Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :44Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG,tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai

No. 1537 K/Pid.Sus/2013Menimbang, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, kKeuangan Negaratelah dirugikan, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayarkerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari

UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINADEWITA, SE tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR

Lumme, SH dan Leopoldkim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamahjucapkan dalam sidang terbuka untukMajelis dengan dihadiri HakimHakimi Prasetyo, SH.MH., Panitera PenggantiTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.KetuaTtd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,aa Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana Khusus,SUNARYO, SH.MH.NIP. 040 044 338 Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 06 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli2014 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Juli 2014Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;6.

Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, Maluku Utara Telp (0921) 3126456, berdasarkan Surat Kuasa tanggal07 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate No. 26/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal O07 Juli2014;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTpk/2014/PNTtetertanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaratersebut ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa

R.ASSUNGKALANG, MM masih = aktif terakhir menjabatsebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulun sebelumditahan Kejati Kalbar karena menjadi Tersangka dan sekarang menjadiTerdakwa dalam kasus Tipikor Pengadaan Tanah di Desa Pala Pulau yangmerugikan keuangan negara Rp.1.699.088.000, (Satu Milyar Enam RatusHalaman 63 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKSembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yaitu

publik karenafaktanya dimanfaatkan untuk kepentingan ANTONIUS HUSIN Kepala DesaPala Pulau berdasarkan keterangan saksi saksi fakta dan keterangan terdakwaserta fakta fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan PengadilanTipikor Pontianak karena salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun2006 bernama ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yangmembeli tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT yangmenguntungkan ANTONIUS HUSIN yang masih menjadi terdakwa dalampersidangan kasus Tipikor

Tergugatditerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah aquo kepadaSERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI,THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN, B.Sc, SAWINGNARANG dan SYAMSUL BAKHRI, dalil penggugat tersebut adalah tidakberdasar hukum karena Penggugat sudah jelas membebaskan tanah di DesaPala Pulau dengan 13 SKT, yang tanpa dasar, kenyataannya setelah KasusTipikor Kapuas Hulu dengan terdakwa ANTONIUS HUSIN, RADENAMAS SUNGKALANG dan DANIEL Alias ATENG bisa diproses diPersidangan Tipikor

RADEN AMAS SUNGKALANG, MM dan ANTONIUSHUSIN) dalam Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan No.Perkara 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK; 9 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegasdalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i,sebab :9.1.92.Penggugat membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umumtanggal 15 Februari 2006 yang faktanya untuk pembebasan tanah di DesaPala Pulau bukan di Desa Sibau Hilir dimana terletak tanah sertipikat

Tipikor.01.6/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos. S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dandihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caramenurut undangundang.

normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatanmelawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabilabertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2753Agustus 2014 oleh LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

SAYID HUSEN ASSEGAF Bin SYEH ASSEGAF selakuperantara/makelar/calo (ketiga saksi tersebut diatas, perkaranya sudah diputusdi Pengadilan Tipikor Samarinda), pada tanggal 13 September 2012 s/d tanggal25 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanSeptember tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat dilahan untuk pembangunan Gedung Autis di Jalan Teris/Reformasi, KelurahanApi Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, lahan untuk pembangunanGedung Seni di Jalan Perum

.07Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMARI No.3 Tahun 2018 ), pemeriksaan harus sesual dakwaan Penuntut Umum,karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus.Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telahmelakukakan pemeriksaansebagaimana bentuk subsidairitas dari DakwaanPenuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarindadapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor

,putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewijsde) (bukti PK. 1);Bahwa apabila diperhatikan secara seksama baik dakwaan Jaksa/PenuntutUmum maupun putusan Pengadilan TIPIKOR Mataram yang dijadikanreferensi Hakim MA RI dalam menggambil keputusan Nomor 2166 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 8 Januari 2013, sehingga Terdakwa (Drs.

Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam putusan MahkamahAgung No. 2166 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2013 yangmenerapkan / menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp.766.500.000, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor,padahal secuailoun Terdakwa tidak ada memperoleh / menikmati uangtersebut dan dalam pertimbangan putusan perkara No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR atas nama Terdakwa Drs. H.

Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim52Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Dr.

Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannya yaknitidak dapat dipertimbangkan dan harus diberhentikan dengan tidakhormat;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara telah melakukanpemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindak pidana korupsimelalui Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 yangdisampaikan kepada seluruh Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan instansi vertikal Perihal Pemblokiran DataPNS yang terkena TIPIKOR

BuktiT6 : Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor: 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKORdan Data TIPIKOR Yang Ditemukan Di SAPK Aktif KabupatenPandeglang (Fotokopi dari Salinan);Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan No. 30/G/2020/PTUNSRG7. BuktiT 78. Bukti T 89. BuktiT 910. Bukti T10 :11. Bukti T11 :12.

Mohon Pertimbangan(Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian BidangKode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BadanKepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.1564/90, tanggal 1November 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi (Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Kepala Kantor Regoinal Ill Badan KepegawaianNegara Kantor Regional Ill Nomor: 771a/1/KR.III/XII/2018,tanggal 31 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut data PNSYang terlibat Tipikor

., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H, M.H., Hakim Ad HocTipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebutdengan dibantu oleh Any Fitriyati S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi S.H., M.H.

terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memoribanding/Kontra memori bandingnya mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi murni perkara perdatayang menyangkut sengketa Kepengurusan Gapoktan Tani Sejahtera ; Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana Korupsi, karenanya haruslah dibebaskan darisemua dakwaan ; Bahwa Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor: 7/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 30 Mei 2017 Nomor7/Pen.PidSusTPK/2017/PT.Dps. tentang Penunjukan Majelis Hakim Untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal20 Juni 2017 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

AMSAR YOENAGA, S.HPanitera Penggantid.t.oNUR AFIFAH, SHSalinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt.

Denpasar sejak tanggal 25 Juli2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh : MADE MERTADWIPA NEGARA, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum/Law OfficeMade Merta Dwipa Negara & Partners yang beralamat di Jalan Dlod Bale Agung,Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kabupaten Jembrana Bali, berdasarkan Surat KuasaKhusus bertanggal 24 Juni 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar Reg No:,1659/Daf/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;Pengadilan Tipikor

,Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 13 Putusan Nomor 275/PID/2020/PT BNA

Dalam perkara a quo yang berhak untuk melakukan penyidikandan/atau penyelidikan sampai proses pengadilan TIPIKOR adalahJaksa Penuntut Umum selaku Pengacara Negara di Kota Bogor,berdasarkan Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 994K/Pid.Sus/2017 pada angka 157 bahwa:157. Uang sebesar Rp. 26.902.438.834, (dua puluh enam miliarsembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribudelapan ratus tiga puluh empat rupiah); Dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara R.

Uang pembayaran ganti kerugian yang PENGGUGATmaksud dalam perkara a quo Saat ini berada dalam kekuasaan Negarakarena adanya putusan Pengadilan Tipikor Nomor 996 K/Pid.Sus/2017terhadap Camat Bogor Barat maka seluruh asset termasuk uang gantikerugian yang seharusnya diberikan kepada PENGGUGAT disita olehNegara atas adanya tuntutan Jaksa sebagai seorang penyidik;Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan

memenuhi prestasinyaHalaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pat.G/2020/PN Bgrberdasarkan bukti kwitansi dan transfer dana yang telah diterima oleh Almarhumorang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan hasilputusan sidang Tindak Pidana Korupsi bahwa segala aset milik terdakwakorupsi berada dalam kekuasaan Negara bukan dalam kekuasaan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa secara prinsip, proses perkara tindak pidanakorupsi Sebagaimana dalam UU Tipikor

Dimana hal tersebut, secara normative dapat dilihat pada ketentuanPasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan:Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yangmenggantikan barangbarang tersebutSehingga dengan demikian, penyitaan asset merupakan langkah antisipatifyang bertujuan

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Februari 2019sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 45/Pid.SusTpk/2018/PN JapTePerpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Maret 2019 sampaidengan tanggal 12 April 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun Majelis HakimSudah memberikan kesempatan untuk itu;Pengadilan Tindak

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Merauke Nomor 700/438/2018tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan untuk memberikanKeterangan Ahli.Bahwa ahli telah memberikan keterangan Ahli pada beberapa kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat penyelidikan denganmelakukan Audit Investigasi, maupun di tingkat penyidikan denganmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),serta memberikan Keterangan Ahli sesuai keahlian yang dimiliki diPengadilan Tipikor, antara lain :1) Kejari Nabire 9 Desember

Bintang4) Polres Pegunungan Bintang, 7 September 2015, dugaan TindakPidana KORUPSI pada kegiatan Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya pada Dinas Kesehatan KabupatenPegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012.5) Polres Jayapura, 16 Mei 2014, dugaan tipikor ProgramPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida/ UPPO) TA. 2011.6) Polres Jayapura Kota ,29 November 2013 dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Kelurahan ArgapuraDistrik

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembandingpada tanggal 8 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanya permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan Tergugat II melalui PengadilanNegeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

pada tanggal 19 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melaluiPengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula ParaPenggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimanasalinannnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat danTergugat Il melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

Negeri Sipil, PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidakdapat dijadikan dasar hukum Keputusan Bupati Nias Selatandimaksud ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal diundangkan (7 April 2017)dan tidak berlaku surut serta bersifat prospektif, di lain pihak PutusanPengadilan Tipikor

46/PID.SUS/K/2013/PN.MDNditetapkan 15 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehinggapenerapan Peraturan Pemerintah tersebut dalam Keputusan Bupatidimaksud telah memberlakukan surut (retroaktif) sehingga tidaksesuai dengan objek keputusan ;Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa pemberhentianditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan memilikikekuatan hukum tetap, di lain pihak Putusan Pengdilan Tipikor

SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang hubungannya dengan jabatan,berlaku sejak tanggal ditetapkan (13 September 2018), di lain pihakPutusan Pengadilan Tipikor

MajeNasal bulanAprilJuni 2009 oleh Bendahara UPTD MajeNasal (copy) ;Digunakan dalam perkara lain ;Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 05/Pid.SusTPK/2014/PT.BGL, tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa SEPTIMUDA,SPd binTAMRIN ALI AMRAN ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B/Tipikor

Kaur;Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru yang menerima danaKJM tahun 2009;BPKP Bengkulu yang salah dalam mengunakan acuan hitungan kerugiannegara;Karena pihak yang Terdakwa sebutkan di atas merupakan subjek hukumyang menyebabkan kerugian Negara atau korupsi karena sudah menyalahikewenangannya memenuhi unsur korupsi, sehingga merekalah yangbertanggungjawab dan harus diproses secara hukum serta ditetapkansebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR), kalau ingin

terciptakepastian hukum, keadilan, serta kesamaan setiap orang didepanhukum/tidak ada yang kebal hukum tapi saat ini Majelis Hakim PengadilanTinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menciptakanitu sehingga terlihat sekali kalau banyak orang yang kebal hukum dalamkasus KJM di Kabupaten Kaur saat ini;Bahwa selama ini Terdakwa merasa terzalimi dan tidak ada keadilandalam proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan di POLRES Kaur,KEJARI BINTUHAN, dan PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI(TIPIKOR

Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal17 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal17 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDGPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan dengan perkara aquo, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri

Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwauntuk Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No 51/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bdg,terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober2021, selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama;Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDGMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat

PUTUSANNomor 2713 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ABDULLAH BADJA;Tempat lahir : Donggala ;Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Lebo, Kecamatan Parigi,Kabupaten Parigi Moutong;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor);Terdakwa ditahan dalam Rumah

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkayadiri sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsurunsurlainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti,maka semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor telah cukup terpenuhi, sehingga Dakwaan Subsidair tidakperlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa..HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ H.