Ditemukan 1096 data
64 — 24
Smd, tanggal 28 September 1998 dengan alasanrumah tangganya yang telah dikaruniai 2 orang anak tersebut sering terjadiperselisihan dan percekcokan bahkan sudah tidak pernah lagi mendapatnafkah batin, nafkah lahir diberikan harus diserta dengan kwitansi tandaterima uangnya, disebabkan Termohontelah hidup bersama denganperempuan lain bernama Misnah di salah satu kamar Hotel Bone Indahmilik Termohon(bukti T.2).Bahwa oleh karena Termohonmasih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan pemohon (bukti
1.GONDO SUJALI
2.AGUNG WIBOWO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PUSAT PT. PLN Persero di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR PT. PLN Persero KLATEN
108 — 39
tanahnya menjadi milik BUMN (videPasal 11 ayat (2), dan pembangunan untuk kepentingan umum wajibdiselenggarakan pemerintah dan dapat bekerjasama dengan BUMN (vide Pasal12);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal peraturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun hak milik merupakan hak terkuatatau terpenuh atas tanah, namun apabila hendak digunakan untuk kepentinganumum maka pemilik tanah tidak dapat menolak, dengan syarat pengadaantanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan jika diserta
Louise Marie France Sumadi
Tergugat:
Desak Nyoman Kartini
Turut Tergugat:
1.PT BPR PADMA
2.Alfred Victor Weiss
3.Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH
4.BPN Kabupaten Badung
697 — 476
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / plurium litis consortium ;Bahwa berdasarkan AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ( PPJB ) NO. 17 yang diserta dengan AKTA KUASA NO. 18 keduanya tertanggal 18 Nopember 2012, TERGUGAT sejak tanggal 18 Nopember 2012, telah mengalihkan kepemilikanobyek sengketa kepada INTERVENIENT, meskipun belum dilakukan pencatatan diBPN Badung ATAS PERALIHAN TERSEBUT, namun atas PPJB tersebut telah dilakukan pembayaran LUNAS atas harga yang disepakati antara TERGUGAT denganINTERVENIENT
70 — 42
Penggugat , Penggugat II poin 18 yang intinya menyatakan : Bahwaperbuatan Para Tergugat.....dst bahwa justru Perbuatan Para Penggugatyang telah mengklaim tanah yang telah bersertifikat tanpa dasar hakkepemilikan dimana hanya berdasarkan pengakuan sebagai pihak yangberhak atas tanah perkara , perbuatan mana merupakan perbuatan "Absurdum ";Bahwa Tergugat , Tergugat Ill dan Tergugat VIII menolak dengan tegasdalil Penggugat I, Penggugat II poin 19 yang intinya menyatakan : BahwaTurut tergugat perlu diserta
91 — 30
Bahwa dipoint 11 sangat di sayangkan jika Penggugat yang katanyamembeli suatu obyek tanah dibawah tangan tanpa diserta akta otentik yangentah tanggal bulan dan waktu kapan itu terjadi tidak jelas diungkap olehPenggugat terlalu ironis Penggugat begitu awam dengan hal tersebut, sebabtanahtanah pekarangan yang berada di jalan Dr. Sudiro Husodo kelurahanHalaman 578.910Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang saat ini telah menjadi lokasiPerkantoran termasuk Pengadilan Negeri Buol.
128 — 43
Transindo Putra Perkasa unit Pemalang sejakbulan Juni 2010 yang bertugas mengangkut barang berupa semen dari gudang PT.PWT Pemalang ke tokotoko sesuai dengan surat DO;Bahwa saksi sebagai sopir mengangkut semen merk Tiga Roda yang satu saknyadengan berat 50 Kg dan dalam mengangkut semen selalu diserta surat DO;Bahwa saksi pernah mengangkut semen dari gudang PT. PWT Pemalang dikirimketempat lain (tidak sesuai DO) atas perintah Terdakwa;Bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT.
71 — 33
Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura makasesuai dengan bunyi pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang bemenang berisituntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta
63 — 21
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Ikatan Jual Beli No. 17 diserta Kuasa Untuk Menjual No. 17 tertanggal 10 Juli 2015 yang keduanyaHalaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pat.G/2016/PN.Sbydibuat dan ditandatangani di hadapan Rina Hartati Muljono, SH.NotarisiPPAT di Surabaya (Tergugat Ill Dalam Kopensi) dan Akta JualBeli no. 7312015 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat danditandatangani dihadapan Dirham Atmadji, SH, NotarisiPPAT diSurabaya (Penggugat Rekonpensi /Tergugat IV Dalam Konpensi
87 — 65
Bahwa saat Saksi diintrograsi oleh Sertu Ihsan menjelaskan bahwaSaksi pernah membeli sepeda Motor dari Terdakwa pada tahun 2010 jenisYamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY seharga Rp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) diserta surat tanda Nomor kendaraan(STNK) An.
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bersahaja atau perkara ringan, langsung saja Jaksa Penuntut Umum memohon tuntutan pidana kepada Hakim,tanpa membuat Surat Tuntutan dan tuntutan pidana mana cukup dituliskan dalam formulirSurat Tuntutan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid16401315charrsid16401315 ;par rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid159767charrsid16401315 Bahwa akan tetapi padaumumnya tuntutan hukuman (eis) sela rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid 16401315charrsid16401315 1 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid159767charrsid16401315 u diserta
MOHAMAD AFANDI JULUHAN
Tergugat:
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
101 — 53
Bahwa oleh karena Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam RangkaRedistriousi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atasnama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 telahterbukti tidak sah maka telah cukup alasan untuk memerintahkankepada Tergugat untuk mencabut Keputusan a quo diserta denganpemulinan harkat dan martabat Penggugat disertai denganpembebanan ganti rugi sebesar Rp 440.300.000,
SUDIRMAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko SAPIRI
98 — 65
GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI CACAT FORMIL DENGAN DIAJUKANNYAGUGATAN AQUO TANPA DISERTA MATERA! RP 6.000, YANG WAJIB DISERTAKANPADA SAAT PENGAJUAN GUGATAN AQUO DI PHI PALU;35.Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana salinan/copy yangTergugat terima nyatanya diajukan oleh Penggugat tanpa disertai materai Rp.6.000, sebagaimana tidak dapat dilihat pada halaman dari Gugatan.
107 — 68
Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 53 ayat (1)Undangundang No. 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan; "Orangatau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwewenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi 21.Bahwa terbukti bahwa Tergugat telah melanggar
TAN BENG PHIAU DICK
Tergugat:
1.EDI SANUSI
2.BELLA NOVITA KARTIKA,SH,Mkn
Turut Tergugat:
1.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU
2.PT. JEIN COALINDO DINAMIKA
3.RIDWAN HALIM
41 — 27
Bahwa berhubung TURUT TERGUGAT tidak pernah hadir danmemberikan penjelasan mengenai Akta No. 49 Tanggal 28 Juni 2011yang telah dibuat secara sah tersebut, maka hingga saat ini Akta No. 49Tanggal 28 Juni 2011 tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat terhadappihakpihak yang membuatnya, oleh karenanya seluruh dalildalilGugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum, tanpa diserta oleh faktafaktahukum serta bukti yang sah, bahkan tidak terdapat pengakuan ataupenjelasan
TAN BENG PHIAU DICK
Tergugat:
1.EDI SANUSI
2.BELLA NOVITA KARTIKA,SH,Mkn
Turut Tergugat:
1.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU
2.PT. JEIN COALINDO DINAMIKA
3.RIDWAN HALIM
54 — 242
Bahwa berhubung TURUT TERGUGAT tidak pernah hadir danmemberikan penjelasan mengenai Akta No. 49 Tanggal 28 Juni 2011yang telah dibuat secara sah tersebut, maka hingga saat ini Akta No. 49Tanggal 28 Juni 2011 tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat terhadappihakpihak yang membuatnya, oleh karenanya seluruh dalildalilGugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum, tanpa diserta oleh faktafaktahukum serta bukti yang sah, bahkan tidak terdapat pengakuan ataupenjelasan
112 — 46
danharusmengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan jugadiharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwaitu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagaipembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agarterdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadarikesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalanikehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warganegara yang taat hukum diserta
404 — 59
Putusan No. 93/Pdt/2017/PT.BTNpada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, denganatau tanpa diserta/ tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ; 4. Dengan demikian, karena sertipikat Hak Atas Tanah adalah KeputusanTata Usaha Negara, maka yang berwenang untukmembatalkan/mencabut/ mencoret sertifikat Hak Milik No.695 jo sertifikatHak Milik No.696 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;5.
32 — 4
melakukan pemesan order denganalasan ada toko baru yang akan melakukan pemesanan barang dengan pembayarantempo, selanjutnya saksi memberikan barangbarang kepada terdakwa sesuaidengan orderan yang diminta terdakwa untuk tiap tiap toko yang memesan barangdan saksi memberikan nota penjualan kepada terdakwa untuk tanda terimakepada toko yang melakukan order, selanjutnya nota tanda terima yangpembayaran tempo nota warna putih dikembalikan kepada saksi untuk buktiterdakwa telah melakukan pengiriman barang diserta
76 — 32
Cempaka Raya IIkemudian Saksi Supiansyah melaporkan hal itu kepadaPerwira piket yaitu Serma Abdul Jalil dan jugakepada Perwira pengawas yaitu Letda Com AgusSetiawan yang selanjutnya memerintahkan SaksiSupiansyah segera ke TKP diserta beberapa anggotaUnit Pengaduan dan Pelayanan Polisi Militer( UP38M ) diantaranya Koptu) Agus Sugianto maupunKopda Yantoga.12. Bahwa benar setelah mengetahui secarajelas lokasi rumah yang dimaksud oleh Saksi SimonPangalo yaitu) di Jl.
103 — 32
Bahwa selain itu juga berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisionil,dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan sertamerta tersebut, harus diserta penetapan sesuai ketentuan butir 7SEMA RI No.3 tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yangnilainya sama dengan nilai barang/objek seksekusi, sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudianhari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan PengadilanTingkat