tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0215'094LS dan 10515500BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasal, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ataualat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Repulik

Indonesia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekirapukul 11.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2016 atau setidaktidaknya dalam suatu wakiu di tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0214500LS dan 10515486BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Repulik

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Desember 2015,sudah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil.Hal. 8 dari 12 Hal.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, saat ini Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atauPejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketaa quo telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Keempatkhususnya Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu mengenai Prosedur PemilihanPenyediaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedian barang/jasa serta juga bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik dan Pasal 22 UndangUndang Repulik

Indonesia Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyisebagai berikut :Pasal 22 UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarangbersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat ;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (klarifikasi) a quo jelasjelassudah bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik

Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah,pendidikan SLTP, tempat kediaman di KabupatenPinrang, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman diKabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahuikeberadaannya yang pasti di wilayah Repulik

Dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyaharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyaHlm 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/PdtG/2019/PA.Btmtersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankankepada

ditentukan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datangmenghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon telah dipanggil dengansah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkanalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Ptsn No.0018/Pdt.G/2016/PA.BTMdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohondan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/Hal3 dari 5 hal.

S.SI,M.Si, RIESKA DWI HIDAYATI, S.Si, M.Si, dan PUTERI HERYANI, S.SI,Aptpemeriksa pada BALA LABORATORIUM NARKONA BADAN NARKOTIKANASIONAL dengan mengetahui KUSWARDANI,S.Si,M.Farm,Apt, KEPALALABORATORIUM NARKOBA BNN yang memberikan kesimpulan Setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang buktikristal warna putih no 1 dan Urine An Maulana Deska als Maman bin Abdul Azizno 2 tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik

;Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Pgp Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terdakwa disaksikan olehsaksi Edi Novianto bin Baijuri; Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISNO.LAB: 59L/XII/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3 Desember 2015disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 1 dan Urine MaulanaDeska als Maman bin Abdul aziz Husein no 2 tersebut benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik

api gas selanjutnya uap shabu tersebut terdakwa hisap sepertimenghisap rokok hingga terdakwa merasakan badan terdakwa segar danbersemangat untuk bekerja.Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS NO.LAB: 59L/XII/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3Desember 2015 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 1 danUrine Maulana Deska als Maman bin Abdul aziz Husein no 2 tersebut benarmengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61lampiran undangundang Repulik

danterhadap Narkotika golongan baik nama maupun jenisnya telah disebutkansecara limitative dalam lampiran UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS NO.LAB: 59L/XII/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3Desember 2015 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putin no 1 danUrine Maulana Deska als Maman bin Abdul aziz Husein no 2 tersebut benarmengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61lampiran undangundang Repulik

dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 TentangPemberlakuan Buku If Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 jo.

strong>) sebagai wali dari anaknya yang bernama, Eka Nabila Armaninata Binti Kasuma Armaninata, perempuan, tempat tanggal lahir, Medan 05 Oktober 2004;

Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan

Terdakwa dari saksi Abnur Hamdani Alias Dani, ketikaditanyakan apakah ada ijinnya, Terdakwa menjawab tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu dan Terdakwa tidak memiliki izin daripihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasaiNarkotika Golongan jenis shabushabu;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawadan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalampenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurang!

untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2017,sudah 2 tahun lebin sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib). Hal inimenunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisahjika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahanrumah tangga (broken marriage).Hal. 8 dari 12 Hal.

untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik