Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidakmempertimbangkan adanya pemeriksaan Tim Tipikor Polda Kaltengterhadap PT. Sari Borneo Yufanda (PT. SBY) Sub KontraktorPT.Puspita Alam Kurnia (PT. PAK); 2. Adanya hasil audit BPKP perwakilan Kalimantan Selatan diBanjarbarutentang kontribusi jalan dan landing site eks. Pertamina; 3. PT.

,MH, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kambar/1 Maret1962, Jenis Kelamin lakilaki, pekerjaan Hakim Tipikor, Agama Islam,Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S3, KewarganegaraanIndonesia, alamat JI. Gatot Subrota No. 50 E Pekanbaru (Komp.Pengadilan Tinggi Pekanbaru).Dalam hal ini bertindak selaku anggotakaum dari MARIFMAN tersebut diatas;Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.4.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum oleh karena perbuatanTerdakwa dalam surat DakwaanSubsidiar Pasal 3 UndangUndang Tipikor adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamsurat Dakwaan Primair, tanpoa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan PA/PPK karena perbuatanmenyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga perbuatanmelawan hukum, justru oleh karena dengan perbuatan

melawan hukum berlakubagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diriTerdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamperkara a quo;.

Energy Spectrum;Pendidikan : S1;Terdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh:e Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Julie Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejaktanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal O1September 2012 ;e Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,sejak tanggal 02 September = sampai dengan 31 OktoberHal. dari 56 hal.

Tabungan : 0282909545 atas namaNARTO, KTP: 1208162407740002 Dusun DrokiyoRT/RW. 01/05 Glagah, telahmendapatkan ijin Penyitaan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 17 Desember 2010, 1 (satu) berkas yang terdiri dari Pengajuan Proposal DokumenPencairan dana dan Laporan Pertanggungan Jawaban, telah mendapatkan ijin PenyitaanKetua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2011;Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaanoleh

Penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan (3) KUHAP,dan telah mendapatkan ijin Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya,sehingga dapat dipergunakan sebagai barang obukti'~ di persidangan;Menimbang, bahwa setelah tidak ada halhal lagi yang disampaikan baik oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka pemeriksaanperkara ini dinyatakan ditutup, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusanakhir ;Menimbang, bahwa

Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 , pada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyadi tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Memori banding tertanggal 9 Mei 2014, yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum ....55Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Mei 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMadiun dengan surat pengantar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 12 Mei 2014 Nomor W.14.1/ 1157/Hk.07/V/2014 ;.

MH.masing masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2015 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu MASKURUN, SH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd. ttd.1. H.M. TARID PALIMARI, SH. MH. HERI SUKEMI, SH. MH.ttd.2. DICKY RISMAN, SH.

Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi surat Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai NegeriSipil Yang Belum Diberhentikan Karena MelakukanTindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuaidengan aslinya) ; Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

kenaikanpangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksiSaksi sebagai Asisten Ill, karena pengangkatan dan pemberhentianPNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)dalam hal ini Bupati ; Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung diproses ke Badan Kepegawaian Daerah ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelahada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

) ; Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan KepegawaianDaerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusanpemberhentian sementara untuk Penggugat ; Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ;Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten Ill sejak tanggal 29Desember 2017 ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupatisetelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) untuk Penggugat

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 10 Mei2015;4. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni2015; Halaman 1 dari 132 Putusan No. 54/Pid.SusT PK/2015/PN.KPG5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni2015;6.

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal27 Juli2015;7. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015;8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;9.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang seja tanggal20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;10. Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Desember 2015 ;11.

Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengantanggal 17 Januari 2016;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernamaNeil Aldrin E. Foeh. S.H.,M.H dan A Luis Balun, S.H beralamat di Kantor hukumNEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal11 Februari 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;Setelah membaca :1.

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.,tanggal 6 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1.

AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh :d.t.oPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPit. PANITERA SAYED MAHFUD, SHH. SAID SALEM, SH.MH17

Rp. 5.000,00 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Pemberkasan ........ Rp.139.000,00 WAKIL PANITERAJumlah ....... Rp.150.000,00T. TARMULI, S.HNIP: 19611231 198503 1029Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PTBNA

Provisi : Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/PHI/Tipikor

Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

;Adapun kekeliruan dalam penerapan hukum unsur pidanamemaksa sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e UU Tipikor,yaitu:1) Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding,paragraf kedua halaman 166Putusan Nomor62/Pid.Sus.Tpk/2016/ PT.Mks., yang menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksiyaitu Muslim Salam bahwa sebelum izin permohonan explorasidiajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan WakilMenteri Perhubungan ke Pelabuhan Gorongkang dilanjutkandengan makan siang

No. 603 K/Pid.Sus/2017Undang Tipikor adalah perbuatan dengan menekankehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendakorang yang ditekan itu. sendiri.

(ahli hukumpidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannyadibacakan dipersidangan berpendapat bahwa yangdimaksud untuk membayar dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor artinya menyerahkan sejumlah uang untuksuatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan suratberharga (cek, giro dan sebagainya), atau denganmenyerahkan bendanya yaitu uang;Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017> Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

bahwa AndiCitta Mariogi adalah merupakan istri Terdakwa, danAndi Mirza Riogi adalah anak Terdakwa;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kKemukakan kembaliuntuk mempertegas beberapa hal yang pandang keliru dalampertimbangan Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggitersebut sebagai berikut:1.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutusperkara ini, di dalam putusannya halaman 164 telahmenilai bahwa dari beberapa unsur yang merupakanbestanddeel delict dari ketentuan Pasal 12 huruf eUndangUndang Tipikor

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti, dan putusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) yang menyatakanHal. 79 dari 94 hal. Put.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 9 Agustus 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 29 Mei 2012 Nomor 40/Pid.Sus/2011/PN.

Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenunitutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan

Bahwa sejak awal yaitu mulai dari proses penyidikan, oleh Penyidik KPK,kemudian penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang untuk Kedua Terdakwa yaitu Sumartono danAgung Purno Sarjono keduanya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatifdan berlapis yaitu:Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 8 PK/Pid.Sus/2014a.

Bahwa ternyata sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan (Judex Fact)baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dibuktikan adanya putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun telahdikuatkan pada putusan banding dibuktikan adanya putusan PengadilanTindak Pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu:a. Putusan No. 43/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo No 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. a.n. Terdakwa Agung Purno Sarjono;b.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Sumartono ternyata membatalkan putusanPengadilan Banding Putusan No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.tanggal 9 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanSemarang No 40/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. dan mengadili sendirisedang untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2017 K/Pid.Sus/2012tidak ada seperti tersebut;4.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umur/ tgl lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.ll, Kec.Pati,Kab.Pati

Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013s/d 9 September 2013 ( Rutan ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September2013 ;5.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19Desember 2013 (Pertama ) ;7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SHAdvokat berkantor : JI.Dr.

Smgtanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umumpada hari Selasa tanggal 19 Nopember

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN, SE selaku AsmudwasSubdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik SubdivreMadura

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTNAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN, SE selaku AsmudwasSubdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik SubdivreMadura

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 204 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa ANUGERAH RAHMAN, SE selaku Asmudwas SubdivreMadura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dandilakukan oleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yangmungkin cacat yuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakanwewenang tersebut digunakan untuk

MH. selaku HakimAnggota dari Hakim Ad Hoc Tipikor yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Surabaya Nomor : 66/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Sby, tanggal 16 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalamHal. 223 Putusan No.67/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Sbypersidangan yang terobuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 29 JULI 2016dengan dibantu oleh RIA HERRIANA, SH. MH.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. bin H.ASMAIL ARIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2016melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan Primair :. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. binH. ASMAIL ARIEF oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda tanggal4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04September 2014 mengenai pidana penjara yang dijatunkan dan pidanapengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danPenuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/ PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 10 Nopember 2021 Nomor W.14.U.1/19282/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang adanyabanding perkara Tipikor Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 16 November 2021 bahwa

Muhammad Arif Billah, S.H.dalamPerkara Tipikor nomor 47/PID.SUSTPK/TPK/2021/PT SBY yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Desember2021 Nomor W.14.U/10532/Hk.07/12/202, kepada PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukanbahwa telah menerima Memori Banding atas nama Terdakwa diKepaniteran Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan olehSalamul Huda, S.H.

(Penasihat Hukum Terdakwa) dengan Suratnyatanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Tipikortanggal 16 Desember 2021 dengan permintaan agar memerintahkanJurusita/Jurusita Pengganti untuk membritahukan dan menyerahkanSalinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, danselanjutnya segera menirimkan relaas pemberitahuannya kepadaKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayatanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.ttd.H.

PUTUSANNo. 2151 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ZAINAL ABIDIN ;Tempat lahir : Ujung Pandang ;Umur /tanggal lahir : 46 tahun / 20 Mei 1963 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Kampung Makassar Wosi Manokwari ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Swasta (CV.

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH ttd./ttd./ H. Surachmin, SH, MH H. M. Zaharuddin Utama, SH., MMPaniteraPengganti,ttd./Dulhusin, SHUntuk SalinanMahkamah Agung RI,a.n.