Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juli 2018, sudah 1tahun lebin sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagialamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, saat ini Tergugat tidak diketahuilagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).

Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2047/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan

rumah tersebut, selanjutnya rumah tersebut digeledah danberhasil ditemukan 1 (Satu) unit timbangan elektrik warna abuabu silver di atasmeja yang ada di dapur rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahanbadan terhadap diri terdakwa dan berhasil diketemukan 1 (Satu) unit HandphoneMerk Nokia warna biru dengan simcard nomor 0812 6072 8082 dikantongcelana terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawadan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam penjelasanPasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan

PersetujuanPenyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang,Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihnatkan BERITAACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS NO.LAB : 75 I/IX/ 2015/Balai LabNarkoba , tanggal 3 September 2015 yang memberikan kesimpulan Setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang buktikristal warna putih no 1 dan urine atas nama Andriadi als tompel bin Matarus(alm) benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nourut 61 lampiran undangundang Repulik

seseorang bernama Pardede als Aris seharga Rp 1.550.000,(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISNO.LAB : 75 I/IX/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3 September 2015didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorisdisimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 71 dan urine atasnama Andriadi als tompel bin Matarus (alm) benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik

24 Agustus 2015 dari PegadaianPangkalpinang dengan berat bruto/kotor(gram) seberat 1,01 gram;Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS NO.LAB : 75 I/IX/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3September 2015 didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaansecara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 1 danurine atas nama Andriadi als tompel bin Matarus (alm) benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danHal3 dari 4 hal.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik IndonesiaNomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Admimistrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepadaPenggugat

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danHal3 dari 4 hal.

memeriksadan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadapke persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan permohonanya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Pen. 152/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

Pen. 162/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPutusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.DumHalaman 2 dari 4 halamanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989yang telah diubah dan ditambah

b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975,Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukanalat bukti dua orang saksi yang masingmasing bernama xxxxxXxXXXXXXXXXXXXXXXdan xxxXxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXMenimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mmenerangkan tentang Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2008sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan alamatnya punsudah tidak di ketahui di wilayah Repulik

Indonesia dan saksi telah ada upayamenasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan ataspengetahuan saksi sendiri;Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Menerangkan tentang Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2008sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan alamatnya punsudah tidak di ketahui di wilayah Repulik Indonesia dan saksi telah ada upayamenasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil

No. 0334/Pdt.G/2016/PA.Btm.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankankepada

Dengandemikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua MahkamahAgung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/TV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatanPenggugat tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat

tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0215'094LS dan 10515500BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasal, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ataualat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Repulik

Indonesia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekirapukul 11.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2016 atau setidaktidaknya dalam suatu wakiu di tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0214500LS dan 10515486BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Repulik

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Desember 2015,sudah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil.Hal. 8 dari 12 Hal.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, saat ini Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).

Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah,pendidikan SLTP, tempat kediaman di KabupatenPinrang, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman diKabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahuikeberadaannya yang pasti di wilayah Repulik

dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyaharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

ditentukan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datangmenghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon telah dipanggil dengansah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkanalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik