG Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
DELGANEF
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
164 — 85
DELGANEF
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
164 — 85
hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
25 — 36
Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 43
66 — 43
Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT** Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehpejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaidimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegavaian dapat mengambil Keputusan ataskeberatan yang diajukan Pegavwai Negeri Sipilberdasarkan bahanbahan yang ada dan atau keterangandari Pegavai Negeri Sipil berdasarkan bahanbahanyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan;> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baikdan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindaklanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Putusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 19Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
Siswanto langsungberangkat ke Kota Palu dengan menggunakan transportasi pesawat sipilyang difasilitasi secara gratis oleh PT. Pertamina.
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
50 — 36
50 — 36
juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT:
-NI PUTU JASMAWATI;
TERGUGAT:
-KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.
201 — 86
201 — 86
Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Ktp Tanggal 19 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
25 — 7
Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 49 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 — Praka Hengki
73 — 27
73 — 27
Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.