Ditemukan 5561 data
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
121 — 79
Pelanggarandimaksud adalah :2.a UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf h2.6 Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 yang telah diubahmenjadi PMK Nomor 106/PMK.06/20132.c PERDIRJEN Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 Pasal 32 ayat(2). Pelelangan tanggal 29 Juli 2015 merupakan pelelangan ke Il (dua)yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V dengan nilai limit sesuai terterapada selebaran Rp. 744.765.000, (Tujuh ratus empat puluh empat jutatujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
106 — 53
jaminan konsumen/ Kamaruddin Sinagakepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/20132
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pengadilan Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 241/B/PK/PJK/20132) Alamat perusahaan sama dengan alamat MeesPierson Intertrust BVdan sama dengan alamat Stichting Dupoer yang menjadi pemegangsaham Dupoer Finance BV.3) Tidak terdapat karyawan dan tidak terdapat biaya gaji karyawan ataubeban social securities.4) Tidak terdapat manajemen yang menjalankan kebijakan perusahaanyang didukung dengan fakta bahwa laporan keuangan yang dibuatoleh pihak lain, yaitu MeesPierson Intertrust BV.Bahwa DFBV adalah passthrough entity" atau "conduit
18 — 3
Dalam Kompensi:Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil dalil PEMOHON untuksebagian atau seluruhnya1.Bahwa benar pada tanggal 29 januari 2012 telah dilangsungkanperkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakanmenurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (kua)kecamatan kedamaian sebagaimana tercatat dalam akta nikah no ;188/39/ili/2013 tertanggal 11 maret 20132.
29 — 6
Penyidik , sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 04 Agustus 20132. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 05 Agustus 2013sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 01Oktober 2013 :4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung , sejak tanggal 26 September 2013tanggal 25 Oktober 2013 ;5.
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 (22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 (22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1I/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 (22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 1570/B/PK/PJK/2016 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan
356 — 242
Reconditioning tanggal 24 September 2013 (bukti terlampir No. 083OL/CMTRN/IX/20132) ;(Vide Bukti T12, Yo T13, Yo T14)8. Bahwa TERBANTAH menolak dalildalil PEMBANTAH point 11 s/d 18hal. 4 dan 5 karena hal ini TERBANTAH berpendapat sebagai berikut :7. Bahwa pembuatan Akta Hipotik dan Kuasa Memasang Hipotik adalahbukti yang sempurna karena telah dikeluarkan Pejabat yangberwenang untuk melakukan pembuatan surat tersebut ;2.
86 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 37 K/TUN/20132. Menyatakan batal Surat Keputusan BupatiKotawaringin Timur Nomor 542 Tahun 2011 tanggal30 Juni 2011 Tentang Penjatunan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada DwiRachmatika Maharani, S.Pd. NIP.1973041 72010012004;3.
123 — 40
., tanggal 5 Desember 2012 yang berasaldari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 20132.
Nomor : DIPA020.05.1.447011/2013., tanggal 5 Desember 2012 yang berasaldari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 20132.
89 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA 025.06.4.179036/20132. Asli dokumen revisi Ill DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Minahasa Selatan 2013.3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PetikanTahun Anggaran 20134. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMinahasa Selatan Tahun 20135.
Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No.: DIPA025.06.4.179036/20132. Asli dokumen revisi Ill DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMinahasa Selatan 2013.Hal. 69 dari 86 hal. Put.
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/MIV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah
120 — 40
Perundangundanganyang bersangkutan lainnya; Halaman 40 (Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN/PSBMENGADILIDalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ; Menyatakan Perbuatan Tergugat, A.l, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, Dan A.7menguasai kebun sawit milik Penggugat seluas + 4, 5 H sebagaiperobuatan melawan hukum (onrercht matige daad) Menyatakan surat keterangan hak milik atas nama : 3 Nama Tanggal Nomor Hak Milik/Tgl Penerbitan Luas/Hlahir1 Yarnedi 2103 953.21/440/SKT/SA/XI/2013/2111 2,91972 20132
118 — 7
SHM Nomor 682/Palem Raya, SU 690/Palem Raya/20132). SHM Nomor 683/Palem Raya, SU 691/Palem Raya/20133). SHM Nomor 684/Palem Raya, SU 692/Palem Raya/20134). SHM Nomor 685/Palem Raya, SU 693/Palem Raya/20135). SHM Nomor 686/Palem Raya, SU 694/Palem Raya/20136). SHM Nomor 687/Palem Raya, SU 695/Palem Raya/20137). SHM Nomor 688/Palem Raya, SU 696/Palem Raya/20138). SHM Nomor 689/Palem Raya, SU 697/Palem Raya/20139). SHM Nomor 690/Palem Raya, SU 698/Palem Raya/201310).
53 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2546 K/Pid.Sus/20132 Drs. Apidian Tri Wahyudi, sebagai ucapan terima kasih mendapat bagiansebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikansecara berturutturut oleh Dita Satari melalui rekening CIMB Biaga A/C925.0102.078.129 an A.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M. VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M. VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Halaman 50 dari 55 Halaman.
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwaatas sengketa yang sama, yaitu koreksi positif Pajak Masukanterkait perolehan Barang Kena Pajak yang bersifat stategis,terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang tetapmempertahankan koreksi Pajak Masukan Pemohon PeninjauanKembali tersebut antara lain : Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Pengadilana Nomor Reg. tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16
225 — 65
Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132.