Akibat terbitnya ke12 sertifakat diatas objek tanah milik saksi RIKARD BAGUN mengakibatkan saksiRIKARD BAGUN menderita kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000.000,(limapuluh miliar rupiah) karena permohonan saksi RIKARD BAGUN untuk bermohonditingkatkan status tanahnya menjadi sertifikat ke kantor BPN menjadi tertunda dalamtempo yang tidak dapat diprediksi.Perouatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAU;KEDUA;Bahwa

adat yang ditandatangani olehRuslin dengan mengetahui Kepala Desa Batu Tiga Saksi Nasaruddin kemudianmenguasakan kepada saudara Tasar dalam permohonan kepada pihak BadanPertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut mengungkap adanya hubungansebab akibat dari masingmasing subyek hukum yang bermuara pada satu tujuanyang sama, sehingga demikian memenuhi unsur yang melakukan atau bersamasama melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal

263 ayat (1) ke2Juncio Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi,maka Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terouktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan altematif kedua;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rikard Bagun, tanah yangdibuatkan sertifikatnya oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah tanah milik ParaTerdakwa tetapi tanah miliknya yang diperoleh dari penyerahan hak atas tanah adatdari

Selanjutnya Van Apeldornjuga menyatakan tujuan hukum akan tercapai bila hukum itu memenuhi rasakeadilan serta berguna bagi masyarakat dan tentunya untuk melindungi rakyat;Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa terhadap putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusanbebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapatmengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;Hal. 209 dari 227 hal. Put.

Nomor 209 PK/Pid.Sus/2016Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon PK) menolak dan Keberatan terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:15/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 17 Juni 2015 juncto Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan dan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal

263 ayat(1) KUHAP, maka kini kami, Pemohon PK mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 15/PID/TPK/ 2015/ PT.

., sehinggabatal dilakukan pengukuran tanah sengketa a quo/SHM 177 dan kemudiandemi keamanan Suko Wijadi dkk. meninggalkan lokasi pengukuran, sehinggadalam perkaraperkara pidana tersebut batalnya pengukuran tanah tersebuttentu. dimaknai sebagai tidak pernah dilakukan pengukuran, karenanyadinyatakan palsu (vide ; pasal 263 ayat 1 dan 2/KUHP);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan olehPengadilan Tingkat Pertama, apabila dicermati tanggal perolehan tanah obyeksengketa a guo, maka Pembanding

daftardaftar yang sematamata digunakan untuk pemeriksaan(control) administrasi, misalnya buku agenda, buku kas, buku kejahatan danpelanggaran dan sebagainya ;Menimbang, bahwa kata khusus di dalam Pasal 416 KUHP, menurutF.A.Lamintang, bahwa menurut sejarahnya pembuat UndangUndang dengansengaja memilih kata uitsluitend di dalam merumuskan ketentuan pidanaPasal 416 KUHP, dengan maksud agar ketentuan pidana dalam Pasal 416KUHP itu jangan sampai dipandang sebagai suatu lex spesialis dari ketentuanpidana dalam Pasal

263 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu F.A.Lamintangmenerjemahkan Pasal 416 KUHP, kata uitsluitend yang sebenarnya berartisematamata diterjemahkan dengan kata yang terutama ;Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah PeninjauanKembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut:Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PeninjauanKembali kepada Mahkamah Agung;3.

hal pidanamenggunakan Surat Palsu, yang notabene nya Surat kepemilikan ParaPenggugat diakui, terdaftar dan terlegalisir dipemerintahan DesaKampung Pinang, dan Kecamatan Perhentian Raja, sehingga tidakhalaman 12 dari 133 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pat.G/2019/PN.Bkn33.34.35.sepantasnya pemeriksaan perkara pidana yang dimaksud dengansesimple itu, ditambah lagi pihakpihak yang membuat alas hak milikPara Penggugat masih ada dan menjadi saksi dalam persidangan,namun tidak pernah dijerat dengan Pasal

263 ayat (1) tentang tindakpidana membuat Surat Palsu, seyogyanya tidaklah dapat dihukum jikaSuatu Surat tersebut Sah dan tidak ada terindikasi palsu;Bahwa laporan yang dimaksud telah teregister di Pengadilan NegeriBangkinang yang memiliki Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.BKNdalam tindak pidana Menggunakan Surat Palsu, namun hingga saat initidak ada satupun bukti yang menyatakan surat kepemilikan ParaPenggugat palsu, dengan tidak adanya uji Laboratorium Kriminal, dantidak pernah adanya suatu instansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif PERTAMA yaitu : Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo.

berbedadan hasil yang berbeda pula sebagaimana yang telah disebutkan dalam unsurke 6 dalam dakwaan pertama, kesatu sehingga Majelis Hakim mengambil alihpertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur ke 5 dalam dakwaanpertama, Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah sesuaiHalaman 278 dari 290 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN YYKsebagaimana Dakwaan alternatif Pertama, Kesatu Pasal

263 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Nur Eni Sundarti,pihak Bank dan orang perseorangan selaku kreditur yang memberikan dananya yaitu saksi Jap Kurniawan Halim ;Keadaan yang meringankan:i Terdakwa mengakui dan menyesali perouatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa sudah tua dan sering sakit sakitan ; Halaman 284 dari 290 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN YYKMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo.

AHMAD SAIDBahwa ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum di UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto sejak tahun 1981 denganSK mengajar mata kuliah Hukum Pidana;Bahwa pendapat ahli tentang kasus pemalsuan suratsebagaimana yang terkandung dalam pasal 263 ayat (1)KUHPidana dan pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaiberikut:Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana unsurunsurnyaAyat (1) : Pembuat suratMembuat secara tidak benar ;Dapat menimbulkan i hak atau perikatan ataupenghapusan utang, atau yang diperuntukan sebagaibukti

SENTOT SUBANDRIO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;AtauKeduaBahwa ia terakwa R. SENTOT SUBANDRIO bersamasama dengan saksi HasanSudiro Bin Muanam, saksi Faris Handayanto Bin Hadi Suyitno, saksi M. Lutfil Abror, saksiAbdul Kholik, saksi Sukardi, saksi Imam Makmur, saksi Nurhadi, saksi Supinarto (masingmasing dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Balillah, Wandek, Sdr. Sam, Sdr.

Pidana No. 89/Pid.B/2014/PNSMG.Bahwa baik terdakwa IIT Mohamad Faid Hafield dan terdakwa IV Misdi telahminta uang kepada saksi Budi Hartono sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus jutarupiah) dimana Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk terdakwa IVMisdi, sedangkan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa IIIMohammad Faid Hafield,sehingga saksi Budi Hartono mengalami kerugiansebagaimana tersebut di atas ;Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

263 Ayat (1) Jo.

Bahwa UndangUndang mengatur tentang permohonan peninjauan kembali.1.Pasal 263 ayat (1), Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut :"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutanhukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI ;Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut

;d Bahwa Penggugat Rekonvensi berpendapat perbuatan TergugatRekonvensi pada butir a dan c di atas dapat diduga sebagaipelanggaran pidana yaitu tepatnya KUHP Pasal 263 ayat (1),Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yangdapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban)atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakansebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsuratitu seolaholah surat itu asli

berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas namaHERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan haltersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha GrahaCabang Kendari.Bahwa sebagai akibat perobuatan para terdakwa dan temantemannyatersebut telah menimbulkan kerugian bagi Bank Artha Graha CabangKendari maupun para nasabahnya.manne Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

263 ayat (1) jo.

memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapatditinjau kembali ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2014 dengan demikianputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan Pasal

263 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)yang berbunyi sebagai berikut : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepadaMahkamah Agung.Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, Permintaan peninjauan kembalidilakukan atas dasar :a apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jikakeadaan itu sudah diketahui

adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur didalam pasal 263 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Jo pasal 264 ayat 1(satu) dan 2 (dua) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP);32. Bahwa terhadap dibangunnya puskesmas pada objek tanah yangmerupakan hak PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT telah melanggarUndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungsebagaimana diatur didalam pasal 8 yang berbunyi :(1) Setiap bangunan Gedung harus memenuhi syarat administrasiyang meliputi :a.

Anugerah Niaga mengalamikerugian lebih kurang sejumlah Rp.270.000.000, (dua ratus tujuh puluhjuta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa Norton Syarif Pgl Babe bersamasama dengan saksi ARIFERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) padabulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di

(Mohon dicermati Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP) yangmerupakan Delik pemalsuan. Sekaligus memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Akta Jual BelliNomor 111/2016 tanggal 9 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 112/2016tanggal; 10 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 312/2019 Tanggal21 Nopember 2019; Akta Jual Beli Nomor 419/2019 Tanggal 7 Oktober2019; dan Akta Jual Beli Nomor 1572/2019 Tanggal 12 Nopember 2019untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian.DALAM EKSEPSI1.

Tahun2009 juncto Pasal 28 D UUD 1945;Bahwa alasanalasan hukum sebagaimana diuraikan dimuka adalah alasanalasan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf cKUHAP, oleh karenanya formiel dan materiel Permohonan Peninjauan inimemenuhi syarat hukum untuk diterima, dan diperiksa dalamtingkatpemeriksaan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundangan yang berkenaan dengan perkara ini, sebagaimana diatur danditentukan UndangUndang dalam ketentuan Pasal

263 ayat (1) junctoPasal 263 ayat (2), huruf c KUHAP, dan dengan memperhatikan ketentuanPasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, mohon kiranya Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon dinyatakan diterima, dan selanjutnya Majelis HakimMahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 juncto UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutanberkenan:Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana

mempertimbangkan unsurunsur dari pasal yang didakwakan terhadap diriTerdakwa : $2292 2 nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn121Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas dakwaan yangdisusun secara alternatif yaitu : PERTAMA : Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998, atau ;KEDUA : Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998, atau ;KETIGA : Pasal

263 ayat (1) KUHP atau ;KEEMPAT : Pasal 263 ayat (2) KUHP atau ;KELIMA : Pasal 378 KUHP atau ;KEENAM : Pasal 374 KUHP ;Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalahantara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dlam arti bahwa jenisdakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum meragukan peraturan hukum pidanamanakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telahnyata tersebut (Djoko Prakoso, Tugas dan Peranan Jaksa

penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksisaksi,surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, S.lpterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana pemalsuan surat secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan KESATU;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURAHDIAT MUSTIKAAUNGADI, S.lp dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintahagar Terdakwa di tahan;Menetapkan barang bukti berupa :. 1 (Satu ) Lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian danKehutanan Kota BauBau Nomor :552 / 218 tanggal 29 Maret 2012tentang Penetapan Nomor Seri Blanko Kayu Olahan ( FAKO ) An.CV.

Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara serta memberikan pengesahan dengan memberistempel dan tanda tangan pada bagian belakang setiap lembarandokumen FAKO yang diterbitkan saksi SYAMSU, mengakibatkantidak adanya monitoring dan pengawasan lagi terhadap peredaranhasil hutan, sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan saranadalam melegalkan kayu yang dipungut secara tidak sah darikawasan hutan.Perbuatan Terdakwa NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, S.lptersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

263 ayat (1)KUHP jo.