Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:a).Penyidik pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung : Sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 10 Februari 2015; Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11Februari 2015 s/d 22 Maret 2015b).Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung : Sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 04 April 2015 Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal05 April 2015 sampai dengan 04 Mei 2015.c).Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Tidak memenuhi seluruh unsur dakwaan pertama pasal 12 huruf eUndangUndang no.31/1999 jo UU no.20/2001 tentang tipikor karenaterdakwa tidak pernah memaksa, mengancam saksi dr.Venny IrianiAmaliah, para Kepala Puskesmas, agar para honorer K2 peserta seleksiCPNS menyerahkan uang kepada terdakwa untuk selanjutnyadiserahkan Yos Rizal orang Kementrian Pendayagunaan AparaturNegara (PAN), dan para honorer K2 dipersidangan juga menyatakantidak dipaksa dan diancam agar menyerahkan uang kepada terdakwa.Tidak

Tidak memenuhi unsur pasal 5 dan pasal 11 1no.31/1999 jo UUno.20/2001 tentang tipikor karena pemberi hadiah/janji harus dalamposisi aktif agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara bersediaberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibanya dalam mencapai tujuan yang akan dicapai pemberisuap/hadiah atau janji, sedangkan fakta persidangan pemberi hadiah/janjitidak pernah meminta atau menawarkan memberikan uang kepadadr.Venny lriani Amaliah sehingga honorer K2 dalam posisi pasif

Ketiga, pasal 11 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebin tepat diterapbkan dalamperkara ini, karena unsur pasal 11 UU Tipikor ini mengatur adanyapemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, dimana sipemberi hadiah atau si pemberi janji menduga bahwa si penerima

dengan tanggal 04 Desember 2013 dengan jenis penahananRutan.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Desember2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 dengan jenis penahanan Rutan.e Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari2014 dengan jenis penahanan Rutan.e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengantanggal 15 Februari 2014 dengan jenis penahanan Rutan.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung

Bahwa Pasal 6 UU Tipikor menyebutkan Pengadilan Tipikormengadili perkara korupsi, perkara TPPU yang berasal dari tipikor,dan perkara lain yang dianggap bagian dari tindak pidana korupsi. Jadiada sedikit missing link karena pengadilan berwenang untuk mengadiliperkara yang diajukan yaitu TPPU yang berasal dari korupsi. Jadi ahlimelihat hal ini saling berkaitan/nyambung;5. Bahwa ahli menggunakan teori hukum progresif.

Diatur juga di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;219Bahwa perbedaan pembuktian terbalik antara Tipikor dan pencucian uang adalahjika pembuktian terbalik di Tipikor yang dilakukan Terdakwa bukan hanyamenyangkut perbuatan saja bahwa dia tidak melakukan korupsi tetapi menyangkuthartaharta

Disebutkan dalam Pasal 38 B UU Tipikor bahwa jika adaasetaset lain di luar berkas dan tidak didakwakan dan itu diketahui kemudian makabisa disita walaupun asset tersebut tidak didakwakan.

; Quo vadis Pengadilan Tipikor?

Tipikor Smg., yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

,tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Januari2013 nomor 107 / Pid. Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30Oktober 2012 No Reg.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal18 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 11 /Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 107 / Pid. Sus / 2012 / PN.Tipikor.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarangpada tanggal 18 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan BandingNomor : 12 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 107 / Pid. Sus /2012 / PN. Tipikor.

Tipikor Smg.

HakimTinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan DARMAWAN S.DJAMIAN , SH. MH.CN. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu DJOKOWIDODO, SH.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Manado masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Rabu tanggal 22 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantuRampen D Samuel Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pingkan W. I. Gerungan, SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Manado dan Terdakwa, maupun PenasehatHukum Terdakwa.Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,65Verra Linda Lihawa,SH.,MH. Novrry T. Oroh, SH Nich Samara,SH.,MH.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa KASLAN tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 25/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar Nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

P UT US ANNomor: 5/Tipikor Banding/2014/PTJpr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : KASLAN;Tempat Lahir : Merauke ;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/05 Mei 1967 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. JIn. Gang Listrik, Kel. Mandala, Kec.

hari sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013;3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Tipikor/2013/PNJPRtanggal 22 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4 Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pen.Penahanan/Tipikor

/2013/PTJPR tanggal 04 Oktober 2013 seama 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PTJPR tanggal 04 November 2013 selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember2013 ;6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

TinggiJayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pen.Penahanan/Tipikor/ 2013/PT.JPR.tanggal 11 Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2013sampai dengan 7 Januari 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 103/ Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;Dalam perkara

Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari: Jumat, tanggal 21 Februari 2014, oleh Ketua sidang di dampingioleh Hakimhakim anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG, PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Ttd. Ttd.1. AHMAD SEMMA, SH. HRISNO RAMPALODJI. SH.MHTtd.2.

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;---------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PN Palu tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum danAdvokat Magang yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Banggai beralamatdi Jalan Pulau Halmahera No.10 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tertanggal 15 September 201 4;Pengadilan Tinggi tersebut; 200020 22 220 Setelan membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PNPalu tanggal 24 Juli 2014 j~ enon nnn nnnnn nen nnnnnnnnnen=Menimbang, bahwa

NURHASAN WIDADA, S.Pt. dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 28 Maret 2013, nomor : 115/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

., para Advokat berkantor di ARISMUNANDAR & ASSOCIATES, alamat Puri Dinar Mas XI No. 4 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013, yang diterima olehKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 163/PID/K.Kh/2013/PN.Smg. tanggal 02 April 2013 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang

NURHASAN WIDADA, S.Pt membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIHal 25 dari 40 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.J6Menyatakan Terdakwa S.

tanggal 02 April 2013 sebagaimana ternyata dariHal 35 dari 40 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.akta permintaan banding nomor : 44/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.Jo Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada padatanggal 03 April 2013 ; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt.Panitera Muda TIPIKOR

Pengadilan Negeri Semarang dan tidakmerupakan halhal yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telahdipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbanganHakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah proporsional, tepat dan benar, untukitu putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarangini harus dipandang sebagai tanggapannya ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan UndangUndang Nomor : 8 TAHUN 1981 Tentang KUHAP,Bab XVI, Bab XVI bagian kesatu, kedua, ketiga, keempat, serta pasalpasal laindari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ; MENGADILI:Hal 38 dari 40 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa S.NURHASAN WIDADA, S.Pt. dan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jepara tersebut ; e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang,tanggal 28 Maret

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ;--- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam peradilantingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : urta N : BAMBANG BARMANTO Bin RINTODARMONO ;DEM AMANG peesesssenessscenesenesnerensnencenenensenenenseene37 tahun / 18 Juni 1974 ;Lakilaki ;Indonesia ;Dukuh Kalinanas RT.02 RW.05 Desa Kalinanas,Kecamatan Wonosegoro,

Pengacara yang berkantor padaKantor Law Office & Legal Consultant yang beralamatdi Jalan Erowati Utara No. 200 Semarang ; berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 17 OktoberPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19Desember 2011 Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PNTIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa

(Lima RibuMenimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusanpada tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang amar putusanberbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAMBANG BARMANTOBIN RINTO DARMONO tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERLANJUT ;2.

) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 Desember 2011 Nomor :66/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribulima ratusUID) fmm = nnn nn nnn nnn nn nnnDemikian diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang padahari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012 oleh KORNELSIANTURI, SH.MH., sebagai

Hakim Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang masingmasing sebagai Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Pebruari 2012Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/2012/PT TPK Smg. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23PEBRUARI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut sertaANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 September 2011 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2011 di Rumah Tahanan Negara diSTU UePENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 47 / Pid.Sus / 2011 /PN.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesarRp 2.500,00 ,(Dua ribu lima ratus rupiah) ;Hal 34 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.SmgMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustusi 2011 sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 21/ Banding/ Akta.Pid/ 2011/PN.Tipikor.Smg jo.

dan memberikan putusan sebagaimanatuntutan jaksa Penuntut Umum ;2252022Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyatakeberatankeberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelishakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkanlebih Va@njut jqss2sse neces neeeseeese nese ieee eee seemeneesMenimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor

Tipikor Smg.

ELIS RUSMIATI, SH.MH.masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 SEPTEMBER = 2011Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta AGUNG WIDIYANTORO

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; - Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

,alamat Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012 nomor : 050/SuKaPid.Tpk/LOMAP/XII/2012 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang denganRegister Nomor : 543/PID/K.Kh/2012/PN.Smg. tanggal 19 Desember 2012 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang

Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada pada tanggal 07 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan

Negeri Semarang pada tanggal 13 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan NegeriSemarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 03Januari 2013 ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat

Tunjungrejo, Margoyoso, Pati ; 7 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000,00 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Semarang setelah memperhatikan dengan seksama MemoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, ternyata tidak terdapat halhal baru yang dapat membatalkanputusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan tidak merupakan halhal yang dapat dipertimbangkan lebih

lanjut karena telah dipertimbangkan olehHakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkatpertama tersebut dinilai sudah proporsional, tepat dan benar, untuk itu putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang ini harusdipandang sebagai tanggapannya ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012

Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor

sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR

AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-- Merubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013, nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-------1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR NASHIR, S.Ag.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17Desember 2013 ; 8.

Tingkat Bandingsetelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dariTerdakwa tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebuttelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding setelah membaca dan mencermati dengan seksamaberkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan

Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013Nomor.79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dariJaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalamputusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya dalam dakwaan AlternatifPertama Subsidair dimana terdakwa bersamasama dengansaksi Imam Santoso dan saksi M.

CICUT SUTIARSO,SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHANAFANDI, SH.MH.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dan DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal7 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis besertapara Hakim Anggota tersebut, dibantu AFIAH, SH PaniteraPengganti tanpa dihadiri Pembanding / Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ; Hakim Ketua,Ttd.DR.H.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. 83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan terdakwa Drs.

Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang sejaktanggal 3 Agustus 2013 s/d 1 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d31 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 1 Nopember 2013S/d 30 Nopember 2013 ; ". Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18Desember 2013 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16Pebruari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 13 NopemberHal.3 dari 4Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.dalam perkara terdakwa tersebut

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor. 141/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember2013 j 222 oon nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnnHal.33 dari 4 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyaJaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 2 Nopember

tanggal 13 Nopember 2013 Nomor.83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut ; 1.

DJAMIAN, SH.MH.CN.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masing masing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2Januari 2014 Nomor. 01/Pen.Pid.Sus/2014/PT TPK Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22JANUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut sertaANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Il. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini: IH.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 16 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 18 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kab. Raja Ampat;Dokumen surat pemberitahuan Tim Teknis Kabupaten DinasPendidikan dan Pengajaran Kab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR22 Sekolah Baru (USB) 2004;Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKab. Raja Ampat kepada Kepala BNI Cab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR30UNTUK SALINAN YANG RESMIWAKIL PANITERA,Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H. NIP. 19600922 198303 2 001PENGAI