Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihatbahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untukkepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi sehingga menggunakan Narkotikadiluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan UndangUndang atau Peraturan yang disebut juga sebagai melawanhukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ParaSaksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwasebagaimana tertuang dalam fakta hukum Nomor 1,2,3 dan 4dimana pada

hari RABU, tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa telahditangkap dan pada dirinya ditemukan ganja seberat 2,7 gramyang diperoleh Terdakwa dari RIAN APRIANSYAH, dengan caramembeli tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dimanaganja tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bukan untukmenyembuhkan penyakit atau bukan dalam rangka kepentingankesehatan dan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelasterlihat bahwa penggunaan ganja oleh diri Terdakwa bukanlahdalam

rangka kepentingan kesehatan maupun IImu Pengetahuandan Tehnologi sehingga apa yang. dilakukannya sudahbertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimanaditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan demikian kompunen unsurmelawan hukum telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukummerupakan salah satu kompunen dari unsur ini maka dengantelah terpenuhinya salah satu) kompunen tersebut Majelisberkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat

disalurkanoleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadalembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwadalam Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Garuda Teletara tentang KerjasamaPengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Tehnologi Informasi danKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh wilayahregional Yka ;1 (satu) lembar gambar Toko Cipta Mulya ;. 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pendidikan dan pelatinan besertamobil unit pelatinan ;Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 822 K/Pid/2012n).V).1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 28 tanggal 31 Januari 1994 yangdibuat oleh notaris / PPAT Ny.

Garuda Teletara Yka tentangkerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihnan tehnologi informasidan komunikasi antara Drs. MADISON GINTING, Msi denganHAZANIAH L. ADILAHI ;. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan kerjasama antara PT. ZyrexindoMandiri Buana dengan CV. Garuda Teletara tertanggal 1 Januari 2007 ;1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama pendistribusian produkPT. Bakrie Telecom. Tbk antara PT.

Garuda Teletara tentang KerjasamaPengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Tehnologi Informasi danKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh wilayahregional Yka ;1 (satu) lembar gambar toko Cipta Mulya ;10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pendidikan dan pelatinan besertamobil unit pelatihan ;1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 28 tanggal 31 Januari 1994 yangdibuat oleh notaris / PPAT Ny. AGUS PRAPTINI, SH tentang PerseroanKomanditer CV.

Garuda Teletara Yka tentangkerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihnan tehnologi informasidan komunikasi antara Drs. MADISON GINTING, Msi denganHAZANIAH L. ADILAHI ;2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan kerjasama antara PT. ZyrexindoMandiri Buana dengan CV. Garuda Teletara tertanggal 1 Januari 2007 ; 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama pendistribusian produkPT. Bakrie Telecom. Tbk antara PT.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2813/Pid.Sus/2020/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Foto copy sesuai dengan aslinya SK Pengangkatan sebagaiGuru Tetap Yayasan Pendidikan Tehnologi Turen, tertanggal11 Juli 2002, yang diberi tanda ( P2 ) ;3. Foto copy sesuai dengan aslinya SK Pembebasan Tugassebagai Karyawan Tenaga Edukatif, tertanggal 12 Juli2008 , yang diberi tanda ( P3 ) ;4. Foto Copy sesuai dengan aslinya SK Penggantian PenbinaYayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT), tertanggal 5Juli 2002 yang diberi tanda ( P4 ) ;5.

Penggugat sebagai guru SMP Bhakti Turen, nengajarsejarah pada kelas 2 dan klas 3, akan tetapi sejak bulanjuli 2008 sudah tidak nengajar lagi;e Bahwa Ter gugat sebagai Penbi na Yayasan Pendi di kanTehnologi Turen ;22Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Yayasan PendidikanTehnologi Turen pada periode tahun 2002 sampai' dengantahun 2007 , dan saksi juga nmengajar di STM pada yayasantersebut sampai dengan tahun 2008 ;Bahwa sekarang saksi sebagai guru SMK di Singosari ;Bahwa pendiri dari Yayasan Pendidikan Tehnologi

Turen adatujuh orang termasuk Tarsisius Soetoro ;Bahwa Yayasan Pendidikan Tehnologi Turen berdiri padatahun 1972, yang awalnya ketuanya adalah Tarsisius Soetorolalu digantikan oleh Djarkasi dan kemmdian Ir.

Wskito kemmdian saksi ( Midjiadi ) ;Bahwa pada tahun 2002 ketika saksi menjadi ketua YayasanPendidikan Tehnologi Turen pecah karena telah timbul aktapendirian YPTT lain ;Bahwa saksi tidak tahu bagainana sehingga timbul atauterbit akta pendirian YPTT lain selain yang saksipinpin ;Bahwa yayasan yang berdasarkan Akta No.19 tetap eksissampai dengan tahun 2007 ;Bahwa kelompok dari Tarsisius Soetoro nendirikan yayasantandingan sehingga terbit yayasan dengan Akta No. 253, yangmana yayasan tersebut sebetulnya

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3393/Pid.Sus/2020/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM)atas nama Ruyani No. 15 OB or 0074764 tanggal 29 Mei 1991, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tehnologi Menengah (STM) Banjarbaru.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.1;2.

Unsur Tanpa Hak dan Melawan HukumHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23 1/Pid.Sus/2016/PN PdgMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyaihak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang danbertentangan dengan undangundang yang berlaku; berdasarkan pasal 7 Undangundangnomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tehnologi, bahkan menurut pasal 8Undangundang nomor 35

tahun 2009 bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untukkepentingan ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diasnoktik,Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpaseizin dari pejabat yang berwenangdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuanterdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dengan demikianunsur tanpa hak atau melawan hukum ini menurut Majelis

perbuatanya tersebut, sehingga Majelis berpendapatunsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyaihak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang danbertentangan dengan undangundang yang berlaku; berdasarkan pasal 7 Undangundangnomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tehnologi

, bahkan menurut pasal 8Undangundang nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untukkepentingan ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diasnoktik,Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpaseizin dari pejabat yang berwenangdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuanterdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dengan demikianunsur tanpa

SbyUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;e Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 5 (lima) klip plastickecil yang berisi narkotika jenis sabusabu dengan berat 1,99 gram (beratnetto 0.332 gram) tidak ada jjin dari pihak yang berwenang dan bukandalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Dengan demikian unsur initerpenuhi.Ad.2.Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2)dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

tanpa hakatau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menyerahkan Narkotika Golongan berupa 1 (Satu) klip plastik kecilyang berisikan narkotika jenis sabuSsabu dengan berat 0,34 gram (berat netto0.046 gram); 4 (empat) klip plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabusabu dengan berat 1,65 gram (berat netto 0.286 gram) tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

sebagai dibawah ini;Menimbang,bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganPUTUSAN Nomor :1092 /Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel Halaman 11pelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari

pihak yang berwenang dalam menjual sabu dan bukandigunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di jual, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukumtelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang,bahwa tentang unsure jumlahnya~ melebihi 5(lima)gram,berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keteranganterdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu ,didapat

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammenguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti diamankan dikantor Resnarkoba Polresta Samarinda.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammenguasai Narkotika jenis shabu tersebut.Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2018/PN Smr Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti diamankan dikantor Resnarkoba Polresta Samarinda.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2018/PN Smrdan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang

hak adalah tanpa wewenang atautanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukanhalhal yang dilarang oleh hukum tetulis/UndangUndang (melawan hukum dalam artiformal);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNo.35 tahun 2009, tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi

;Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankanpenggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan /atau Pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatasHalaman 15 dari 21 Halaman Putusan No.163/Pid.Sus/2012/PN.Yk16adalah bertentangan dengan UndangUndang atau Peraturan yang disebut juga sebagaimelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian denganketerangan Terdakwa sebagaimana

ditangkap dan pada dirinya ditemukan 1(satu) bungkus rokok Polo Mild yang didalamnya berisi (satu) bungkus kertas berisiganja berat kurang lebih 4,56 gram, (satu) bungkus kertas Marsberd;Bahwa ganja tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah)tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan, dimana narkotika jenis ganja tersebut akandipergunakan oleh terdakwa bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalamrangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan tehnologi

;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwapenggunaan ganja oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatanmaupun ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga apa yang dilakukannya sudahberentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karana melawan hukum merupakan salah satukomponen dari

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RAMDANALAMSYAH & PARTNERS, beralamat di JI.Ciledug Raya No.62 Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 6 April 2014, selanjutnya disebut TERBANDING Il semulaTERGUGAT Il;YAYASAN INSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL yangberkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, KebunJeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanyaProf.Dr.O.C.KALIGIS,SH,MH.,Dr.Y.B.PURWANING,M.YANUAR,SH.MCL.,CN.

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RAMDANALAMSYAH & PARTNERS, beralamat di JI.Ciledug Raya No.62 Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 05 April 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING Illsemula TURUT TERGUGAT Ill;10.INSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL (ISTA) yangberkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, KebunJeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanyaProf.Dr.0.C.KALIGIS,SH,MH.

Bahwa selain daripada itu, TERGUGAT bersamasama dengan TERGUGATIV dan TERGUGATV juga telah mendirikan TERGUGATII (YAYASANINSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL) pada tanggal 18 Juli 2013sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No. 38 yang dibuat dihadapanZAINAL ABIDIN, SH., notaris di Jakarta, maksud pendirian TERGUGATIIladalah patut diduga untuk menguasai penyelenggaraan pendidikan INSTITUTSAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL;Padahal pembentukan dan penyelenggaraan pendirikan INSTITUT SAINSDAN TEHNOLOGI ALKAMAL

Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang sah danmemiliki Kewenangan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan diTaman KanakKanak (TK) AlKamal, Sekolah Dasar (SD) AlKamal,Sekolah Menengah Pertama (SMP) AlKamal, Sekolah Menengah Atas(SMA) AlKamal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AlKamal dan InstitutSains dan Tehnologi AlKamal (ISTA) yang kesemuanyaterletak/berdomisili/oerkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, KedoyaSelatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;3.

Memerintahkan kepada TERGUGATl TERGUGATI, TERGUGATIIL,TERGUGATIV, dan TERGUGATV untuk menghentikan segala aktifitasnyayang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di Taman KanakKanak (TK) AlKamal, Sekolah Menengah Atas (SMA) AlKamal, SekolahMenengah Kejuruan (SMK) AlKamal, dan Institut Sains dan Tehnologi AlKamal (ISTA)yang kesemuanya terletak/berdomisili/oerkedudukan di JalanRaya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;hal 19 Put.No.179/PDT/2016/PT.DKI5.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentangNarkotika j 22222 222 n nnn nnn nnn nnn n nnn nnnBahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket plastic kecil berisi sabusabu dengan berat0,35 gram (berat netto: 0,092 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang danbukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, Bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlahterbatas, narkotika golongan dengan digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia,