Ditemukan 27977 data
244 — 320
Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Disiplinee Pegawai Negeri Sipil; or& Bukti P27 Putusan Pengadilan Neget Jakarta Pusat Nomor : 65/Pid.SusSsS Tpk/2019/PN.Jkt Pst air nama, TEUKU MOCHAMAD NAZAR; &or er RleS Bahwa untuk memperhankan dalildaliinya Tergugat mengajukany>Ss buktibukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu Wwsampai dengan T wo telah dicocokan dengan asli/foto copynya sehingga$ >wy > Hal 29 dari 41 hal. Put. No.
85 — 26
Kemudian juga melanggarPasal 43 ayat 1 (satu) huruf b. bahwa hukumandemosi dijatuhkan sesuai' rekomendasi dariKP2DK, TPK atau Tim Pemeriksa Khusus. Jugamelanggar Pasal 94 ayat 8 (delapan) karenahukuman tidak memperhitungkan masa tindakansela. Disamping itu) juga, penerapan Pasal 87ayat (2) PKB yang tidak dilengkapi denganperaturan yang dilanggar. Dengan demikiankeputusan ini bertentangan dengan Pasal 103Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang mengakui pemberlakuanPKB ; .
Terbanding/Penuntut Umum I : PARSAORAN SIMORANGKIR,SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : LUKMAN EFENDI,SH,MH
215 — 89
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Januari2021 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnd, dalam hal lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
- MenyatakanTerdakwaFence Dolfianus Salindeho
TPK/2020/PN.Mnd materipembelaan Penasihat Hukum sama sekali tidak dimuat dan hanya memuatpermohonan, dan tentang pembelaan yang nota bene tidak dimuat dalamputusan akan tetapi telah dinyatakan ditolak tanpa memberikanpertimbangan kenapa ditolak, sebagaimana dalam pertimbangan JudexFactie halaman 377;Bahwa terlepas dimuat atau tidak materi pembelaan dalam Putusan, akantetap sangat bertentangan dengan hukum apabila materi pokok dalampembelaan hanya dinyatakan ditolak karena dakwaan primair terbukti
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
314 — 100
M E N G A D I L I :
Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Juli 2015, Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut ;
M e n g a d i l i S e n d i r i :
Menyatakan Terdakwa I Kemala Sari, S.STP Binti
Nomor W1U1/17/HK.01/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;halaman 2 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNAPengadilan Tinggi Tipikor tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNA tanggal 10 Agustus 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 6 Juli 2015, Nomor. 10/Pid.Sus/TPK
Menghukum supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusanNomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna tanggal 6 Juli 2015 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa I Kemala Sari, S.STP Binti Alm. Ghazali A.Gani danTerdakwa Il Irma Suryani, SE. Binti H.
Terdakwa II masing masingmelalui Penasihat hukumnya dalam memori bandingnya yang pada pokoknyamengemukakan bahwa baik Terdalwa maupun Terdakwa II tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidairitas,baik dalam dakwaan primair, subsidair, lebin subsidair dan lebih lebih subsidair.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/ Tipikor mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 6 Juli 2015 Nomor 10/ Pid.Sus/ Tpk
Melalui para Penasihat hukumnya masingmasing yang selanjutnyaakan menjadi faktafakta hukum yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagaiberikut .Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnyamenyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :halaman 98 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNAe Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Factie Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor10/Pid.Sus/TPK/2015/P.TipikorBNA tanggal O6 Juli 2015 telahbertentangan dengan hukum
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 25 Juni 2015 Nomor08/Pid.Sus/TPK/2015/PNBna tersebut untuk selebihnya ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
241 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rajo Bagindo yang dipakai Pelawan II/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (TPK);Bahwa Pelawan mendalilkan dalam Perlawanannya Objek Perkara (ObjekEksekusi) Tumpak Ill dalam Perkara Perdata Nomor 07/PDT.G/2002/PN.PIN merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum PelawanPelawan yangdiperoleh dari Ninik Pelawan dan dikuasai turun temurun tanpa terputus;Dari Bukti PK Nomor 2 tersebut terbukti tidak pernah ada Mamak dariPelawanPelawan yang bergelar DT.
Terbanding/Terdakwa : LUANNA WIRIAWATY
185 — 77
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Luana Wiriawaty sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaanHal
Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIbanding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepadaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atasputusan
keadilan masyarakat yang dapatdiukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum terhadapputusan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding olehPenuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akanmempertimbangkan apakah keberatankeberatan daripada Penuntut Umum adarelevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusanyang adil.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermatdan seksama berkas perkara Nomor 26/PID.SUS/TPK
/2018/PN.JKT.PST. dansalinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal10 Juli 2018 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan pasalpasal yang disusun secara Subsidairitas,yakni;Primair:Perbuatan Terdakwa Luanna Wiriawaty dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan Il Batang Tiga
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama secara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim TingkatBanding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara beserta salainan resmi PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor26/PID.SUS/TPK
125 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
FIRMAN DALILmembayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir.FIRMAN DALIL, MTP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;Hal. 86 dari 146 hal. Put.
No. 300 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman216 sampai dengan 220 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg menyatakan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang:Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak PidanaKorupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan demikian, seharusnya unsur setiaporang dalam diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana pertimbanganhukum mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Pdg;Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakcermatan dankekeliruan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam menyatakanTerdakwa memenuhi unsur setiap orang dalam perkara a qua.
Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untungbagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hotasi D.P.
FIRMAN DALIL, MTP tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . EMRIZAL, S.T, dan Terdakwa Il. Ir.
Terbanding/Terdakwa : UJANG NOPIZAR, S.E. Bin NASRUN
85 — 64
- M E N G A D I L I:- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl., tanggal 5 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ujang Nopizar, S.E.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl., tanggal 5 Mei 2023 untuk selebihnya;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp5.000 ( lima ribu rupiah);2/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yonosebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Januari 2013;Dikembalikan kepada PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah KabupatenMadiun;9.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya No. 11/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 21 April 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:36Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/KS/2014/PN.Sby. jo No. 11/Pid.Sus/Tpk/2014/PT.Sby. jo No. 66/Pid.Sus/ 2013/PN.Sby.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada
402 — 152
agar Termohon PKPU mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih dan Termohon PKPU telah membuat surat pernyataan tertanggal 23 Desember2010. surat pernyataan tertanggal 28 januari 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 3Maret 2011Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya mengaku adakerjasama antara Pemohon dengan Termohon PKPU dalam melaksanakan pekerjaanmekanikal Elektrik sebagai Termohon PKPU telah menerbitkan surat perintah kerjasebagai berikut: Surat Perintah Kerja No.458/PPG/TPK
/VIII/2006 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perintah kerja No. 232/PPG/TPK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2008 Surat Perintah Kerja No. 456/PPG/SPK/VIII/ 2007 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perjanjian Pemborongan No.373/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 14 Mei2007 dengan surat Perintah Kerja No. 358/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 3 Mei2007.Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P 4 dan bukti T 2 sampai denganTS bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPUyaitu Pemohon PKPU sebagai pelaksana
76 — 15
89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal2 Juni 2017 Nomor 21 / PID SUS TPK / 2017/PT.MKS, tentangpenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding 52. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni2017 Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakimmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3.
TPK/2016/ PN.Mks tanggal19 April 2017 yang amarnya sebagai : Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaanprimair;Hal 36 dari 51 hal .Put.Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD
Terbanding/Terdakwa : Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.MM.M.Si.
91 — 36
- Menerima permintaan banding dari dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2017, Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditiadakan, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya
91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam tingkat banding;Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 15 November 2017 Nomor 91/PID.SUSTPK/ 2017/ PT SBYHalaman 2 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUSTPK/2017/PT SBYtentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingiMajelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding; danBerkas perkara Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/PN
ANDREAS WAHYONO,SH., MM,.M.Si. dengan No.Perkara. 71/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY berdasarkan suratdakwaan Penuntut Umum No. Reg. 01/0.5.16/Ft.1/04/2017, tertanggal20 April 2017;3. Menetapkan biaya Putusan Sela ini ditetapbkan bersamasama denganputusan akhir.Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017Nomor Regester Perkara: PDS01/0.5.16/Ft.1/04/2017, menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1. Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 September20017 Nomor 85/Pid.Sus TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.SusTPK/2017/PN Sby;2.
101 Perkara Nomor 91/PID.SUSTPK/2017/PT SBY18926/Hk.07/9/2017 tanggal 13 September 2017, kepada Terdakwa bahwapada tanggal 7 September 2017 Peuntut Umum telah mengajukanpermohonan banding, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuantersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali kePengadilan Negeri Surabaya;Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal29 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK
kepada Terdakwabahwa Penuntut Umum telah meneyerahkan Memori Banding tertanggal20 September 2017 yang diterima di Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 29 September 2017, dan selanjutnya dimohonsetelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapatsegera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23Oktober 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK
47 — 10
102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
PUTUSANNomor: 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara Terdakwa : Nama Nama Lengkap : IMAN NURAHMANBIN NURCHOLISTempat Lahir : GarutUmur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 27 September1975.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/ : IndonesiaKewarganegaraanTempat
Jalan Haji HasanArief No.2 Garut , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal /6 september 2013.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;Setelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor ;PDS08/Ft.1/Garut/08/2013 tanggal 23 September 2013 ;e Berkas perkara atas nama terdakwa IMAN NURAHMAN BINNURCHOLIS;e Surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS13 / GRT/09/2013 tertanggal 23September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum ;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.102/PID.SUS/TPK
/2013/PN.Bdg., tanggal 24 September 2013 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Penetapan Hakim Ketua Majelis No.102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg tanggal25 September 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dihadapanpersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;Setelah mendengar pula Tuntutan
Ir Asep Sukarno MSi MT
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
159 — 64
Bahwa Penggugat telah menjalani Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Maret 2016yakni sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, Dalam putusan tersebut tidakada hukuman tambahan pemecatan sebagai Pegawai negeri sipil dantidak terkait dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 ayat 2huruf a dan d,dan Tergugat telah mendalaminya sekiranya benar (quadnon) Tergugat mendapatkan hukuman penjara 1 (tahun) yang tindakanTergugat menjatuhkan disiplin berdasrkan
Bukti P24Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal28 Pebruari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukumtetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Salinan Putusan Nomor 150/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PSTtanggal 21 Maret 2016 (fotocopy sesuai salinanresmi); Bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan buktbukti berupa
Bukti T26 : Informasi Detail Perkara Nomor150/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST (fotokopi sesuai denganfotokopi); 27.
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 30 September 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdawa Drs. DADI RUSTANDI bin DADANG SAMIUN, secarasah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdawa, Drs.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 13 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang tanggal 30 September 2013 Nomor06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., yang dimohon banding tersebut; Membebankan
DADIRUSTANDI Bin DADANG SAMIUN tersebut ;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 13 Februari2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 30September 2013 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.
TRIMURIANI MT. L. SH
Terdakwa:
SAMRUN SINGKE
68 — 35
BAKUSU tertanggal 13 November 2019 untuk operasional TPK.
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.700.000.00,. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bendahara Desa ke Lk. SAMRUN SINGKE tertanggal 14 November 2019 untuk pembayaran administrasi perusahaan.
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.900.000.00,. (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari bendahara Desa ke Lk. AIDIN YS. BAKUSU tertanggal 17 November 2019 untuk operasional TPK.
SUHARJO tertanggal 19 November 2019 untuk operasional TPK
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp 4.385.600,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp 26.565.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 21 Agustus 2019 sebesar Rp 2.500.000,-.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 28 September 2019 sebesar Rp 37.662.500,-.
3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
392 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
KejaksaanNegeri Bukittinggi tanggal 8 Desember 2016, tetap terlampir dalamberkas perkara;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG tanggal 30 Maret 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus/TPK
Terbanding/Terdakwa : MASRIANI SINAGA, SH
92 — 10
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa MASRIANI SINAGA, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
2/Pid.Sus-TPK/2023/PT MDN
54 — 11
17/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
PUTUSANNOMOR: 17/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanaKhusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap ALING DJUHAENI bin ADJA WARSA (Alm) ;Tempat Lahir Bandung;Umur/Tanggal Lahir 57 Tahun 11 Desember 1953;Jenis Kelamin Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia;Tempattinggal Kampung Cikoneng
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, No.22/Pen.Pid.Sus/TPK/201 1/PN.Bdg., tanggal 11 April 2011, sejaktanggal 11 April 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d 9 Juli 2011 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingsejak tanggal 10 Juli 2011 s/d 9 Agustus 2011Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi olehPenasehat Hukum bernama: HOTMA AGUS SIHOMBING, S.H., MH.
98 — 23
17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
.114/SK/PID/2017/PN.BDG. yang telah diberi materai cukup dan jugadapat menunjukan kartu PERADI nya yang masih berlaku ;halaman 1 dari 147 halamanPENGADILAN Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung ;Setelah membaca :Surat pelimpahan perkara Nomor : B441/0.2.18/Ft.1/03/2017 ;Berkas perkara atas nama terdakwa ONANG SOBANDI Bin (Alm) NASIR;Surat dakwaan Nomor : PDS 01/Ft.1/Cianjur/02/2017. tertanggal 28 Februari2017 ;Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 17/Pid.Sus/TPK
/2017/PN.Bdg tanggal.02 Maret 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. tangga.06Maret 2017 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa;Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depanpersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal.19 April2017 Nomor.
Proposal sampaisaat ini tidak diberikan kepada saksi ;Bahwa yang seharusnya membuat Proposal dan RAB untuk pengerjaan TPT danpengerasan jalan menuju ke Kp.Babakan Baru adalah Kepala Desa Neglasari ;Bahwa berdasarkan pengawasan yang saksi lakukan dan juga berdasarkan LaporanPertanggungjawaban , pekerjaan TPT dan pengerasan jalan memang sudah selesai ;Bahwa yang melakukan pengerjaan TPT dan pengerasan jalan yang menuju keKp.Babakan Baru kata Kepala Desa Neglasari (Onang Sobandi) telah tercantumdalam TPK
(Tim Pelaksana Kegiatan ) yang telah dimasukan dalam proposal yangdibentuk oleh Kepala Desa sendiri dan tidak melibatkan BPD padahal seharusnyauntuk menentukan TPK harus ada musyawarah yang melibatkan BPD, LPM danPerangkat Desa ;Bahwa mekanisme pencairan dari Pemprop.
rupiah) ;o Modal Usaha BUMDes sebesar Rp.31.000.000, (Tiga puluh satu juta rupiah) ;o Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan sebesar Rp.6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah) , bidang pemberdayaan masyarakat sebesarRp.51.008.300, (lima puluh satu juta delapan ribu tiga ratus rupiah) ;Bahwa pekerjaan TPT Sasak Munding Babakankihiang sudah dilaksanakan danSurat Pertanggungjawabannya juga sudah dibuat ;Bahwa yang melakukan pengerjaan TPT tersebut adalah Tim Pelaksana Kegiatan(TPK