Rekomendasi hasil kajian KJPP MBPRU mengenai besaran tarifperpanjangan PPTI yang wajar di wilayah 5 (lima) BUMNKawasan berdasarkan Nilai Pasar atau NJOP yaitu:Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT8.7.a. PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) : 10,05% NilaiPasar atau 19,06 NJOP;b. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung : 10,05% NilaiPasar atau 11,65% NJOP;c. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) : 12,56% Nilai Pasaratau 17,55% NJOP;d. PT.

Kawasan Surabaya Estate Rungkut : 5,78% Nilai Pasaratau 19,93% NJOP;e. PT. Kawasan Industri Makasar (Persero) : 15,34% NilaiPasar atau 15,22% NJOP;3. Berkenaan dengan butir 2 tersebut di atas, terlampir kamisampaikan resume hasil kajian KJPP mengenai besaran tarifperpanjangan PPTI (HGB di tasa HPL) dari 5 (lima) BUMNKawasan tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait.

Bahwa, selain itu dalam Surat Kementerian BUMN Nomor: S13/D4.MBU/03/2018 tanggal 08 Maret 2018, angka 2huruf a hanya dicantumkan NJOP saja, tetapi Tergugatmencantumkan NJOP (dengan tambahan TahunBerjalan);Bahwa, berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, telah jelasdan tegas tindakan Tergugat telah bertindak sepihak dan melampauiwewenang dengan mencantumkan penetapan prosentase yangberbeda dan menambahkan NJOP dengan tambahan NJOPHalaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT10

Untuk kegiatan usaha:Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT64.65.66.67.68.Dihitung berdasarkan rumus 5% x (luas tanah x NJOP tahunBerjalan); dan2. Untuk rumah tinggal:Dihitung berdasarkan rumus 2,5% x (luas tanah x NJOP tahunBerjalan);Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah, menyatakan:Pasal 30 huruf a;Pemegang Hak Guna Bangunan Berkewajiban:a.

Subendwipa Jaya pernah mengajukan suratpermohonan rekomendasi untuk perpanjangan HGB; Bahwa tarif yang wajar itu yang saksi ketahui sesuai yang diajukan ditahun 2012 adalah 19,6 x luas x NJOP tahun 2014 disaat masa berlakuHGB habis, jadi bukan NJOP berjalan; Bahwa kalau tarif yang disomasi itu adalah 19,1 x luas x NJOP berjalan;Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKTBahwa SK Direksi itu tidak pernah disosialisasikan;Bahwa saksi mengetahui dari dokumen mengenai perpanjangan HGB

Pekanbaru Kotamadya PekanbaruRiau, Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp.350.000.000,Sebuah toko atas nama H. Ami Ali, terletak di Jl. Teratai Padang BulanKecamatan SenapelanPekanbaru. Riau. Dengan nilai diperkirakanberdasarkan NJOP Rp. 300.000.000,Sebuah ruko atas nama Hj. Zainur, HGB. No.645, tahun 1981, terletak di Jl.Imam Bonjol Kota Baru Pekanbaru Kota, PekanbaruRiau.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp 200.000.000,Sebuah Toko terletak di Blok I No. 7 Lantai 2 Plaza Sukaramai JL Jendralsudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) thn. 2002, atas namaHj. Zainur. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 100.000.000,.Sebidang tanah atas nama Hj.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000,.2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali jual belidiatas segel yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Masjid AlIsrar RT.04Pekanbaru. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000, .3. Sebidang tanah sawah sebanyak sepulu piring atas nama H. Amir Ali terletakdi Patamuan Jorong Cacang Tinggi Nagari, Tiku Utara, Kecamatan TanjungMutiara, TikuPariaman Sumatra Barat.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 650.000.000,.5. Sebuah toko terletak di Blok F No.3 Lantai 1 Plaza Sukaramai Jl. Jend.Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (K TBH) thn. 2002, atas nama H.Amir Ali. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 210.000.000,.6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No.222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah DatarKec. Pekanbaru Kota Kotamadya PekanbaruRiau.

Dengan nilai diperkirakanberdasarkan NJOP Rp. 150.000.000,.7. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No.95 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Nikmat No. 248 DesaKota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya PekanbaruRiau. Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 250.000.000,.Bahwa alm. H.

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya = 0,5%dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) perhitungan tarifnyaditetapkan Direksi Perum PPS;(Lihat : Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP41/MEN/2007, tertanggal 06 November 2007 tentang PenetapanTarif Pelayanan Penggunaan' Barang/Jasa Yang DikelolaPerusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS),hal. 3);.

KEP41/MEN/2007, yaitu : 0,5%terhadap NJOP yang berlaku / tahun, yang mana Penggugatmembayar kepada Tergugat II, berupa :e Biaya Pengembangan (DevelopmentCharge), dengan perhitungan = 0,5% xRp. 335.000, / m*/ tahun pada tahun2011 atau sebesar Rp. 1.675, / m?*/tahun atau sebesar Rp. 1.675, / m?

No. 0632211 Developme Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x NJOP 4% x NJOP xnt Charge m? x tahun m?* x tahun X m? x tahun m? x tahun(DC)2 Sumbangan Rp. 1.500, x 0,45%x NJOP x 0,65% x NJOP 2,5% x NJOP xPemelihara m? x tahun m? x tahun xX m? x tahun m? x tahunanPrasarana(SPP)3 Administras 0,50% x NJOP 1% x NJOP x m?xX m? x tahun x tahunLihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m7?) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) atas tariah yangdisewa dengan perhitungan 0,45% terhadap NJOP yangberlaku/tahun/m?/ atau Rp.!.

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/11/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak2011, dengan hasil sebagai berikut: NJOP sebagai Dasar KetetapanUraian Luas (m?)

(Rp) 310.000 310.000NJOP (Rp) 191.657.708.0 191.657.708.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 191.657.708.0 191.657.708.0002 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 191.649.708.0 191.649.708.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 76.659.883.20 76.659.883.2006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 383.299.416 383.299.416Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.b 191.649.708Wilayah Tertentu (50%

Kelas NJOP per m? (Rp)Per m?

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 191.657.708.0002s NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 191.649.708.0004. Persentase NJKP 40%5: NJKP (3x4) 76.659.883.2006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 383.299.4166.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) 7. PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 383.299.4168. Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar 342.696.8169: Denda Adminsitrasi Pasal 10 UU PBB 85.674.20410.

Karena besarnya uang ganti rugi tidak sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan nilai nyata atau hargayang sebenarnya, dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan. Apabilapembayaran ganti rugi dilaksanakan pada tahun 2016, maka nilainyaharus dihitung harga menurut harga yang sebenarnya atau harga nyataatau harga pasar pada tahun 2016 itu juga;Peraturan yang dilanggar adalah:1. Pasal 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006.

Pasal 15 Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tanggal 17 Juni 1993, dasarperhitungan ganti rugi harus nilai nyata atau yang sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun terahir;3. Pasal 15 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 dasarperhitungan ganti rugi harus nilai nyata atau yang sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan;4. Pasal 15 ayat (1) a. Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni2006. Panitia harus menunjuk Lembaga/Tim Penilai harga tanah;5.

nya sepuluh kali lipat nilai NJOP Tahun2017, nilai NJOP Tahun 2017 160;5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;Atau: Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);2. Gugatan Penggugat salah subyek;3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa):4.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.KtbMuhammad Abdis, tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah danbangunannya masih sama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubahmenjadi NJOP bumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluhtiga ribu rupiah). Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (duaratus dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakan alas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanyamengacu pada harga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetapsama, paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimalbisa 40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanahdengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan hargasekarang iniBukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat )1.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.ktbsedangakan luas bangunannya 43 m2, untuk NJOP bangunannya sebesarRp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa pada lokasi jalan singabana dengan NOP atas nama AbdulMutalib pada tahun 2003 dengan luas tanah 104 m2, NJOP bumi/tanahnyaadalah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan luasbangunannya 35 m2 dengan NJOP bangunannya adalah Rp83.000,00(delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dan pada tahun 2021, NJOP bumi danbangunanan atas nama Abdul Mutalib berubah menjadi Muhammad Abdis,tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah dan bangunannya masihsama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubah menjadi NJOPbumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh limaribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakanalas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanya mengacu padaharga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetap sama,paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimal bisa40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanah denganbukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang iniMenimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai

Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.14684/PP/M.V/18/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut ;Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 NomorObjek Pajak : 32.17.020.013.014 0001.0 diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Karawang denganperhitungan sebagai berikut LuasOBYEK PAJAK (m2) NJOP

Pajak : 32.17.020.013.014 0001.0 tersebut, PemohonBanding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor003/PJK/GM/VI/07 tanggal 4 Juni 2007 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor : KEP137/K.PBB/WPJ.22/KB.0507/2007tanggal 1 Agustus 2007 permohonan keberatan Pemohon Bandingtersebut ditolak sehingga dengan surat Nomor020/PJK/GM/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 Pemohon Bandingmengajukan Banding ;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya padapokoknya mengemukakan hal sebagai berikutBahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE52/R1.6/2003 tentang pengenaanPBB Tahun 2004, maka permohonan keringanan yang PemohonBanding ajukan ini masih dapat dipertimbangkan mengingattanah Pemohon Banding tersebut masih berupa tanah kosongdan/atau untuk bangunan rumah tempat tinggal;Bahwa dengan tingginya NJOP atas tanah Pemohon Bandingtersebut berdampak juga terhadap nilai jual rumah yangPemohon Banding bangun, sehingga pada akhirnya PemohonBanding kesulitan memasarkannya ;Hal. 3 dari 8 hal.

Risal Sebelah Selatan : Sungai Sebelah Barat : Kantor GapensiSenilai, Versi Penggugat Rp. 6.000.000.000, ( enam milyar rupiah )Harga: Sesuai NJOP per m2 pada PBB thn 2019,Luas tanah 699 m2, NJOP per m2 : Rp 916.000Luas bangunan 160 m2, NJOP per m2 : Rp 1.200.000Luas tanah 699 x 916.000 = Rp 640.284.000Luasbangunan 160m2 = 160 x 1.200.000 = Rp 192.000.000Total : Rp. 832.284.000c. Tanah/rumah BTP Blok M.

perkara yang selama ini Penggugat pergunakan untuk melangsungkan hidup Penggugat, tapi dengan terkenanya tanah Penggugat untukproyek jalan tol Penggugat tidak bisa lagi mencari hidup ditanah tersebut,sementara uang ganti kerugian tanah objek perkara yang akan diberikanTergugat , Il, Ill tidak bisa pula menjamin hidup Penggugat karena hargaganti kerugian atas tanah objek perkara yang ditetapkan oleh Tergugat , Il,Ill tidak patut, tidak adil dan karenanya semena mena, dan tidak sesuaidengan nilai NJOP

yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah atas tanah objekperkara, Sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat SPPT tahun 2018, atasnama Penggugat selaku wajib Pajak ;Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pmn13.14.15.Padahal sesuai dengan harga NJOP permeter tanah objek perkara tahun2018, atas nama wajib Pajak (Nofi/Penggugat) atas tanah yang terletak diKorong Bintungan, Nagari Kasang, Kab.

NJOPnya dalam surat SPPT tahun 2018, atas nama wajib pajakNOFI/ Penggugat, yang NJOP mana ditetapkan oleh Pemerintahpermeternya senilai Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),sehingga seharusnya harga ganti kerugian tanah objek perkara yang pantasdan wajar ditetapkan lebih dari harga NJOP yakni permeternya adalahsenilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;Tindakan TERGUGAT I, Il, Ill mana tidak sesuai dengan UU No. 2 tahun2012 pasal 10, yang isinya :Tanah untuk kepentingan umum

07 Mei 2019;Menyatakan sah nilai NJOP atas tanah objek perkara sesuai SPPTtahun 2018, yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 atas nama wajibpajak NOFI adalah permeternya senilai Rp335.000,00 (tiga ratus tigapuluh lima ribu rupiah);Menyatakan sah nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan olehTergugat , Il, Ill pada Penggugat atas tanah objek perkara permeteradalah senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 2.510 M* =Rp1.757.000.000,00(satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

yaitu permeter adalahRp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan ini Tergugat II tanggapisebagai berikut : Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri ; Bahwa nilai NJOP yang dijadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana padaPetitum angka 5, sedangkan penilaian objek ganti rugi oleh TimAppraisal

No. 712 K/Pdt/2010 HGB HGB di atas HPL HGB dapat diperpanjang setiap 20 tahun dengan biaya sebagai berikut: 2/3 x 1% (Luas Tanah x (NJOP60jt) x50 %HGB diatas HPL dapat diperpanjang 20 tahunSELAMA MASIH MENDAPATKAN REKOMENDASI dari pemilik tanah dengan biaya + 16 x lebih mahaldari HGB sbb: 5% x Luas Tanah x NJOP Barulah HGB dapat diperpanjang sesuai dengan Surat Rekomendasi yang didapat, dengan biaya sbb:2/3 X 1% Luas Tanah x (NJOP60 Jt) x 50% Nilai Bertambah sejalan dengan waktu karena Nilai Properti

menunurun sejalan dengan waktuladanya TANAH BERSAMA karena tanah bukan milik bersama Suatu saat Negara ingin memakai Tanah tersebut maka Pemilik mendapat ganti rugi sebesar 80 Setiap saat Dille% Nilai NJOP saat ini memberikanrekomendasi atauatauterjadi kebakaran.

Dapat dijadikan jaminan kredit ke BankNilai Agunan TinggiTidak semua Bank mau menerima Sertifikat HGB di atas HPL sebagai jaminan kredit Bila bias NilaiAgunan rendah dan setiap tahun menurundikarenakan bangunan yang semakin tua (TIDAKADA TANAH) Terjadi Jual Beli masingmasing dikenakan pajak 5 % seperti layaknya jTerjadi Jual Beli, selain masingmasing cJual Beli Rumah sebesar 2,5% Luas Tanah x NJOP Hal. 4 dari 44 hal. Put.

dahulu kepada Penggugatuntuk menjual sendiri objek hak tanggungan untuk mendapatkan hargatertinggi penjualan objek hak tanggungan (vide Pasal 20 Undang UndangNomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan);Bahwa pada kenyataannya Pihak Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan proses lelang tanpa memberi kesempatan kepada Penggugatuntuk menjual sendiri objek hak tanggungan dan apalagi harga objek haktanggungan tersebut dijual kepada Tergugat Ill olen Tergugat dan TergugatI jauh dibawah harga pasaran/harga NJOP

Bahwa tindakan dari Tergugat dan Tergugat II yang telah menjual objek haktanggungan kepada Tergugat Ill dengan harga dibawah hargapasaran/NJOP dan tidak menggunakan jasa appraisal, Penggugatberanggapan bahwa antara Tergugat dan Tergugat II dengan Tergugat IIIada perbuatan melawan hukum dalam meloloskan Tergugat Ill sebagai pihakpemenang lelang;.

Bahwa Perbuatan Tergugat , dan Tergugat Il yang telah melelang objekperkara tanpa memberitahu Penggugat, tanpa memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk menjual sendiri objek hak tanggungan untuk mendapatkanharga tertinggi dan melelang kepada Tergugat dengan harga jauh dari hargapasaran/NJOP dan tidak menggunakan jasa appraisal adalah merupakanperbuatan melawan hukum;.

yang berlaku ditengahtengah masyarakat ... dan seterusnya, dan dalil Penggugat padahalaman 4 (empat) huruf m menyatakan: Bahwa tindakanTergugat dan Tergugat Il yang telah menjual objek haktanggungan kepada Tergugat Ill dengan harga dibawah hargapasaran/NJOP dan ... dan seterusnya, serta dalil Penggugat padahalaman 4 (empat) huruf o menyatakan: ... dan melelang kepadaTergugat dengan harga jauh dari harga pasaran/NJOP dan ... danseterusnya, akan tetapi disisi lain Penggugat tidak dapatmenyebutkan

dan tidak dapat menjelaskan besarnya nilai nominalharga pasaran atau besarnya NJOP yang dimaksud olehPenggugat;.

Andilah tersebut stragis mulai berdiri tahun1980 sampai sekarang;Bahwa tempat jual beli ikan tersebut katanya obyek sengketa;Bahwa tempat jual beli ikan tersebut ramai dan banyak pelanggannya + 100orang;Bahwa lokasi tempat jual beli ikan tersebut sebelah selatan jembatansembayat menghadap ke barat;Bahwa harga tanah di Bungah Rp.7.000.000, per meter sedangkan diSembayat lebih mahal;Bahwa saksi tidak tahu SPPT atau NJOP;Bahwa H.

Andilah;Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, perkaranya siapa dengan siap tidaktahu;Bahwa harga tanah di Bungah Rp.7.000.000, per meter tahunya dari teman diwarung katanya;Bahwa harga tanah di Mengare antara Rp.200.000, sampai 500.000, permeter;Bahwa harga tanah tersebut sesuai dengan SPPT atau NJOP tidak tahudalam perkara ini;Bahwa harga pasaran baik di Bungah maupun Sembayat tidak tahu sendirimelainkan dari orang lain;Bahwa rumah saksi dengan tempat jual ikan hasil 70 H.

Andilah + 13 Km;Bahwa orang tua saksi tidak ada hubungan dengan Leny;Bahwa saksi tidak tahu NJOP tanah di Bungah maupun di Sembayat;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi baik Pihak TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan Il serta Pemohon Keberatan akanmenanggapinya dalam kesimpulan;2. SaksiM.SUEB:Bahwa saksi tahu permasalahan ganti rugi pembebasan lahan punyanya H.Andilah;Bahwa tempat tinggal saksi dekat jembatan di belakang gudang H.

Sampai 06.30 WIB;Bahwa saksi tidak tahu, harga tanah, harga tanah masuk kampong saja Rp.10.000.000, apalagi dipinggir jalan;Bahwa saksi mendengar ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp.2.800.000, permeter dan sebagian besar tidak cocok dan meminta Rp.25.000.000, permeter;Bahwa saksi tidak pernah jual beli tanah;Bahwa saksi tidak tahu SPPT atau NJOP dan tidak mengerti harga tanahtersebut;Bahwa saksi tidak tahu sendiri yang menjadi dasar harga tanahRp.10.000.000, per meter;Bahwa saksi tidak tahu NJOP

Andilah pernah menyatakan tanah tersebut diserahkan LenyRatnasari anaknya;bahwa saksi tidak tahu ganti ruginya tanah tersebut Cuma dengar saja;Bahwa saksi tidak tahu, SPPT/ NJOP tanah tersebut;Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan disini dipersidangan ini dalam perkaraantara siapa dengan siapa;Bahwa Leny Ratnasari tidak bertempat disitu;Bahwa usaha UD Hasil 70 miliknya H.

Jikaberdasarkan NJOP rumah Tergugat tersebut hanya bernilai paling tinggiRp.72.147.000, (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor :Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pat.G/2021/PA.Rmb025/SKP/PBBP2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021.

Putusan No.50/Pat.G/2021/PA.Rmbkebanyakan property yang dijual, hanganya bisa mencapai dua kali lipatdari harga NJOP. Sehingga semakin mahal harga tanah dan bangunanrumah, maka NJOP nya semakin tinggi pula. sehingga sudah tepat jikataksiran harga rumah tersebut sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) ;.

Bombana.Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, yangartinya NJOP bukan merupakan patokan harga jual objek pajakmelainkan NJOP digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajakyang harus ditanggung dari transaksi jual beli tanah/rumah.

empat puluh tujuh riburupiah) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor025/SKP/PBBP2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021.

Jika berdasarkan NJOP rumah Tergugattersebut hanya bernilai paling tinggi Rp.72.147.000, (fujuh puluh dua jutaseratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hal ini didasarkan pada suratketerangan NJOP Nomor : 025/SKP/PBBP2/II/2021, tertanggal 9 Februari2021.

G. 1. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas nama Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO, Letak Objek Pajak di Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01, alamat Wajib Pajak di Gg.

2. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di Jl. Kaliurang Rt. 000 Rw. 00, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakkarta.

3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di Jl.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :b.1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangandan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor:973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai denganNomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00920 atas nama WajibLIE FONG MOIlJ, Letak Objek Pajak di JI. Kaliurang Rt. 000 Rw.00, alamat Wajib Pajak di JI.

dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesualdengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00900 atasnama Wajib Pajak HS.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesualdengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00920 atasnama Wajib LIE FONG MOIlJ, Letak Objek Pajak di JI. KaliurangRt. OOO Rw. 00, alamat Wajib Pajak di JI.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesualdengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00920 atasnama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di JI. KaliurangRt. OOO Rw. 00, alamat Wajib Pajak di JI.

belumtanda tangan dan menjelaskan alasan saksi SAIDAH, SH (Kepala KantorPertanahan Kab Muba) sekretaris panitia pengadaan tidak bersediamenandatangani dokumen tersebut antara lain :e Di karenakan Surat Keputusan panitia Pengadaan tanah, dan surat Keputusan Timpenilai harga tidak sesuai dengan peraturan Kepala BPN.e Seharusnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat di BadanPertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dane Harga tanah tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

tahun 2007 pasal 26ayat 1.= Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentinganumum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,bahwa acuan / pedoman penilai tanah adalah NJOP

Syakroniselaku ketua Panitia pengadaan pembebasan lahan perluasan dermaga Sungai BayungLencir/Pengguan Anggaran (PA) dan terdakwa IT HASBULLAH Bin GOFFAR selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembebasan lahan perluasandermaga Sungai Bayung Lencir, yang dalam pelaksanaan pengadaan tanah perluasandermaga Sungai Bayung Lencir tanpa mempertimbangkan atau melakukan penilaianharga tanah berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan berpedoman variablevariable sebagai berikut

Pertanahan Kabupaten MusiBanyuasin belum tanda tangan dan menjelaskan alasan saksi saidah SHselaku sekretaris panitia pengadaan tidak bersedia menandatagani dokumentersebut antara lain:Di karenakan Surat Keputusan panitia Pengadaan tanah , dan surat Keputusan Timpenilai harga tidak sesuai dengan peraturan Kepala BPN.Seharusnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekertraiat di BadanPertanahan nasional Kabupaten Musi Banyuasion danHarga tanah tidak sesuai dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP

dan nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan.Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2007bahwa hasil penilaian tim penilai diserahkan kepada Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansipemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah dan apabila hasilmusyawarah tidak ditemukan kata sepakat dalam menetapkan besarnya gantirugi.Pasal 37 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Saprudin.2) Harga Jual dengan 3 kali NJOP adalah Rp.450.000.000, 3) Sehingga bagian masingmasing:a) Tergugat 1/2 x Rp. 450.000.000, = Rp. 225.000.000,b) Alm. Saprudin 1/2 x Rp. 450.000.000, = Rp. 225.000.000,b. Sebidang tanah SHM : 02642 yang No. 01286/Cibiru Wetan/2018seluas 98 m2, terletak komplek Mekar Indah Blok E17 Rt. 001, Rw.013, Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung. Adalah:1) Harta Gono Gini antara Tergugat dengan alm.

Saprudin.2) Harga Jual dengan 3 kali NJOP adaiah Rp. 100.500.000, 3) Sehingga bagian masingmasing:a) Tergugat 1/2 x Rp. 100.500.000, =Rp.50.250.000,b) Alm. Saprudin 1/2 x Rp. 100.500.000, = Rp. 50.250.000,c. Mobil Sedan merek Honda CITY GMG 15 E CVT tahun 2017 warnahitam mutiara No rangka MRHGM6640HT810196 No. MesinL15215200713 Pol. D 1866 AFO. BKPB N07913230 an. Saprudin,adalah:1) harta Gono Gini antara Tergugat dengan alm.

, nilaijual dengan : 3x NJOP: Rp. 21.574.000, = Rp. 64.722.000, Sebidang tanah Blok Curug Candung RT 05 RW O1 Desa CililitanKecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, luas: 3140 m?, nilaijual dengan: 3x NJOP: Rp. 22.457.000, = Rp. 67.371.000,Bidang tanah blok Curug Candung RT 05 RW 01 Desa ClililitanKecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, luas: 234 m2.

Nilai jual3x NJOP Rp. 1.673.100, = Rp. 5.019.300, Jumlah angka 9.1, 9.2 dan 9.3 adalah =Rp. 137.112.300,Sesuai dengan amanat almarhum kepada Penggugat RekonpensiDihibahkan untuk penggarap seluas 100 m?

Harga jual berdasarkan 3x NJOP Rp.220.220.000, = Rp. 660.660.000, Sertifikat Hak Milik (GHM) atasbidang tanah dan bangunan tersebut di atas adalah No. 5688 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung , padatanggal 30 Mei 2001. Bidang tanah dan bangunan tersebut di atasdimiliki almarhum Saprudin pada tahun 1990 M. ketika menikahdengan Entin Kartini Binti M.

oleh Tergugat , Il, Ill yang akandiberikan pada Penggugat berkaum tidak bisa uang dimaksuddipergunakan untuk melangsungkan hidup yang lebih baik Penggugatberkaum, apalagi luas tanah Penggugat berkaum yang akan dipergunakanuntuk proyek jalan tol;Padahal sesuai dengan harga NJOP permeter dari tanah yang beradaberbatas sepadan dengan objek perkara yakni sesuai dengan SPPT tahun2018 atas nama wajib pajak NETRA SAIDI Korong Jambak, Nagari Kasang,Kab.

Bahwa untuk diketahuiSPPT tersebut ditetapbkan juga oleh Pemerintah Kabupaten PadangPariaman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu kenapa sekarangTergugat I, Il, Ill, menetapkan pula harga permeter dengan harga yang jauhkontradiksi dengan harga NJOP dari tanah yang letaknya berbatas denganobjek perkara yakni Tanah Netra Saidi (yang tanahnya juga terkena proyekPembangunan Jalan Tol PadangLubuk AlungPadang PanjangBukittinggi,Ruas PadangSicincin);Bahwa seharusnya Tergugat , Il, Ill selaku orang yang

nilai ganti kKerugian tanah objek perkara yang pantasdan wajar ditetapkan lebih dari nilai NJOP yakni permeternya senilaiRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Tindakan TERGUGAT I, Il, Ill mana tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun2012 pasal 10, yang Isinya:Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (1) digunakan untuk pembangunan:A. ceseeeeeeesb.

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya menjadikan nilai NJOPtanah atas nama NETRA SAIDI yang berbatas sepadan dengan objekperkara sebagai patokan nilai ganti kerugian tanah yang mana dalamnilai NJOP tanah atas nama NETRA SAIDI adalah permeterRp205.376,00 (dua ratus lima ribu tiga ratus tujun puluh enam rupiah)namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat malah menuntut lebih tinggidiatas nilai NJOP yaitu permeter adalah Rp400.000,00 (empat ratus riburupiah), dan ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti Kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri; Bahwa nilai NJOP yang di jadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat adalah NJOP tanah atas narna NETRA SAIDI danbukan NJOP atas tanah objek perkara sehingga NJOP tersebuttidak relevan dipakai dalam perkara a quo;10.

(FOTOCOPY LEGALISIR)-------

Bahwa Penggugat sebagai warganegara Indonesia yang taat hukum setiaptahunnya telah melakukan dan melaksanakan pembayaran Pajak Bumiseluas 623 m2 dan Bangunan 390 M2 tepat waktunya dan untuk tahun 2010telak obyek pajak di Jalan Duren Tiga VII Nomor : 37 RT.005 Rw.02 DurenTiga, Pancoran Jakarta Selatan Penggugat telah melakukan pembayaransebesar Rp. 3.842.592 (tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu limaratus sembilan puluh dua rupiah), dimana Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP)sebagai dasar pengenaan

Tergugat dan Tergugat Il, kepada Penggugat maupunTurut Penggugat menimbulkan kesilapan untuk melakukan penandatanganJual Beli dan Perjanjian Pengosongan yang dituangkan dalam Akta JualBeli Nomor : 10/2010 tertanggal 10 Mei 2010, (bukti P3) serta PerjanjianPengosongan Nomor : 2 tertanggal 10 Mei 2010, (bukti P4) yangkesemuanya dibuat dinadapan Tergugat Il, bila disimak secara seksamadan teliti banhwa Jual Beli tersebut mengandung cacat hukum karena jual bellidilakukan dibawah Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP

Bahwa dengan adanya jual beli yang dilakukan Tergugat jauh dibawah NilaiJual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor ....... K/Pdt/...sedangkan Nilai Jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi danBangunan sebesar Rp. 1.933.296.000, (satu milyar sembilan ratus tigapuluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Keberatan Keempat.Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya antara lain,"Menimbangbahwa Ahli yang diajukan oleh Penggugat setelah bersumpah menerangkandipersidangan NJOP hanya digunakan untuk Nilai Pajak, tidak ada sangkutpautnya dengan jual bell, dan tidak ada kaitannya dengan nilai harga pasar".Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah sebagai dasar pengenaan Pajak Bumidan Bangunan yang merupakan harga patokan dari Pemerintah untukpenentuan Pajak Penghasilan (Pph), semakin besar harga jual beli dilakukanmaka

semakin besar pula dana yang masuk ke Pemerintah yaitu DepartemenKeuangan cq Dirjen Pajak, sehingga jelas dan terang jual beli dan NJOP adakaitannya dengan nilai harga pasar hal tersebut untuk menghindari terjadinyapenyeludupan hukum dimana dijelaskan bahwa bukti P9 yang menunjukkanpenilaian obyek sengketa dengan nilai Pasar sejumlah Rp.3.675.000.000.dan nilai likuidasi sejumlah Rp. 2.711.000.000.Halaman 22 dari 4 halaman Putusan Nomor .......