Ditemukan 1409 data
Terbanding/Tergugat I : NURKA
Terbanding/Tergugat II : JUNAIDI
Terbanding/Tergugat III : PARINO
Terbanding/Tergugat IV : MARSONO
Terbanding/Tergugat V : RUSLAN
Terbanding/Tergugat VI : SAFARI
Terbanding/Tergugat VII : SYAHBUDIN
Terbanding/Tergugat VIII : AMANSYAH SIAGIAN
37 — 16
tersebut dilakukan oleh sipemberi Hibah (ApasPohan dan Nekmah Nasution), pada hal Sipemberi Hibah adalah seorangyang lanjut usia, sehingga terbit Surat Penyerahan/Hibah, antara ApasPohan dan Nekmah Nasution selaku Pemberi Hibah dengan Penggugat(Samsul Bahri Hasibuan) selaku Penerima Hibah, yang menimbulkankonsekuensi hukum seolaholah objek sengketa a quo telah beralih menjadikeatas nama Penggugat (Samsul Bahri Hasibuan), bukan lagi menjadi atasnama Apas Pohan dan Nekmah Nasution, yang merupakan cikal
AMIRUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 69
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
116 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soejono mulai meniti karirnya didunia perbankan denganmenjadi staff di Postpaarbank yang merupakan cikal bakal BankHalaman 2 dari 60 hal. Put. Nomor 1952 K/Pdt/2016Tabungan Negara. Berikut secara singkat perjalanan karir alm.Soerjono:3.1.1. Menjadi staff pada De Postspaarbank (masih di zamanpenjajahan Belanda dan Jepang);3.1.2.
1483 — 2995
;Menimbang bahwa atas gugatan intervensi tersebut para Tergugat Intervensi I telahmemberikan Jawaban / Tanggapan tertanggal 11 April 2012 sebagai berikut ; 1 Bahwa dari kronologis yang diuraikan Penggugat Intervensi, awalnya pada tahun 1875,berdiri Staats Spoorwegen sebagai cikal perkeretaapian di Indonesia; Oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Staats Spoorwegen Hak Atas Tanah berupaGrondkaart 4 e No. 6 (Vide bukti P.
ENGGAR DIAN RUHURI SH
Terdakwa:
AGUS MUBAROK S.Ak Bin MUKHTAR SAFAAT
204 — 68
TKM CIKAL SUBUR BANYUMAS
0077-01-001338-56-6
17.
TKM GUNUNGSARI BANYUMAS
0077-01-001313-56-6
18.
TKM MULIA LESTARI BANYUMAS
0077-01-001379-56-2
19.
Register : 28-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-09-2019Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pol
Tanggal 21 Maret 2019 — Terdakwa
96 — 41tersebutdiatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidanayang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan oleh karena menurut Hakim disahkannnya UndangUndang Nomor 11Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni bertujuan untukmelindungi hakhak anak yang berhadapan dengan hukum yang sangatmengedepankan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anakdimana anak adalah sebagai cikal
Register : 10-06-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 24-09-2012Putusan PN SUMENEP Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 18 Januari 2012 —
50 — 12Disinilah cikal bakal potensi praktek tindak pidana korupsiyang menjadi penyakit kronis bangsa ini, dan yang akan paling dirugikan adalah rakyat itu sendiriyang telah memilihnya menjadi kepala daerah;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa bersamasama dengan jawaban Tergugat juga disertakan gugatanrekonpensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan
Register : 13-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 14-05-2020Putusan PTUN JAKARTA Nomor 245/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
614 — 512Penggugat disudutkan dan dipaksa untukmengakui bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan halapapun untuk membantu upaya Penggugat untuk melakukanrangkaian proses tindak lanjut dalam proses penyesuaianperizinan;Hal tersebut bertentangan dengan upaya Presiden RepublikIndonesia, Bapak Joko Widodo yang telah membuat kebijakanuntuk mempermudah izin investasi bagi pelaku usaha melaluiPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang manamerupakan cikal
Register : 18-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 09-09-2016Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; 1.MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR
258 — 115JawaBarat.Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Bongkar Muat di Banjarmasindan jabatan saksi pada perusahaan tersebut adalah sebagai pemilikperusahaan;e Bahwa saksi di perusahaan tersebut sejak tahun 2003 sampaidengan sekarang;e Bahwasaksi tidak hadir pada saat Munaslub di Semarang Tahun2013, akan tetapi saksi mendapat infomasi dan laporan dari hasildari munaslub Semarang;e Bahwa saksi tahu mengenai Akta No. 41 tentang Pendirian APBMIyang menjadi cikal
Register : 11-02-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 27-05-2020Putusan PN Kuala Kurun Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
YANDRISON B.NARANG
Tergugat:
1.PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI
2.KOPERASI BALAWAN HAPAKAT
141 — 203yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah;Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN KknBahwa Saksi mengetahui riwayat Desa Taringen yang dulunya dibuka lahandengan menggunakan Chainsaw dan Kapak, dimana dulunya semua lahan yangada adalah bekas ladang berpindah yang luasnya tidak pernah melebihi 100 Hatermasuk orang tua Saksi yang mempunyai tanah bekas ladang berpindah tidaklebih dari 100 Ha dimana dahulu sebelum berdirinya Desa Taringen, yang memimpinwilayah yang menjadi cikal
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 25-10-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 33/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD NASIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
125 — 78Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 67 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
Register : 07-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020Putusan PA BAUBAU Nomor 0468/Pdt.G/2019/PA Bb
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 71Bahwa semasa berumah tangga ( menikah) PENGGUGAT danTERGUGAT secara bersama sama mulai merintis bisnis sekitar duabulan setelah menikah yaitu memulai membeli lahan kosong di KelSulaa,Kec Betoambari, Kota Baubau dengan luas + 2185 M kemudianpada tgl 26 April 2006 Penggugat mendirikan PERSEROANKOMANDITER dengan nama CV.LANGIT BIRU pada Notaris La OdeMuhamaad Taufik,SH dimana Penggugat sendiri menjabat sebagaiDIREKTRIS dan penanggug jawab perusahaan yang mana lahirnyaCV.Langit Biru 1ni adalah cikal
Register : 08-03-2019 — Putus : 05-04-2019 — Upload : 22-05-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 April 2019 — Pemohon:
1.NANIK HANDAYANI
2.Drs. H. APIP ARFIANDY
3.AQLANI MAZA, MA
4.DRH. ALI USMAN
Termohon:
PT Anugerah Suryo Propertindo
202 — 97Bahwa berdasarkan Yurispudensi Putusan No.52/PDT.SUS/PKPU/2014.PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa olehkarena PKPU juga merupakan cikal bakal timbulnya Kepailitan jika tidaktercapai Perdamaian, oleh karenanya untuk dikabulkannya suatu permohonanPKPU haruslah mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.30.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
231 — 86adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
Register : 22-06-2015 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 01-11-2016Putusan MS LHOK SUKON Nomor 290/Pdt.G/2015/MS-Lsk
Tanggal 27 Juli 2016 — Hj. Zainabon binti Hasan melawan Tgk Zainal Abidin bin Berdan, cs
123 — 20dengan bangunan diatasnya seperti bangunan Dayah Putri,maka dalam Faraidh ini pihak penggugat tidak perlu oleh majelis hakimmelakukan pengosongan atau pembongkaran yang mengakibatkanbangunan Dayah hancur atau rusak, akan tetapi penggugat inginkan apabilapara tergugat beritikat baik, bahwa tanah yang ada bangunan Dayahdiatasnya diserahkan semuanya kepada penggugat dengan alasan demikelanjutan dayah tersebut yang telah kami bina bersama dengan Almarhum(Abu Panton) serta Penggugat lestarikan sebagai cikal
Register : 04-10-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-10-2014Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 29 April 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST) : GUBERNUR SUMUT
102 — 51penilaianKomisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Nopember 2008terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan LingkunganHidup Kegiatan Pembangunan Lapangan Panas Bumi dan Pembangunan PLTPSarulla Kapasitas 330 MW di Kabupaten Tapanuli Utara yang merekomendasikan2627persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan pengembangan lapanganpanas bumi dan pembangunan PLTP Sarulla kapastitas 330 MW ;Bahwa hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara yangmenjadi cikal
Register : 19-08-2011 — Putus : 27-12-2011 — Upload : 02-02-2012Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2011 — PT. Smart Telecom;Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
142 — 71WirelessIndonesia (yang merupakan cikal bakal Penggugat)seharusnya Penggugatmenyadari kewajibannya untuk dikenakan tarif = BHPPita Frekuensi Radio sama dengan PenyelenggaraJaringan Bergerak Seluler hasil seleksi (lelang)di Pita 2,1 GHz ;Bahwa menurut hukum perubahan nama badanusaha dari PT. Indoprima Mikroselindo menjadiPT. Smart Telecom, dengan Presiden Direkturyang sama (semula menjabat sebagai PresidenDirektur PT. Wireless Indonesia yang beraliansidengan PT.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
RUSTAM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 53kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerah bisadilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebutdinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SK danmenerima perintahndan menjalankan prosedur dan mekanisme yang diisyaratkan,sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidak paham;Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 65 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yang kemudianmenjadi cikal
Upload : 26-09-2016Putusan PN PANDEGLANG Nomor 20/ PDT.G/ 2015/ PN.Pdl
Ny. TATI HENDARSIH Binti APENG PERMANA,H. ARMAINI BIN AGUS DJABAR, ABDULRAHMAN (Toko Rama Fasion), INDRIANTO Alias DERI, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Kantor Cabang Labuan
83 — 28Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap toko SayonaraBaru/ Cikal Pembangunan beserta isinya yang terletak di Kp. SukajadiPasar, Kecamatan Cibaliung, kabupaten Pandeglang dengan batasbatas :Sebelah Barat : H. Komeng Bin H. Hanafi,Sebelah Timur : H. Sardi Bin iris,Sebelah Utara : Bahrum Bin Saibi,Sebelah Selatan : JI.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 35adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal