., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H.Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.170 K/Pid.Sus/2013Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi Para Terdakwa danPenuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKSSYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS

Pekerjaan : Kepala Desa Rancawuluh = (diberhentikansementara);Pendidikan : SMP;Terdakwa tersebut :> Ditahan oleh := Penyidik : sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal30 Desember 2012; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 31Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013; Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengantanggal 17 Februari 2013; Hakim : sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6Maret 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Ariloka No. 40 Semarang, yang ditunjukberdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang padatanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

,Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut 74 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olen RUSGIANTO,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARTOPO, SH. selakuPenuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. NOOR EDIYONO, SH. MH.

Contoh,dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor sesuai UndangUndang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakmenghilangkan wewenang Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengadili kasus korupsi.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 (Tahanan Kota);.

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PT MDN

(Bandingkan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, apabilapihak Kejaksaan sebagai penyelidik/penyidik, maka status yang diperiksaadalah Tersangka, hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor)dan dibacakan surat dakwaan, maka menjadi Terdakwa.Nyata dari itu, Penuntut Umum tidak dapat membedakan acara penuntutandengan acara tuntutan (requisitor).Dengan argumentasi hukum tersebut, patut dan beralasan Surat PerintahPenahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print 31/L.2.26.3/Enz.2/I/2021tanggal

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Ad Hoc Tipikortersebut, dan dibantu oleh Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin,S.H.

Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, maka perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999,sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlepasdari alasanalasan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yaitu PROF.

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Bukti T II.1 sampai denganBukti T IIl.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim TingkatPertama dalam Putusan halaman 31, benar bahwa buktibukti tersebutbukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah terperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh menyimpulkan bahwa Penggugat dapatmembuktikan dalildalil gugatannya bahwa tanah terperkara seluas 7.500 M2yang terletak di Desa

Rp. 139.000,00,JUMMAN ... 0... eeeeeeee :Rp. 150.000,00,Salinan yang sama bunyinya olehPanitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH.M.H.Nip. 19620616 198503 1006Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNAHalaman 31 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNA

Pendidikan >: SMA.Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.Penyidik di Rutan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengantanggal 14 Desember 2020.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9Maret 2021;Majelis Hakim Tipikor

Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 22 Juli 2021;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2021.danmemori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2021 oleh JurusitaPengadilan Negeri Polewali atas dasar Surat Permintaan bantuanpemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Tipikor

PUTUSANNomor: 12/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : PAIDJO; a eaTempat lahir : Sleman; n nsUmur atau tanggal lahir : 67 tahun/15 Desember 1945; Jenis kelamin : Lakilaki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal

YUSRONRUSDIYONO, S.H., MUHAMMAD FAHRI HASYIM, S.H., MUHARI, S.H., danWIDODO, S.H.I., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Hukum dan Kurator Muh Yusron Rusdiyoto, SH dan Rekan, beralamat di Gilang 03,Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak baik bersamasama maupunsendirisendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2013 ; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.12/TIPIKOR/2013/PTY.

keuangannegara/daerah ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,Anggota Majelis Hakim Ad Hoc berpendapat bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa adalah antara pribadi dengan pribadi, bukanpribadi dengan negara/daerah maka perbuatan Terdakwa masuk ke areakeperdataan (yaitu mengenai utang piutang) atau dapat pula masuk kedalam area pidana umum yang diatur dalam KUHP (Kitab UndangUndangHukum Pidana) bukan termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalamUU No. 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR

sebagaimana telah diubah denganUU No. 20/2001 Tentang TIPIKOR pada Pasal 8.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sayaselaku Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbuktitetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi makaterhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukumsebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP ; Adapun untuk selain dan selebihnya saya sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017; Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN.MnkPPIPDiperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum,

terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 18 Juni 2017 dengan tanggal 17 Juli2017

dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura

(Persero) Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggalHal 1 dari 261 hal Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk 26 April 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ; Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejaktanggal 13

Juni 2014sampai dengan 11 Agustus 2014. ; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014sampai dengan 10 September2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan10Oktober 2014;Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 20Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penetapan harisidang;4. Berkas perkara atas nama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTOBinMADWITANOM dan Terdakwa 2.

, tidak ikut menanganiperkara ini karena yang menangani dari Polres, dalam penyelidikan danpenyidikan saksi tidak pernah ikut dan pada saat perkara ini diungkapsaksi masih di Tipikor ; Bahwa Laporan dari Polres ke Unit saksi tidak ada ;Bahwa saksi tidak ikut menyidik perkara ini karena penyidikan di PolresBantul dan setahu saksi waktu itu tidak ada penyidikan di Tipikor ; Bahwa Suharto yang masuk dalam perkara lain dan apa maksudnya dia ketemu saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tidak pernah menerima

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Selasa, 30September 2014 oleh kami SUWARNO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang,RINA LISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI, S.H.

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilan diPengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

menindaklanjuti sesuaidengan PP No. 11 tahun 2017 yakni dilakukan pemecatan setelah terjadiatau keputusan yang diinginkan dan itu dipertengahan tahun 2018 kamicoba memproses penerbitan SK dan lagilagi masih di konsultasikan dankami memerintahkan ke BKD dan BKD menkonsultasikan ke BKN terkaitarus pemecatan dan dedline waktu di bulan Desember terkait SKpemecatan;Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor

Halmahera Utara; Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor Penngugat sebagai Kepala Dinas PU; Bahwa saksi menyatakan terkait proses surat pemberhentian itu diawalidengan dinamika proses persidangan atas kasus tindak pidana korupsi yangsaudara Penggugat dan terkait dengan itu terbit PP.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanNegeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2012S/d tanggal 11 Agustus 2012;4.Penahanan ditangguhkan sejak tanggal O1Agustus 2012 dan sampai dengan sekarangtidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan SuratSurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 06 Maret 2012 No: 186/Pid.B/2011/PN.AMdalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratdakwaan

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri ArgaMakmur Tanggal 6 Maret 2012 No.186/Pid.b/2011/PN.AM dan tidak menghukum terdakwa HermansyahBin lbnu Syah untuk membayar denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah)e Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalammemori banding dan kontra memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurdan mohon agar Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Bengkulu menerima permohonan bandingdan menyatakan ;1.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah)Demikian diputus dalam permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2012,oleh Kami : Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH, sebagai HakimKetua Majelis, Hj.NURLELA KATUN SH.MH = danH.YUSANULI, SH,M Hum Hakim Ad Hoc Tipikor PadaPengadilan Tinggi Bengkulu, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana

Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannyamengenai unsurunsur pasal 3 UndangUndang TIPIKOR tidakberdasar;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menyatakan terdakwa YOSINA TROCE INSYAF, SE. MM., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalamHalaman 42 dari 55. Putusan Nomor :23/Pid.

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur pasal 3UndangUndang Tipikor dengan benar, jelas dan cermat;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandenda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;2.

MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 23 Oktober2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh: ES. SOELASTRI, SH.

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut," dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota , Ketua,ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti ,ttid.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.