SALINANPUTUSANNomor : 1/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat bandingtelah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDINTempat Lahir : Teluk BetungUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Agustus 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 23Desember 2016 No.24/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada hari Kamis, 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyatelah mengajukan Memori

Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterimadi kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 18 Januari 2017 dan memoribanding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal18 Januari 2017.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umummengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan telahdiserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1Februari

pemberitahuanmempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

TPK /2014/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : YANTOTITIS Bin TITIS SANG RATUTempat lahir : MenggalaUmur / tgl.lahir : 43 Tahun /05 Februari 1971Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Cemara Komplek Pemda

RinaldiPendidikan : SD (tidak tamat)PENAHANAN :e Oleh Penyidik Polres Tulang Bawang TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.e Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dengan jenis penahananRUTAN sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November2014.e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan jenispenahanan rutan sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.e Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang

sejak tanggal 11 Desember 2014 sampaidengan tanggal 09 Januari 2015e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 10 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Maret 2015.e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang Sejaktanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015.e Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor TanjungkarangSejak tanggal 10 April 2015 Sampai dengan tanggal 09 Mei 2015.Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukum yang bernama Oktonoventa, SH

April 2015 dengan susunan Majelis, MARDISON,SH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SURISNO, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai hakim anggotaI, danA.BAHARUDDIN NAIM,SH.MH.

TIPIKOR) Hakim anggota I3. ABAHARUDDIN NAIM SH. MH (Ad Hoc. TIPIKOR) Hakim anggota IIDarmawati Panitera Pengganti134135

Pengadaan Buku pada 34 SD di KabupatenTTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukankerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara/Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilanmenyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalahpelakunya, sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yangberhak menentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK tanggal 29 Juni 2012;Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilan yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja (Kontrak) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTU apakahdari 14 pasal perjanjian tersebut Pemohon tidak melaksanakan pasalyang mana akan tetapi Pemohon telah menerima pembayaran yangmengakibatkan kerugian Nagara;Bahwa di dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

PUTUSANNomor : 1714 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H.

PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2013, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Hal. 21 dari 96 hal. Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/2014Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 76/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.,Jo.

Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tidak berwenangmengadili Perkara a quo;3. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;4.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (JudexFacti) dalam putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg adalah:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara suratsuratbukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor77/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor

Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/201413.14.15.Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan danpendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarangtersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang dipergunakan dalammenjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalahpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor :77/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg.

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Lame, KecamatanLeuwimunding, Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINo. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerahhukum Pengadilan Tipikor

setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa LameKecamatan Leuwimundin Kabupaten Majalengka atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakHalaman 15 dari99 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua MahkamahAgung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentangdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Rp.150.000,SAYED MAHFUD, SHUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPit. PaniteraH. SAID SALEM, SH.MH. PUTUSANSalinanNomor : 54/ PDT / 2007 / PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perkara perdata dalamPeradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.

Tipikor/2017/PT.Bna tanggal 10Juli 2017 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi danmenjalani hukumannya sebagai Narapidana di Lembaga PemasyarakatanKelas IIA Banda Aceh dan begitu pula dengan saksi Kafrawi D Bin Dewi (Alm)yang juga dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana korupsi olehPengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor : 11/Pid.Tipikor/2017/Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT BNA.PT.Bna tanggal 11 Juli 2017 dan menjalani hukumannya sebagai Narapidanadi

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan IndustrialPalangka Raya Kelas A Nomor : 207/Pdt.G/2020/PN.Plk, Tanggal 14 Juli2021.3.

No.2053 K/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.

Mohammad Askin, SH. tersebut harusdimuat dalam putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi)telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :> seperti dikemukakan dalam memori banding yaitu pemilikan perusahaantersebut bukanlah kepemilikan sesungguhnya, namun kepemilikan didepan Notaris.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S. Lumme, SH.Hal. 23 dari 24 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampaidengan Nomor urut 68 selengkapnya sebagaimana tuntutan PenuntutUmum;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 6Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILIMenerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan

Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR

No. 2531 K/PID.SUS/2018MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 6Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Dr. H.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa danPembanding/ Penuntut Umum;.

Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSUKIANTI HARTANTO tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg,tanggal 26 Oktober 2015, mengenai tindak pidana yang terbukti danpenjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018Februari 2018 dan Surat Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus Nomor B641/F/Ft.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018,dibuat tahun 2018 sesudah Terdakwa diperiksa dan dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi.Bahwa tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatadalam Putusan Judex Juris Nomor 1680 K/Pid.Sus/2016 JunctoPutusan Nomor 40/Tipikor/2015/PT Bdg Juncto Putusan Nomor74/Pid.SusTPK/2015/PN Bdg tanggal

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00 W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari : Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami: WAHIDIN, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTY, SH.

M.Hum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 April 2015, Nomor : 54/Pen.Pdt/2015/PT- BNA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohonditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukanpenyidikan, perlu Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada pokoknyamenyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yangberlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukanlain dalam UU KPK.

Hal inimenegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lexspesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yang Halaman 71 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL mengatur tentang proses penyidikan danpenuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilandalam hukum acara pidana yang berlaku yaituKUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuanPasal 26 UU Tipikor tersebut..

Bahwa dalam penanganan perkara aquo dengan melibatkanPemohon sebagai salah satu tersangka memang tidak melibatkanpenghitungan kerugian keuangan negara karena penyelidikan danpenyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dugaanpenerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selakuGubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR yang mana tidakada unsur delik merugikan keuangan negara dalam ketentuanPasal yang disangkakan tersebut

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan harus dilakukannyakonfrontasi bukti termasuk dengan calon tersangka merupakandalil yang tidak berdasar pada hukum, hal ini dikarenakan baikdalam KUHAP, UU Pemberantasan Tipikor maupun dalam UUKPK tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan bagi Penyidik (incasu Termohon) untuk melakukan konfrontasi bukti sebagaimanadalil Pemohon;.

pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakartayaitu pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, berarti hari yang sama denganpenjatuhan putusan permohonan Praperadilan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T54, T55 dan T58terseubut diatas Hakim berpendapat pemeriksaan suatu perkara di tingkatHalaman 133 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELpengadilan sudah dimulai, maka terhadap permohonan Prapradilan Pemohonsecara yuridis gugur;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan

Membebani Terdakwa untukmembayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDATanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwatersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 30/Pid.

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidanapenjara dan pidana denda termasuk pidana pengganti denda,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin,MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu daridakwaan primer tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa padaTanggal 11 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid.

Bahwa selanjutnya Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada PcngadilanTinggi Kalimantan Timur) putusan halaman 78 dalam pertimbangannyamenyatakan menimbang bahwa selain halhal yang meringankan di atas,Terdakwa dalam keikutsertaannya melakukan tindak pidana bersamasama dengan orang lain. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memperhatikan pidana yangtelah dijatunkan kepada antara lain Drs.

PENUTUP DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas karena kesalahanTerdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi KalimantanTimur Tanggal 26 November 2012 tidak terbukti, maka kami selaku Tim142Pembela/Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI agar Terdakwa Ir.

Desember 2015 sampaidengan tanggal 3 Januari 2016 ;n0ne ne nn enn nn reneeTerdakwa didampingi penasehat hukumnya,bernama :PURWATININGSIH,SH adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI yang beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul D.I Yogyakarta,yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2015 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 Agustus2015 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; Hal 2 dari 374 halaman, No. 16/Pid.SusTPK /2015/PN. Yyk2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 11 Agustus 2015Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapan hari3.

PUTUSANNomor : 7/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRLSE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir : Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot, RT

sejumlah Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

2017 Nomor W9.U1/751/HK.07/IV2017 dan W9.U1/752/HK.07/III/2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

PU TUSANNomor: 09/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Drs. HIDAYAT. Tempat lahir : Sleman. Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 15 September 1957. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 17Desember 2012, No:48/PPN/XII/2012/P.Tpkor.Yk, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 16/Pen.Pid/2013/PTY,tanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;5.

Yk/V1/2013 ; no n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.09/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

Sehinggadengan demikian, penggunaan Pengraturan Pemeritah tersebut telahmelanggar asas non rektroaktif, mengingat Peraturan Pemerintah tersebutbaru ditetapkan oleh Pemerintah setelah adanya putusan Tipikor Surabaya atas diri Penggugat; Bahwa, seharusnya peraturan pelaksana yang digunakan oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat adalah peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bukanmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen

tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undangundang ini ; Bahwa baik mengacu kepada asas legalitas maupun Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka secaraterang dan jelas, Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan patokan ataupedoman untuk pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, karena pemberhentian atas diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltersebut di dasarkan pada putusan Tipikor

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017, hanya dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yangterkena putusan Tipikor setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan sebelumperaturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah ; Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN. SBY.

SBY.Pegadilan Tipikor pada tanggal 15 April 2016 kemudian Tergugat memberhentikanPenggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada saat itu PeraturanPemerintah dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 TentangPokok Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 Tentang Pokok PokokKepegawaian dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangpada Pasal