Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Terbanding/Pembanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI Diwakili Oleh : Caisa Aamuliadiga
Terbanding/Penggugat : YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI

M E N G A D I L I:

Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu: Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI

;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu: Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 19600/M/KP/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AHIA NOVIE, S.E., M.SA.

Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,

Bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor: 19600/M/KP/2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanHalaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 192/G/2019/PTUN.

Bupati/walikota di kabupaten/kota.Ayat (3) mengatur:Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabatpimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 15 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi, Pasal 1 menyebutkan:Ayat (1) mengatur:Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi berada di bawah danbertanggung jawab kepada Presiden;Ayat (2) mengatur:Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 15 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 2menyebutkan:Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi untuk

, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI, sedangkan Penggugat adalahPNS yang terdaftar di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan PendidikanHalaman 49 dari 58 halaman.

JKT.Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 19600/M/KP/2019tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama AHIA NOVIE, S.E., M.SA.;4.

Penggugat:
Yayasan Tri Dharma Wiraswasta
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Terbanding/Tergugat : Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,

., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan Mangku Rambang Nomor 20 RT.003 RW.004,Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, KotaPalangkaraya, Kalimantan Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING :MELAWANMENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270,dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Ardhien Nissa Widhawati Siswojo;2.

Stivenly Christian Sumual:;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3058/A4.2/HK.03.00/2019, tanggal 4 Oktober2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahMEMD ACA : 2 022 n nnn nn nen nn nen enn nen ene nen nn ene nen teens ene enn nn nnnnnnennnnnnes1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor118

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu: SuratKeputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor19600/M/KP/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AHIANOVIE, S.E., M.SA.;222222nnnn eee4.

No. 118/B/2020/PT.TUN.JKTberikut:Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugatuntuk seluruhnya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 19600/M/KP/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AHIANOVIE, S.E., M.SA. tertanggal 27 Mei 2019 sampai dengan perkara iniberkekuatan hukum tetap

atau ada penetapan lain yang mencabutnya.menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor19600/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama AHIA NOVIE, S.E., M.SA.tertanggal 27 Mel 2019;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikHlm.5 dari

Terbanding/Tergugat : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

,M.M;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

, Teknologidan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuaiwebsite http/forlap.ristekdikti.go.id diketahui Penggugat pada tanggal25 September 2016setelah membaca Surat Kementrian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan IlmuPengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor5979/CS/KL/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal InformasiKeabsahan ljasah serta Surat Kementrian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran danKemahasiswaan

Yopie Alex Tomi PangemananProgram Studi Magister Manajemen NIM 201057131 statusnyatidak terdata karena NIM 201057131 di PDPT atas namaBasman, sehingga NIM pada ijazah tidak sama dengan NIMpada PDPT, sudah menunjukkan bahwa pemberian NIMdilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi antara tanggal 8 September hingga 21 September 2016;Bahwa isi surat Kementrian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu PengetahuanTeknologi dan Pendidikan TinggiNomor

;Bahwa pemberian NIM 201057131 atas nama Yopie Alex TomiPangemanan, dengan status mahasiswa aktif pada PDPT yangdilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai websitehttp/forlap.ristekdikti.go.id sebagaimana Surat Kementrian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat JendralKelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan PendidikanTinggi Nomor 5979/CS/KL/2016 Tanggal 21 September 2016Perihal Informasi Keabsahan ljasah serta Surat KementrianRiset

Wenas Nomor :53/YGAZRW/XII2016 Hal : PermohonanInformasi Tertulis kepada Kementerian Riset,Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUNJKT.Teknologi dan Pendidikan Tinggi KoperasiWilayah VII Surabaya, (fotokopi sesuai denganasli);8.

Yopie Alex Tomi Pangemanandiberhentikan sementara, Dia diminta untuk menguruspangkalan data, dimana Kementerian Riset, Tekhnologi danpendidikan Tinggi mengeluarkan NIM yang dipake oleh duanama yang berbeda;Setahu saksi Rektor diberhentikan pada Bulan Februari 2017,yang menjadi alasan Yayasan memberhentikan beliau adalahkarena tidak mempunyai ijin dari Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi untuk kuliah jarak jauh;Bahwa setahu saksi tidak ada surat dari Kementerian tentangijin untuk belajar

Pemohon:
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN RISET TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER
Termohon:
MIKE HAIDIYANTI

, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 TentangLayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi, mengatur:Pasal 2 ayat (1) : Organisasi layanan informasi publik terdiri atas:a.

PPID di PTN Badan Hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMenteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75Tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa PPID di PTN dalam sengketa /ncasu adalah PPID Universitas Jember merupakan bagian dari Organisasilayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi danPerguruan Tinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi

dan PendidikanTinggi Nomor : 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan diKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Baris No.1 huruf (d),No.11 dan No.12 bagian lampiran Keputusannya mengatur sebagai berikut:Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementrian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi:No. 1 : Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan,mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing danalumni, terdiri atas;d. hasilhasil evaluasi sehubungan

dengan kapabilitas,intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang;No. 11 : Dokumen soal dan uji kompentensi;No. 12 : Kunci Jawaban Ujian Kompetensi;Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan Keputusan AtasanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor : 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi YangDikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,sebagaimana tersebut diatas, maka dokumen yang dimintakan oleh PemohonInformasi

, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor : 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi YangDikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, makaPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 43/VI/KlProv.JatimPSA/2021, tanggal 24 Juni 2021 beralasan hukum untuk dibatalkan, sehinggaKeberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon Keberatandikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

M E N G A D I L I

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya

Winokan, SH., MH., NIP. 19570807 198609 2 001;

ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:11466/M/KP/2019, tanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Elisabeth E. Winokan,S.H., M.H.

Winokan, S.H., M.H. ditujukankepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia tanggal 17 Mei 2019 Hal SanggahanSurat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Republik Indonesia, (foto kopi sesuai denganaslinya);Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/G/2019/PTUNJKT.16.17.18.19,20.21.22.23.Bukti P 16:Bukti P 17:Bukti P 18:Bukti P 19:Bukti P 20 :Bukti P 21 :Bukti P 22 :Bukti P 23 :Surat Dr. Elisabeth E.

Winokan, S.H., M.H. ditujukan kepadaMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia tanggal 17 Mei 2019 Hal Sanggahan SuratKeputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi);Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/G/2019/PTUNJKT.3.4.9.BuktiT3 :BuktiT4 :BuktiT5 :BuktiT6 :BuktiT7 :BuktiT8 :Bukti T9 :Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSekretaris Jenderal Nomor : 1T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan

ElisabethWinokan, S.H., M.H., (foto kKopi sesuai dengan aslinya);Bukti Tanda Pengiriman Via Pos pada tanggal 9 Juli 2019Surat Nomor: T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11466/M/KP/2019tanggal 22 Maret 2019.

kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi, (fotokopi dari foto kopi);Tanda Terima tanggal 9 Mei 2019 atas Surat KeputusanMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Putusan Peninjauan Kembali Nomor 277 PK/Pid.Sus/2012tanggal 14 Mei 2014, (foto kopi dari foto kopi);Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang StatutaUniversitas Sam Ratulangi, (foto kopi dari foto

Penggugat:
Yayasan Harapan Utama Surabaya Indonesia
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia

,M.H; DKK; MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIKINDONESIA;

FeespDQa MELAWANSGo eS& MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK : wySs INDONESIA; = SsY aGS Dalam hal ini ayemberikan kuasa kepada : 1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si;re &2. POLARIS SIREGAR, SH, MH. yeYey : Hal 2 dari 7 hal. Put. No: ee 8/PT.TUN.JKT.~Ca 3. RINA WIRACHMAWATI, SH. aBS)& 4. ROBERTUS ULU WARDANA, SH LLM.S 5. RENO GHANES SATRIA, ghXe& 6. YASIRMAN HASSANSSH, mh Se 7. ERLIN TRIARTH8YULIAN SH.8. DIDIT JUNAIDI, SH. ni 9. FADHY SETIADI, SH.y y10.

,M.Si
Terbanding/Tergugat : MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKTMenolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan olehPenQgu(at;22 nnn none nnn nn nnn nn ence nn nc nn cnc enn nce nneesDALAM EKSEPS 222cenneonnncccnnn cece ennn ccc cennneenecennnnenennnneesMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA 222202020oneeonnecceneeccneeecnececeeeccnes1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29876/M/KP

Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKTw Bahwa benar Penggugat/Pembanding diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal3 September 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Drs.

ENDAR TATI HALIM Lawan 1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Cq UNIVERSITAS TASIKMALAYA2.YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI

EDWARD LIENARDO VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SELAKUKUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERIPONTIANAK, DKK

MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SELAKUKUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERIPONTIANAK terakhir diketahui berdomisili/oeralamat di JalanAchmad Yani Pontianak 78124, Kalimantan Barat:2. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq.

MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA cg.

DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA terakhirdiketahui berdomisili/oeralamat di Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Polaris Siregar,S.H,M.H. dan kawankawan, berkedudukan di Gedung D, Komplek Kemdikbud, diJalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, berdarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ParaTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang

sebagai finak dalam perkara ini;Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 64 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak memiliki otonomipengelolaan perguruan tinggi dibidang non akademik termasuk untukmelakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, otonomi pengelolaanperguruan tinggi tersebut mengakibatkan politeknik negeri Pontianak untuksecara mandiri bertanggung jawab atas atas selurun perbuatan hukum yangdilakukan dengan pihak ketiga, Sehingga kementrian Riset

Penggugat:
ERNAWATI
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Cq.UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 11464/M/KP/2019 pada tanggal 22 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Ointu, M.Sc, Nip : 130892770;

Ointu, MSc
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan kepada MenristekdiktiRI pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah dijawab Tergugat tidak dapatdipertimbangkan sanggahan Penggugat dengan surat NomorT/388/M/KP.06.02/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang ditandatanganiSekretaris Jenderal a.n Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi;3. Bahwa Penggugat telan melakukan upaya Banding Administrasikepada atasan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg!

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 11464/M/KP/2019Tanggal 22 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir Bonny M.M.

KEDUDUKAN TERGUGAT.Bahwa Tergugat adalah Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Republik Indonesia yang keberadaannya diatur dalamPeratuaran Presiden No. 13 Tahun 2015 yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh SeorangMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Yang sejak 27Oktober 2014 dijabat oleh Prof. H.

BuktiP2 : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi RI Nomor : 11464/M/KP/2019 tanggal 22 Maret2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tidank pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;3. BuktiP3 : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Nomor : 11464/M/KP/2019 tanggal22 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;4.

Ad Informandum 2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknolog! ;16.

Pembanding/Tergugat : MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi

PUTUSANNomor : 63/B/2020/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung D, Komplek Kemendikbud,Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2474/A4.2/

Alberiza Hutrianto, S.H.; Kesemuanya Warga Negara Indonesia merupakan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi RI., beralamat di Gedung D, Komplek Kemendikbud, JalanJenderal Sudirman, Pintu) Satu, Senayan, Jakarta 10270,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; Melawan:DR.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11466/M/KP/2019 tanggal22 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHal. 3 dari 9 hal. Put. No.63/B/2020/PT. TUN.JKTPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Elisabeth E. Winokan, S.H., M.H., NIP. 19570807 198609 2 001;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaElisabeth E. Winokan, S.H., M.H., NIP. 19570807 198609 2 001; 4.

., MT
Tergugat:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

, Teknologi, dan Pendidikan Tinggimenginstruksikan seluruh unit kerja di bawahKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggiuntuk memberikan usulan pemberhentian PNS yangpernah menjadi terpidana korupsi melalui SuratMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor4/M/RHS/IX/2018 tanggal 21 September 2018; 10 Juli 2019Surat Keterangan Nomor: B1225/P.5.10/Fu.1/07/2019dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang padaintinya menerangkan bahwa menurut penelitian atasberkas perkara, Narapidana yang

Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengirimkanusulan kepada Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi melalui Surat Nomor RHS/595/UN47/KP.12/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal UsulPenjatuhan Hukuman Disiplin; 3 September 2019 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggimenerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 3September 2019. ALASAN DALAM EKSEPSI Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT A.

Fakin Husnan, M.T., yang ditujukan kepadaMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, tanggal27 September 2019, Perihal: Keberatan, (fotokopi darifotokopi);9. BuktiP9 :Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor: 29877/M/KP/2019 tentangPemberhentian karena melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan, tanggal 3 September 2019,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);10.

Bukti P 10 : Surat Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Kepala BiroSumber Daya Manusia Nomor: T/30835/A2.2/KP.06.01/2019, tanggal 17 Desember 2019, Hal: Keberatan atasKeputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 29877/M/KP/2019 yang ditujukan kepada Ir.

., yang ditujukan kepadaMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I, tanggal27 September 2019, perihal: Keberatan, (fotokopi sesualdengan aslinya);Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas namaSekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor: T/30835/A2.2/KP.06.01/2019, tanggal 17 Desember 2019, Hal:Keberatan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor: 29877/M/KP/2019 yang ditujukankepada Ir.

DKK
Terbanding/Tergugat : MENTERI RISET TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA