Ditemukan 1721 data
51 — 20
kaitannyadengan kedudukan saksi Penggugat adalah sebagai saksi yang tidak dapat didengarsebagai saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 2 RBg akan tetapiketentuan hukum acara cerai gugat ternyata sudah diatur secara khusus dalam undangundang No.7 tahun 1989 pada paragrap 3 Pasal 73 sampai dengan pasal 86, jadi dalamperkara a quo berlaku azas lex spesialis derogate lex generalis, maka ketentuan yangharus dijadikan landasan hukum pembuktian adalah ketentuan yang tertuang dalamketentuan khusus hakum
6 — 4
Agama Kecamatan Cianjur sehingga tidak memilikibuku nikah;Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
9 — 0
persidangan dan btidak pula memberikan Jawabannya; , makaMejelis m,enilai Penggugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah olehTergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat wajibmemembuktikan dalil gugatannya;Menimbang; bahwa berdasarkan bukti tertulis didukung denganketerangan dua orang saksi masingmasing 8136 dan 8136 di bawahsumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi salingbersesuaian; maka Majelis hakum
9 — 0
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganHal 5 dari 8 halaman Penetapan 0279/Pdt.P/2018/PA.Cjrperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 10
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
5 — 4
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
6 — 4
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
24 — 6
Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakum PengadilanNegeri Tanjungbalai pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, oleh , sebagaiR.LEONI MANULLANG,SH Hakim Ketua Majelis, VIVIA SITANGGANG, SH danDIANA F. LUBIS, SH.
15 — 7
(limna juta rupiah) dinilaiuterlalu memberatkan, oleh sebab itu berdasarkan rasaa kepatutan dan keadilanMajelis Hakum menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddahkepada Penggugat rekonvensi sebesar Rep.9.000.000,00.(sembilan jutarupiah) selama Penggugat rekonvensi berada dalam masa iddah 3 bulan;4.
9 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 3
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
40 — 6
. / 6.dan mudah dalam pembuktiannya yakni dakwaan melanggar pasal 374 KUHP Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsureunsurnya terdiri dari ;Barang siapa, Dengan senghaja memiliki dengan melawan hakum melakukan,Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan oranglain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing unsure tindak pidanatersebut diatas, dengan mengambil alih seluruh uraian juridis sebagaimanadisebutkan didalam tuntutan
7 — 3
dimaksudkandalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
18 — 2
terdakwa AMIRUDDIN SIAGIAN Alias UDIN, pada hari Kamistanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Aek Bonjo DesaBandarlama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Rantauprapat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannyakepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hakum
6 — 0
tempat tnggal bersamaPenggugat, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009sampai sekarang , oleh karena Penggugat menuntut perceraian dari Tegugat;Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalam tidakmemberikan Jawabannya oleh karena majelis menilai Tergugat telah mengakui dalilgugagatan Penggugat ; Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawahsumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian;maka Majelis hakum
25 — 10
Bahwa dengan sebabsebab tersebut diatas, maka Pemohon merasarumahtangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,karena perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yangberkepanjagan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Jakarta Pusat/Majelis Hakum untuk menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut:;1.
13 — 4
dimaksudkandalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
4 — 0
Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganHal 5 dari 9 halaman Penetapan 095 1/Pdt.P/2017/PA.Cjrperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum