Ditemukan 11433 data
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
90 — 25
tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
78 — 36
Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
387 — 312
atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
249 — 41
Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
113 — 56
Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
222 — 104
dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
178 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir 8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas nama Ahjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;7.
Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota Fraksipermohonan Hal. 958 dari 1103 hal.Put.
Anggota FraksiGolkar fanaa teria Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas namaAhjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H.
131 — 44
Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat
, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.
Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat
, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.
jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi
18 — 3
Saya heran dengan jawaban saudara ........ kalau telah menghabiskan uangsebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpencalonan caleg saya di Partai PKB tahun 2014, yang menghabiskantabungannya dan berhutang pada saudarasaudara ........ wow fantastiksekali habisnya, tentunya saudara ........ mempunyai bukti hitam diatasputih atas uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);Benarkan itu?
43 — 11
SPBU 34.402.29 yang beralamat di JL.Batu JajarKm.3,5 Cangkorah Kabupaten Bandung Barat sebagai Operator sejakbulan Desember Tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitumelayani pembeli/konsumen dan sehari hari bertanggung kepadaTATANG selaku bagian Pengawas SPBU;Bahwa SPBU 34.402.29 menjual bahan bakar jenis premium, solar, Gasdan Oli untuk harga Solar Rp.5.500,/liter dan untuk harga PremiumRp.6.500,/liter;Bahwa saksi pernah melayani saksi PORO di SPBU 34.402.29 dalammenjual Solar dalam partai
SUKMAWATI CIPUTRA
Tergugat:
1.PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SENTOSA ABADI
2.ARIES TJAHYADI ANG
122 — 30
Insani Mandiri Lestari selaku pengirim dan kemudian mengirimmuatan kain sebanyak 1 kontener atau sekira 999 partai dari Bandung keTulungagung, yakni pada CV Sumber sandang sukses milik Penggugat selakupenerima dengan menggunakan Jasa angkutan milik Tergugat II;Menimbang, bahwa pada tgl. 4 November 2019 dilakukan pengirimanbarang muatan yang dibagi ke dalam 2 truk pengirim, namun hingga tgl. 6November 2019 salah satu truk pengirim yang menggunakan kendaraandengan Nomor Polisi D9439AB belum tiba di
80 — 26
DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai; Bahwa Sdr.
40 — 4
SAKSI2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKulon Progo dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat tinggal di KabupatenKulon Progo Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik iparPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tahun 1984; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama denganbertempat tinggal di perumahan milik Perum Pegadaian, kemudian setelahanak ketiga lahir ( tahun 2001) Penggugat dan Tergugat
143 — 100
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j.
191 — 123
Dengan demikian alat bukti surattersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuatsecara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebutjuga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatanhukum (recht handeling) atau hubungan hukum (recht betterking) dan sengajadibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telahmemenuhi syarat materil.
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 4
87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
88 — 13
sewaktu ditemukan di pemandian perhiasan korban sudah tidak adalagi;Bahwa waktu itu Polisi ada menemukan pakaian yang dipakai olehterdakwa;Bahwa pekerjaan si Fit menjahit.Bahwa orang kampung mengatakan kebiasaan terdakwa adalah main judi;Bahwa jarak antara rumah saksi dengan TKP cukup jauh, apabila ada yangberteriak tidak akan terdengar;Bahwa tempat pemandian tersebut tidak berdinding ada tempat buang airbesar sekitar 3 meter dari pancuran;Bahwa Barang bukti berupa baju kaos warna biru berlambang partai
55 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan