Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Kadidi;

satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Lalebata;

Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Bulo Wattang;

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Rappang;

Tahun 2016 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Maccorawalie;

Putusan Nomor 4031/B/PK/Pjk/2019973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1010/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Terbanding Nomor188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1010/DISPENDA Tanggal 4 Mei2015 untuk Bulan April 2015, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.

Himpunan Peraturan tentang Pelaksanan Samsat;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2012 ;7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2012;8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2012;9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin

Bulan April 2012;10. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;13. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;14. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Septrmber 2012;15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan November 2012;17. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;18. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan

Januari 2013;19. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;20. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;21. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2013;22. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;23. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.24.

;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Septrmber

2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan November 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin

BanyuasinSurat Kepala UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab.

Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel

Penggugat:
SUNYOTO
Tergugat:
1.SYAFTEN ZAIDT Alias CACA
2.SUGITO
Turut Tergugat:
2.KANTOR DESA BOJONG KONENG
3.KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG
4.KANTOR DISPENDA BOGOR

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

insentif PBB kepada pegawai Dispenda dan adalagi rencana pembelian sejumlah sepeda motor untukHalaman 73 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGkepentingan Dispenda Kab.

Ende atas keterlambatanpelaporan SPJ bulan desember 2006 sehingga saksi lapor keKepala Dispenda dan Kabag Tata usaha Dispenda saksi ELEMAHMUD,BA bahwa saksi pernah menyuruh saudari YosephinaBunga Mbelo,A,Md untuk menyetor kembali uang sejumlah Rp.296.350.000, ke kas daerah namun saudari Yosephina BungaMbelo, A.Md tidak menyetor dana tersebut;Bahwa benar sebagai Kasubag Keuangan Dispenda Kab.Ende,saksi juga membuat laporan keuangan tentang realisasipenggunaan dana insentif PBB Tahun 2006 dan tahun

Tambahan lagi pihak Dispenda Kab.Ende mendapat teguran dari bagian keuangan Setda Ende atasketerlambatan pelaporan SPJ bulan Desember 2006Mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada kepalaDispenda dan kabag tata usaha Dispenda an.

;Bahwa Saksi menggantikan Yosefina Bunga Mbelo, Amd, selakubendahara rutin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Endenomor : KEU/900/138/2007 tanggal 21 Februari 2007 saksimenggantikan Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd selakuBendahara Rutin pada Dispenda Kab. Ende ;Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai bendahararutin Dispenda Kab.

Ende mengatakan bahwa simpan Sajadibrankas Dispenda Kab. Ende ;Bahwa setelah Dana insentif PBB sebesar Rp. 296.350.000.( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah ) yang dicairkan melalui Bank BPD Cab. Ende selanjutnyadisimpan dalam brankas Dispenda Kab. Ende diketahui olehKadispenda maupun sekretaris Dispenda saat itu.Bahwa proses pengajuan SPP untuk pencairan dana Insentiftahun 2007 pada Seda Kab. Ende Terdakwa mengajukan SPPkepada Bagian Keuangan Setda Kab.

Bentuk Tanaman yang beratnyamelebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima ) batang pohon, perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi Muhammad Maulana Sinaga , saksi Viet C Pardede dansaksi Khairul Rahmadani yang merupakan anggota kepolisian PolsekKutalimbaru mendapat Informasi dari Masyarakat yang layak dipercayabahwa di Jalan Besar Jendral AH.Nasution Kec.Medan Johor tepainya didepan kantor DISPENDA

MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari

MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa menerima keuntungan

Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno. Menurut keterangan para terdakwa daun ganja keringtersebut dari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan.

Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno.

tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di LabuhanDeli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal Terdakwa dari temannya bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Kantor Dispenda

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barangmembuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut : Pada mulanya Terdakwa mengaku kepada saksisaksi korban bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Dispenda

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapitidak ada tanda terima kwitansi dari Terdakwa, setelah para saksimenyerahkan uang dan syaratsyarat lamaran kerja para saksi menunggupanggilan untuk bekerja sesuai janjijanji Terdakwa akan tetapi setelahwaktu yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu bulan Oktober 2012 saksi HeruSutanto, saksi Musharryan, saksi lonu Hajar, Suraten, saksi Putri Rezeki,Saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidak juga diterima sebagai Pegawai Dispenda

ataupun BKKBN;Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat bahwa Terdakwasebagai panitia seleksi penerimaan pegawai di outsorsing Dispenda, BKKBNdan Disperindag ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa saksi HERU SUTANTO mengalamikerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Musharryanmengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksikorban lonu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah), saksi koroban Suraten mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00

Terdakwatelah ternyata melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua,sehingga para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa agar diterimamenjadi Pegawai BKKBN, Dispenda atau Disperindag.

Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yangdilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;c.

Putusan Nomor 336 B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1714/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1714/Dispenda tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 04 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79874/PP/M.XVB/

06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor973/1714/Dispenda tanggal 03 Agustus 2015 untuk Bulan Juli 2015, atasnama: PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat diPlaza 89 Lt. 5, Jalan H.R

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1714/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuli 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015: dan,4.

Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA- 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem (tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara- 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir). Dirampas untuk dimusnahkan5. Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa INYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan4.

Karangasem sedangkandana untuk reklamasi disetorkan dibayar ke Bagian Ekonomi Pemda Karangasem.Pembayaran pajak Galian C disetorkan ke Kas Daerah Karangasem melalui BankBPD Bali yang ada di Kantor Dispenda Karangasem sedangkan dana reklamasisaksi tidak tahu.

(seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dan pajak tersebut telah diterima oleh Dispenda Karangasem.Saksi menjelaskan mengenai pertambangan Galian C tanpa izin dipungut pajak olehDispenda Karangasem adalah Pengutan Pajak MBLB didasarkan atas UndangUndang RI.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan5.

tersebut, dengan demikianmenunjukkan bahwa surat tersebut adalah palsu/tidak benar aliastidak sah.Pada jawaban atas pertanyaan No. 7, 9 dan 11 (7), Sesuai ketentuanyang berlaku, mulai Januari 2013 yang berhak mengeluarkan suratjin gangguan/jin tempat usaha adalah kantor Pelayanan jin KotaSorong. (9) Untuk mendapatkan jin gangguan/jin tempat usahaseperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harus mengeluarkanbiaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnya Pemohonmengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda

Hal ini membuktikan/menjelaskan bahwaDispenda Dinas Pendapatan Daerah (tempat Saksi IX dan VI bekerja)tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat jin Gangguan/Surat jinTempat Usaha untuk BBM jenis Solar maupun bensin melainkanPerekda bagian perijinan (dalam hal ini Kantor Perijinan Kota Sorongkhusus BBM minyak tanah), sedangkan Dispenda mempunyaikewenangan untuk menerima segala biayabiaya yang timbul akibatijin usaha tersebut telah beroperasi (misalnya pembayaran pajakmaupun retribusi dll).Hal. 8 dari

Anna Purwanto No. 9 untuk mendapatkan Ijin Gangguar/jin Tempat Usaha seperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harusmengeluarkan biaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnyaPemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda setelahitu Dispenda ajukan ke bagian Perekda (Perekonomian Daerah), hal inicukup jelas bahwa Dispenda sejak awal tidak pernah memilikikewenangan untuk mengeluarkan Surat ljin termasuk yang dimiliki Saksill istri Terdakwa.3. Barang Bukti.a.

No. 84 K/MIL/2014menghadirkan Saksi Ahli baik dari pihak Dispenda, Perijinan Kotamaupun Pertamina agar dapat memberikan keterangan berkaitan denganperkara tersebut sesuai dengan keahliannya.4. Pemidanaan.a. Bahwa secara umum mengenai pemidanaan sebagaimana dalamputusan Nomor : Put/174K/PM.II19/AD/XV/2013 tanggal 30 Januari2014 atas Perkara Terdakwa Agus Sudrajat NRP. 3104028091 1084Taban 4 Ru 2 SMB Ton SMB Kima Korem 172/PVT Sorong denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

tidakbertanggung jawab atas keluarnya Surat jjin tersebut karena tidak sah(sehingga menjadi tanggung jawab Saksi IX), apabila surat tersebutsah/benar ada suatu pernyataan dari Dinas Pendapatan Daerah KotaSorong terhadap keabsahan ijin tersebut untuk melindungi Saksi IXsecara institusi atau dengan kata lain akibat yang timbul dari surattersebut menjadi tanggung jawab Saksi IX, selanjutnya dapat melindungiusaha Terdakwa maupun Saksi Il agar tidak dirugikan akibat terjadiperalinan kKewenangan antara Dispenda

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/0411/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 330/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/041 1/Dispenda tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakanoleh Pemerintah Provinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/0411/Dispenda tanggal 2 Februari 2015 untuk Masa PajakJanuari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/221/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

tidak disetorkan ke bank,> Ketujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,tidak disetorkan ke Bank,> Kedelapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,tidak disetorkan ke Bank,> Kesembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500, tidak disetorkan ke Bank.Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkanke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda

setelah saksi diberikan data pembayaranpajak oleh Dispenda Badung;Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan olehTerdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760, ( delapanpuluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan kerekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung,padahal terdakwa

The Slow lalu GM mengeluarkan Cek sebesar 10% daripenghasilan untuk bayar pajak, lalu cek untuk membayar bajak tersebutterdakwa cairkan di Bank kemudian dibayarkan ke Dispenda ;Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalahterdakwa dan Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai denganuang yang di terima dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwatidak bisa menunjukan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT.

mengisiformulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporanpenghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudianHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dpsterdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10%dari penghasilan untuk membayar pajak;Bahwa pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajakkepada MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporantersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan ituyang disetorkan

The Slow, membayarpajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 831.744.150,12, (delapan ratustiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh riburupiah dua belas sen) adalah milik PT.

Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 200810. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.11. SK Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 200812. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab.

Saksi RIZALSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :> Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.> Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara penerima di Dispenda Tanggamus adalahmenerima setoran PAD yang dikelola Dispenda antara lain Pajak Penerangan JalanUmum, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame kemudian membuatsurat tanda setoran ke Kas Daerah sebagai tanda bukti pemasukan PAD, kemudianmembukukan ke buku kas pembantu

Tanggamus melalui terdakwa selaku Bendahara PengeluaranSekretariat Pemda Tanggamus untuk melakukan pencairan atas pembayaran rekeninglistrik dari bulan Januari 2007 s/d Mei 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.785.435,(dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tigapuluh lima rupiah) yang ada pada Dispenda sebagai pengganti PPJU yang kemudianuang tersebut harus disetor kembali kepada Dispenda sebagai Pendapatan PPJU tahun2007.Bahwa benar nota dinas tertanggal

Tanggamus kepadaterdakwa dengan total nilai Rp.210.991.475, dan sisa rekening tersebut sebanyak 37rekening dengan total Rp.123.366.975, masih disimpan di Dispenda untuk pencairanberikutnya, sehingga jumlah keseluruhan dari bulan Januari 2007 s/d Juni 2007 sebesarRp. 334.358.450, (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribuempat ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar rekening listrik yang dipinjam oleh terdakwa dari Dispenda adalah sebagaiberikut : No. SeriNo.

Tanggamus,pada bulan Maret 2007 saksi diajak menemani terdakwa ke Dispenda KabupatenTanggamus untuk menemui saksi Drs.Barozi Zubir kepala Dispenda dan saksi Rizalsyah.

Saksi ditugaskan membayar listrik langsung ke PLN sejak tahun 2006 s/dsekira awal tahun 2007.Bahwa benar untuk pembayaran rekening tunggakan yang telah dibayar oleh Dispenda,sekitar bulan maret 2008 di ruang Kantor Bendahara Rutin Sekretariat Daerah KabupatenTanggamus, saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk mengambil rekening listrik kepadasaksi Rizalsyah, dan terdakwa mengatakan: Tolong kamu ke Dispenda, ambil rekeninglistrik, dan saksi jawab, Gimana ngomongnya?

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanOktober 2015 Nomor 973/2498/DISPENDA, tanggal 2 November 2014;3.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2498/Dispenda, tanggal 2 November 2014 untuk Bagian BulanOktober 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/17/Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016;4.

Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015Nomor 973/2498/DISPENDA

Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; ------------------------------------------------------------------44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46.

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps Dispenda) NyomanSriyadnya(BendaharaPengeluaran23.871.968,003.580.795,0020.291.173,00 Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011DR. Drs. Putu 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Bagiada, MM(BupatiBuleleng)NYOMAN 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Pastika, SE(Kepala DispendaBuleleng)Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,00Pynatih (WakilBupati)Ir.

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MM bersamasamadengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE tersebut telah memperkaya diri sendirimaupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara cq.

Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.

Pengelola Keuangandaerah/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelengmenerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian Keuangan ubKasubag Perbendaharaan:2Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PembangunanDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentaseyang ditentukan

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Drs.

tetappada tuntutannya, demikian juga Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secaralisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :PERTAMA ; Bahwa terdakwa ADRIANUS OMABAK Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di KomplekPerumahan Dispenda

berwenang serta bukan dalam rangka pengembanganilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan ;"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal111 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAUKEDUA ; Bahwa terdakwa ADRIANUS OMABAK Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di KomplekPerumahan Dispenda

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. MARKUS M. MERAUJE yang pada saat itu menangkap/mengamankan Terdakwa ;Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdri.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja dengan berat 24,18 (dua puluhempat koma delapan belas) gram yang didapatkan didalam saku celana yangdikenakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis ganja yang diperoleh dari saksiAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;karena sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupaih) kepada saksi ; Bahwa narkotika jenis ganja tersebut

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. SYAMSUL BASRI yang pada saat itumenangkap/mengamankan Terdakwa ; Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdri.

I Ketut Ardha Sekda) 40.950.101,00 6.142.515,00 34.807.586,004 Hartaningsih Muliawan, B.sc 47.782.136,00 7.167.320,00 40.614.816,00(Kasubag Keuangan Dispenda)5 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 31.854.754,00 4.778.213,00 27.076.541,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 386.762.651,00 58.014.397,00 = 328.748.254,00Tahun 20081 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 142.230.750,00 = 21.334.613,00 120.896.137,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 88.894.219,00 13.334.133,00 75.560.086,00Dispenda Buleleng)3 Ir.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.304,00Sekda tahun 2008 dan Sekda s.d.20115 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 (Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Sekda Tahun 2008 dan Sekda s.d.2011)5 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.95 1,00 202.911.727,00Tahun 2011 Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 2258 K/Pid.Sus/2013 1 Dr. Drs.

(Kasubag 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 47.743.937,00 7.161.590,00 40.582.347,00Dispenda Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati)35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.760,004 Drs.

(Kasubag 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011 34 1 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala Dispenda 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati) 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,004 Ir.

mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak April 2017Nomor 973/0718/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.

Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA

Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari Desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2(dua) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 1 (satu) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti penerimaan uang kas pasar Gambar oleh kades PurnamaBA total Rp. 10.000.000, 2(dua) bendel karcis. 3 (tiga) bendel kwitansi. 2 (dua) buku Simpedes

Saksi Yoko Adi Prasetyobahwa saksi sebagai karyawan pasar dengan tugasnya sebagai penarik retribusi pasar;bahwa retribusi yang ditarik di Pasar Wonodadi ada 3 macam yaitu: Kwitansi berbentuk karcis berwarna putih yang berasal dari pemerintahan Desa sebesar Rp.500,00; Karcis berwarna putih yang berasal dari Dispenda (Pemkab Blitar) sebesar Rp. 100,00; Kwitansi yang dikeluarkan Desa Wonodadi sebesar Rp. 10.000,00 s/d Rp. 20.000,009.10.Saksi Samsul Khoiribahwa retribusi yang ditarik di Pasar Wonodadi

ada 3 macam yaitu: Kwitansi berbentuk karcis berwarna putih yang berasal dari Pemerintahan Desa sebesarRp. 500,00; Karcis berwarna putih yang berasal dari dispenda (Pemkab Blitar) sebesar Rp. 100,00; Kwitansi yang dikeluarkan Desa Wonodadi sebesar Rp. 10.000, s/d Rp. 20.000,00;Saksi Drs.

Saksi Shobrowibahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 1999 Saksi ikut hadir dalam pertemuanyang membahas masalah pembagian hasil karcis yang berasal dari Dispenda;bahwa keberadaan Pasar Desa selama ini kurang dirasakan manfaatnya bagipembangunan Desa Wonodadi;19. Saksi A Decharge Moh.

Menetapkan barang bukti, masingmasing berupa: 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari Desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 1 (satu) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti penerimaan uang kas pasar Gambar oleh kades PurnamaBA total Rp. 10.000.000, 2 (dua) bendel karcis. 3 (tiga) bendel kwitansi. 3