Putusan Nomor 4092/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1713/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1713/Dispenda tersebut:;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79863P/IM.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Bagian Bulan Juni 2015,atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamatdi Jalan HR.

Mahbub Misri selakukepala Dispenda Provinsi Jawa Barat, menghubungi penggugat , untukmeminjam pakai obyektersebut tanpamenjelaskanbatas waktupinjam..dst...dst dst6.

no. 12/Pdt.G/2014/PN.PwkBahwa saksi tidak tahu apa ada pengalihan hak tanah tersebut ;Bahwa saksi tidak mengurusi asetaset kantor Dispenda saat itu, ada yangkhusus mengurusi assetaset Pemda tersebut dikantor Dispenda ;Bahwa kantor tersebut ada plangnya, dan dispenda propinsi pernah datangdalam rangka peninjauan dan pengawasan Kantor ;Bahwa saksi tidak tahu sertifikat kantor Dispenda atas nama siapa ;Bahwa saksi tidak pernah lihat kwitansi pembelian tanah sengketa tersebutsampai dengan sekarang ini

direnovasi ;Bahwa dikantor tersebut ada plang Dispenda dan tidak ada yang keberatansaat itu ;Bahwa setahu saksi tidak ada peresmian kantor sebelumnya ;Bahwa pernah ada kunjungan dinas dari Kantor Pusat saat masih di lokasisengketa sebanyak satu kali ;Bahwa saksi tidak pernah tahu ada jual beli;Bahwa saksi tidak pernah tanya langsung kepada Kepala Cabang Tanah inisudah dibeli ;Bahwa Tahun 1990 Tergugat Il (oak Haris) masih menjabat sebagai KepalaKantor Dispenda Purwakarta;Bahwa saksi tidak ingat

SAKSI LILI HAMB ALI, SH.MHBahwa saksi bekerja tahun 1979 sampai pensiun Tahun 2008 padaDispenda cabang Purwakarta yang beralamat di gang Smep sekarang gantidi Jalan SMP 3 ;Bahwa tahun 1984 kantor Dispenda tersebut sudah dipakai menjadi rumahdinas Kepala cabang ;Halaman 78 putusan no. 12/Pdt.G/2014/PN.PwkBahwa selama saksi bertugas di Dispenda Penggantian Kepala sudah 3 kalipertama Pak warma, kedua Pak Rahmat Jaya dan ketiga Pak Haris ;Bahwa rumah tersebut pada tahun 1984 s/d 1989 dijadikan kantor

saksi Tergugat / Tergugat Ildan Turut Tergugat V menyatakan bahwa selama bekerja disana tidak adapermasalahan terhadap obyek sengketa dari pihak Penggugat, para saksi tidakmengetahui, melihat jual beli ataukah sewamenyewa terhadap tanah sengketakarena menjadi urusan pimpinan, para saksi sebagai pegawai memilikipekerjaannya masingmasing dan selama Dispenda menempati sudah beberapakali rumah direnovasi keterangan mana sesuai hasil pemeriksaan setempat bahwamemang benar selama sekian lama Dispenda

Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016,tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesiaatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari2016 nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama: PTFreeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89Lantai 5, JI.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanJanuari 2016 Nomor: 973/0290 /DISPENDA Tanggal 22 Februari 2016jo. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016Tanggal 11 Mei 2016; dan,4.

Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016Nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp22.834.833.923,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan

STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT Nusantara SuryaSakti.Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi TantiHal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN PbmNurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masingmasing jabatannya sebagaiAccounting (ADH) yang bertugas mengurusi bagian administrasi dan keuangan.Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnyaterdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda

Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yangseharusnya dikerjakan terdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama(BNN) di PT Nusantara Surya Sakti (NSS).Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebuttidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulihdan Kabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalamikerugian sebesar Rp. 277.054.525., (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluhempat ribu lima ratus dua puluh lima

Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim.Namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dikerjakanterdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama (BNN) di PT NusantaraSurya Sakti (NSS).Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebuttidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih danKabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalamikerugian

Kab.Muara Enim dari bulan September sampai bulanDesember 2013 sebesar RP. 150.000.000..pembayaran proses pengurusan STNK dan BPKB serta Notis ke Samsatdan Dispenda Kota Prabumulih dari bulan September sampai bulanDesember 2013 sebesar RP.90.000.000,.sisa uang tersebut habis saya gunakan untuk main judi online.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbarang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumsehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi TantiNurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masingmasing jabatannya sebagaiHal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN PbmAccounting (ADH) yang bertugas mengurusi bagian administrasi dankeuangan.e Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnyaterdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan KabupatenMuarenim.

, kemudian berdasarkan notice pajak dan rekapanpenerimaan harian kasir Dispenda, dan selama ini Jasa Raharjamenerima dana SWDKLLJ dari Dispenda melalui Notice Pajak dansetelah diterima dalam perharinya langsung disetorkan ke Bank BRIdengan nomor Rekening : 006001000721309 milik PT.

DAHRIL dari bidangpengawasan Dispenda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada bulanJanuari 2013 ;> Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dispenda Tingkat Provinsi SulawesiTengah melakukan penarikan tempat tugas serta jabatan terhadap81Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.

DJINDAN TAMAALI, S.Sos, Tempat Lahir Panau, Umur/Tanggal Lahir 51Tahun, 08 Februari 1962, Jenis Kelamin Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS KUPD Dispenda KabupatenDonggala (Mantan KUPTD Dispenda Kabupaten Morowali), Pendidikanterakhir S1, Alamat JIn.

HMOH.TASMAN HAMRUL, MSGi (Inspektorat);e Anggota :RUKUWAT,SE (lInspektorat);e Anggota :SYAMSU ALAM,ST (Inspektorat) ;e Anggota) :DAHRIL KMOHAMMAD,SE (Dispenda Provinsi);e Anggota :ARYADIN,S.Sos (Dispenda Propinsi);e Anggota :NUARDIN (Dispenda Provinsi);Bahwa berdasarkan pengaduan awal / hasil pengawasan danpembinaan internal Dispenda Provinsi menyatakan adanya temuan awalpenyalahgunaan pajak PKB BBNKB dan Jasa Raharja senilai Rp.223.877.600 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus TujuhPuluh

HARIS MUCHTAR, bahwa danakurang.Sehingga tim pengawasan dan pembinaan dari Dispenda Provinsidatang ke Samsat /UPTD wilayah IV Kab.

H ACEP BAHRULULUM, namun masih ada kekurangan persyaratan yaitu surat keterangan jual bellitanah dari kelurahan, kemudian terdakwa UBUNG dan terdakwa II H PURNOMOmembawa surat keterangan jual beli dari Dispenda Kota Tasikmalaya untukditandatangani dan di stempel kelurahan, karena percaya saksi RUKIN langsungmenandatangani dan menyetempel surat keterangan jual beli tersebut pada tanggalJuli 2013, selanjutnya terdakwa UBUNG dan terdakwa II H PURNOMO membawasurat keterangan jual beli tersebut ke Dispenda

Bahwa awal Kejadiannya Terdakwa bersama dengan H Purnomomendatangi Kantor Kelurahan Mulyasari dan disana Terdakwa bertemudengan saksi Rukin lalu Terdakwa menyerahkan Blangko SuratKeterangan Jual Beli dari Kantor Dispenda untuk ditandatangani dandibubuhi stempel sebagai kelengkapan untuk membuat perubahannama Wajib pajak dari H Diyan menjadi H Acep. Bahwa yang meminta Blangko Surat Keterangan Jual Beli dariDispenda adalah H Purnomo.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Blangko Surat Keterangan jual beliutersebut dari Kantor Dispenda Kota Tasikmalaya lalu Surat TersebutTerdakwa bawa ke Kantor Kewlurahan Mulyasari bersamasamadengan H Purnomo untuk ditandatangani dan dibubuhi Stempel. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengisi blangko suratketerrangan Jual beli tersebut.

Bahwa jaksa Penuntut umum juga telah melenceng dalammenganalisa masalah karena dari awal jelas dalam Dakwaan PenuntuUmum yang menjadi masalah adalah SURAT KETERANGAN JUAL BELI danBukan Permohonan di DISPENDA.

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah Perumahan seluas +220 m2 beserta bangunan rumah diatasnya yang diperdapat dengan caradi beli pada tahun 1996, terletak di komplek Perumahan Dispenda BlokB/31, RT 002/RW 001, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah,Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat , yang mana sejak Penggugat bellitahun 1996 sampai saat sekarang Penggugat yang menguasai ..

sekarang sertifikat tanahnya atas nama Penggugat belum ditanda tangani oleh Tergugat IIkarena pada saat proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik No. .524/Kel.Bungo Pasang, Gambar Situasi No.406, Tanggal 13 Februari 1986, seluas +220 m2, atas nama SYAHRUL keatas nama SUGIARTO ( Penggugat ), Pegawai Badan Pertanahan Kota Padang memberitahukan ada permasalahan terhadap tanah dilingkungan tempat lokasi tanah Penggugat ( komplekDispenda ) sehingga sertifikat tanah yang berada dilingkungan komplek Dispenda

Bahwa karena adanya permasalahan yang terjadi terhadap tanahtanah yang berada dikomplek Dispenda maka Penggugat mencari tahu permasalahannya ternyata tanah Sertifikat Hak Milik No. 524/Kel.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 terjadi perdamaian dari pihak pihak yangberperkara Perdata no. 65/Pdt.G/1990 /PN.Padang Jo PT No.72/PdtBTH/1991 dan putusan Makamah Agung No.2950 K/pdt/1992 antara ahliwaris Sanah (almh) dan khatab Cs berdasarkan Akta Perjanjian PerdamaianNo.26 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dikantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah JAAFAR ,SH sehingga selesai Permasalahan tanah tanah di KoHalaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PNPdgmplek DisPenda tersebut

termasuk juga tanah yang Penggugat beli kepadaSyahrul sehinggu sudah bisa dibuka pemblokiran sertifikat atas tanah di komplek Dispenda . maka pada tanggal 26 Oktober 2017 Murnis Munir mewakili dari pembeli tanah Sanah (almh) dikenal dengan tanah komplek Dispenda TK Sumatera Barat mengajukan pembukaan pemblokiran sertifikat tanahsehingga sertifikat tanah lingkungan tanah komplek Dispenda TK Sumatera Barat sudah dapat dilaksanakan proses balik nama atau penerbitan sertifikat baru..

Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin SULAIMAN, dibawah sumpah menerangkan : Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 13.00 wita didalamKantor Dispenda Provinsi Kalsel Jalan A.

FAHMI ARIF, S.Kom Bin H MUHA, MMAD FAUZI NOOR, di h sumpahmenerangkan : Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 13.00 wita didalamKantor Dispenda Provinsi Kalsel Jalan A.

Bahwa pada waktu itu barang tersebut ada didalam Kantor Dispenda, waktu itu saksiRiduansyah sedang istirahat dan saksi juga menusul juga untuk istirahat jadi ruanganpada waktu itu dalam keadaan kosong.

Bahwa kemudian melalui internet, bahwa barang berupa laptop dijual melalui online,kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita, saksibersama saksi Riduansyah mendatangi terdakwa yang meupload browser tersebut danmendatangi Puan dan benar Laptop tersebut adalah milik saksi yang merupakaninventaris Dispenda Kalsel.

Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya.3.Saksi GUSTI RUSDI Bin GUSTIYUSRI. dibawah sumpah menerangkan :Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 13.00 wita didalamKantor Dispenda Provinsi Kalsel Jalan A.

perusahaan kulineryang bernama Warung SS (spesial sambal) dan menjabat sebagaiKepala Seksi ( kasie ) keuangan Warung SS (spesial sambal) AreaYogyakarta, maka untuk uang pajak yang tidak dibayarkan sama sekalindan hanya dibayarkan sebagian tersebut adalah pajak dari beberapaoutlet Warung SS yang berada dibawah Area Yogyakarta yaitu outletyang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan Wilayah Kab.Sleman,dimana untuk outlet yang masuk wilayah kota Yogyakarta untukpembayaran pajaknya dibayarkan ke kantor Dispenda

Kota Yogyakartadan untuk outlet yang berada di wilayah kab.Sleman pembayaranpajaknnya dibayarkan di Dispenda Kab.Sleman;Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut semula Saksimendapatkan informasi tentang adanya setoran pajak yang tidak sampaike Dispenda yang terjadi di perusahaan kuliner yang bernama WarungSS (spesial sambal) Area Yogyakarta maka selanjutnya Saksi melakukanaudit dan menemukan kerugian, dimana audit tersebut adalah merupakanHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN

Meminta Rekening Koran di Dispenda Kota Yogyakarta danKab.Sleman atas transaksi pembayaran pajak perusahaan kuliner yangbernama Warung SS (spesial sambal) Area Yogyakartae. Rekonsiliasi bukti rekening koran Dispenda dengan bukti transaksi difile dan berkas.f.

Kota Yogyakartadan untuk outlet yang berada di wilayah kab.Sleman pembayaranpajaknnya dibayarkan di Dispenda Kab.Sleman;Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut semula Saksimendapatkan informasi tentang adanya setoran pajak yang tidak sampaike Dispenda yang terjadi di perusahaan kuliner yang bernama WarungSS (spesial sambal) Area Yogyakarta maka selanjutnya Saksi melakukanaudit dan menemukan kerugian, dimana audit tersebut adalah merupakansalah satu tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager

Meminta Rekening Koran di Dispenda Kota Yogyakarta danKab.Sleman atas transaksi pembayaran pajak perusahaan kulineryang bernama Warung SS (spesial sambal) Area Yogyakartae. Rekonsiliasi bukti rekening koran Dispenda dengan bukti transaksi difile dan berkas.Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Smnf.

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

insentif PBB kepada pegawai Dispenda dan adalagi rencana pembelian sejumlah sepeda motor untukHalaman 73 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGkepentingan Dispenda Kab.

Ende atas keterlambatanpelaporan SPJ bulan desember 2006 sehingga saksi lapor keKepala Dispenda dan Kabag Tata usaha Dispenda saksi ELEMAHMUD,BA bahwa saksi pernah menyuruh saudari YosephinaBunga Mbelo,A,Md untuk menyetor kembali uang sejumlah Rp.296.350.000, ke kas daerah namun saudari Yosephina BungaMbelo, A.Md tidak menyetor dana tersebut;Bahwa benar sebagai Kasubag Keuangan Dispenda Kab.Ende,saksi juga membuat laporan keuangan tentang realisasipenggunaan dana insentif PBB Tahun 2006 dan tahun

Tambahan lagi pihak Dispenda Kab.Ende mendapat teguran dari bagian keuangan Setda Ende atasketerlambatan pelaporan SPJ bulan Desember 2006Mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada kepalaDispenda dan kabag tata usaha Dispenda an.

;Bahwa Saksi menggantikan Yosefina Bunga Mbelo, Amd, selakubendahara rutin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Endenomor : KEU/900/138/2007 tanggal 21 Februari 2007 saksimenggantikan Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd selakuBendahara Rutin pada Dispenda Kab. Ende ;Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai bendahararutin Dispenda Kab.

Ende mengatakan bahwa simpan Sajadibrankas Dispenda Kab. Ende ;Bahwa setelah Dana insentif PBB sebesar Rp. 296.350.000.( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah ) yang dicairkan melalui Bank BPD Cab. Ende selanjutnyadisimpan dalam brankas Dispenda Kab. Ende diketahui olehKadispenda maupun sekretaris Dispenda saat itu.Bahwa proses pengajuan SPP untuk pencairan dana Insentiftahun 2007 pada Seda Kab. Ende Terdakwa mengajukan SPPkepada Bagian Keuangan Setda Kab.

Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padapembelaannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM15/DOMPU/ 03.15, tertanggal : 25 Februari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagaiberikut:Kesatu :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 14Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari tahun 2015, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA

EfanLimantika kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yangberada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa,Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr.Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika melihat mobil dengan ciriciri yangdimaksud hendak melintas, kemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. EfanLimantika meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yangsedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Usman dan Sdr.

PARA TERMOHON), tetapi diperlukan koordinasi secara administratif denganinstansi terkait yaitu Kantor Badan Penanaman Modal dan Perinzinan Terpadu(BPMPT) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Muara Enim,yang bertujuan untuk meningkatkan target pencapaian Pendapatan Asli Daerah(PAD) tahun 2014 dari sektor retribusi.Bahwa tata cara penagihan Retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan SuratKetetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Subjek Retribusi ( Vide : Pasal 10Perda No. 7 Tahun 2013 jo

Telkomsel.Bahwa terhadap data IMB sebanyak 171 Menara Tekomunikasi tidak adakorespondensi penyampaian resmi dari Dispenda Muara Enim ke KantorKOMINFO, sehingga kewajiban pemungutan retribusi yang ditetapbkan PARAPEMOHON adalah berdasarkan data jumlah tower yaitu 156 tower tahun 20131415161718untuk masa tagih tahun 2014 berikut NJOP PBB P2 sebagaimana Surat DispendaMuara Enim Nomor : 973/797/Penda02/2014 tanggal 19 Agustus 2014.Bahwa berdasarkan keterangan dari Dispenda data 156 tower/menara inibersumber

Devan Telemedia, dari hasil Laporan Akhir pekerjaan a quo antara laindiketahui bahwa jumlah manara telekomuniaksi di Kabupaten Muara Enim padatahun 2014 sebanyak 203 menara dengan 272 BTS.Bahwa terhadap jumlah 203 menara/tower ini telah disampaikan PARAPEMOHON ke Dispenda Muara Enim, selanjutnya Dispenda Muara Enim melaluisuratnya No. 973/920/Penda2/2015, tanggal 18 Juni 2015 untuk masa tagihtahun 2015 telah menyampaikan Data NJOP PBB P2 Objek Khusus MenaraTelekomunikasi sebanyak 203 Menara dengan

oleh BPMPT ke Dispenda guna pendataan,menghitung dan menentukan besaran NJOP PBB P2, dan penetapan NJOP PBBP2 disampaikan oleh Dispenda kepada Kantor KOMINFO (ic.

Sehingga terdapatselisin 15 Tower/wajib retribusi belum ditetapbkan NJOP PBB P2 oleh DispendaMuara Enim.Bahwa berdasarkan keterangan dari Dispenda data 156 tower/menara inibersumber dari data PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaPrabumulih, dimana sejak 28 Januari 2014 PBB yang awalnya merupakan PajakPusat yang dialokasikan ke daerahdaerah dengan proporsi tertentu namunkemudian dengan UU No. 28 Tahun 2009 Jo.

Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yangdilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;c.

Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan Surat Keterangan Fiskalantara daerah yang diduga palsu , yang seharusnya diterbitkan darikantor Dispenda Kota Bekasi tempat saksi bekerja ;Hal 9 dari 33 hal.

Bekasi karena pajak yangtidak disetorkan oleh Terdakwa ini adalah sejumlah + Rp. 2,4 juta ; Bahwa usaha Dispenda Bekasi untuk mencegah terulang kembalikejadian seperti ini adalah dengan meningkatkan kerja sama denganMitra kerja Dispenda seperti POLRI dil ; Bahwa saksi membenarkan suratsurat yang diperlinatkan di persidanganyaitu 9 lembar surat surat SKP PKB/BBNKB berikut surat keteranganfiscal adalah palsu dan 8 lembar surat SKP PKB/BBNKB adalah asili ; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi

Kota Tangerang menderitakerugian sebesar Rp.3.313.000 ( tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan kerugian Dispenda Balaraja Kabupaten Tangerang adalah Rp.603.000, ( enam ratus tiga ribu rupiah ) ; Bahwa sehubungan dengan perkara ini , pihak Dispenda belummengkonfirmasi ke wajib pajak karena sudah pindah tangan, jadi tidakbisa langsung di ketahuli ; Bahwa tunggakan pajaknya ratarata selama 4 ( empat ) tahun ; Bahwa pejabat yang menandatangani surat yang palsu , saat tanggalpenandatanganan

balaraja dan Dispenda Bekasi ;Bahwa software yang terdakwa pakai untuk membuat order ini adalahOreal dan terdakwa mau melakukan ini karena mendapat imbalan /untung dari saksi Wahyono ;Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Laptop adalah milikterdakwa, tetapi yang satu rusak mau di servis ;Bahwa terdakwa tahu ciriciri Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ yang asili ;Hal 17 dari 33 hal.

Tangerang, Dispenda balaraja dan DispendaBekasi, tetapi terdakwa mau mengerjakannya karena mengharapkanimbalan ;Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari tangan Dedi Sutisna dan saksiWahyono ;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan ;Hal 19 dari 33 hal.

Penggugat:
SUSANA SELI MATANDUNG
Tergugat:
1.ANDI KASO MATANDUNG
2.LEWARAN RANTELABI'
3.TEGAWATI RANTELABI'
4.ALBERTH SAMPE MATANDUNG
Turut Tergugat:
DISPENDA TORAJA UTARA

Perbuatan terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahimelaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikan kepada Dinas TenagaKerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.

Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan dengan menggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda (BPBBD) yangditandatangani oleh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan Bendahara Barang Dinas TenagaKerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blanko Kartu Keluarga (KK)dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Disduknakercapil, selanjutnya atas suratpermohonan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat disposisikepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk membuat Tim Pengadaan, kepalaBagian Tata Usaha membuat Tim Panitia Pembelian/Pengadaan Barang/Jasapada Dispenda, setelah blangko KTP dan KK diserahkan ke Dispenda, lalu olehDispenda dibukukan dan diarsipkan di Bendahara Barang, kemudian blangkoKTP dan KK tersebut diserahkan ke Disduknakercapil sesuai denganpermohonan melalui Terdakwa dengan dibuatkan tanda

) meminta blangko KTP dan KK denganjumlah yang sudah ditentukan oleh Disduknakercapil, selanjutnya atas suratpermohonan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat disposisikepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk membuat Tim Pengadaan, kepalaBagian Tata Usaha membuat Tim Panitia Pembelian/Pengadaan Barang/Jasapada Dispenda, setelah blangko KTP dan KK diserahkan ke Dispenda, lalu olehDispenda dibukukan dan diarsipkan di Bendahara Barang, kemudian blangkoKTP dan KK tersebut diserahkan ke Disduknakercapil

ke Dispenda yang mengeluarkanNOP. tersebut lalu diteliti dan memperbaiki NOP yang salah tersebut danmembatalkan salah satunya ;Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Pai atas nama Alfred Tandra yangtelah mempunyai sertifikat yang merupakan pecahan dari Sertifikat No.8 atasnama Muh.

adalah sama dengan NOP : 73.71.110.012.0130400.0. atasnama Wajib Pajak Edi Piter ;Bahwa yang berhak dan berwenang menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP)adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berdasarkan usulan dandatadata tanah dari Kelurahan setempat ;Bahwa untuk menentukan Nomor Objek Pajak (NOP) tidak ada keterlibatanwail pajak ;Bahwa kalau ada permasalahan misalnya ada dua wajib pajak dalam satuNOP maka solusinya adalah diserahkan ke Dispenda yang mengeluarkanNOP. tersebut lalu diteliti

dan memperbaiki NOP yang salah tersebut danmembatalkan salah satunya ;Bahwa Nomor Obyek Pajak yang dikeluarkan oleh Dispenda hanya satu tiapobyek pajak yang terdaftar, dan jika ada yang dobel atau ganda maka akandievaluasi ulang ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan nant ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik atas dugaan pemalsuan surat atasnama Terdakwa Abd.

;Bahwa surat Rincik dan surat Simana Boetaja atas nama Moeh Bone diperolehdari Ibu Terdakwa, surat PBB dikeluarkan oleh Dispenda Kota Makassar, KTPdiperoleh dari Kantor Kelurahan Asinua di Kendari sedang surat KeteranganKewarisan dan surat Keterangan Kematian dibuat oleh pihak Kelurahan setempat,sehingga terdakwa tidak mengetahui yang mana dari surat tersebut yang palsu ;Bahwa tanah milik orang tua Terdakwa atas nama Muh.

(Kadispenda) menjelaskan bahwa yang berhakdan berwenang menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Kantor DinasPendapatan Daerah (Dispenda) berdasarkan usulan dan datadata tanah dariKelurahan setempat, tanpa ada keterlibatan wajib pajak, dan kalau adapermasalahan misalnya ada dua wajib pajak dalam satu NOP maka solusinya adalahdiserahkan ke Dispenda yang mengeluarkan NOP tersebut lalu diteliti danmemperbaiki NOP yang salah tersebut dan membatalkan salah satunya ;Menimbang, bahwa suratsurat palsu yang

secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : DakWaaln nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanenannanananaacansenananasBahwa terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR pada hari kamistanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulanMaret 2017 atau setidaktidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di halamankantor Dispenda

., M.Si pemeriksa padaPusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua : nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nn nnnnnnnnBahwa terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR pada hari kamistanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulanMaret 2017 atau setidaktidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di halamankantor Dispenda

Cabang Makassar; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Ketiga : n nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nn nn ne nnn nnnnnsHalaman 6 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN BIk.Bahwa terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR pada hari kamistanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulanMaret 2017 atau setidaktidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di halamankantor Dispenda

Gembel berkaitan dengan kasusNarkotika jenis shabushabu; Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitarpukul 19.00 Wita, bertempat di dekat mesin ATM yang terletak di halamanKantor Dispenda Kabupaten Bulukumba; Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitarpukul 19.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon agardicarikan shabushabu, kemudian berselang 15 (lima belas) menit Terdakwamenemui saksi di halaman Kantor Dispenda dekat mesin ATM

Faisal Syambas Bin H.Syamsuddin pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wita dihalaman Kantor Dispenda dekat ATM; Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menginterogasi lel. Lel. Rifki AlsGembel Bin Anwar tidak mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) paketshabu, namun yang ia berikan pada hari itu hanya kantongan yang berisikanpakaian kepada Lel. Faisal Syambas dan Lel.

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

insentif PBB kepada pegawaiDispenda dan ada lagi rencana pembelian sejumlah sepedamotor untuk kepentingan Dispenda Kab.

;Bahwa dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dispenda Kab.Ende biasanya dibuat sebelum dimulainya tahun anggaranatau sebelum tahun 2006 dan yang membuat DASK adalahKasubag program Dispenda Kab. Ende.

Ende pada tanggal 15 Maret 2007 ;Bahwa sebagai bendahara rutin, tugas dan tanggung jawabSaksi secara administrasi wajib mempertanggung jawabkanpenggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan /tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD ;Bahwa alokasi dana rutin untuk Dispenda Kab. Ende tahun2007 yang tercatat dalam DPASKPD Dispenda Tahun 2007dana rutin Dispenda Kab.

Ende sudah ada, sedangkan menyangkut hal yangbersifat teknis pengelolaannya merupakan urusanBagian Keuangan Setda Ende dan Dispenda Kab. Ende.e Saksi hanya berpesan agar dana tersebut dikelolasesuai dengan petujnjuk teknisnya. Baik bagiankeuangan Setda Ende maupun Dispenda Kab.

(tiga) lembar Daftar Pembayaran BiayaPemungutan PBBPertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. EndeBagian Triwulan III TA. 2007, No.

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85790/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:(i) Mempertimbangkan dan menerima Banding Pemohon Banding;(ii) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanSeptember 2015 Nomor 973/2299/DISPENDA

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85790/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/478/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan September 2015Nomor 973/2299/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2299/Dispenda Tanggal 1 Oktober 2014 untuk Bagian BulanSeptember 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/478/Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015; dan,4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/478/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan September 2015 Nomor973/2299/DISPENDA