kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor

MATURBONG,SH.MH.)Panitera Pengganti,ttd(RATUMASA DANIEL, SH.)Salinan Putusan ini Resmi Sesuai AslinyaPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi JayapuraPanitera,SUYAHYO, SH.,MHNIP.19580903 197903 1 002 Halaman 133 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. SusTPK/2018/PT JAP

Terdakwa ditahan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan olehkarena itu Majelis Hakim telah menyampaikan kepadanya akan hakhaknyasebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun danuntuk itu Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa telahmenyampaikan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor

dengan UU No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999; Bahwa, terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut memohonMajelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili perkara aquoagar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan memori banding dariPenuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dalam kontra memori bandingnyamenolak seluruh alasanalasan memori banding Penuntut Umum dan menerimasepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor

tingkat pertama diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Terdakwa saatini berstatus Pensiunan PNS sejak tahun 2012 dengan tanggungan 8 oranganak yang masih sekolah dan kuliah;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan41cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.SusTPK/2016 / PN.Jap, tanggal

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni2017 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampaidengan tanggal 28 Agustus 2017;. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tannggal 29 Agustus2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;.

Pid.SusTPK/2017/PN Yyk.Jo No. 13/Pid,SusTPK/2017/PN Yyk, tanggal 27 September 2017 yangdibuat Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa telahditerima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 September 2017 ;4.

MH,. masingmasing Hakim Tinggidan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, yang tunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkatbanding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindakpidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta, tanggal 11 Oktober2017 Nomor 13/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT YYK, dan Putusan tersebutHalaman 90 dari 91 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT YYK.diucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Rabu tanggal15 November 2017 oleh

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 08 September 2011 s.d. tanggal 07 Oktober 2011;3.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Oktober 2011 s.d. tanggal 06 Nopember 2011;4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura:4.1.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak 25 Nopember2011 s.d. tanggal 23 Januari 2011; oo PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 11/Pen.Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr.tanggal 24 Nopember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili

,M.HumHakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

17/TIPIKOR/2013/PTY

PutusanNo. 17/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara TerdakwaNama lengkap : DJUMINGGIR ;Tempat lahir : Sleman ;Umur/tanggal lahir : 62 tahun/ 07 Februari 1950 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun.

Tipikor/2016 /PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingtertanggal 26 Januari yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Januari 2016sebagaimana ternyata pada tanda terima memori bandingNomor 01/AktaPid Tipikor/2016/PN.Amb dan memori tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tangggal 28Januari 2016 sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan danpenyerahan memori

banding Nomor 01/Akta Pid Tipikor/ 2016/PN Amb ;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal1 Pebruari 2016 yang di terima oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 Pebruari 2016 sesuai tandaterima kontra Memori banding Nomor 01/Akta Pid Tipikor/2016/PN Ambdan kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan danHal 27 dari 39 hal Putusan No.8/PID.TPK/2016/PT AMBdiserahkan kepada Penuntut Umum

pada tanggal 11 Pebruari 2016sebagaimana ternyata pada surat Pemberitahuan dan Penyerahan KontraMemori Banding Nomor 01/Akta Pid Tipikor/2016/PN Amb ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut PenasehatHukum/Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding ;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana PengadilanTindak Pidana

Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Ambon, masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambontanggal 17 Maret 2016 Nomor 8/PID.TPK/2016/PT AMB, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 28 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehSOFIA MAITIMU,SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi AmbonHal 38 dari 39 hal Putusan No.8/PID.TPK/2016/PT AMBtersebut dengan tanpa dihadiri

Tipikor Smg tanggal 7 Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 14 Juli 2013 sampaidengan tanggal 13 Juli 2013 ; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Juli2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;5.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 13 Nopember 2013 sebagaimana dalam AktaPermintaan Banding Nomor 136/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg Jo. Nmor 66/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg danTerdakwa mengajukan permohonan banding di hadapan Pit. PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 13 Nopember 2013 sebagaimana dalam AktaPermintaan Banding Nomor 137/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg Jo.

Tipikor.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor 66/Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg ;Mengadili Sendiri: e Menyatakan Wachdijono, SP, MM binSarno Dulchasani tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraDETA@NILD f=0nannnnnnnanne Membebaskan terdakwa Wachdijono,SP.MM bin Sarno Dulchasani dari segalatuntutan hukum 5Hal 41 dari 34 hal Put.

Tipikor Smg. dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalamKeCUal TINGKEL EPECIIEIN 5 =

Nomor : 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), UndangUndang Republik Indonesia Nomor:08 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/ KUHAP/Halaman 194 dari 205 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2017/PN. Srg.serta ketentuanketentuan peraturan Perundangundangan dan Hukum yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Drg.

Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari Kamis, tanggal, 18 Januari2018 oleh SUMANTONO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Maijelis,YUSRIANSYAH, SH.

07/TIPIKOR/2014/PTY

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengantanggal 19 Nopember 2013 50 2220022205Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 DesemberDIOS), jesseseesireceesncressencrsaneriscesueesrneae tiauatannsoasannnei mer.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014:;Diperpanjang Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014.; Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY8.

/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; " Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi YogyakartaNomor; 15/Tipikor/2013/PTY tanggal O02 April 2014 yangdimintakan banding tersebut ; Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : RPK.

Bariyah dan saksi Didik Hartadiseluruhnya Rp.93.750.000,(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dan Rp. 240.900.000, (dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah).; 202229 nnn nnn nnn neeHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTYBahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikathak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.

Melayani masyarakat.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY2. Mengatur Rumah Tangga Pemerintahan Desa Caturtunggal sertapelayananpelayanan publik lainnya.3.

24/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUSANNomor : 24/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : I.Il.Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat

DHIAN AMBARSARI, SH., kesemuanya Advokat/PengacaraKonsultan Hukum beralamat di KantorAdvokat/PengacaraKonsultan Hukum TRISNO RAHARJO beralamat Kantor GriyaUnisia Blok I Nomor 1 Prumpung, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, 55581, yang bertindakbaik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal27 September 2012 di bawah register No. W.13.U1/12/P.Tpikor.

kesemuanya Advokat/PengacaraKonsultan Hukum yang beralamat di JL Jendral SudirmanNo. 58 Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TipikorYogyakarta pada tanggal 8 Mei 2013 di bawah register No.W.13.U1/42/P.Tpikor.Yk/V/2013; ~ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT $;won n Setelah membaca : 22222 = 22 222 === ===mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013No.24/TIPIKOR

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; ----------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 1 Nopember 2012 No.69/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;---------------------------------------------------1.