Konsideranmengingat dalam Objek Sengketa; 13.Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa a quo adalah bentuk rangkaiantindak lanjut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosespemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),pemberhentian tetap oleh TERGUGAT, kemudian dilanjutkan denganmelakukan pergantian antar waktu; 14.Bahwa rangkaian proses tersebut seharusnya dilakukan dengan tahapanpemeriksaan di DKPP, Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan Pergantian Antar Waktu (PAW

Ulil Amrin,SE., M.Ap. tanggal 20 Januari 2015 perihal UndanganPelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Konawe PeriodeBuO Be Ga11. Bukti T11 : Fotokopi Daftar hadir Rapat tanggal 21 Januari 2015;12. Bukti T12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor58/KPU.PROV.026//2015 tanggal 21 Januari 2015 atasnama Abdul Hasim, SP., M. Si; 13.

Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

Bahwa, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU KabupatenKonwe direncanakan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkanUndangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :03/UND//2015 perihal Undangan Pelantikan PAW Anggota KPU KabupatenHalaman 53 dari62 Hal. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiKonawe Periode 20132018 tanggal 20 Januari 2015 yang ditujukan kepadaABDUL HASIM, SP., M.Si., dan ULIL AMRIN, SP., M.AP. (vide Bukti T10) ; 7.

melalui hasil rapatpleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagimana tertuangdalam Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2015 Tentang Pleno Penetapan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonawePeriode 20132018 (vide Bukti T9), yang pada pokoknya Pengganti Antar Waktu(PAW) anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 20132018 berdasarkan urutanperingkat dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi SulawesiTenggara.

dan membenarkan tandatangan dalam surat kuasanya, lagi pula Penerima kuasa adalah paraadvokad/konsutan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pejabatyang berwenang maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA nomor 6 tahun 1994 dan KMA = 4Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw,, Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016, oleh karenanya kuasa tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW

) dengan alasan (posita) sebagaimana dalamsurat permohonan Pemohon namun dalam petitumnya Pemohon mohonagar ditetapbkan sebagai anakanak dari perkawinan XXXXX denganXXXKXX ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak melakukanperubahan terhadap permohonannya ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW) namun didalam petitumnya Pemohonmohon untuk ditetapbkan sebagai anakanak dari XXXXX, maka MajelisHakim setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata dalam suratpermohonannya

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P12);23.Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangtelahmenerbitkan Surat Nomor: 1.37/DPDNTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (BuktiP10), Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P11) tentang Perubahan Komposisi Fraksi PartaiHANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);3. Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURADPRD NTT;Yang masingmasing ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat II danjuga mengikat Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT hinggaperkara a quo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARAHalaman 17 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.1.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian AntarWaktu (PAW);5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;6.

MEMERINTAHKAN Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratNomor: 1.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018,tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor:e.29/DPDNTT/HANURA/JIX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor:e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentangPergantian Antar Waktu (PAW);8.

Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P10);OLEH SEBAB ITU, APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEHMAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 35 PUTUSAN PENGADILANNEGERI KELAS 1A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG,TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 ADALAH KELIRU DAN TIDAKBERDASAR OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;4.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal8 April 2019;5.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 =itentang = rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 8April 2019:.

Menyatakan sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikatserta Menguatkan Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MkGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentian TermohonKasasi/semula Penggugat dari keanggotaan Partai Gerakan IndonesiaRaya tertanggal 8 April 2020;Halaman 8 dari 12 hal. Put.

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baikdengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutangatau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSebagai berikut : 22 ene nn enna nen enn nn enen nn en enna nn nenenaeeBahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

PN.BglMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma;Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma; Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatHalaman 12 dari 19 HalamanPutusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bglitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

/2020/PN.Bgl Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai Sesuatu jabatanmengaku dan bertindak sebagai pegawai sebuah perusahaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa berikut barang bukti maupun alat bukti dipersidangan maka diperoleh faktayaitu bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat ituterdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

kepada anggota KPURI lainnya yang samasama mempunyai kewenangan dalam menerbitkankeputusan terkait hasil Pemilu, agar terhadap surat permohonan tersebutsegera ditindaklanjuti dengan alasan karena di luar sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPHalaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karenaposisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020 perihal Penjelasan,yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atasnama RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU karena tidak memenuhiketentuan peraturan perundangundangan pemilu.

APRILIAkepada HARUN MASIKU segera ditindaklanjuti dengan alasan karena diluar Sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karena posisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020

Foto copy Berita Acara Nomor ; 28/SDM.14BA/1222/KPUKab/III/2018 tentang Pemeriksaan PemenuhanPersyaratan Calon PAW DPRD Kabupaten LabuhanbatuSelatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.beeen ee ee ee eaeenaeaees (Bukti T2);. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenLabuhanbatu Selatan kepada Ketua DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor ; 298/PY.04.1SD/1222/KPUKab/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ............. (Bukti T3);.

Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor170/43/DPRDLBS/2018 tertanggal 23 April 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan.CGH THK SRG AWG EEE VE DEE EER eee ee vaeda2 40049 coRRTRREE ERIE ESRERRRRE (Bukti T.

Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu SelatanNomor : 170/26/DPRDLBS/2018 tertanggal 02 Maret 2018Halaman 69 dari 84Putusan PTUN Medan Nomor: 122/G/2018/PTUNMDNPerihal Pengajuan PAW. ........cccccccceceeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeaeeees(Bukti T5);6.

Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Selatan kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor : 170/633/PEMOTDA/2018 tertanggal 22 Mei 2018 Perihal PengajuanCalon Anggota PAW Kabupaten Labuhanbatu SelatanMasa Jabatan 20142019.nee ne nana nate nates (Bukti T6);7.

Foto copy Surat Labuhanbatu Selatan Nomor170/663/PEMOTDA/2018 tanggal 22 Mei 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan Periode masa jabatan 20142019atas nama Jappar Siddik.cicog 1x Senseo Ba x NEE @ x RAR # & x RENEE 8 RUE (Bukti TIIInt7);8. Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9.

tanggal24 Oktober 2014 sekira pukul 11.15 Wib uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan slip transfer rekening BRI asli;Bahwa tujuan saksi Muhammad Rozali mentransfer uang kepadaTerdakwa untuk meminta tolong agar mengurus saksi Muhammad Rozalibisa menang/duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara diperiode 2014 sampai dengan tahun 2019 yang akan diurus di kantorHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kispusat Partai Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW

)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga saksi Muhammad Rozali meminta tolongkepada Terdakwa

.15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan slip transfer rekening BRI asll;Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya dapat mengurus saksiMuhammad Rozali untuk duduk menjadi anggota DPRD;Bahwa saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa agar mengurussaksi Muhammad Rozali bisa menang/duduk menjadi anggota DPRDKabupaten Batu Bara di periode 2014 sampai dengan tahun 2019 yangakan diurus di kantor pusat Partai Nasdem Jakarta dengan caraHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN KisPengisian Antar Waktu (PAW

Upik di Kebun Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Baralalu saat itu saksi Muhammad Rozali meminta tolong kepada Terdakwa agardibantu mengurusnya di Jakarta;Menimbang, bahwa Terdakwa benar mengatakan bahwa untukpengurusan Pengisian Antar Waktu (PAW) yang akan dilakukan oleh partai tidakdiharuskan memakai uang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebutTerdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Rozali agar menyiapkansejumlan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa taumereka

Midhan Marhad 39.750.000, 10.640.250, 29.109.750,24 = Marcopolo 39.750.000, 21.200.000, 18.550.000,25 Sukardi 39.750.000, 21.200.000, 18.550.000,Biaya PAW 31.800.000, 31.800.000,Jumlah 1.025.550.000, 908.668.250, Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT.

Barsel periode19992004 adalah didasarkan atas suatu Perda yang sah dengandemikian tindakan Terdakwa beserta 24 orang anggota DPRDKabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRDKabupaten Barsel 19992004 tersebut adalah tidak bertentangandengan hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakanuntuk menyatakan kesalahan Terdakwa berikut 24 orang anggotaDPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggotaDPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 (geen straf zonder schuldvide Putusan Mahkamah Agung

Barsel No. 1 Tahun 2004 yang menjadidasar hukum bagi Terdakwa beserta 24 anggota DPRD KabupatenBarsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel19992004 untuk menerima uang asuransi.

Rusland, Bdan 22 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004adalah sah dikarenakan suatu peraturan (Perda) yang sah mempunyaikekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya ;Menimbang bahwa uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwabeserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kab.

Barsel periode 19992004 adalahdidasarkan atas suatu Perda yang sah dengan demikian tindakanTerdakwa beserta 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak adaalasan yang dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwaberikut 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 (geen strafHal. 55 dari 72 hal. Put.

Hasan BasriSelian, dengan Nomor, KTA, Gerindra 1102040102650003, jugatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun2009, tanggal 29 Agustus 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRK "Tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW)" hal inidengan jelas dapat terlinat dimana dengan tegas Pasal 383 ayat(2) huruf (a),(6) dan (c) menyatakan antara lain adalah sebagaiberikut:Huruf (a) menyatakan Apabila Anggota DPRK tersebut tidak dapatmelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaianggota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Gerindra dengan Nomor 01.005/A/DPPGerindra/2013, tertanggal 11 Februari, tentang Pergantian AntaraWaktu (PAW) Anggota Dewan DPRD Kabupaten Aceh Tenggaradari Partai Gerindra atas nama Sdri. ERDA RINA PELIS, SPdengan Nomor KTA. Gerindra. LL. 02000011.04.08 adalah tidaksyah dan batal demi hukum;3. Menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini;4.

Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuanganmelalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihalPersetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE.Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangunmengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98

Atas dasar SuratPemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor :2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal PersetujuanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolanguntelah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa,SE.

Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan KabupatenSarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkanseluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik danUU MD ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pergantian KetuaDPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.

Muhammad Syaihu (Penggugat) yangakhirnya disetujui oleh Tergugat , adalah juga merupakan perbuatan yangmelawan hukum, demikian pula akibat perobuatan Turut Tergugat yang bersediasebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangunatas nama H.

Bahwa semasa hidupnya, NURBANI BIN SAMANHUDI hanya menikah satukali juga, yaitu dengan SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH.7.Bahwa baik PEWARIS maupun para AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini dalam keadaan memeluk Agama Islam.8.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 kepadaPengadilan Agama Kota Surabaya guna menguruSsBALIK NAMAhartapeninggalannya

SEKURITASi) BANK MANDIRI FINANCE UTAMAj) BANK PERMATA SYARIAH9.Bahwa juga suami dari Pewaris (SILVI ARDIYANTI AGUSTINA bintiMOCHAMAD SOLEH) yang bernama NURBANI bin SAMANHUDI yangmeninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, mempunyai Harta Peninggalanberupa :a) S(SATU) MOBIL FORD ECOSPORT 1.5L4X2AT TAHUN 20141 (SATU) MOBIL FORD FIESTA 1.0L4X2ATS TAHUN 2015a) TABUNGAN BANK PERMATAb) TABUNGAN BANK BNIc) TABUNGAN BANK CENTRAL ASIAd) TABUNGAN BANK PERMATA SYARIAH10.Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW

) ini salah satunya untukmencairkan DANA TABUNGAN HAJI pada Kelompok Bimbingan Ibadahhaji (KBIH) TAKHOBBAR" di Jalan Ketintang no. 154 Surabaya.11.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANLEGALITAS PENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor PengadilanAgama Kota Surabaya.Hlm.4 dari 17 hlm.

Bahwa Tergugat Il / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HanuraKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 julli2018 mengeluarkan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 TentangPerihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. MusiRawas;5.

Dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab. Musi Rawas.

Maka surat Tersebut tidak menuangkan alasan dan dasarhukum yang jelas sehingga Penggugat di PAW oleh Tergugat , sehinggaMembuat Penggugat merasa di rugikan dan di zolimi oleh pihak Tergugat,Tergugat Il dan Tergugat IIl dan sangatlah pantas majelis hakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini untuk membatalkan Surattersebut dan atau menyatakan bahwa Perbuatan tergugat terbukti bersalahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.SusParpol/2018/PN LIg17

/Termohon , fergugat II/Termohon II dan Tergugat III/Termohon Ill telah mengeluarkanSurat dari DPP nomor : A/09/DPPHANURA/V/2018, Surat Nomor DPCNomor 57/DPCHANURA/MURA/VII/2018 dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab.

Menunda dan atau memberhentikan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Atas nama Sdr.MARWAN CHANDRA , kepada Sdr. ABDUL MALIK sampai adanyakeputusan Mahkamah Partai Hati nurani Rakyat dan PutusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap (Inkrah);3.

Ismed terdiri dari 1 (Satu) orangistridan 1 (satu) orang anak yang saat ini masih hidup; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikah tabungan pada Bank BRI unit Jantho; Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan dapat dipercayasebagai Kuasa ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan padaBank BRI Unit Jantho;2.Samsu Anwar bin Zaini, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Gampong JanthoMakmur, Kecamatan Kota Jantho

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengambil uang tabungan milik T. Ismed bin T. Hasan Ibrahim;. Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menunjuk Pemohon (Rosmawarbinti M. Juned) sebagai Kuasa Ahli Waris untuk mengurus penarikan uangtabungan milik T. Ismed bin T.

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan pada Bank BRI Unit Jantho dengannomor rekening 351801000014530 atas nama T. Ismed;Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/MS.Jth6. Bahwa Pemohon (Rosmawar bin M. Juned) dapat dipercaya untukmengurus penarikan uang pada Bank BRI milik T. Ismed;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas telah terbuktibahwa T. Ismed bin T.

Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah Tergugat , Il tetap akanmelaksanakan PAW sesuai dengan penetapan yang diterbitkan olehTergugat I, Il.

Aceh Singkil yang mengusulkan Pengganti AntarWaktu terhadap Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Singkil tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus ditundaterhadap diri Penggugat sebelum ada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il bertentangandengan Undangundang, Peraturanperaturan dan Surat MenteriHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL15.16.17.Pemberdayaan Aparatur Negara sebagaimana

yang telah disebutkandiatas, oleh karena perbuatan Tergugat I, Il merupakan perbuatan melawanhukum yang akan dan hendak melakukan PAW atas diri Penggugat danselanjutnya menggantikannya dengan Tergugat Ill, pada akhirnya dapatmerugikan hakhak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Singkil.

Menyatakan tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilinan KepalaDesa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan MesujiKabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penundaan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai BadakKecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020tanggal 14 Desember 2020 ;4.

PENETAPANNomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Rani Bouti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Hadijah Reni Djou, SH, MH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law OfficeAdvocate and Legal Consultand Masra Puhi, S.Ag, SH, MH dan Associates,alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Keluraha Oluhuta, Kecamatan Kabila,Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat pekara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

Bahwa Tergugat dalam melakukan pergantian antar waktuhanya melakukan kKlarifikasi dan konfirmasi pemenuhansyarat sesuai Pasal 11 UndangUndang No 22 Tahun 2007dan kesedian Calon PAW menjadi Anggota KPU Kota,padahal Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa antaraSurat Keputusan Tergugat No 34 Tahun 2008 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi PemilihanHal. 7 dari 35 Hal.

Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPRUmum Kota Jayapura dengan Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi obyek sengketa dikeluarkan dalam rentang waktulebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga keberadaan danaktifitas Calon PAW Anggota KPU Kota Jayapura selamalebih dari 2 (dua) tahun ini patut ditelusuri demimenjaga independensi KPU Kota Jayapura sebagaiPenyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah ;15.Bahwa Tergugat selayaknya melakukan klarifikasi denganmengacu pada Pasal Pasal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2007 Tentang

Sedangkan dalam PAW sesuai dengan ketentuanhukum (vide UU No.22 Tahun 2008) Tergugat hanyadiperkenankan untuk ~ mengisi keanggotaan KPU KotaJayapura yang di PAW dari daftar calon yang termasukdalam 10 besar hasil seleksi oleh Tim seleksi ;.

kepada para Penggugat' jikanantinya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUKota Jayapura dalam menyelenggarakan Pemilukadasilahkan dilaporkan ke Panwas disertai dengan buktibukti yang akurat dan sesuai dengan mekanisme hukumPanwas akan memberikan rekomendasi kepada Tergugat(KPU Provinsi Papua).Tergugat akan membentuk DewanKehormatan untuk memeriksa Anggota KPU Kota Jayapuradan selanjutnya membuat rekomendasikan yang ditujukankepada Tergugat untuk ditindak lanjuti padapengambilan Keputusan PAW

Bukti P720Harian Umum Canderawasih Pos terbitan tanggal 31Januari 2011 Berita yang berjudul Lima AnggotaKPU Kota di PAW (fotocopy dari fotocopy)=8. Bukti P8Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia kepada Ketua KPU Provinsi PapuaNomor : 229/Bawaslu/V/2011 Tanggal O02 Mei 2011Tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan KehormatanKPU Provinsi Papua untuk memeriksa Ketua KPUKota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususInsidentil Nomor : 117/SK/KP/PAW/2016 dan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor : 118/SK/KP/PAW/2016 yang telahterdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 06 dan 07 September 2016 yaitu;1. Roslin Mohamad, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaanIRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2.

Bahwa antara penggugat dan Tergugat ,Tergugat II,Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, pernah bersengketa di pengadilannegeri Ternate terkait dengan pemecatan sebagai Anggota partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DRPDKabupaten Halmahera barat, bahwa dalam sengketa tersebut berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tertuang dalam putusanNo;46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi:

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.