Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

sampai dengan tanggal 3 Desember2015 ;4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal1 Februari 2016 ;Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 19PID.SUSTPK/2016/PT PBR5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016 ;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1April 2016 ;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;8 Perpanjangan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;9 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengantanggal 5 Juli 2016 ;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal 1 Pebruari 2016;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;6.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejaktanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengantanggal 5 Juni 2016;9.

,MH HakimAdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarusebagai Hakim Anggota Il, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru) Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal1 Juni 2016, Putusan mana pada hari danHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRtanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis dan didampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantuYUSNIDAR, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2018, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas PenyerahanMemori banding Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PN.Tjk. pada tanggal

suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangHalaman 36 dari39 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT TJKNomor:4/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 4 Juni 2018, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingdari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa alasanalasan keberatan yang dikemukakan olehPenuntut Umum mengenai uang kerugian kerugian

;Tempat lahir : Surabaya ;Umur/tanggal lahir : 56 tahun /1 Juli 1954 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT 03 RW 07 Kelurahan Jember Kidul, KecamatanAgama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Pemkab Jember; Terdakwa ditahan : e Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus2011 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak 16 Agustus 2011 s/dtanggal 04 September 2011 ;e Penuntut Umum sejak 05 September 2011 s/d tanggal 04Oktober 2011 ;e Hakim Tipikor pada Pengadilan

Negeri Surabaya sejaktanggal 27 September 2011 s/d tanggal26 Oktober 2011 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayasejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 24Desember 2011 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 25 Desember 2011 s/d tanggal 23 JanuariTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MOH.

Sebagian besar putusan ini sudahinkracht berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H. Arwin AS, SH,Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah menyatakan TerdakwaBupati Siak H.

Bupati Siakmenerbitkan IUPHHKHT tersebut untuk areal kerja yang dimohonkanberada di luar wilayah administrasi hukum tata pemerintahan PemdaKabupaten Siak; Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan Bupati Siak (ic H.Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No. 01/IUPHHK/I/2003 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HutanTanaman seluas + 21.500 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus hektar) diKabupaten Siak atas nama PT Rimba Rokan Perkasa, telah terbukti diPengadilan Tipikor

Dengan demikian Keputusan TUN objek gugatan a quoyang merupakan hasil verifikasi atas Keputusan Bupati Siak tersebutsudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tipikor No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2012 an. TerdakwaBupati Siak H. Arwin AS, SH.

pada suatu waktu. dalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa BongasWetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan KetuaMahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 1 Desember tahun2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tipikor

Walikota Ambon mengirimkan suratNomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian Laporan KeputusanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN MksWalikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3 Mei 2019, yangdituju&kan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (vide Bukti T5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil

Menghukum tergugat mengembalikan Buku Tabungan Penggugat.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500,000 , (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai mentaatiperaturan ini sejak putusan.Menghukum Tergugat melaksanakan putusan perkara terlebihdahulu (Uitvoerbiji voorrad) meskipun ada upaya bantahan (Verzet) banding atau kasasi.Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara .SUBSIDAIRBahwa apabila yth , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan IndustrialBandung/ Tipikor

Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;wroseeoe Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta

JMBKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jambi, masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 olehMajelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwamaupun

yang secara langsungbersangkutan dengan kerugian Negara.d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Faktafakta telahterjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari KerugianKeuangan Negara sebagai akbiat dari Tidak Pidana PENGGUGAT.e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, MakaPenggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan SebagaiPelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan SuratPutusan.f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencanadan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkanUndangundang3.

mengakibatkankerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dankedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan danmenambah beban PENGGUGATb) SUBSTANSI (MATERIAL)Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugatbertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:Halaman 26 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDBahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;a) Putusan TIPIKOR

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL

Mojokerto) ;Pendidikan : S1; Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 02Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;13.Perpanjangan (1)..........13.

Halaman 1 PENUNTUT UMUM: Ditahan dengan jenis penahanan Rutan tanggal 18 Nopember 2013s/d tanggal 07 Desember 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Serang sejak tanggal 08Desember 2013 s/d 06 Januari 2014; Diperpanjang ketua Peengadilan Tipikor Serang berdasarkan Pasal 29ayat (2) KUHAP sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Februari 2014; PENGADILAN Oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahananRutan sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 15 Februari 201 4; Perpanjangan

oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal06 Februari 2014 s/dtanggal 16 April 2014; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantensejak tanggal 17 Mei 2014 s/dtanggal 15 Juni 2014; o= Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2014 dalamperkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR.

Halaman 1610 Oktober 2013 Terdakwa beberapa kali pingsan dan bahkan selamaberlangsungnya sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Terdakwa sempatdirawat di Rumah Sakit Sari Asih Serang selama : 7 (tujuh) haridisebabkan karena penyakit yang Terdakwa derita sampai saat ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas Terdakwa memohon kepadaMejelis kiranya berkenan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadiladilnya; o= Menimbang, bahwa Majelis

Unsur Setiap Orango= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamUndangUndang TIPIKOR adalah unsur di atas adalah pengertian setiaporang yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999tesebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu orangperorangan atau termasuk korporasi.

(Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang)masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENARSUNARYA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum : ANDRI SAPUTRA, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang danTerdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,tid. tid.ANDREAS SUHARTO, SH. CIPTA SINURAYA, SH.ttd.H. M. NASPUDIN, SH.Panitera Pengganti,ttd.ENAR SUNARYAPutusanNo. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 203

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel) ;Bahwa Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebihjelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan ;Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudangundangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganHal 6 dari 26 hal Putusan perkara Perdata No. 78/PDT/2020/PT MKS.10.Ad.12.rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan

Majelis Hakim di Rutan Ternate sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengantanggal 14 April 2016;Pengalihan penahanan Rutan Ternate menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30Maret 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengantanggal 13 Juni 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016

Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan TernateSelatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNo.Reg. 13/SK.Pid.TPK/3/ 2016/PN.Tte, tanggal 21 Maret 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut

;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No :Reg.Perk : PDS04/TERNA/Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakantanggal 20 Maret 2016 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

Perk : PDS04/TERNA/ Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa Drs IMRAN YAKUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bersamasama dengan Terpidana ILHAM RAHAYU JUNAIDI, SE(berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.SusTPK/2015/PTTTEtanggal 10 Juli 2015 dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaananggaran BSM Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku UtaraT.A 2010) dalam kedudukannya Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran BSMTahun 2010 Dinas Pendidikan

Provinsi Maluku Utara pada program kegiatanpenyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas PendidikanProvinsi Maluku Utara Pada Tahun 2010 pada program kegiatan penyediaanbeasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi MalukuUtara Pada Tahun 2010 berdasakan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor : 56 / KPTS / MU / 2010 tanggal 09 Maret 2010 dan terpidana RUSLANABDUL MALIK, A.Md (berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor:6/Pid.SusTPK/2015/PTTTE tanggal 10

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.

Bahwa sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekda tahun 2013 s/d 2016;Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa sebelumnya tahun 2011 di PMD Luwu Utara;Bahwa Penggugat pernah disandung korupsi;Bahwa Penggugat dulu di Sekretariat Daerah Luwu Utara Bagian Ekonomi/Jabatannya Bendahara Sekda;Bahwa saksi ikut memproses Penggugat;Bahwa tidak ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat, langsungdiberhentikan setelah diputus Korupsi;Bahwa ada 11 orang diberhentikan atas tindakan Tipikor

sejak saksi menjabatBKPSDM;Bahwa pernah saksi ikut rapat Sekda di Indonesia tahun 2018 dimintamenindaklanjuti surat BKN tentang SAPK;Bahwa setelah itu saksi bentuk tim kecil dengan dibagi 8 tahap; Sosialisasi SKB 3 Menteri; Koordinasi Tipikor di Makassar meminta putusanputusan; Selanjutnya Konsultasi Kejari memantau perkembangan; Ada surat batas, 31 Desember 2018 untuk dilaksanakan SKB; Tanggal 24 April 2019, ada Informasi dari MK gugatan ditolak; Men Pan perintahkan, tanggal 30 April harus laksanakan

dengan SK pemberhentian Penggugat sesuaipetunjuk BKN Pusat yaitu menjalankan peraturan perundangundangan; Bahwa saksi tahu pemberhentian Sementara kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah dilakukan kepada Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu Putusan PT.Umum Makassar tahun 2017; Bahwa acuan PTDH adalah UU; Bahwa saksi tidak kaji soal Putusan Pengadilan terkait kasus Penggugat ditindak pidana korupsi; Bahwa ada surat dari BKN Pusat yang menyampaikan namanama terkenaPTDH, lalu saksi mencari surat Putusan ke Tipikor

Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

NegeriManokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016sampaidengan tanggal23 Februari 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan NegaraManokwari sejak tanggal 24 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 April2016;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengantanggal 21 Mei 2016;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi olehPenasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H.

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukanPenuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlahRp.850.000.000,00,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusanjudex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidakterbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa Fiet Sayuri, oleh karenaitu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakanpasal 18 UndangUndang Tipikor