Ditemukan 205190 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sinjai sunggal sengaji sonbai sunadi
Penelusuran terkait : Ahmadi 205 Sungai lilin Muhordin 206 Tanah Sungai kunyit Mempawah Daroji 207.2011 sungai lilin Sakula Sungai kapih 24g2007 Tindakan faktual Camat Sungai kunjang Pt. sungai budi vs direktur jenderal pajak ; Aspul anwar Camat sungai kunjang 01g2015 Korupsi Bpkd kecamatan sungai lilin kabupaten musi banyuasin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534K/PID/2006
Afdel Risurdita bin Abu Thalib; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Afdel Risurdita bin Abu Thalib;Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 30-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Skg
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
19 — 0
  • Pemohon:
    Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
    Termohon:
    H.HAMZAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-05-2006 — Upload : 02-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717K/PID/2006
Tanggal 17 Mei 2006 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
    Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
    Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No 134Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai kaliSurabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan kali Porong di Provinsi DaerahTingkat Jawa Timur ;Pasal 5:Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :a. Membuang sampah, limbah padat dan atau car ;b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha ;.
    TENTANG SEMPADAN SUNGAI :e Bahwa Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, halaman 5mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat Il Intervensi yang tercatatdalam 14 SHGB (objek gugatan) adalah tanah sempadan sungai KaliSurabaya. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;Bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gresik,Sidoarjo dan Kota Surabaya, wilayah Propinsi Jawa Timur.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP)Halaman 16 dari 28 halaman.
    Oleh karena ituPenggugat tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untukmengurusi sempadan atau bantaran Sungai Kali Surabaya ;Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011Tentang Sungai, disebutkan bahwa :(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dilakukan oleh :a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategisnasional ;b.
    Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungaiilintaskabupaten/kota; danc. Bupati/Walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satukabupaten/kota ;Bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pengairanberdasarkan asas otonomi daerah juga diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaipengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah). Kewenangan Pemerintah Propinsi TentangPengairan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) C jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-04-2006 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61K/PID/2005
Tanggal 28 April 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
    Penuh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Oktober 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Oktober 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
    Tidak menerapkan hukum = atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmengambil kesimpulan bahwa unsur : dengan sengaja memiliki tidakterbukti dengan pertimbangan :Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 61 K/Pid/2005dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.27/Pid.B/2004/PN.SPN., tanggal 4 Oktober 2004 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ferry Siswadhi bin Nukman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Primair
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2007 — Upload : 01-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1505K/PDT/2003
Tanggal 6 Agustus 2007 — KELOMPOK KERJA PROREFORMASI MASYARAKAT (JASIMAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN ; HAJI MUHAMMAD THAMRIN BADERI ; MUHAMMAD NISPIANNOR ; HAJI UHAMMAD HS ; PT. DONINDO KARYA PRATAMA ; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ; KEPALA DINAS PU DAN RASARANA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI Cq. PEMIMPIN PROYEK, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Barabai ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
21 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA PROREFORMASI MASYARAKAT(JASIMAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAHKALIMANTAN SELATAN ; HAJI MUHAMMAD THAMRIN BADERI ; MUHAMMAD NISPIANNOR ; HAJI UHAMMAD HS ; PT. DONINDO KARYA PRATAMA ; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ; KEPALA DINAS PU DAN RASARANA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI Cq. PEMIMPIN PROYEK, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Barabai ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 400/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ZULNA YOSEPHA,SH
Terdakwa:
SUNGAI YORDAN PAPALIA
29 — 23

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
    Penuntut Umum:
    ZULNA YOSEPHA,SH
    Terdakwa:
    SUNGAI YORDAN PAPALIA
    Nama lengkap : Sungai Yordan Papalia2. Tempat lahir : Batam3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 1 Juni 19994. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Perumahan Happy Garden Blok A No. 158 Kec.Lubuk Baja Kota Batam7. Agama : Katholik8. Pekerjaan : Tidak AdaTerdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:2.
    Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019sampai dengan tanggal 18 Mei 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal20 Juni 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:5.
    Menyatakan terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA bersalah melakukantindak pidana PENCURIAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIAdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3.
    Perbuatan terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA mengakibatkan saksiILYAS KIKI HANDIKA mengalami kerugian + Rp. 12.000.000,(dua belasjuta rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Menyatakan Terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;5.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 14-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Mks
Tanggal 27 Juni 2024 — Sungai Tangka Sejahtera
Tergugat:
Kodam XIV Hasanuddin
37 — 20
  • Sungai Tangka Sejahtera
    Tergugat:
    Kodam XIV Hasanuddin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 163/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
62 — 29
  • Penggugat:
    RIRIS ROSARI SIMANULLANG
    Tergugat:
    KEPALA DESA SUNGAI RAYA
    Raya, Kecamatan Siempat NempuHulu, Kabupaten Dairi, Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya: IHWAN BANCIN, S.H; RAMBO PUTRA HARTANTA, S.H;Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat Law OfficeIHWAN BACIN, SH & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Sunggal No. 262Kecamatan Medan Sunggal Kota MedanSumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Mei 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 1Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUNMDNLAW AN KEPALA DESA SUNGAI
    RAYA, berkedudukan di Desa Sungai RayaKecamatan Siempat Nempu Hulu KabupatenSiempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 163/PENDIS/2019/PTUNMDN tanggal 14 Mei 2019 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor163/G/Pen.MH/2019/PTUNMDN, tanggal 14 Mei
    ;Halaman 2Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUNMDNTENTANG DUDUK PERKARA ~=="= Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 13 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, pada tanggal 14 Mei 2019, dengan nomor Register perkara :163/G/2019/PTUNMDN, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah : Keputusan Kepala Desa Sungai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 422/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 17 Mei 2016 — EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
43 — 5
  • EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
    Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah merupakan tanah bekassungai (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawahpembinaan Direktur Jendral atas nama Menter i", Oleh sebab itu apa yangdidalilkan oleh Penggugat yang menyatakan
    ,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan BekasSungai Dan Sungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1)55Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yangberada dibawah pembinaan Direktur Jendral atas nama Menter';Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugatdan berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
    dan IV,dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah bukan hak milikPenggugat, akan tetapi merupakan tanah bekas sungai (ex kali mati)Cipamokolan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang beradadibawah pembinaan Direktur
    (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat SungaiDaerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai Dan Sungai, dalam Pasal 17ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris64kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jendral atasnama Menteri;Menimbang, bahwa menurut saksi Asep Sudarma Adjie, saksi TatangAditya dan saksi H.Muhamad Maya Maryana, dibawah sumpah menerangkanpada pokonya
    tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungalmerupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaanDirektur Jendral atas nama Menteri;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 23-01-2023
Putusan PN RANTAU Nomor 7/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
90 — 54
  • Pemohon:
    Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
    Termohon:
    Erlina Sari
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 30-09-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 7/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
HASNAWATI
92 — 26
  • Pemohon:
    KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
    Termohon:
    HASNAWATI
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 17-01-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 14 / B /2012 / PT.TUN.JKT
Tanggal 24 April 2012 — BIMA PUTRA BANGSA; KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
80 — 27
  • BIMA PUTRA BANGSA;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
    BB. 1 Pontianak ,Kalimantan Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT /PEMBANDING;MELAWANWILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Achmad SoodNo. 6 Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1.TITI KARTIKA SARI, SH. M. Kn.2. HIKMAD BATARA REZA, SH. MH.3. MILA KAYANTHI, SH.4. DEWI NUR ASTUTI, SH.5. ARIEF BUDI YULIANTO, SH. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca : 6.
    YUYUN SIMALUNGA, Amd. kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IKalimantan Barat, beralamat di Jalan Achmad Sood No. 06Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 695 / HK.0202 / BESK. I / 2011 tanggal 23 September 2011, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; 1.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Wanprestasi
Putus : 28-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda
Tanggal 28 Januari 2021 — BAHTERA SUNGAI JEDINE. Dkk.
109 — 0
  • BAHTERA SUNGAI JEDINE. Dkk.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg
Tanggal 10 Juli 2024 — PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
59 — 40
  • PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
    2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 31-05-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN KOTOBARU Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kbr
Tanggal 10 Juni 2024 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUNGAI SUNGKAI
Tergugat:
YASMAINI
34 — 6
  • Penggugat:
    PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUNGAI SUNGKAI
    Tergugat:
    YASMAINI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Januari 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. H. FAUZI SI
47 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. H. FAUZI SI
    No.2571 K/Pid.Sus/2011meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs.SYAMSURWAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh danmenanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan.Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun hausada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelahmendapat jawaban tersebut Drs.
    SYAMSURUJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah diBank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masingmasing :Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bemilai Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16September 2008 ;Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008 ;
    Terdakwa lalu memerintahkan Drs.SYAMSURIWAL meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs.SYAMSURWAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh danmenanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan.Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harusada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelahmendapat jawaban tersebut Drs.
    SYAMSURUJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di BankBNI 46 Cabang Sungai Penuh, masingmasing :Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bemilai Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16September 2008 ;Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) cairpada tanggal5 November 2008;Kemudian
    Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh ; Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan melakukan pinjaman ke BNI46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuhuntuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak dianggarkan dalamDPASKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengandana APBDP tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkanSP2D fiktif adalah bertentangan dengan :1.
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 10-05-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kgn
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tergugat:
Abdul Khair
157 — 29
  • Penggugat:
    Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
    Tergugat:
    Abdul Khair
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 12 September 2019 — DARLAN
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
82 — 16
  • DARLAN
    Tergugat:
    PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
    Turut Tergugat:
    1.Bupati Hulu Sungai Selatan
    2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
    SAM (Subur Agro Makmur), yangtelah diterbitkan ijin Hak Guna Usahanya oleh pemerintah yaitu TurutTergugat ( Bupati Hulu Sungai Selatan) melalui Turut Tergugat II( Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan).. Bahwa ketika Penggugat berusaha menanyakan kebenarannya,kemudian dari pihak perusahaan PT.
    PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan.Bahwa demikian juga penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatanmenurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnyadengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalaupenyebutan Bupati adalah terkait dengan Jabatan sedangkanpenyebutan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatanadalah terkait dengan Kantor/institusinya , pertangungjawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalahtermasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara,sedangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
    Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Subur AgroMakmur tertanggal 2 Agustus 2007 sah menurut hukum;3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor381 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa SawitPT. Subur Agro Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Selatantertanggal 18 Desember 2007 sah menurut hukum;4.
    Selatan;Bahwa demikian penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatan menurut hukumberbeda pertanggungjawaban hukumnya dengan Pemerintah KabupatenHulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupati adalah terkait dengan jabatansedangkan penyebutan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalahterkait dengan kantor/institusinya, pertanggungjawaban hukum Bupati terkaitdengan jabatan adalah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata UsahaNegara, sedangkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkaitdengan pertanggungjawaban
    daerah Hulu Sungai Selatan, dikarenakan Bupati Hulu SungaiSelatan menurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnya denganPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupatiadalah terkait dengan Jabatan sedangkan penyebutan PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terkait dengan Kantor/institusinya ,pertangung jawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalah termasukruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MAROS Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 22 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
40 — 6
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.
    Sungai Pompengan Jeneberang sebesar Rp.542.075.158, (lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratusHalaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Mrslima puluh delapan rupiah) untuk pembayaran penitipan uang konsinyasikepada Termohon atas nama Arfandy;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehinggacukup beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat