Ditemukan 9068 data
Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD SAID Diwakili Oleh : MUHAMMAD SAID
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
Terbanding/Tergugat III : REDI ASTON SIMARMATA
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri , Persero
69 — 51
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.. O00.
Terbanding/Tergugat I : PT.bank mandiri (persero) Tbk, cabang pematang siantar
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Padang Sidimpuan
Terbanding/Tergugat III : Lasti Romauli Silaban
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Tarutung
135 — 123
CRO.MDN/BLG.141/2017 tanggal 2Oktober 2017, dengan hasil penaksiran sebagai berikut : Nilai Pasar : Rp. 272.250.000, Nilai Likuidasi : Rp. 190.575.000,Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan,Lelang Eksekusi Fidusia dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai LimitLelang ditetapkan paling sedikit sama dengan WNilai Likuidasi,sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PMK Petunjuk PelaksanaanLelang.16.
52 — 14
Jatihurip Jaya sudah dalam keadaan pailit;Bahwa nama Perumahan yang ada CV.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : HERBERT ERFISON
74 — 43
PMK PetunjukPelaksanaan Lelang ayat (3) yaitu: Penaksir sebagai mana dimaksud padaayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual (i.c PemegangHak Tanggungan), yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk curator untuk bendaseni dan benda antic atau kuno.Selanjutnya dalam Pasal 49 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit
171 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 34P/HUM/2018h. tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;I. tidak pernah melakukan perbuatan tercelayang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian;menyerahkan daftar kekayaan pribadi;tidak sedang memiliki tanggungan utangsecara perseorangan dan/atau secara badanhukum yang menjadi tanggung jawabnyayang merugikan keuangan negara;L tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan
336 — 85
Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pailit/2008/PN.
DICKY NOVIANTARA
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
137 — 74
terdakwayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atausebagai hasil dari tindak pidana, b. benda yang telah dipergunakan secaralangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya c.benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;e.benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yangdilakukan.(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata ataukarena pailit
129 — 68
Dengan demikian maka Pelelangan yang dilakukansendiri oleh KPKNL, pada tanggal, 27 Oktober 2016, atasperintah Bank ( TERGUGAT.V TERBANDING. ) sebagaiPemegang Hak Tanggungan, dimana Nilai Limit Lelangyang bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 27/ PMK.06/2016, tanggal , 19 Pebruari 2016,Pasal 49, yang berbunyi : Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT,Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Harta Pailit,NilaiLimit ditetapkan paling sedikit sama dengan NilaiLikuidasi ..Bahwa
89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Pasal 8 SKUPK:Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunasdari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan PerjanjianKredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debiturdan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
44 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa UndangUndang KUP Pasal 32 ayat (1) menyatakan:"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasiuntuk melakukan pemberesan;d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya
100 — 212
Benda lain yang mempunyal hubungan langsung dengan tindak pidana yangdilakukan.Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan Benda yang berada dalam sitaan karenaperkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakanJaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untukbertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan
150 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudah berkalikali menyampaikan danmempertanyakan kepada para Tergugat mengenai bagaimana kejelasan statuspenyelesaian dan pembayaran hakhak para Penggugat sebagai karyawanyang telah bekerja selama puluhan tahun dan berjasa dalam membangun sertamembesarkan perusahaan yang telah dibubarkan oleh para Tergugat, paraPenggugat merasa berhak atas seluruh hakhak normatif dan segala jaminanhak yang selama ini diberikan oleh perusahaan karena kondisi perusahaan yangtutup bukan karena rugi atau dalam keadaan pailit
202 — 85
Pasal 1 ayat 4:"Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan, atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalamrangka membantu PENEGAKAN HUKUM, antara lain: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang
TUTY SURYANI BUDIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
459 — 288
Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT);f. ..dst..Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa pelaksanaanlelang atas objek lelang merupakan Lelang Eksekusi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 jo.
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. MAYBANK Tbk Cabang BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
132 — 48
Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP);Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT SMR16.17.18.g. Lelang Eksekusi barang rampasan;h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barangyang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai:;j.. Lelang Eksekusi barang temuan;k. Lelang Eksekusi gadai;.
301 — 122
Lalu pada bulanPebruari 2013 pihak Bea Cukai menghentikan operasional pabrik karena PT.FIG sudah diputus pailit, adapun petugas bea cukai saat itu adalah Pak17181920212223242526Sugiarto yang jabatannya adalah Kepala Tempat Penuimbunan KawasanBerikat.Bahwa Tim BPKP pada bulan Nopember 2012 datang ke Pabrik yangdidampingi oleh Tim Kejaksaan, yang mana mereka melakukan pendataan lalusaya bawa keliling pabrik dan mereka membuat Berita Acara yang kemudiansaksi tanda tangani.
kalau pembayaran tersebut telahselesai maka barang/bangunan tersebut otomatis menjadi agunan ;Maka kalau kredit mengalami kendala /hambatan membayar kewajibannyamaka Debitur mengadakan perundingan dengan pihak Kreditur dan bisa jugadengan kasus ada hutang diminta minta ke Pengadilan penundaan pembayarhutang, sidang pengadilan akan memanggil para kreditur maksimal 30 haridiberikan oleh PengadilanDebitur mengajukan ke Pengadilan maka Debitur masih tetap akan melunasikewajiban ;Apabila putusan sudah Pailit
maka apabila pengadilan telah menyatakan satuperusahaan dinyatakan Pailit maka Direksi, Komisaris sudah tidak berhaklagi dalam mengurus asset asset tersebut akan tetapi menjadi tanggungjawabKurator yang diangkat oleh pengadilan da Hakim Pengawas mengurusi assetasset tersebut;Halaman 245 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst246PKPU lebih dari 30 hari ;Jika satu perusahaan Pailit apakah penyidik jaksa penuntut umum melakukanpenyitaan berhak melakukan penyitaan terhadap asset asset tersebut
gedung akan tetapi 2 gedungpun tidakjadi apalagi 4 gedung, maka sebagai senjata Kreditur adalah agunan yangtelah diagunkan / dijaminkan ;Kredit sudah dicairkan namun penggunaanya tidak sesuai denganperuntukannya yang mengakibatkan kredit macet maka Debitur dapat diPailitkan dan agunan dapat dieksekusi semuanya ;Sehubungan dengan agunan terhadap barang yang akan ada diperbolehkanakan tetapi harus menungga surat surat yang ada ;Debitur dinyatakan macet apabila telah jatuh tempo ;Debitur dinyatakan Pailit
170 — 17
Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2014 dengan alasan perusahaan tutup karena pailit;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut :1. Nama : Meiranto = Rp. 33.598.000,-2. Nama : Joni Trismawan = Rp. 190.682.560,-3. Nama : Abdul Jamil = Rp. 98.229.304,-4. Nama : Heru Susmanto = Rp. 72.850.070,-5.
124 — 63
Sedangkan hak keperdataan seperti hak kepemilikan oleh SubyekHukum terhadap tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional adalah hakyang mutlak, yang kuat dan yang terpenuh yang melekat pada SubyekHukum tersebut selama Subyek Hukum tersebut masih hidup untukmanusia dan belum bubar atau pailit untuk badan hukum, maka dalam halsuatu tanda bukti hak atas tanah atau suatu sertipikat Hak Atas Tanahberakhir masa berlakunya, tidak berakibat hilangnya hak keperdataanyang melekat pada Subyek Hukum tersebut.d Bahwa
TanahNasional/Hukum Agraria adalah sebagai tanda bukti hak yang diberikan olehnegara atau pemerintah dalam ranah Hukum Administrasi Negara yangkewenangannya didelegasikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara.Sedangkan hak keperdataan seperti hak kepemilikan oleh Subyek Hukumterhadap tanah dalam Hukum Tanah Nasional/Hukum Agraria adalah hakyang mutlak, yang kuat dan yang terpenuh yang melekat pada SubyekHukum tersebut selama Subyek Hukum tersebut masih hidup untuk manusiadan belum bubar atau pailit
Sedangkan dalam hal Subyek Hukum meninggaldunia untuk manusia dan bubar atau pailit untuk badan hukum, maka dengansendirinya berakibat berakhirnya tanda bukti hak atau Sertipikat Hak AtasTanah yang dimiliki oleh Subyek Hukum tersebut.Bahwa sebagai perbandingan antara Hukum Perdata dan HukumAdministrasi Negara yang berlaku di dalam Hukum Tanah Nasional/HukumAgraria adalah dengan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negarayang berlaku di dalam Hukum Administrasi Kependudukan, yaitu dapatdicontohkan
88 — 80
Administrasi, antara lain sebagaiberikut:(1) Surat Penawaran Harga yang berlaku selama 45 (empat puluhlima) hari kalender;(2) Jaminan penawaran 3% (tiga persen) dari pagu dari Bank Umumdengan bukti setor;Halaman 27dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG(3) Masa jaminan penawaran berlaku selama 45 (empat puluh lima)hari kalender;(4) Surat pernyataan tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku;(5) Surat keterangan tidak masuk daftar hitam dari PengadilanNegeri;(6) Surat keterangan tidak pailit
Administrasi, antara lain sebagaiberikut:Halaman 47dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG(1) Surat Penawaran Harga yang berlaku selama 45 (empat puluhlima) hari kalender;(2) Jaminan penawaran 3% (tiga persen) dari pagu dari Bank Umumdengan bukti setor;(3) Masa jaminan penawaran berlaku selama 45 (empat puluh lima)hari kalender;(4) Surat pernyataan tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku;(5) Surat keterangan tidak masuk daftar hitam dari Pengadilan Negeri;(6) Surat keterangan tidak pailit
Firhand, sedang NasyamFirhand sebagai penyedia alat peraga Sekolah Menengah Peramatersebut;Bahwa tugas saksi dalam penyediaan alat peraga yaitu menyiapkanadministrasi dalam mengikuti lelang, kemudian administrasi berkasberkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;Bahwa saksi mengetahui ada pelelangan alat peraga pada SekolahMenengah Pertama tersebut setelah membaca dari koran kemudiansaksi mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa Suarat jinUsaha Perdagangan, akte notaris, surat keterangan tidak pailit
247 — 86
MUINTAN SAHANAYA ABADI, TUAN IRWIN TANOYO, TUAN YACUB TANOYO dan TUAN TONY TANOYO, ( Dalam Pailit ), yang bernama antara lain CHANDRA NADHI, S.H, M.H, YOHANES ROY COASTRIO, S,H, BENI WIJANARKO, S,H, DITYA SEPTIANSYAH, S.H, beralamat di Jalan Raya Jemur Sari No. 76Blok C 35- 36 Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................... TERGUGAT ;