Ditemukan 2804 data
14 — 0
angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, meskipun Paraturan MenteriAgama Republik Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku denga keluarnyaPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, yang sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) bahwaPencatatan perubahan nama sumai, istri dan wali harus berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, maka bilaperkara ini dajukan
8 — 0
Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, meskipun Paraturan MenteriAgama Republik Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku denga keluarnyaPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, yang sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) bahwaPencatatan perubahan nama sumai, istri dan wali harus berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, maka bilaHal 4 dari hal 8 Putusan Nomor 0521/Pdt.P/2019/PA.Kbm.perkara ini dajukan
18 — 0
angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, meskipun Paraturan MenteriAgama Republik Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku denga keluarnyaPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, yang sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) bahwaPencatatan perubahan nama sumai, istri dan wali harus berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, maka bilaperkara ini dajukan
16 — 16
persidangan dan telah pulameneguhkan dalildalil permohonannya dengan saksisaksi.Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dan Pemohon Il padapokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada tanggal 15Agustus 1989, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariatIslam di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule KecamatanSekarbela Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang dajukan
Terbanding/Tergugat : BUPATI KOTABARU
110 — 35
Persiapan, Berita Acara Persidangan,Suratsurat Bukti, Keterangan saksisaksi, Memori Banding, sependapatdengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama Perkara Nomor 29/G/2019/PTUN.BJM tanggal 18 Desember 2019dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis HakimTingkat Banding telah memeriksa seluruh buktibukti yang dajukan
4 — 0
PUTUSANNomor 0282/Pdt.G/2012/PA.KbmBismillaahirrahmaanirrahiim,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara yang dajukan olehXxxxx bin xxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikanSLTP, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.O1 RW. 01 DesaXxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kebumen, selanjutnyadisebut sebagai
20 — 7
Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, meskipun Paraturan MenteriAgama Republik Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku denga keluarnyaPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, yang sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) bahwaPencatatan perubahan nama sumai, istri dan wali harus berdasarkanHal 4 dari hal 8 Putusan Nomor 0253/Pdt.P/2019/PA.Kbm.penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, maka bilaperkara ini dajukan
68 — 16
hariPasal 8Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini kePengadilan Negeri Manokwari, agar pengadilan Negeri Manokwari menguatkankesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian;Pasal 9Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan kesepakatan perdamaian ini kePengadilan Negeri Manokwari hingga diputuskan dengan dikeluarkannya aktaPerdamaian, ditanggung oleh Pihak Penggugat.Pasal 10PENUTUPBahwa dengan lahirnya Surat Kesepakatan Damai ini, maka Gugatan Perkara Perdatayang dajukan
1.Mustapa bin Abdul Mu'in
2.Mustapa bin Abdul Mu'in
20 — 7
menghadkap di persidangan dam telath pula' premeguitikem dailliidalil permothanannya demgam builtibuitti tertullis danes saksisaksi:Menimibang, battwea Pemmotomm PEMOA) Idan PEMahan IIpata pokakmya memdkilikean baihwa pada tangyal 23 Januari 1983,dilingkungan Katang Bedill Kecamatan Cakranegara, Kota Matal'am, telahmelangsungkan perkawinian tersebul tidalk tercatat pada Kantor UrusanAgama saitennpat;Menimbang, bahwa berdasaikan alat bulkti tertulis dan keteranganpihakk berperkara, serta saksisaksi yang dajukan
12 — 10
PENETAPANNomor 54/Pdt.P/2020/PA.SryDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidanganHakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang dajukan oleh :RATNA SURI binti MATJUNAN alias MATYUNAN, NIK 6112014203590001,lahir di Ngabang, 2 Maret 1959 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunanPNS, tempat kediaman di Komplek Griya Husada Blok F Nomor 15, RT/RW005/005, Desa
12 — 0
PENETAPANNomor : 0010/Pdt.P/2014/PA.Btl.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang dajukan oleh:PEMOHON,Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan buruh,bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pemohon mengajukan permohonan dispensasi
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : Gilbert Eglan Hartman Kindangen alias Jil
144 — 79
sebagaimana ternyata padaAkta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus.Anak/2020/PN Amr tanggal 21 April2020;Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang kepadaTerdakwa GILBERT EGLAN HARTMEN KINDANGEN Alias JIL pada tanggal 24 April2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Relaas pemberitahuan adanya BandingNomor 01/Akta.Pid.Sus.Anak/2020/PN Amr;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang dajukan
MND.2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada 29 tanggal April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang dajukan oleh JaksaPenuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memoribanding tanggal 30 April 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan NegeriAmurang pada hari dan tanggal itu, dan kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
Siti Mastiah binti Abdul Rozak
Tergugat:
1.Djuani bin Abdul Rozak
2.Solikhin bin Abdul Rozak
23 — 4
Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalahuntuk keperluan mengurus penetapan ahli waris yang akan dajukan kePerngadilan Agama Bandung;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar pernikahanantara Abdul Rozak alias Durajat alias Durodjak alias Abdul Rojak alias Abd.Rojak alias Dul Rojak bin Wasjan dengan Sarmi binti Darma yang dilaksanakanpada tahun 1937 dan atau setidaktidaknya masih pada tahun 1937, dahulu
Rojakalias Dul Rojak bin Wasjan dan almarhumah Sarmi binti Darma sebagaimanatujuan dari adanya permohonan a quo adalah dalam rangka untuk menguruspenetapan ahli waris yang akan dajukan ke Perngadilan Agama Bandung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum; dan sesuaidengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (INPRESNomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonanPemohon;Menimbang, bahwa
19 — 6
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakinlama semakin memuncak, akhirnya sejak Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugattelah pisah ranjang dan pisah rumah yang sampai dajukan gugatan ini berjalan selamakurang lebih lima (5) bulan ;;6. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapitidak berhasil ; 2 = eon nn nn nnn nnn nnn ne nn n=7.
70 — 17
Tentang hal ini majelis hakim tingkatbanding memberi pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 127RV perubahan gugatanyang dajukan oleh Penggugat tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan,dan karena itu seharusnya gugatan berupa tuntutan nafkah anak tersebut dinyatakantidak dapat diterima.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusanpengadilan tingkat pertama khususnya pada bagian rekonpensi seharunya dikuatkan.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang bahwa berdasarkan pasal 89
15 — 6
PENETAPANNomor 6/Pdt.P/2018/PA.SryDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang dajukan oleh :Pemohon I, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan rumah tangga, alamat diJI.
18 — 6
Selanjutnya diberi tanda P.3Menimbang, saksi yang dajukan Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :1.
9 — 3
Fatimah Septiana baru berumur 15 tahun 5 bulan, sehinggauntuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agamasebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor TahunMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami anakPemohon, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon suami telahsepakat untuk menikahkan anaknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri dan calonsuami serta dikuatkan keterangan dua orang saksi yang dajukan
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
177 — 84
ketentuantenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UndangHalaman 6 dari 9 halaman Putusan No.200/B/2020/PT.TUN.JKTUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dankeberatan diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi tidak Sesuai ketentuan Pasal77 ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis HakimTingkat Banding telah memeriksa seluruh buktibukti yang dajukan
11 — 0
PENETAPANNomor : 083/Pdt.P/2014/PA.Btl.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang dajukan oleh:PEMOHON, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh,bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah