No. 568 K/Pid/2015No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria Indonesia, dinyatakanhak turuntemurun adalah merupakan hak terkuat dan terpenuhi, danpembuktian hak kepemilikannya secara adat ditentukan padaperlekatannya antara tanah dengan pemiliknya (misalnya tanaman keras,pagar tandatanda batas tanah dan saksisaksi) beserta riwayatperolehannya yang jelas dan sah, dimana hal ini semua terpenuhi bagiTerdakwa/Terbanding, sehingga dapat dijadikan sebagai suatukebenaran mutlak dan, bukankah hak turuntemurun

terkuat danterpenuhi secara hukum merupakan hak milik, yang harus mendapatkanperlindungan hukum bagi Terdakwa/Terbanding ;Bahwa dengan demikian adalah logis dan pertimbangan hukum putusanMajelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo a quodengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa H.

dengan Jalan KuburanCina; Sebelah Barat dengan panjang 52, 75 M berbatas dengan PTP N III14.Bahwa selaku warga negara yang baik dan sekaligus menunjukkankepemilikan atas tanah tersebut, Para Tergugat s/d Tergugat IX selalumembayar Pajak atas tanah dengan Sertitikat Hak Mllik No. 9 atas namaAbidan Lintang Sitorus Pane setiap tahunnya ;15.Bahwa hak milik atas tanah dari Para Tergugat s/d Tergugat IX denganSertitikat Hak Milik No. 9, berdasarkan peraturan hukum adalahmerupakan Hak Atas tanah yang terkuat

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 ;A yat 2.

Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain.Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 20 UU Pokok Agraria tersebutantara lain secara tegas menyebutkan : " .... terkuat dan terpenuh " itubermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwadianlara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliknya yangter " ( artinya paling ) kuat dan terpenuh ;16.Bahwa dalam pelaksanaan peningkatkan hak atas tanah atas tanah milikorang

hokum haruslah ditolak ;31.Bahwa demikian pula uang paksa ( dwang soom ) sebesar Rp. 2000,000( dua juta ) perhari dalam perkara aquo juga haruslah ditolak, karenagugatan tersebut bukanlah menyangkut akan sejumlah uang ;32.Bahwa mengenai uitvoerbaar bij voorrad yang dikemukakan olehPenggugat, secara hukum harus didasarkan akan bukti yang sangat kuat,terperinci dan secara sempurna, karena Para Tergugat s/d Tergugat IXmemiliki Sertirikat Hak Milik tanah No, 9 atas nama Abidan LintangSitorus Pane yang terkuat

2010terbit 1997, sedangkan ibunya masih hidup dikala itu, halhal semacam inikiranya patut dipertimbangkan sebab bila tidak dipertimbangkan kerancuantersebut, jelas Hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, dan mustahilkeadilan dapat ditegakkan ;KEBERATAN KETIGA :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrapdalam hal Bukti P.1 Sertifikat dengan mengaitkan asal obyek sengketa dariwarisan Penggugat sejak tahun 1980, adalah pengertian dan penerapan Hukumyang keliru sebagai hal bukti terkuat

;Bahwa mungkin Bukti P.1 yakni sertifikat atas nama MALIKE No.1631 yangterbit dalam tahun 1997 tersebut dianggap bukti terkuat, kalau prosedurpenerbitannya benar.

karena proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat belumdilakukan dihadapan PPAT, mengakibatkan jual beli tidak dapat dibuktikanoleh akta jual beli yang dibuat, dan ditandatangani dihadapan PPAT, olehkarenanya Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama, dari namaTergugat menjadi nama Penggugat, dan oleh karena itu berakibat kepadaPenggugat, memiliki tanah yang tidak dilengkapi oleh sertipikat, yangHalaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla10.merupakan suatu bukti yang terkuat

adalah milik Tergugat sebagaimanadimaksud dalam SHM No. 28/Nt dan SHM No. 33/Nt maka perbuatanHalaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla12.13.14.Penggugat yang melakukan penguasaan fisik atas atas tanah aquo dengacara menggarap dan mengambil manfaat atas tanah aquo dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatanTergugat telah bertentangan dengan UndangundangPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) No. 5 tahun 1960 yang berbuny/i:"Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah...Bahwa HakMilik adalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan untukmenggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidakterbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat gugatan ini dibuat masihmenguasai tanah a quo akibatnya Penggugat Rekonvensi tidak dapatmempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya selaku pihakyang telah membeli tanah tersebut dengan penuh itikad baik;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah aquomembuatPenggugat Rekonvensi kehilangan hak untuk menguasai, menikmati danmemanfaatkan tanah miliknya sampai saat gugatan Rekonvensi ini dibuat;Bahwa sertifikat Hak Milik merupakan alas hak terkuat

;Bahwa hak milik adalah hak yang turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikankewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluanselama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangankhusus untuk itu.

diperjualbelikandan/atau dipindahtangankan baik kepada Pemerintahan Kabupaten Serangdan/atau ke Pemerintahan Kota Serang;Bahwa dasar kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut di atas adalahtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 junctoPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto PemerintahPemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Vide: Undang Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) menegaskan:hak milik adalah hak turun menurun, terkuat

Hak milik adalah hak yang"terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberiansifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, takterbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendom menurutpengertiannya yang asli dulu.

Sifat yang demikian akan terangbertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannyadengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainlainnya,yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanah yang dapatdipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling) kuat dan terpenuh;Dalam Pasal 28 G ayat (1) menyatakan:Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat,

Bahwa, karena nyatanyata terdapat fakta yang terkuat dari Tergugat untuktidak mau membagi harta bersama dan berusaha menjauhkan Penggugatdari harta bersama serta dikhawatirkan pula jika nantinya Tergugatmelakukan upayaupaya yang merugikan Penggugat seperti memindahkan,menggadaikan, menyewakan, menukar atau menghibahkan harta bersamatersebut diatas sebelum ada keputusan dari Pengadilan yang mempunyaikeputusan hukum tetap dan juga untuk menghindari kerugian yang lebihbesar dari Penggugat, maka Penggugat

Abidin dengan MuhtarAhmad tertanggal 11 Januari 2000, dengan luas, letak dan batasbatassebagaimana dalam bukti surat TI.11.4;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikantentang bukti surat TI.II.4 tersebut diatas, yang mana berdasarkan Pasal 20 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak Milik (HM) adalah hak turuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan Pasal 6 UndangUndang

Isi dan sifat Hak Milik disebutkan turuntemurun, terkuat, dan terpenuh.Sudargo Gautama memaknai turuntemurun sebagai hak yang dapat diwarisidan diwariskan. Boedi Harsono menegaskan bahwa Hak Milik tidak hanya akanberlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi hak itu dapat pulaHalaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Dpudiwariskan dan diwarisi. A.P.

Parlindungan menafsirkan turuntemurun tersebutsebagai hak yang dapat diwariskan berturutturut ataupun dan diturunkankepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjaditiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi pemindahan hak.Makna terkuat dan terpenuh menurut Penjelasan Pasal 20 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria adalahuntuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan(HGB), Hak Pakai (HP) dan lainlainnya,

Memang benar Yeremias Tupu menguasakan kepada Tergugat Ilmenggunakan Sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001 dijadikan hak tanggungankepada Tergugat III adalah sah berdasarkan hak dan kewenangan hukumbahwa hak milik adalah terkuat dan terpenuh ( Ps. 20 (1) UUPA) dan dapatdibebani hak tanggungan (Ps. 25 UUPA, Ps. 4 UU.

Demi hukum terhitung sejaktanggal 18 Agustus 2006 kepemilikannya menjadi terkuat, terpenuh, mutlakdan absolut dan tidak dapat diganggu gugat karena daluwarsa (Ps. 32 PP.No. 24/1997), sejak saat itu juga usaha Penggugat mencari keadilan hukumHalaman 7 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olmdengan sendirinya gugur oleh Undang Undang dan tertutup untuk semuapintu hukum formalObyek yang digugat seharusnya berdasarkan fakta surat pelepasan hak,bukannya hanya pandai mengutip kepunyaan orang

No. 24/1997) kekuatanmengikat sertifikat No. 93 Tahun 2001 bersifat terkuat, mutlak, absolut dantidak dapat diganggu gugat serta memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum kepada pemegang hak alias Yeremias Tupu (Ps. 3 PP.No. 24/1997)Halaman 8 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN OlmBahwa tidak benar Tergugat pernah meminjamkan sertifikat tanah kepadaTergugat Il, sebenarnya Yeremias Tupu yang memberikan sertifikat tanahNo. 93 Tahun 2001 kepada Tergugat II dikuasakan (Ps. 1792 KUHPdt

No. 4/1996.Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat yang tidakmengetahui keadaan tanah sebenarnya, tidak mengusahakannya dan tidakdidukung dengan kepemilikan sertifikat tanah.Pemilik tanah sebenarnya adalah Yeremias Tupu dikuasakan kepadaTergugat Il yang aktif mengusahakannya serta bebas menggunakannya,Halaman 9 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olm10.diperkuat dengan hak kepemilikan sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001adalah hak terkuat dan terpenuh (Ps. 20 UUPA) dan bersifat

Bahwa buktibukti kKepemilikan tergugat atas tanah tersebut adalah buktibuktiyang terkuat dan terpenuh serta bersifat otentik sehingga tidak dapatterbantahkan kekuatan pembuktiannya sebagaimana dimaksud UndangUndangNo. 5 tahunj 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria khususnyapasal 20 (1) yang menyatakan bahwa : hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;.Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN.Mam Halaman 58.

No.161 K/Pdt/2011Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalammenerapkan hukumnya, karena bukti T.1.1. berupa akta otentikyaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 atas namaAlamsyah, tidak mendapat pertimbangan hukum dari HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa menurut UndangUndangPokok Agraria, sertifikat adalah bukti yang terkuat/tertinggi (Pasal19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) yang seharusnyatidak dapat dicabut

Penggugat tertanggal 17 September 2008Nomor 57021.2/563/2008, yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pidie, surat tersebut menyebutkan setelah dilakukan klarifikasi dan penelitian lapangan terhadaptanah sengketa atas bantahan/keberatan Termohon Kasasi/Penggugat I, ternyata tidak ditemukan adanya tandatanda buktipenguasaan/dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat , makapengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 kepadaAlamsyah sah menurut hukum dan merupakan alas hak tertinggi/terkuat

tanah, sehingga pemohon kasasi dianggap tidakberwenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek perkara.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah pertimbangan yang kelirudalam menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Jo Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa sebagaimana diakui pula oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyabahwa Sertipikat merupakan bukti hak yang terkuat

Beli tersebut didaftarkan diKantor Pertanahan untuk dapat diterbitkan hak tentunya menurut Pemohon Kasasiterhadap bidang tanah yang sama tidak mungkin dapat diterbitkan Sertipikat dua kalidi atas bidang tanah yang sama, karena telah terlebih dahulu ada sertipikat No. 1243/Duri Kepa a.n Tergugat II IntervensiBahwa ketentuan hukum pertanahan sebagaimana di atur dalam undangundang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria menyebut secara jelasbahwa Sertipikat merupakan bukti hak yang terkuat

CAHAYAHIJAU17TAMANINDAH ;12 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan Hak Milik adalahhak yang Terkuat dan Terpenuh dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakai dan HakHak Atas Tanah lainnya, sedangkan Hak GunaBangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanahyang bukan miliknya sendiri, maka secara yuridis formal Hak Milik Para Penggugat adalah yang terkuat dan terpenuh

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV pada saatmendirikan bangunan, saat itu masih memiliki alas hak terkuat berupaSertifikat Hak Milik, sehingga perbuatan mendirikan bangunan masihberdasarkan alas hak yang sah dan terkuat secara hukum. (jawaban dalilPENGGUGAT Poin 5)3.

UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo.UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka putusan tersebut haruslah dinyatakan batal;Alasan keenam :Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelum terbit sertipikat hak miliknya, Sertipikat HakMilik Nomor 824/Desa Malili Tahun 1989 Atas Nama Tergugat Rami;Dimana sertipikat hak milik tersebut adalah sebagai bukti terkuat

danterpenuh atas kepemilikan sebidang tanah, sebaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria Pasal20 ayat (1) yang secara tegas menyebutkan : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipenuhi oleh orang atastanah;Bahwa dengan demikian, pemilik atau pihak yang berhak atas tanahyang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 824/Desa Malili Tahun1989 Atas Nama Tergugat RAMLI (termasuk objek sengketa) adalahRamli dalam hal ini Tergugat/Pembanding

Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah terletak di Km.8Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan luas + 81,4397 Haberikut kebun sawit yang ada diatasnya, masing masing sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuhmenurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) dengan perincian sebagai berikut:1.1.

suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Penggugat tersebut diatas tetap meyakinkan Penggugat untuktidak perlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnyaberdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal30 Juli 2015 memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkankeputusan tersebut hak milik Penggugat yang merupakan hak terkuat

tujuhratus delapan puluh meter persegi) bukti tersebut didukung oleh bukti yangbertanda P.10 berupa fotokopi bukti surat yang tidak diperlinatkan aslinyadipersidangan berupa buku letter C desaNomor 484, yang tertera pada No.878tertulis RIFAI luas 0,378 da tanggal perubahan 2 Agustus 2001 waris dariNomor 298, akan tetapi bukti tersebut belum menunjukkan secara sah danmeyakinkan adanya kepemilikan tanah Alm.RIFA'l karena Akta Pembagian HakBersama bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat

telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian,karena berdasarkan kepada keterangan Terdakwa yang intinyamenyatakan tanah yang diatasnya didirikan bangunan oleh Terdakwaadalah warisan orang tuanya, yang kekuatan pembuktiannya hanya untukdirinya sesuai pasal 189 ayat (1) KUHAP, hal ini tidak dihubungkan denganbarang bukti Sertifikat Nomor 3378 dan Nomor 3293 tahun 2002 pecahandari Sertidikat Nomor 146 tahun 1965 atas nama orang tua korban RUDIMARKAS, dimana Sertifikat merupakan bukti kepemilikan terkuat

Bahwa, Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwasertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (I) UUPA tentang Hak Milikditegaskan pula bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah.

Sertipikat Hak MilikNomor 73/1979, Desa/Kamp.Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail, GambarSituasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979 sesuai dengan ketentuanPasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/20121212Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) adalah surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sesuai ketentuan Pasal20 ayat (1) UUPA lebih lanjut telah ditegaskan pula adalah hak turun temurun,terkuat

diamdiam tanpa sepengetahuan ParaPenggugat sebagai Pemilik lahan serta surat / dokumennya rancu dan tidakdapat dipertanggung jawabkan secara hukum;Bahwa seharusnya diutamakan kepentingan Para Penggugat sebagaipemilik Sertifikat Hak Milik yang terbit tahun 2001 jauh sebelumditerbitkannya IUP Operasi Produksi (Obyek Sengketa) tahun 2011;Bahwa pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang menyatakan ParaPenggugat tidak mempunyai hak gugat karena Sertifikat Hak Milikmerupakan bukti kepemilikan yang sah, terkuat

Putusan Nomor 95/B/2017/PTTUN Mks.tidak pernah dialihnkan penguasaannya oleh Pembanding dahulu ParaPenggugat kepada pihak lain, maka hak milik tersebut adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, selamatidak dibuktikan sebaliknya (vide Pasal 20 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960);Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat (Ruhaeda)sebagai Isteri dari Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Desa, atasnama Kamaludin, oleh karena Pemegang Haknya Kamaludin telah

nyatanyata lokasi bidangtanah Sertipikat Hak Milik Nomor 55/Desa Sangisangi dan Sertipikat Hak MilikNomor 58/Desa Sangisangi milik Para Penggugat tersebut berada dalam lokasibidang tanah yang diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245Tahun 2011 dan Sertipikat Hak Milik tersebut secara hukum masih berlakuataupun tidak pernah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, sejalandengan ketentuan Pasal 20 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok PokokAgraria bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat

Agung mendapatkan penyerahan dari GustiMuhammad Sabran Penambahan Raja Kerajaan Matan yang memerintah diKerajaan Matan pada Tarik 13 bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22Juni 1861 ) beserta apaapa tanaman tumbuh yang terdapat didalam Lokasitanah tersebut Maka tanah tersebut Mutlak menjadi tanah hak milik dari RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (Nenek Penggugat ) sesuaidengan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960adalah hak milik adalah hak turun temurun terkuat

Tertanggal 26 September 2011 No.02/G/2011/PTUNPTK yang mempertimbangkan, bahwa tanah warisan milikPenggugat/PembandingiPemohon Kasasi adalah warisan tanah Swaprajaadalah salah dan keliru, karena tanah = ~milik Penggugat/PembandinglPemohon Kasasi adalah tanah hak milik adalah tanah hakturun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahsesuai dengan UndangUndang No. 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat (1)., bukanberasal dari tanah Swapraja dan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasitidak pernah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi berpendapat judex facti salah menerapkanhukum, karena tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlahtanah Swapraja akan tetapi adalah tanah hak = =milik Turuntemurun terkuat dan terpenuh, karenanya Penggugat/Pembanding/ PemohonKasasi sangat mempunyai kepentingan sekali dalam sengketa ini;7.