Menghukum Terdakwa ARYYOTO,SE.MM membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima Ribu Rupiah) ;Membaca berturutturut : I.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Juli 2014 dan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN.Sby ;Relaas pemberitahuan

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli2015;7.

11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

YKKecamatan Pajangan Kabupaten Bantul ;Agama ISUINY fesse seseweee een eeem teense eeePekerjaan : Wiraswasta 5Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Yogyakarta oleh:Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 AprilPenuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26April 2014; 202020202 nen nn nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nn nen nenePerpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Agustus 2014 j 22202222222 2 nn nnn n nnn nnn n nn nn nen nnnePerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Agustus2014 sampai dengan tanggal 10 September 201 4;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan

Tanggamusatau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Air Naningan Kab.Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjung karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(Hakim ADhoc Tipikor)Panitera PenggantiHUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjk.

sesungguhnya sehingga muncul kasus pidana yang menimpaPenggugat; Ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkandalam menerbitkan Keputusan a quo terhadap diri Penggugat, karenapada saat itu isteri Penggugat dalam keadaan sakit, melahirkankemudian meninggal dunia, selain itu diwaktu bersamaan Penggugatpada saat itu diperintahkan untuk mengikuti diklat PIM IV dihutan KotaPelaihari, Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang perbuatanPenggugat tidak aktif namun fasif atas perbuatan pidana Tipikor

Namun demikian perlu diketahui bahwa Penggugat senyatanya tidaksepenuhnya bersalah lazimnya predikat koruptor dikarenakan halhal,sebagai berikut:Halaman10 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJM3.1.Putusan majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNomor :21/Pid.SusTPK/2016/PN.BJM yang secara jelas, nyata danterang perbuatan Penggugat dalam proses dalam kapasitas sebagaiAnggota Panitia/Pejabat Pengadaan BarangJasa Alat PeragaPendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah

Kemudian kamimeminta salinan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, lalu akhirnya mendapatsalinannya, hasilnya Fahrul Armi tidak banding, dan sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa surat pemberhentian sementara dibuat sekitar Juni 2016;Bahwa setelah mendapat salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap Yang pertama kami bersurat ke BKN pada tanggal 16 Desember 2016,yang kedua kami melakukan rapat majelis tanggal 28 Desember 2016.

Membebani Terdakwa dan Terdakwa Il untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG., tanggal 22 Desember2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa Ilserta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11Agustus 2011 Nomor : 982

Pusri sebagai BUMN sebagai keuangan negara sehingganyaperbuatan Terpidana merugikan keuangan negara adalah batal demihukum, oleh karena itu seyogyanyalah Pemohon Peninjauan Kembalimohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkatPeninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Judex FactiNo. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., jo. No. 982/Pid.B/2010 /PN.PLG., adalahbatal demi hukum. Selanjutnya, dengan mengadili sendiri menyatakan Ir. H.Faisal Muaz dan Ir.

Oleh karena itu, seyogyanyalah putusan JudexFacti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaanPeninjauan Kembali ;2) Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Kelirudalam Acara (Vormverzuim) dan Melanggar Kewajiban MemberikanAlasan Pertimbangan yang Cukup (Motiveringplich) ex SuratEdaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 ;Bahwa, Judex Facti, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembangmaupun Pengadilan Negeri

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;Hal. 47 dari 54 hal. Put.

KUHP Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiII/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untukmenolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Solok dan membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR

TITI tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PNPdg. Kelas IA, tanggal 7 Juli 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI, SP, Pgl.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH :Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ;Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor ;Bahwa pada hakekatnya diskusi dalam dunia Perbankan tidak berbedadengan

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ;Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ;Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ;Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban

perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakilli ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ; Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ; Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

No. 59 PK/PID.SUS/2016bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentangpemeriksaan

Saladin Akbar Bin BakhtiarInsya (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2012bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di Jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua

No. 59 PK/PID.SUS/2016Terdakwa/Saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkanBerita Acara dimuka Persidangan Judex Facti PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keteranganTerdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidakmembantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya ;> Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.

Bahwa yang paling fatalnya lagi, guna untuk pembenaran Pertimbanganhukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.Saladin Akbar Putusan Nomor : 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03Desember 2014 (berkas terpisah) dalam menciptakan lahirnya suatuPertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris telahCOPY PASTE BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME) JAKSAPENYIDIK/PENUNTUT UMUM TANGGAL 2 BULAN JUNI TAHUN 2013atas nama Terdakwa (M.

No. 59 PK/PID.SUS/2016Pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanyakerugian Keuangan Negara tanpa adanya suatu hasil Audit kerugian keuangannegara sebagaimana Penjelasan dari pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu : Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

1993 PZN An Hendrawan;

No.Pol B1993 PZN An Hendrawan;1 (Satu) pasang Plat Nomor Mobil B1993 PZN;1 (Satu) unit kendaraan Toyota New avanza veloz warna putih tahun 2013No Pol B 1993 PZN;1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota new avanza veloz warna putihtahun 2013 nO.Pol 1993 PZN, akan tetapi menggunakan plat nomor : B1789 KPK dengan berlogo garuda;3 (tiga) potong rompi warna krem dengan berlogokan KPK;Halaman 26dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PNCbd 1 (Satu) buah topi warna hitam yang berlogokan lembaga investigasi Tipikor

Toyota New Avanza Veloz warna putih Tahun2013 No.Pol B1993 PZN An Hendrawan; 1 (satu) pasang Plat Nomor Mobil B1993 PZN; 1 (Satu) unit kendaraan Toyota New avanza veloz warna putih tahun 2013No Pol B 1993 PZN; 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota new avanza veloz warna putihtahun 2013 nO.Pol 1993 PZN, akan tetapi menggunakan plat nomor : B1789 KPK dengan berlogo garuda; 3 (tiga) potong rompi warna krem dengan berlogokan KPkK; 1 (Satu) buah topi warna hitam yang berlogokan lembaga investigasi Tipikor

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.