Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum,dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.c.

Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.c.

Tanggung jawab muilak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalampasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang bahwa berdasarkan teori dan pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Tergugat seharusnya mempunyai tata kerjaatau sistem kerja yang terkontrol terhadap semua aktivitas karyawan karyawannya khususnya berkaitan dengan timbulnya perikatan dengankonsumen;Menimbang bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat II selaku karyawan Tergugat telah menyebabkan

sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat II kepada Tergugat I;Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN GtoMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tidak melaksanakananmanejemen perusahan yang baik dan tidak menerapkan prisip kehati hatianterhadap pelaksanaan kerja karyawannya merupakan perbuatan melawanhukum serta Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannyasebagaimana pasal 1365 dan pasal 1367

jawaban Tergugat II karenatelah membuat kerugian dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawanTergugat ;Menimbang bahwa pengakuan Tergugat II tersebut tidak dibantah olehTergugat ;Menimbang bahwa dengan demikian pertanggung jawaban Tergugat IIadalah kepada Tergugat karena hal tersebut merupakan permasalahan interenantara perusahaan dengan karyawan sehingga dalam perkara in casu MajelisHakim berpendapat kerugian yang diderita Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1367

sesuai dengan ketentuan oleh karena ituTergugat Ill tidak beralasan hukum bila dikenakan pertanggung jawabanmengganti kerugian;Menimbang bahwa Turut Tergugat hanya sebagai pihak lain yangterlibat hanya dalam pembiayaan sehingga tidak beralasan hukum jugadikenakan pertanggung jawaban mengganti kerugian;Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaituTergugat dan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukum sertaTergugat yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagaimanaPasal 1367

Hakim ada beberapapetitum yang tidak dikabulkan maka Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatanPenggugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiansehingga Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Turut Tergugatharus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan secara tanggung renteng;Memperhatikan Pasal 1367

kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

demikian dari ke 2 (dua) hasil survey tersebut disimpulkandan diperoleh fakta bahwa kerusakan Crane Nomor 3 disebabkan olehkesalahan Tergugat IV dalam mengoperasikan Crane Nomor 3 sehinggamenubruk Crane Nomor 2 yang dalam posisi diam, sehingga oleh sebabTergugat IV adalah pihak operator yang bertugas mengoperasikan CraneNomor 3 pada saat kejadian tubrukan berlangsung dan yang bekerja dibawahtanggungjawab Perusahaan Bongkar Muat/Stevedoring Company in casuTergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 1367

tersebut dapat dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata danmewajibkan orang yang karena salahnya tersebut mengganti kerugian yangtimbul;Bahwa, sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada poin 3 di atas, makaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV adalah perbuatanmengakibatkan rusaknya Crane Nomor 3 tersebut, dan oleh sebab TergugatIV adalah pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengoperasikan Cranetersebut maka Tergugat berdasarkan Pasal 1367

Penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru oleh karenaPerbuatan Turut Termohon Kasasi III/Turut Termohon Banding II/TergugatIV bukanlah tanggung jawab Pemohon Kasasi.1.

Bahwa yang menjadi inti dari ketentuan Pasal 1367 (1) dan (8) KUHPerdatamenekankan pada pertanggungjawaban hukum dari pekerja yang berada dibawah tanggung jawab Majikan atau si Pemberi Kerja, artinya untukmenyatakan bahwa Majikan bertanggung jawab atas tindakan pelayan ataubawahan harus didasarkan pada perjanjian perburuhan antara majikan atausi pemberi Kerja, yang didalamnya memuat unsur perintah;4.

Bahwa oleh karena terbukti yang terjadi adalah perjanjian pemborongan, dantidak terbukti adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/PemohonBanding/Tergugat III dengan Turut Termohon Kasasi Ill/Turut TerbandingIIl/Tergugat IV maka jelas penerapan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru.Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1210 K/Pdt/2014b.

Koesnadi, M.Si, pada kesimpulannyamenerangkan: 1365/NNF/2014 urine milik Terdakwa Almuta Jirin Als Jirin Bin Tambrinbenar mengandung bahan aktif Metamphetamin terdaftar (NarkotikaGolongan ) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No 35 Tahun2009 tentang Narkotika; 1367/NNF/2014 urine milik Terdakwa Andry Prabowo Als Aan Bin DarhudAli benar mengandung bahan aktif Metamphetamin terdaftar (NarkotikaGolongan 1!)

Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No 35 Tahun2009 tentang Narkotika;1367/NNF/2014 urine milik Terdakwa Andry Prabowo Als Aan Bin DarhudAli benar mengandung bahan aktif Metamphetamin terdaftar (NarkotikaGolongan !)

KOESNADI, M.Si yang dalamkesimpulannya menerangkan:Barang bukti Nomor 1365/2014/NNF berupa kristal warna putih adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomorurut 61 Lampiran UndangUndang RI No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Barang bukti Nomor 1366/2014/NNF berupa urine atas nama Almuta JirinAls Jirin Bin Tambrin dan barang bukti Nomor 1367/2014/NNF berupaurine atas nama Andry Prabowo Als Aan Bin Darhud Ali benarmengandung bahan aktif Metamphetamin terdaftar dalam Golongan Nomor

KOESNADI,M.Si, dalam kesimpulannya menerangkan: Barang bukti Nomor 1365/2014/NNF berupa kristal warna putih adalah positifmengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti Nomor 1366/2014/NNF berupa urine atas nama Almuta Jirin AlsJirin Bin Tambrin dan barang bukti Nomor 1367/2014/NNF berupa urine atasnama Andry Prabowo Als Aan Bin Darhud Ali benar mengandung bahan aktifMetamphetamin terdaftar dalam Golongan Nomor

, peristiwaperampokan atau pencurian dengan kekerasan tersebut tidak termasukatau tidak disebabkan oleh kondisi force majeur sebagaimanadikemukakan oleh Tergugat, tetapi kejadian atau peristiwa dimaksuddisebabkan oleh kesalahan dan kelalaian mutlak karyawan Tergugat yangjuga merupakan tanggung jawab mutlak Tergugat sebagai atasan danmayjikannya;14.Bahwa perbuatan Tergugat di atas, jelas merupakan perbuatan melawanhukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal1366 juncto Pasal 1367

(videPasal 1367 KUHPerdata);Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telahmemenuhi unsurunsur utama sebagaimana dimaksud dalam ketigaketentuan pasal tersebut di atas, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatantersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanyakerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatandengan kerugian;Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaianyang terjadi merupakan akibat langsung dari proses atau cara kerjakaryawan

Putri Indonesia, Tergugat sudah selayaknya danseharusnya bertanggungjawab penuh atas penggantian klaim gantikerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284KUHD juncto Pasal 1365 juncto Pasal 1366 juncto Pasal 1367 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata);15.Bahwa Penggugat bersamasama dengan PT.

dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas danjujur tentang karyawannya yang telah melakukan kesalahan/ melanggarstandar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugasnya yangmengatasnamakan Tergugat dan membuat Para Penggugat mengalamikerugian, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuanyang diatur dalam Pasal 7 huruf b UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ;24.Bahwa sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan bunyiPasal 1367

(Vide bukti surat P 3).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana uraian tersebutdiatas, Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang ada untuk dapatmenyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan yang ada, sehingga yangmenjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara a quo adalah:1) Apakah Tergugat dapat dikenakan Pasal 1367 KUHPerdata atas perbuatanyang dilakukan oleh pegawainya (Putu Ayu Aryandrli) ?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakimmempertimbangkan halhal sebagai berikut:Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN SgrBahwa secara normatif Pasal 1367 KUHPerdata menetapkan bahwaseseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkanperbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya ataudisebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.

NamunPasal 1367 memiliki pengecualian sebagaimana disebutkan dalam fraseberikutnya yaitu tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir jika mampumembuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatanuntuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu.Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat wajib menerapkan asasasasdalam hukum perbankan diantaranya asas kepercayaan (fiduciary principle)dan asas kehatihatian (prudential principle).

atas nama Putu Ayu Aryandri.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak melakukan kehatihatian dalam melakukan aktivitas perbankandalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang intensif dan berkala sertaHalaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgrtidak menerapkan manajemen resiko dalam menjalankan fungsi perbankan,maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dikategorikan telah melakukankelalaian terhadap dana nasabahnya dan dikenakan Pasal 1367

BerdasarkanKutipan Akta Nikah No. 1367/170/VII/2006;2. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalahkurang lebih 10 Tahun;3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernahterjadi perceraian;Him. 1 dari 12 him. Put. Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Dpk10.11.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMATBahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudahdikarunia 2 orang anak yang bernama :a. NAMA, usia 10 tahun;b.

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor 1367/170/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telahdinazegelen Pos, kemudian telah dicocokan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;2.

., tanggal08 Oktober 2018, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram,sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 1367/105/XII/2009, tanggal15 Desember 2009;Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahorangtua Tergugat di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, KecamatanAmpenan

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1367/105/XII/2009,tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi :1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 27 Oktober 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1367/122/X/2008 tanggal 05Nopember 2008;Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1 2.

memberikanjawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan perdamaian yangpada pokoknya adalah Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon danPutusan Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3 Termohon juga tidak keberatan akan permohonan cerai tersebut karenaTermohon menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangatsulit dirukunkan kembali;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas namaPemohon dan Termohon Nomor : 1367

Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohondan Termohon terjadi pada O6 Agustus 2017, ketika itu Pemohonmenasehati Termohon untuk merubah sikaf akan tetapi bukan tanggapanbaik yang di terima Pemohon akan tetapi Termohon marahmarah kepadamemperdulikan hingga diajukan nya permohonan ini telah berlangsungselama lebih kurang tujuh hari;5, Bahwa Temohon pada tanggal 27 Agustus 2014 telah pernahmengajukan Gugatan Cerai terhadap Pemohon di Pengadilan AgamaPalembang yang teregister dengan Nomor 1367

Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer): Seorang tidak saja bertanggung jawab untukkerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan olehbarangbarang yang berada di bawah pengawasannya.Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan olehanakanak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa merekamelakukan

1.500.000; (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 2 = Rp.3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) sehingga dengan demikian biaya pengobatan yangberalasan untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 3.000.000= (Tiga Juta Rupiah);4 Apakah semua kerugian Penggugat akibat perbuatan anak Tergugat tersebut dapatdibebankan kepada Tergugat selaku orang tua;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwabenar Herbinanta Ginting adalah anak kandung Penggugat sehingga dengan demikianmaka berdasarkan Pasal 1367

adalah sah dalam pembuktian perkara ini dengandemikian maka petitum ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikutbahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa anak Tergugat yaituHerbinanta Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan terhadap Penggugat yaitu Yakin Bangun dan oleh karena Tergugatadalah orang tua kandung Herbinanta Ginting yang masih belum dewasa sehinggaberdasarkan Pasal 1367

Bahwa perkara ini adalah perkara perdata yaitu mengenai PerbuatanMelawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365Juncto Pasal 1366 juncto Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dilakukanoleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill.2.

Oleh karenanya, cukup beralasan bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan dang anti rugi terhadapTergugat atas selurun kerugian yang diderita oleh Penggugat.Bahwa selain tanggung jawab Tergugat karena melakukan PerbuatanMelawan Hukum, Tergugat sebagai majikan dari Tergugat Il danTergugat Ill berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdataharus bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang timbul darikebakaran tersebut kepada Penggugat.27.

Mengenai tanggung jawab majikan atau pemilik usaha atas kerugianyang disebabkan dari perbuatan yang dilakukan oleh karyawannyaHalaman 11 dari 95 Putusan Nomor : 51/PDT/2018/PT BTN28.29.yaitu Tergugat dan Tergugat Il diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) danayat (2) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1367 ayat (1):Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yangdisebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannyaatau

Bahwa berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata yang menjadi landasan bagipertanggungjawaban majikan terhadap perobuatan melawan hukum dalamkonteks pekerjaan antara lain mengatur mengenai tanggung jawab majikandan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yangdipekerjakannya.4.

Bahwa selain tanggung jawab Tergugat karena melakukan PerbuatanMelawan Hukum, Tergugat sebagai majikan dari Tergugat Il dan Tergugatlll berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (8) KUH Perdata harusbertanggungjawab dan mengganti kerugian yang timbul dari kebakarantersebut kepada Penggugat.Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor : 51/PDT/2018/PT BTN4.

Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).11 Bahwa karena TERGUGAT I sendiri tidak mempunyai aset ataukemampuan untuk membayarseluruh kerugian yang dideritaPENGGUGAT, maka TERGUGAT II sesuai Pasal 1367 KUHPerdata,juga harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yangdialami PENGGUGAT, karena kerugian yang dialami PENGGUGAT disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT I, yang merupakan tanggungjawab TERGUGAT II atau disebabkan barang milik/berada di bawahpengawasan

dan tergugat IImelihat banyaksekali terjadi kekliruan tentang apa yang dilalilkan olehhalaman 13 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.1414pihak Penggugat sehingga sangat merugikan pihak tergugat I danTegugat II atas dalildalil gugatan Penggugat. oleh sebab itu gugatanPenggugat haruslah ditolak:Bahwa, Penggugat pada hal 3 (tiga) point 8 (delapan) mendalilkanTergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365KUH Perdata) serta pad hal 4 (empat) point 11 (sebelas) sesuai denganpasal 1367

milik tergugatII agak bengkok kedalam, dan hal init membuktikan bahwa kapal milikpenggugat lah yang menabrak kapal milik Tergugat I, dan dalam hal inijustru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUH Perdata) karena gugatan ini nama baik dari TergugatI dan Tergugat IJ menjadi tercemar dan kepada penggugat haruslahmembayar ganti rugi atas pencemaran nama baik tersebut baik Materiilmaupun Immateriil yang di derita Tergugat I dan Tergugat II danberdasarkan ketentuan pasal 1367

1367/Pdt.G/2014/PA Pwr.

PUTUSANNomor 1367/Pdt.G/2014/PA Pwr.2 I %,) ,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:MMMMM binti MMMMM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman di DukuhMMMMM, Desa MMMMM, Kecamatan MMMMM,Kabupaten Purworejo, sebagai PENGGUGAT;melawanMMMMM bin MMMMM, umur 50 tahun, agama Islam,

pendidikan SD tidaktamat, pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman diDukuh MMMMM, Desa MMMMM, Kecamatan MMMMM,Kabupaten Purworejo, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober2014, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1367

Bahwa Penggugat adalah merupakan isteri sah dari Tergugat, dan telahmelangsungkan perkawinan tanggal 22 Juni 2002 di XxxxxxxxxxXXXXXXXx,Halaman dari 13 halamanPutusan Nomor 1421/Pdt.G/ 2014/PA.MdnKota Batam, hal ini sejalan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXxxxxxxxxXxXxxxxxx tanggal 28 Juni2002 Nomor 1367/87/VII/2002 ;. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yakni :2.1.

Tahun 2008, tidak dapat dijalankan.Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali posita nomor 10 dan petitumangka 3 dan 4 yaitu tentang hadhanah dinyatakan dicabut Penggugat dan tidakdipermasalahkan lagi;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat sebagai berikut:.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Batam;Nomor : 1367/87/VII/2002 Tanggal

Hologramisasi atau Kinegramisasi pita cukaitembakau atau rokok yang berdampak pada Hak Ekonomi suatu ciptaanhingga putusan berkekuatan hukum tetap;Menyatakan bahwa Tergugat Ill (tiga) melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan menyetujui pengalinan Hak Cipta yang dikeluarkan DirjenHKI dengan Nomor 021812 dengan tanggal 26 November 2001 dariPenggugat kepada Tergugat III (tiga) padahal pada tanggal 6 Mei 2019,Penggugat telan memohon penundaan pengalihan Hak Cipta sesuaidengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367

SusHKI/2020HKI dengan Nomor 021812 dengan tanggal 26 November 2001 dariPenggugat kepada Tergugat III (tiga) padahal pada tanggal 6 Mei 2019,Penggugat telah memohon penundaan pengalihan Hak Cipta sesuaidengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;14. Menyatakan Surat Pengalihan Hak dengan nomor HkKI.2.KI.01.0188tanggal 28 Mei 2019 tidak sah dan batal demi hukum;15.

Halini diatur dalam pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsiyang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawabannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi/ keberatan PARA TERGUGAT adalahkeberatan atas gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT II (H. SIRAD) sebab secarahukum tidak memiliki hubungan hukum dan permasalahan hukum sebelumnya denganPENGGUGAT (HJ.

TERGUGAT II adalah Orang tua (ayah) dari Terggugat I dan hal initelah dibenarkan oleh PARA TERGUGAT;Menimbang, bahwa Dalil PENGGUGAT yang telah dibenarkan PARA TERGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I lahir tanggal 02 Juli 1998 dan saat ini masih berstatusMahasiswi, dalam memenuhi kebutuhan hidup TERGUGAT I seharihari masih menjaditanggungjawab TERGUGAT II hal ini sesuai dengan Ketentuan BAB X Pasal 45, 46, 47,48, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pasal 1367

Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan olehanakanak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukankekuasaan orang tua atau wali;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas hukum pidanauntuk pertanggungjawaban seseorang atas Perbuatan Melawan Hukum secara pidana tidakdapat digantikan oleh orang lain meskipun orang tuanya akan tetapi secara Perdataberdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata orangtua bertanggungjawabatas

SIRAD yang seluruh kebutuhan hidupnya masih dalamtanggungjawab TERGUGAT II maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (2) KitabUndang Undang Hukum Perdata, maka akibat hukum perdata yang ditimbulkan olehTERGUGAT I termasuk menjadi tanggungjawab TERGUGAT II dengan demikianPetitum PENGGUGAT angka 7 patut untuk dikabulkan;Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.ldm20Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahakibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan

PENGGUGAT Tidak Menguraikan secara Jelas Pemenuhan UnsurPerbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II serta Tidak Menguraikan SecaraJelas dan Rinci Mengenai Bentuk Pertanggungjawaban TERGUGAT IlBerdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.3.

Dalam ketentuan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang dirujuk olehPENGGUGAT dalam meminta pertanggungjawaban TERGUGAT s.d.TERGUGAT IV tersebut adalah rumusan pertanggungjawaban yang bersifatumum dimana yang dikutip oleh PENGGUGAT adalah ketentuan Pasal1367 ayat (1) KUH Perdata, akan tetapi yang dirujuk adalah Pasal 1366 danPasal 1367 KUHPerdata, yang mana ketentuan pasal tersebut mengaturdua hal yang saling bertentangan.

Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya yangberjudul Hukum Perikatan (Law Of Obligations), Penerbit Pustaka Larasan,2012, Jakarta, Halaman 16:Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan secara limitative siapaSiapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang yang menjaditanggungannya, yaitu:7.1.1. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belumdewasa (Pasal 1367 ayat (2)).7.1.2.

Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang Iainuntuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 ayat (3));7.1.3.

Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap muriddan tukangtukangnya (Pasal 1367 ayat (4)).Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudulTinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit Bina Cipta,Cetakan Pertama, Bandung, 1991, Halaman 33:Pasal 1367 BW mengatur tentang pertanggungjawaban seseorangterhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh orang lain.

SIAGIAN kepada saksi DEVI PUSPITA untuk diberi dicapstempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2Dtersebut bernomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, saturangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab.Kepahiang diberikan oleh saksi DEVI PUSPITA kepada terdakwa TITISUMANTI Binti SAMSUL BAHRI dengan dibuatkan tanda terima,selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh terdakwa TIT SUMANTIBinti SAMSUL BAHRI dengan menirukan

SIAGIAN kepada saksi DEVI PUSPITA untuk diberidicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal danSP2D tersebut bernomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkaplembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab.

SIAGIAN kepada saksi DEVI PUSPITA untuk diberi dicapstempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D36tersebut bernomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012,setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkaplembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000, Bahwa setelah menerima dokumendokumen persyaratan pencairan dana saksiANDI WIJAYA membawa dokumendokumen tersebut kepada pegawai PemdaKepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi DORRYMARESI, selanjutnya saksi DORRY MARESI memeriksa kelengkapan dokumendan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp.

Bahwa selanjutnya saksi DORRY MARESI memeriksa kelengkapan dokumen dan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2DLS/KPH/2012 tanggal 18Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000, dan setelah lengkapkemudian difiat oleh saksi DORRY MARESI yang kemudian dibawa ke saksiTHAMRIN YAKIN yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.