Ditemukan 2878 data
9 — 0
Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohonputusan yang seadil adilnya.Bahwa, Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dibebaskan daribiaya perkara, dan berdasarkan Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Krw.
8 — 6
membina rumah tangga, ternyataberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasanTergugat telah kembali dan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, makatidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara olehPenggugat tersebut;Bahwa Penggugat memberikan keterangan secara lisan dipersidangan Penggugat tergolong warga tidak mampu dan mendaftarkanperkara secara Cumacuma (prodeo) serta mohon untuk dibebaskan daribiaya
84 — 38
Bahwa Penggugat adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana SuratKeterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Dekaitanggal 18 Maret 2019 Nomor : 825/SKTM/DD/III/2019, sehinggaPenggugat memohon untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan daribiaya yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan alasan / dailildalil di atas, Penggugat memohon agar KetuaPengadilan Agama Wamena segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMAIR1
45 — 22
Menghukum Penggugat dan Tergugatuntuk membayarmasing masing setengahnya daribiaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp.1.488.000,(satu) juta empat ratusdelapan puluh delapan ribu rupiah) =; Membaca, akta pernyataanpermohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Kupang,yangmenyatakan.....menyatakan bahwa pada tanggal 29 November2010, Kuasa Hukum Penggugat/Kuasa HukumPembanding telah mengajukan permohonanagar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Kupang, tanggal 18November
48 — 4
mengabulkan permohonan Penggugat tersebut.Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)Penetapan No. 0348/Pdt.G/2017/PA.Rks Halaman 3 dari 5 halamanUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Penggugatmengajukan perkara secara cumacuma, maka Penggugat dibebaskan daribiaya
17 — 13
pembuktian, maka Pemohon terbukti telah mendapat pembebasan daribiaya perkara;Menimbang, bahwa dani 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohontersebut hanya satu orang saksi bernama Dasmawati binti Jabba yang telahmemenuhi syarat sebagai saksi, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkanberdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keteranganyang saling bersesuaian dan mendukung dalildalil Gugatan Pemohon, yaitubahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang mempunyai 2 (dua
penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon sertatempat Pernikahan atau perkawinan dilangsungkan,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon, namun demikian, oleh karena Pemohon telah dibebaskan daribiaya
18 — 16
ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KelurahanKelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabuapten Lombok Timur nomor:400/943/PKR/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dan telah dibebaskan daribiaya
19 — 12
No.39/Pdt.P/2019/PA KlbNomor : W23A4/359/HK.05/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, tentangpembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon II dibebaskan daribiaya perkara ;Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuanketentuan hukum yangberkaitan ;MENETAPKAN1. Menyatakan perkara nomor 39/Pat.P/2019/PA.Klb, gugur ;2.
15 — 12
ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/275/Kesra/IX/2021, tanggal 23 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya
11 — 7
diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat, namun dikarenakan permohonanPenggugat untuk bererkara secara prodeo dikabulkan berdasarkan PutusanSela Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.Cbn sehingga Penggugat dibebaskan daribiaya
10 — 10
ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/314/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya
19 — 8
Membebaskan Pemohon dan Pemohon Il daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2020;Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan,Pemohon dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangandan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;Menimbang
8 — 0
tidak bercerai danrukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata Penggugat tetap padapendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, makaperkara ini tidak dapat dimediasi dan oleh karena itu pemeriksaan perkara iniditeruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan tidak sanggupuntuk membayar biaya perkara dan Penggugat memohon agar dibebaskan daribiaya
16 — 7
dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanyaPemohon dianggap tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan perkara ini,maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohondinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 392/1001/SK/III/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang, yang menerangkan Pemohonadalah keluarga kurang mampu, bukti ini merupakan akta otentikpembuktiannya sempurna, maka Majelis hakim membebaskan Pemohon daribiaya
33 — 3
Pemohon telah terbuktikebenarannya dan Majelis Hakim mempertimbangkanmengabulkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebuttelah sesuai dengan ketentuan pasal 53Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan KaidahHukum dalam Ushulul Murafaat halaman 496Artinya * Adapun menikahkan perempuanhamil dengan laki laKi bukan yangmenghamilinya itu tidak sah, karenahubungan nasab (Janin)dengan yang menghamilinyaMenimbang, bahwa para Pemohon tidak mampu,maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon daribiaya
19 — 17
(ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa terkait dengan Permohonan Penggugat agar dibebaskan daribiaya perkara (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan putusan sela No.3039/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 24 November 2020;Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membinarumah tangganya dengan Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui
24 — 9
Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa SuratKeterangan tidak Mampu dengan Nomor : 463/056/klg/IX/2018 tanggal 12September 2018, Dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa ; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan daribiaya Perkara.8.
10 — 0
Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimwakil/kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1933/Pdt.G/2013/PA.Wsb tanggal 11 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dantidak ternyata bahwaketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agartetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon agar dibebaskan daribiaya
29 — 16
Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat ituantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagilayaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinanbersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalahini ke Pengadilan Agama Balikpapan;Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya
21 — 10
Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telahmelampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sepinggan, Kecamatan BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan dengan Nomor 400/96/SPGN, tanggal 03Oktober 2017;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.