memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, prefentifmaupun represif tidak / belum memadai mengingat Terdakwa adalahseorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruhsangat kuat dilingkungannya, oleh karenanya selain dikenakan hukumanpenjara bagi Terdakwa juga harus dibebani membayar denda ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : e Tujuan dari pemberian sangsi

pidana bukan merupakan balas dendamnamun lebih kepada memberi pembelajaran (efek jera) kepadaTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ; e Atas nama keadilan dan kemanusiaan tentunya sangat berlebihan jikaTerdakwa dikenakan sangsi hukuman badan karena Terdakwa adalahtokoh masyarakat masih diperlukan pikiran dan tenaganya untukjamaahnya : e Proses Pengadilan terhadap Tindak Pidana KK / KTP lebih dari satu /ganda baru satusatunya di Indonesia maka hukuman denda yangtinggi dan proses hukum telah

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman tertanggal3 januari 2018, pada poin 9 didalam isi perjanjian tersebut menyatakanbahwa, Apabila sampai tanggal 04 Agustus 2018 Pihak Pertama (paraTergugat) belum bisa melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua(Penggugat), maka Pihak Pertama (para Tergugat) bersedia membayardenda dan sangsi sebesar 0,5% perhari dari sisa pinjaman ;19.

Bahwa atas pebuatan wan prestasi yang dilakukan oleh paraTergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materialyaitu :Kerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum bayarkan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah );Denda/sangsi sebesar 0,5% perhari keterlambatan terhitung daritanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Batam yaitu 0,5% x Rp. 2.224.000.000, x 240hari = Rp. 2.668.800.000

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/ MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukanpenggugat dalam perkara ini;3.4.Menyatakan sah menurut hukum hak hak penggugat yaitu :Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayar kan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah )Denda/sangsi

Tergugat) melakukan perbuatan WanPrestasi;5.Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar hak hakpenggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggungrenteng kepada Penggugat yaitu :Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN BtmKerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayarkan oleh para tergugatsebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyar dua ratus dua puluhempat juta rupiah );Denda/sangsi

2011,Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, tertanggal 18 Februari 2011yang di tandatangani oleh psikiater pemeriksa Dr.WoroPrammesti,Sp.KJ. saksi Ahli berdasasrkan Surat KeteranganAhli Kedokteran No.440.3/6130 Rumah Sakit Jiwa Banda Acehtertanggal 27 September 2011 yang di tandatangani oleh dr.Syahrizal,Sp.Kj. tidak dipertimbang kan sama sekali olehMajelis Hakim ;Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009,seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menjatuhkan sangsi

Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotikakedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inijuga tidak dijadikan pertimbangan, untuk itulah terdakwatidak sependapat terhadap sangsi pidana penjara yangdijatuhkan majelis hakim ;Bahwa melalui lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang diprogramkan pemerintah, terdakwa ingin berubahdan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan bersalahdan melanggar hukum yaitu) mengkomsumsi

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak cermat dan tanpa kehatihatiansehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumantara lain:PUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUKFORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENJADIDASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:16.1.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ PenjatuhanHukuman Disiplin terhadap Penggugat maka Putusan Tergugatterbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitansebuah putusan;Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding olehPenggugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik PutusanTergugat maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yangmenjadi dasar Putusan Tergugat, nyatanyata terbukti melanggarUAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidakberdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudahsepatutnya dibatalkan;TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMANDISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;Halaman 11 dari 30 halaman.

Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sangsi/hukuman disiplin terhadapPemohon Kasasi/Penggugat;TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;2.3.Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P6 dan P7 jo Bukti Tergugat T. 1dan T. 5 Terbukti bahwa Putusan Termohon Kasasi/Tergugat CacatProsedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidakmenyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhanhukuman disiplin;Padahal ...Yang menjadi acuan dan dasar Putusan Tergugat dan Putusan MenteriKeuangan

Putusan Nomor 393 K/TUN/2016hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatsetimpal dengan kesalahannya;TENTANG TERJADI DISKRIMINAS DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,18.

. : DIR/O8/KPTStanggal 11 Februari 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepadaSdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara;Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.13 berupa Fotocopy SuratKeputusan Direksi PT.

. : DIR/O7/KPTStanggal 11 Februsri 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada Sdri.Johanna P. Siauta Pegawai PT.

. : DIR/O8/KPTS tanggal 11 Februari2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupapemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. PaulinusLodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaratersebut dihubungkan dengan tuntutan gugatan provisi Para Penggugat makatuntutan provisi Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untukdipertimbangkan karena Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O7/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada Sdri. Johanna P. Siauta Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS,tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupa pemutusanhubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar,Pegawai PT.

seorang anak, sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah hidupberpisah sejak bulan April tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah adamasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin cinta denganwanita lain, atas sikap Tergugat tersebut Tergugat telah diproses di kesatuandan telah keluar surat Keputusan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Tergugat kena sangsi

anak,sekarang dalam asuhan Penggugat; e Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah hidupberpisah sejak bulan April tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;e Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah adamasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin cinta denganwanita lain, atas sikap Tergugat tersebut Tergugat telah diproses di kesatuandan telah keluar surat Keputusan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Tergugat kena sangsi

Saksi Sugeng Edi Purwanto, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa

Saksi Supriyadi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa benar saksi

Dalam surat Menhut tersebut secara jelas dan tegasmenyatakan bahwa :* Penggunaan sangsi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 adalah dalam rangkapengamanan hakhak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasaldari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sangsi tersebuttidak tepat apabila diterapkan / dikenakan terhadap pelanggaranpengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan / privat,kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai

lalu oleh terdakwadijawab "Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersamadengan terdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.

lalu oleh terdakwa dijawab"Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersama denganterdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.

kembali rukun dengan tergugatakan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikankesempatan untuk mengurus Surat Izin untuk bercerai dari pejabat atasannya yangberwenang, namun sampai batas waktu yang diberikan kepada penggugat belum mendapatSurat Izin untuk bercerai namvm tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkansurat pernyataan bersedia menanggimg resiko ( Sangsi

Walaupun demikian.Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatitpenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SuratIzin dari pejawat atasaimya yang berwenang untuk melakukan perceraian, tetapipenggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan membuat/menyerahkan Surat pernyataan siap menerima resiko/sangsi akibat perceraiannya dengantergugat

;Bahwa, ada kekewatiran Penggugat yaitu bilamana nantinyasetelah gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan danlantas kemudian Para Tergugat tidak mau = memenuhikewajibannya untuk melaksanakan Putusan Hukumnya makaatas alasan terebut kami mohon agar Pengadilan berkenanmemberikan sangsi hukum yaitu dengan mengenakan sangsi kepadaPara Tergugat.! dan II untuk wajib membayar uang keterlambatanyaitu sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) /perhari untukdiserahkan kepada Penggugat.. !!

terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatkami syukuri selaku Penasehat Hukum Terbanding, hukum tidakseharusnya berpedoman pada aturanaturan yang harus dilaksanakansesuai dengan undangundang melainkan lebih mengedepankan rasakemanusiaan, harus sebanding antara perbuatan tindak pidana yangdilakukan dengan hukuman yang harus diterima Terbanding.2.Tentang hukuman percobaan yang dijatunkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Mataram tidaklah mencerminkan rasa keadilan.Bahwa penjatuhan sangsi

Sehingga penjatuhan sangsi pidana pada majelishakim tingkat pertama dengan pidana percobaan sudah patut diterimaoleh Penuntut Umum.

Tergugat oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azazazas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimanaketentuan pasal 127 Rv ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa fotokopi surat penyelesaiansecara adat, yang pada pokoknya telah terjadi perdamain dengan agendamembicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanyaharus dikualifisr bahwa perdamaian tidak berhasil dan Penggugat yang bersikukuhuntuk pisah dari Tergugat mendapat sangsi

atau enggan melaksanakan kewajibansebagdi.....12sebagai seorang mualaf seperti enggan melaksanakan salat ; Bahwa, sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal ; Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya sekali mengirim nafkahuntuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugatdiupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil bahkan karena bersikukuh inginberpisah dari Tergugat, Penggugat mendapat sangsi

Termohon tidak hadir padahal anggota polisi Polres Kudus, padadatang takziyah, bahwa pada saat Pemohon mengantar tamu dari Polda untukmakan di rumah makan Lembur Kuring, tibatiba Termohon datang untukmenemui Pemohon, padahal Pemohon pada waktu itu sedang Dinas sehinggaakibat dari beberapa peristiwa tersebut sejak tahun 2007 antara Pemohon danTermohon hidup berpisah sampai sekarang ;= Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah pernah melaporkan PemohonKonpensi ke atasan Pemohon sehingga Pemohon diberi sangsi

hadir padahal anggota polisiPolres Kudus, pada datang takziyah, bahwa pada saat Pemohon mengantar tamu dariPolda untuk makan di rumah makan Lembur Kuring, tibatiba Termohon datanguntuk menemui Pemohon, padahal Pemohon pada waktu itu sedang Dinas dansampai akhirnya sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah,bahkan saksi yang ketiga bernama saksi 3, menyatakan bahwa TermohonKonpensi telah pernah melaporkan Pemohon Konpensi keatasan Pemohon Konpensisehingga Pemohon Konpensi diberi sangsi

Konpensi dan jugapenyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konpensi dengan TermohonKonpensi karena keterlambatan Termohon Konpensi saat Taziyah orang tuaPemohon Konpensi, dan berakibat sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohonhidup berpisah, telah terbukti adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P. 6 serta keterangan saksikedua Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Konpensi telah pernahmelaporkan Pemohon Konpensi ke atasan Pemohon Konpensi sehingga PemohonKonpensi diberi sangsi

Lembur Kuning pada saat Pemohon Konpensisedang Dinas mendampingi tamu atasan Pemohon Konpensi dan jugapenyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konpensi denganTermohon Konpensi karena keterlambatan Termohon Konpensi saat Ta ziyahorang tua Pemohon Konpensi ;= Bahwa akibat dari beberapa peristiwa tersebut sejak tahun 2007 antaraPemohon dan Termohon hidupberpisah ;= Bahwa Termohon Konpensi telah pernah melaporkan Pemohon Konpensi keatasan Pemohon Konpensi sehingga Pemohon Konpensi diberi sangsi

dihukum untuk membayar kepada PenggugatRekonpensi Mut ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi nafkah iddahsebesar Rp. 5.250.000, (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakimmemepertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperolehdi persidangan bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi telah pernah melaporkanTergugat Rekonpensi ke atasan Tergugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensidiberi sangsi

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;os Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4.

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;a Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatunkan sangsi PHK;4.

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapatditerapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telahdiatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.4.

PutusanKasasi Mahkamah Agung; Kalau kita linat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralNomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) jelas dan Pasal 8 dan Pasal 9, tentangPenyalur; Kalau kita lihat Bab VII, tentang sangsi Administratif Pasal 21 Ayat (1)sampai Ayat (6) sudah jelas harus diberikan teguran dan dilanjutkan PasalHal. 15 dari 19 hal. Put.

No. 194 PK/Pid.Sus/201722, eee ccc ccc ene eeee diberikan sangsi oleh Direktur Jenderal melalui BPPIUNUberupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/ataupenutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa Dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 24 Ayat (1), ternadapBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telahditunjuk sebagai penyalur sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun

CAU belum melakukan pelanggaran tentang izinusaha niaga minyak, seandainya telah mencapai waktu 1 (satu) tahun belummengurus IUN nya maka yang dijatunkan adalah sangsi administratif denganteguran sampai 3 (tiga) kali, tidak juga maka usahanya ditutup, bukan dengancara pidana seperti sekarang ini, yang menghancurkan usaha danmenyusahkan karyawan dengan hilangnya pekerjaan, tetapi harus diberikanpembinaan sehingga bisa berkembang dan mandiri;Hal. 16 dari 19 hal. Put.

Di rumah tersebut,Terdakwa dan Terdakwa Il berfemu dengan Mustamin,SE, Hj.Wa OdeNorma,SP, Darmin,S.Pd, Lilis dan Sarni, mereka mempertanyakankapan pembagian uang yang telah dilipatgandakan, Terdakwa kemudian menjawab bahwa uanghasil pelipatgandaan akan dibagikanpada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di Pasarwajo, namun merekamasin sangsi sehingga Terdakwa kemudian menegaskan, sayaJaminannya, jika hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.00WITA uang tersebut tidak dibagikan, jaminannya kepalasaya

PAPERTECH INDONESIA;

PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;

PAPERTECH INDONESIA;

Pada saat itu ada saksi yaitu warga DusunBanyutami dan ketua RT setempat;Bahwa Termohon telah melaporkan hal ini ke Kesatuan tempat pemohonberdinas yaitu Kantor Polres Gresik Jalan basuki Rahmat Nomer 22 BedilanGresik jawa Timur dan saat itu Pemohon telah dikenakan sangsi diKesatuannya;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis karenaWanita Idaman tersebut telah menelpon dan menangis kepada Termohondan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya sampaidengan Pemohon dan Termohon

Memberi sangsi kepada Pemohon atas fitnah yang telah menghancurkanmasa depan anak Termohon dan Termohon.2. Memanggil saksisaksi yang diperlukan pada perkara ini.SUBSIDAIR : Mohon Putusan se adiladil nya;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikanreplik secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut:Menikan tahun 1990 pada awalnya bertempat tinggal di rumah mertua JL.Simo Rejo Sari A gg V/23 Surabaya, kemudian tahun 1997 mengontakrumah di Jl.

Dari laporan Termohon ke kesatuan POLRES telah di proses sidangkedisiplinan yang mendatangkan terkait pemohon dan termohon, istri Siri,saksi ketua RT dan keluarga, dan Pemhon sudah menjalani sangsi darikesatuannya (hukuman kurungan 14 hari), selanjutnya Pemohonmengajukan ijin gugat cerai ke Kesatuannya, hingga di terbitkan ijin gugatCerai;8.