Ditemukan 5928 data
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengannorma atau kaidah serta kebijakan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UU PajakPertambahan Nilai;3.10
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
pabrik yang akan diproses lebihlanjut untuk keperluan menghasilkan CPO, maka pemakaianbahan baku dapat dikategorikan sebagai tindakan konsumsi,tetapi bukan merupakan konsumsi langsung; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001, TBS termasuk ke dalam kriteria barang strategis yangmendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,maka konsumsi TBS oleh Pemohon Banding tidak dikenakanPPN sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar dalamrangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan;3.10
40 — 23
Bahe alias Neno Bin Yusuf, lakilaki, Islam (cicit pewaris);3.10. Neno Binti Yusuf, perempuan, Islam (cicit pewaris);3.11. Paunu Bin Yusuf, lakilaki, Islam (cicit pewaris);3.12. Uyan Bin Yusuf, lakilaki, Islam (cicit pewaris);3.13. Iko Binti Raji.M. perempuan, Islam (cicit pewaris);3.14. Nunu Binti Riji. M. perempuan, Islam (cicit pewaris);3.15. Nursanti Binti Riji. M. perempuan, Islam (cicit pewaris);3.16. Neni Bin Riji. M. lakilaki, Islam (cicit pewaris);3.17.
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1816/B/PK/PJK/2017 Masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sebagai Pengusaha Kena Pajaksesuai dengan norma atau kaidah serta kebijakan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat(3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;3.10.
396 — 170
Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah patut didugaPutusan BPSK Kota Medan Nomor: 145/ARB/XII/2016/BPSKMdnmengandungtipumuslihatdansangatmerugikankepentinganhukum Pemohon Keberatan.3.10.
Pembanding/Penggugat II : MUQADIMATUL YUSRO
Terbanding/Tergugat : LIU JAN SEN
76 — 20
PRESIDEN R.L Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTASELATAN tersebut.Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat VI untuk membayarongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);"3.10 Bahwa setelah Mahkamah Agung RI memutus perkara a quo,maka secara hukum perkara perdata yang digugat oleh LIUDJAN SEN telah memperoleh Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap
354 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 22 P/HUM/2020menghemat anggaran sejumlah Rp1.538.877.867,, yangsejatinya oleh Pemerintahan Kabupaten Melawi harusdialokasikan dan didistribusikan ulang, misalnya, untukpembangunan jembatan yang belasan tahun hanya berupaabutment dan tiang tengah jembatan, yang tentu saja ketiadaanjembatan a quo menghambat mobilitas Pemohon;3.10.Bahwa sebagai contoh lagi, hasil evaluasi Gubernur padaBelanja langsungBelanja pegawai dengan nomenklaturPenyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknisperkantoran
83 — 16
suami Tergugat telahmenyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila IMTN sudah terbitmaka Tergugat pasti membayar tahap/termijn kedua;Bahwa Penggugat telah beberapa kali bertemu dengan suamiTergugat dan kepadanya telah dijelaskan dengan baik mengenalbahwa Tergugat tetap mengacu pada apa yang telah disepakatidalam PJB No. 1 tanggal 1 Desember 2014 dan akan tetapmelakukan pembayaran sesuai dengan termijn yang disepakatidalam PJB tersebut bilamana IMTN telah terbit dan Sertipikat tandabukti hak terbit;3.10
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1820/B/PK/PJK/2017diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat(3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;3.10.
219 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2078/B/PK/PJK/2017sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar dalam rangkamenghasilkan tandan buah segar tidak dapat dikreditkan;3.10.Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa atas3.11.sengketa yang sama, yaitu koreksi positif Pajak Masukan terkaitperolehan Barang Kena Pajak yang bersifat stategis, terdapatbeberapa Putusan Mahkamah Agung yang tetap mempertahankankoreksi Pajak Masukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut antara lain :Putusan Mahkamah Agung 7 .No No.
230 — 88
Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;3.10 Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (objectum litis) secaraseksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilanberpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsurHalaman
265 — 69
Penuntut Umum tanggal O07September 2017 No.3070/N.3.10/Euh.2/09/2017 sejak tanggal 07 September 2017 s/d 16 September 2017.2. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 12 September 2017s/d tanggal 01 Oktober 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober2017 s/d 11 Oktober 2017 ;4. Pengalihan Tahanan Kota sejak tanggal 06 oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. AMIZIDUHUMENDROFA, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Am. Mendrofa,SH.
101 — 16
Saodah;3.10. Rd. Sri Noveni binti R. King Soekartin, status anakkandung perempuan almarhumah Rd. Hj. Saodah;. Menetapkan sebagai harta peninggalan ( tirkah) almarhumahRd. Hj. Saodah dan Rd. King Sukartin harta benda berupaa. Tanah dan bangunan yang terletak di Jin.
112 — 57
Turu/H.Manyo/H.Nutta; Sebelah Timur Lorong/ Rumah Pak.Arsyad/ Apilianto/Dg.Dinging; Sebelah Selatan Tanah Milik Mustari Dg.Jarung/Rumah Rinah;Sebelah Barat Tanah Milik Lassa Dg.Gassing/ sekarang Rumah Warga;3.10.Sebidang Tanah seluas 25 x 25 m2 = 625 m2 Persil No.43 Kohir No.173D Il Blok C.191 yang terletak di Kelurahan Katangka, KecamatanSombaopu, Kabupaten Gowa, RT.001/RW.008, dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara Tanah Kepunyaan Sirua/ Rumah Dg.Dinging; Sebelah Timur Tanah kepunyaan
37 — 2
Abu Hafiland bin Abu Hanifah sebagai keponakan laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum Abu Zai bin Abu Nawas selaku saudara laki-laki kandung;
3.10.
29 — 4
laki-laki kandung);
3.6 Warjem binti Casmun (anak perempuan kandung dari saudara laki-laki kandung);
3.7 Samurah binti Keja (anak perempuan kandung dari saudara perempuan kandung);
3.8 Koripah binti Keja (anak perempuan kandung dari saudara perempuan kandung);
3.9 Tawab bin Raswid (anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung);
3.10
59 — 2
Ibrohim bin Dalih sebagai anak laki-laki kandung;
3.10. Zainuddin bin Dalih sebagai anak laki-laki kandung;
3.11. Nurainih binti Dalih sebagai anak perempuan kandung;
3.12. Soleh Hadi bin Dalihsebagai anak laki-laki kandung;
3.13. Awanih binti Dalih sebagai anak perempuan kandung;
3.14. Hasan Nudin bin Dalih sebagai anak laki-laki kandung;
4.
82 — 10
Hutang pinjaman Emas pada anak TB bernama MM sejumlah 30 Mayam Emas London;3.10. Hutang pinjam Emas pada Isteri TM di Datar Luas Kreung Sabe sebesar 7 Mayam Emas 24 Karat dan 3 Mayam Emas London;3.11. Hutang pinjaman Emas pada MT di Tipleng Teunom sebesar 60 Mayam Emas 24 Karat;3.12. Hutang pinjaman uang pada Bank BRI Meulaboh (Pokok) Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);3.13. Hutang pinjaman uang pada Bank BNI Meulaboh sejumlah Tahap I Rp. 4.520.102.206.
99 — 9
Plat DC 1294 AQ menjadi bagian Tergugat;
51 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut, telah dieksekusi oleh KejaksaanNegeri Kupang berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Print153/P.3.10/Euh.1/09/2012, tanggal 28 September 2012;14.Bahwa akan tetapi selama berjalannya proses hukum pidana terhadapTergugat dalam Perkara Pidana Nomor 380/PID.B/2008/PN Kpg, tanggal26 Juni 2009 tersebut dalam tingkat pemeriksaan kasasi, Tergugat secaramelawan hak dan hukum pada tanggal 20 Desember