Ditemukan 9093 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 403/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : ANDI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : HERBERT ERFISON
74 — 44
  • PMK PetunjukPelaksanaan Lelang ayat (3) yaitu: Penaksir sebagai mana dimaksud padaayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual (i.c PemegangHak Tanggungan), yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk curator untuk bendaseni dan benda antic atau kuno.Selanjutnya dalam Pasal 49 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Smd
Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat: IIS RESTIAWATI Tergugat: 1.WAWAN SUHERMAN 2.IWAN SETIAWAN 3.PTBANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK KANTOR CABANG BANDUNG 4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG 5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNLBANDUNG
53 — 14
  • Jatihurip Jaya sudah dalam keadaan pailit;Bahwa nama Perumahan yang ada CV.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 79/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Juli 2018 — Pemohon:
DICKY NOVIANTARA
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
141 — 76
  • terdakwayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atausebagai hasil dari tindak pidana, b. benda yang telah dipergunakan secaralangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya c.benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;e.benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yangdilakukan.(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata ataukarena pailit
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 22-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.NIAGA.SBY
Tanggal 22 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. ROYAL BALI LEISURE
358 — 85
  • Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pailit/2008/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — H. AGUS SUPRIADI, SH VS 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI., 2. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI., 3. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
177 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 34P/HUM/2018h. tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;I. tidak pernah melakukan perbuatan tercelayang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian;menyerahkan daftar kekayaan pribadi;tidak sedang memiliki tanggungan utangsecara perseorangan dan/atau secara badanhukum yang menjadi tanggung jawabnyayang merugikan keuangan negara;L tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 9/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 22 Maret 2018 — -. DEVI JULIANA NDOLU, S.Pt., M.P. vs -. DIREKTUR BPR CRHISTA JAYA PERDANA KUPANG, dkk
135 — 70
  • Dengan demikian maka Pelelangan yang dilakukansendiri oleh KPKNL, pada tanggal, 27 Oktober 2016, atasperintah Bank ( TERGUGAT.V TERBANDING. ) sebagaiPemegang Hak Tanggungan, dimana Nilai Limit Lelangyang bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 27/ PMK.06/2016, tanggal , 19 Pebruari 2016,Pasal 49, yang berbunyi : Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT,Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Harta Pailit,NilaiLimit ditetapkan paling sedikit sama dengan NilaiLikuidasi ..Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS PT. BAKRIE INVESTINDO;
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara Jakarta pada alinea pertama halaman 80 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 adalahsebagai dasar pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.BahwaPasal 32 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili,dalam hal:a Badan oleh pengurus;b Badan dalam pembubaran atau pailit
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 21-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 205/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 8 Februari 2017 — Perdata - PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL ,Tbk Lawan - UPIK PANJAITAN ( Ahli Waris / Istri dari Alm. DAHREN RITONGA
91 — 64
  • yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Pasal 8 SKUPK :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhin PeranjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunasdari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan PerjanjianKredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atauPenjamin: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tbt
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MUHAMMAD SAID
2.SRI HASTUTI
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri , Persero
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
3.REDI ASTON SIMARMATA
131 — 65
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia,dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit palingsedikit Rp. . O00.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 777/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
307 — 84
  • Putusanputusantersebut adalah:114.1 Putusan Mahkamah Agung No. 205 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 26114.2114.3April 2013:Bahwa Pemohon Keberatan tidak berwenang mengajukankeberatan terhadap Daftar Pembagian boedel pailit yang telahdisetujui Hakim Pengawas karena pemberitahuan adanyacessie baru dilakukan tanggal 1 November 2011, sedangkangugatan sudah diajukan pada tanggal 28 Oktober 2011, olehkarena itusesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdataadanya cessie belum sah;Putusan Mahkamah Agung No. 241 PK/Pdt
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 29-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 113/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 29 Desember 2016 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk CABANG PERDAGANGAN LAWAN NUR ISMAIL
100 — 58
  • waktu yang melampaui waktuyang telah ditentukan.Pasal 8 SKUPK :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhinPerjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debiturberdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga,provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atausuratsurat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi,bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeridinyatakan pailit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 565/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat VIII : HAINAL TOBING
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Pengganti dari almarhum Ir. ED SIAHAAN
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Pengganti dari Almarhum TDP SIAHAAN
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Pengganti dari almarhumah EDITH LAMRIA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SML SIAHAAN
Terbanding/Tergugat V : RATNA SARI DEWI BAKARA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VI : Dr. SARMA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VII : Prof Ing Ir. URAS SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VIII : SURUNG SIAHAAN
Terbanding/Turut Tergugat I : ROBERT L LUMBAN TOBING
Terbanding/Turut Tergugat II : IDA MURTAMSA SALIM, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Penggugat I : RP. OBAJA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat II : RIANDA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat III : RAFAEL LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat IV : dr. HERMAN G LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat V : REB
72 — 32
  • Karena dengandemikian mereka mengatakan bahwa walaupun salahsatu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasatersebut tetap dapat berjalan.Bahwa selain halhal tersebut diatas, doktrin hukumpaling sederhanapun akan mengatakan bahwakekuasaan akta kuasa otentik aquo, secara otomatisberakhir atau batal dengan sendirinya, sejakmeninggalnya si pemberi kuasa (i.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1852 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBUR ARUM MAKMUR
171 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yangditugasi untuk melakukan pemberesan;d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya; atauf.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 259/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 14 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : EVELIN TJIONG
Pembanding/Penggugat II : CIPTO WALUYO
Terbanding/Tergugat I : YUDI SUTANTO
Terbanding/Tergugat II : JAN MARISA
Terbanding/Tergugat III : TAN LISA
Terbanding/Tergugat IV : KARTIKA WIDJAJA
Terbanding/Tergugat V : FARA INDAHWATI
Terbanding/Tergugat VI : SUWITO SAPUTRA
Terbanding/Tergugat VII : NIRSAM SILUN
Terbanding/Tergugat VIII : YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat X : Tjandrawathy Tjiptokentjono SH
137 — 64
  • Hal ini dibuktikan jika terjadi pembubaran yayasanataupun yayasan bubar karena pailit, maka likuidator, pengurus,kurator ataupun Negara wajib menyerahkan kekayaan yayasanatau sisa kekayaan yayasan kepada yayasan lain yang memilikimaksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang telahbubar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 PK/Pdt./2015
Tanggal 21 Maret 2016 — PT GERIA WIJAYA PRESTIGE VS PT BANK AGRIS (d/h. PT BANK FINCONESIA), dan PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.,dkk
235 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 6 September 2001);Dan jikalau hal tersebut di atas benarbenar dipertimbangkan oleh hakimserta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
246 — 825 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Artinya, seluruh hutang BUMN harus dibayar oleh negara, dalamperkara BUMN aset negara bisa disita atau dibekukan oleh pihak lawanBUMN serta apabila BUMN pailit, maka negara juga ikut dinyatakan pailit.Menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini tidak bisa dilaksanakan karenasecara tegas Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa pemegang sahamperseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat atas nama perseroan dan tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-10-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — NGANTAS KARO-KARO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU, RANTAUPRAPAT
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Pasal 8 SKUPK:Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunasdari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan PerjanjianKredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debiturdan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUBUR ARUM MAKMUR TBK
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa UndangUndang KUP Pasal 32 ayat (1) menyatakan:"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasiuntuk melakukan pemberesan;d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
TUTY SURYANI BUDIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
462 — 290
  • Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT);f. ..dst..Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa pelaksanaanlelang atas objek lelang merupakan Lelang Eksekusi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 jo.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I KETUT RUGEG Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
102 — 215
  • Benda lain yang mempunyal hubungan langsung dengan tindak pidana yangdilakukan.Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan Benda yang berada dalam sitaan karenaperkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakanJaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untukbertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan