Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 27-04-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 33 /Pid.B/2012/PN.SWL
Tanggal 13 Agustus 2012 — HASNUL HADI Pgl NAL
667
  • Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERIZAL EFFENDI, SH,MH,DKK Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Badan Advokasi Partai Nas Dem diJalan Jhoni Anwar No. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/pid/SK/2012/PN.SWL, yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahluntotertanggal 10 Mei 2012;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara
Register : 25-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN MANADO Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 19 Nopember 2019 — -Wim Kambey,DKK LAWAN Mintje Kalamu,DKK
13685
  • Bahwa ternyata kelompok orangorang yang berasal dariDesa/Kelurahan Dendengan Dalam yang sebelumnyasudah mengolahtanah kebun di wilayah Kepolisian Desa Sawangan termasuk tanahobjek sengketa milik para Penggugat, mereka ternyata ditahan dan adawajib lapor di kantor dahulu PUTERPRA (Pusat Teritorial PertahananRakyat), sekarang KORAMIL hal ini ternyata mereka bermasalah dimanamereka pengikut salah satu Ormas terlarang, yaitu : Barisan TaniIndonesia (BTl) asuhan dari Partai Komunis Indonesia mereka ditahansebagai
Register : 03-03-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
Yanida Zebua
Tergugat:
KEPALA DESA HILIALAWA
178105
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNMDN.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;j.
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
668931538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • 13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan untuk ber anak, namun demikian2007 tentang Pem tindak batas usia dewasa tidakberantasan Tindak secara tegas dinyatakanPidana Perdagangan OrangUndangUndang Re 17 tahun atau sudah/ Tidak mengatur Menyatakan diperbolehpublik Indonesia No. pernah kawin (Pasal 14) kannya menjadi anggota2 Tahun 2008 tentang suatu partai
    tentang Kesejahteraan Anak 197911; UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 1983 Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 75 isi61.indd 75 42/43/2010. 10:00:47 P UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan1995 UndangUndang No.25Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan1997 UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak1997 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia1999 UndangUndang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih1999 UndangUndang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
    Politik1999 UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia2000 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak2002 20.UndangUndang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik2002 21.UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia2002 22.UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2003 23.UndangUndang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden2003 24.UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat2003 25.UndangUndang
    Sosial Nasional2004 28.UndangUndang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia2004 29.UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2004 30.UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia2004 31sUndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan2006 32.UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2006 33.UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang2007 34.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
    Semarang: Universitas Dipenogoro. hlm. 64.UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.UndangUndang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.UndangUndang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.UndangUndang No.19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota
Register : 25-11-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
4416
  • Penggugat;Bahwa saksi kenal Tergugat sejak akhir 2015 karena sama sama aktifdiorganisasi dan di partai:Bahwa saksi tidak tahu di mana mereka tinggal setelah menikah, yangsaksi ketahui Tergugat tinggal di kos di belakang Kantor Camat Parigitepatnya di Kelurahar@i>Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di kos bersama dengan temantemannya;Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di kosnya:Bahwa tidak setiap hari Tergugat menetap di kosnya, Tergugat jugabiasa menginap di tempat lain atau di kantor partai
Putus : 19-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1814 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Februari 2013 — PT. SUKANDA JAYA vs MOHAMMAD SOBARI,dk
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1814 K/Pdt/2012e Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam ABTmengikat kepada diri penandatangan.1) Syarat formil ABT.Syarat formilnya, terdiri dari :a) Berbentuk tertulis atau tulisan.b) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum.c) Ditandatangani oleh para pihak.d) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.2) Syarat Materiil.Mengenai syarat materiil dapat dijelaskan dengan ringkas halhalberikut :a) Keterangan yang tercantum
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 29/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
YOEL KAMURI, S.TP
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
12653
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 355/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 26 Oktober 2016 — DAMAN HURI, S.E. melawan PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk dkk
3524
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPara PENGGUGAT tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439)Hal 9 putusan. No.355/Pdt/2016/PT SMGsehingga gugatan Para PENGGUGAT dapat dikatakan error inpersona.2.
Register : 24-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BATAM Nomor 72/Pdt.Bth/2021/PN Btm
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
7844
  • Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang
Putus : 26-06-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg
Tanggal 26 Juni 2014 — PRAGSONO, SH
11255
  • tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertandaSuci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan AgungRI perihal Surat dari DPP Partai
    tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan PimpinanPusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani olehProf.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marhamselaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI padatanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima KejaksaanAgung RI perihal Surat dari DPP Partai
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/PDT/2009
Tanggal 27 Desember 2010 — PEMERINTAH NEGERI SALEMAN ; MASYARAKAT NEGERI HORALE
6554 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang ;b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya ;C. Isi dan tanda tangan diakui ;Apabila syarat di atas telah dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 1875KUH Perdata dan Pasal 288 RBG maka surat bukti P7, P8, P8A, P9,P9A, P10, P11 dan P12 telan memenuhi syarat formil dan materiilsehingga :a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kata otentik ;b.
Register : 08-10-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 11 Maret 2015 — 1. WINDA WIDYAWANTI, 2. MUHIDAYATI 3. PT. Bank Mega Syariah, Tbk, Unit Pemalang 4. EDI PUJIARTO 5.Pemerintah RI.Cq, Kepala Kantor Pertanahan Pusat di Jakarta, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Cq, Kepala kantor Pertanahaan (BPN) kabupaten Pemalang
10247
  • yangpemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan denganposisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut danbertindak sebagai penggugat;Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalampenyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagaiTergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilanmengandung sengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurangdiantara dua pihak;Berarti gugatan perdata bersifat partai
Register : 18-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
264114
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2011 — ANDI WIDJAJA vs. PT. lDEE MURNI PRATAMA, DKK
5040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wee Mumi Pratama/PenggugatRekonvensi serta tercorengnya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi llterlebih Penggugat Rekonvensi Il yang saat ini adalan Ketua Umum PariPengusaha dan Pekerja indonesia yaitu Partai yang terpilih sebagai peserta PemiluNomor 3 konsentrasinya terpecah akibat perouatan Tergugat Rekonvensi yangsemuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uangtunai, jumlahnya sebesar Ro 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar putusan
Register : 11-09-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1313
  • ., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon danTermohon pun wajiod membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana telahterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau
Register : 07-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 87/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 26 September 2018 — TRI SURTAMI LAWAN - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG BATURAJA - PRASONY
5431
  • Kegiatan menjadi anggota partai politik9.2. Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
17380
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 05-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
385319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
Register : 18-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 448/Pid.B/LH/2018/PN Gns
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
45365
  • pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2952 K/Pdt/2014
Tanggal 27 April 2015 — Ir. BAMBANG WISUDO VS YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN, DKK
8441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai