Bahwa selain Pasal 31A ayat (2) UndangUndang MA, Pasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan hak gugat organisasilingkungan hidup (/egal standing) sebagaimana disebutkan:Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup;Ayat (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untukmelakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti

Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;c.

Para Pemohon merupakan organisasi lingkungan yang sesuaianggaran dasarnya bekerja untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup,yang di dalamnya termasuk pelestarian hutan. Dalam menjalankananggaran dasarnya, para Pemohon diberikan hak untuk berperandalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai denganPasal 65 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009;b.

Terdapat penetapan 405.874 ha kawasan hutan ke dalam outline(yang akan segera diperuntukan di luar fungsi pelestarian hutan)yang dapat digunakan untuk peruntukan di luar usaha kehutanan,dimana Lampiran IV Objek Permohonan sudah membagibagi kedalam beberapa peruntukan yang utamanya untuk industri sawit;ili.

Bahwa terhadap uraian huruf d di atas, hak gugat organisasilingkungan hidup guna pelestarian fungsi lingkungan hidup tidak dapatdilepaskan dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatsebagai bagian dari hak asasi manusia yang dalam konteks bernegaramenjadi bagian dari hak warga negara (vide Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945 jis. Pasal 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia jis. Pasal 65 ayat (1) UU PPLH);f.

., M.Si Sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud KawasanSuaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratmaupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnyayang juga berfungsi sebagai wilayah sistem peyangga kehidupan

Cagar Alamadalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyaikekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekragaman tumbuhan,beserta gejala alam danekosistemnya, yang memerlukan upayaperlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannyadapat berlangsung secara alami.

Berdasarkan keterangan Ahli Kawasan Konservasi atas nama DIANRISDIANTO, S.P., M.Si Sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud KawasanSuaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratmaupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

Cagar Alamadalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyaikekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekragaman tumbuhan,beserta gejala alam dan ekosistemnya, yang memerlukan upayaperlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannyadapat berlangsung secara alami.

Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suakaalam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru; Bahwa Ahli menerangkan bahwa fungsi hutan terdiri tersebut dijelaskansebagai berikut :a) Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khastertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.b) Fungsi Lindung, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir,

Bahwa Penggugat telah berusaha kerasmenyelesaikan perselisihan tersebut denganmeminta bantuan Om Tergugat bahkan Penggugatsudah datang dan meminta nasihat dari BadanPenasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kotagede namun tidak membuahkan hasilsebagaimana Penggugat harapkan; 7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai diPengadilan Agama Yogyakarta No:006/Pdt .G/2009/PA. Yk dan dibatalkan karenaPenggugat tidak datang menambah panjar;8.

Surat dari Kantor Badan Penasihatan, Pembinaandan Pelestarian Perkawinan Nomor tanggal 21Desember 2009, selanjutnya ditandai dengan P4;IIT. SAKSI SAKSTI1.

No. 1837 K/Pid/201250lekepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola KonservasiInsitu (Penangkaran) burung walet pada goagoa alam diKabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan;Pasal 1;Mencabut Amar kedua angka 1 huruf a dan b dalam Keputusan DirekturJenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan Keputusan DirekturJenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang

Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alamtertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999 (vide buktiPL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepadaPT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu(Penangkaran) burung walet pada goagoa alam sebanyak 60(enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,Berau dan Bulungan, semula berlaku

Tundeng dengan AchmadMuhammad, S.E. telah dipergunakan untuk penerbitan SuratKeputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alamtertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999 (vide buktiPL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepadaPT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu(Penangkaran) burung walet pada goagoa alam sebanyak 60(enam puluh) goa alam

Sehingga Surat KeputusanDirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999 (vide bukti PL No. 3)tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal PerlindunganHutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet LindungLestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burungwalet pada goagoa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam diKabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semulaberlaku

Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alamtertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/I999 (vide buktiPL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepadaPT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu(Penangkaran) burung walet pada goagoa alam sebanyak 60(enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai,Berau dan Bulungan, semula berlaku

Kawasan Pelestarian Alam :1. Tanam Nasional, berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang konservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistim/asli dikelola dengan sistim zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan pelestarian, ilmu pengetahuan pendidikan,menunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.2. Taman Wisata Alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan.3. Taman Hutam Raya.C. Taman Buru.D.

ILHAM TRIADI, dibawah sumpah menerangkan sesuaidengan keahliannya :Benar Ahli adalah orang yang mengetahui mengenai bendabendapusaka ;Benar Ahli adalah merupakan Abdi Dalem Karaton SurakartaHadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan AjiNusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketuaPaguyuban Panji Blambangan Banyuwangi ;Benar keris bukan termasuk senjata tajam tetapi keris merupakanbarang kuno, sebagai benda hiasan atau barang pusaka yangmempunyai khasiat atau kegunaan

No.1831 K/PID.SUS/2010anggota Paguyuban Pelestarian Tosan Aji Nusantara (PanjiNusantara) dan sekaligus juga sebagai ketua Paguyuban PanjiBlambangan Banyuwangi, menurut pengetahuannya bahwa kerisberikut sarungnya yang telah dibawa oleh Terdakwa adalahmerupakan barang kuno sebagai hiasan atau barang pusaka yangmempunyai khasiat atau kegunaan tertentu, bahwa keris berikutsarungnya yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan jenisnilam upih, barang peninggalan jaman majapahit pada tahun 14sebelum

H.ILHAM TRIADI sesuai dengan ketentuan dari Pasal 179 ayat (2) KUHAPmemberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan sesuaidengan keahlian yang dimilikinya sebagai Abdi Dalem Karaton SurakartaHadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan AjiNusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketuaPaguyuban Panji Blambangan Banyuwangi, akan tetapi didalamputusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keterangandari Ahli Drs. H.

kedua jenis burung tersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau Nomor Pol : P4107 XQ; 1 (satu) buah parang ; 1 (satu) kaleng getah bendo (pulut) ;e 5 (lima) buah bumbung bambu ; 1 (satu) tas kain wama hitam ; 1 (satu) ekor burung jenis Cucak Ranti ;e 1 (satu) ekor burung jenis Kandalan Kembang ;dan diamankan ke Polsek Pesanggaran untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

memelihara kedua jenis burung tersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau Nomor Pol : P4107 XQ;e 1 (satu) buah parang ; 1 (satu) kaleng getah bendo (pulut) ; 5 (lima) buah bumbung bambu ; 1 (satu) tas kain wama hitam ; 1 (satu) ekor burung jenis Cucak Ranti ; 1 (satu) ekor burung jenis Kandalan Kembang ;dan diamankan ke Polsek Pesanggaran untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi,diperuntukkan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan,budidaya, wisata dan rekreasiBahwa 2 ekor burung tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi,diperuntukkan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan,budidaya, wisata dan rekreasiBahwa 2 ekor burung tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?Tidak ada.Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.Dengan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan ahli dalam BAP, padapokoknya sebagai berikut :3.

., 1.750.000.000.2011 2.400.000.000. 600.000.000. 3.000.000.000,2012 2.400.000.000. 600.000.000. 3.000.000.000,Total 9.400.000.000, 2.150.000.000, 11.550.000.000, e Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang dikeluarkan olehDepartemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat bahwaMasyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian.

pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,e bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,e bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,e bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulire melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjame melakukan sosialisasi dan penegakan opprinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

ZAINUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai Fasilitator Kabupaten Simeulue Berdasarkan SuratPerintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 53/SPTFASKAB/PNPM MPdBKPG/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.e Bahwa tugas saksi adalah untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatanmulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian berjalan dengan baikserta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelakuPNPM Mandiri Perdesaan

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanismePNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalampelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.e Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.e Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaankeuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompokatau pemanfaat.e Membantu

. pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM MandiriPerdesaan.e Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.e Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPMMandiri Perdesaan.e

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani(Bukti P 1) ;Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan tujuan yang salah satunya adalahuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegasdalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor29 tanggal 19 Okotober 2009 yang di keluarkan oleh NotarisRidnofendi,S.H.

lima) telah menjadi rusak parah, gundul danberubah menjadi lubanglubang besar, sehingga hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming ), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuanuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

No. 1099/G/2018/PA.Ptk13.Bahwa Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan( BP4) Kota Pontianak telah melakukan mediasi kepada Penggugatdan Tergugat, namun tidak diperoleh kata kesepakatan untukkembali hidup rukun dan lebih memilih untuk diproses di PengadilanAgama, hal ini tertuang dalam Surat Keterangan BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP4 ) KotaPontianak Nomor tanggal 5 April 2018 = ( Bukti terlampir );14.Bahwa atas proses perceraian yang dimohonkan Penggugat

alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti surat tersebutmeskipun diperlihatkan aslinya, namun tidak bermeterai sehingga buktitersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut tidak dapatditerima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Surat Keterangan yangdikeluarkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Akibat terus menerus bertengkar, dan telah sempat puladiupayakan penasehatan dan pembinaan oleh Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP.4 ) Kota Pontianak, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat tersebut telahTergugat tanggapi dengan jawaban tertulis yang pada pokoknyameskipun ada yang Tergugat benarkan, namun sebagian besar Tergugatbantah.

Alam;Bahwa Hutan Mangrove yang berlokasi di Simpang Siligita lingkungan Bualu,Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakankawasan Pelestarian Alam berupa Tahura yang mengelolanya dibawahtanggung jawab pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali;Bahwa dasar ahli menerangkan di Simpang Siligita lingkungan Bualu,Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakanKawasan Pelestarian Alam berupa Tahura adalah UU RI No. 5 tahun 1990tentang KSDA pada

Pasal 7 : hutankonservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiridari : a. kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c.taman buru.

Taman Hutan Raya termasuk kedalam bagian kawasan KPAsebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA:Kawasan pelestarian alam terdiri atas, salah satunya (b) Taman Hutan Raya;Bahwa Kawasan pelestarian alam adalah bagian dari hutan Konservasisebagaimana dimaksud Pasal 7 UU No. 41 tahun 1999, hutan konservasisebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : a.kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. tamanburu;Bahwa dengan demikian, Taman Hutan

Raya Ngurah Rai Prapat Benoa(RTK.10) di Pantai Pesisir Barat Tanjung Benoa merupakan salah satuHalaman 54 dari 100 halaman Putusan No. 983/Pid.sus/LH/2018/PN Dpsbagian kawasan pelestarian alam yang yang merupakan bagian dari hutankonservasi;Bahwa yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya dalam ketentuan Pasal 1angka 10 PP No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya didefinisikan sebagaikawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwayang

Yang dimaksud Kawasan Taman HutanHalaman 87 dari 100 halaman Putusan No. 983/Pid.sus/LH/2018/PN DpsRaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam KetentuanUmum Pasal 1 angka 7 adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budi daya, budaya

tipe flam, merk AB, kondisisudah rusak/pecah sebagian, tanpa dicat/diglasir.Bata, jumlah 3 (tiga) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 26 cm,lebar 13 cm, tebal 5 cm, kondisi utuh.Krepus, jumlah 1 (satu) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 36cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm , tebal 1,5 cm;merk AB kondisi sudah rusak/pecah.Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuranpasir + Kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian

Krepus, jumlah 1 (satu) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 36cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm, tebal 1,5 cm merkAB kondisi sudah rusak/pecah Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuran pasir+ kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Mohon PerlindunganHukum Berkaitan Akan Dilakukannya Pengosongan dan PembongkaranHal. 5 dari 14 hal.

Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuran pasir+ kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Mohon PerlindunganHukum berkaitan akan dilakukannya pengosongan dan pembongkaranHal. 13 dari 14 hal. Put.

dengan menggunakan hak gugatsebagaimana yang diamanatkan olehUndang Undang Nomor : 32 tahun2009 tentang Lingkungan Hidup ;Bahwa hak gugat dapat digunakandengan memenuhi persyaratan yangsudah ditentukan secara imperativedalam pasal 92 ayat (3) Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009tentang Lingkungan' Hidup yangmenyebutkan :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilaa. berbentuk badan hukum ; Db.menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian

gugatyang pada ketentuan Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009tentang Lingkungan Hidup yaituorganisasi yang lebih spesifik ;Bahwa setelah mencermati ketentuantersebut, maka secara nyatamenunjukkan bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi persyaratansebagaimana point b pada pasal 92ayat (3) UndangUndang Nomor : 32tahun 2009 tentang LingkunganHidup, karena dalam anggarandasarnya sebagaimana tersebutdalam gugatannya pada halaman poin2 tidak menegaskan secara khususbahwa Penggugat didirikan untukkepentingan pelestarian

YayasanLembaga Bantuan Hukum Indonesiadidirikan untuk kepentinganpelestarian fungsi lingkungan hidup ;Bahwa agar suatu organisasi ataulembaga swadaya masyarakat ataunon government organization (LSM /NGO) dikategorikan sebagaiorganisasi lingkungan hidup haruslahHalaman 27 dari 52 halaman28disebutkan secara tegas dan lugasdalam AD / ARTnya bahwasannyaorganisasi tersebut didirikan untuktujuaan dan kegiatannya berkaitandengan pelestarian lingkungan hidupsebagaimana yang disebut dalampasal 1 ayat 27 dari

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup, dan ;3.

fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; Bahwadengan tidak tercantumnya pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuandidirikannya YLBHI in casu Penggugat, maka dengan demikian Penggugattidak memiliki kedudukan hukum (legal standing / persona standio in judicio) ,sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan aquo dan karenanya eksepsiPara Tergugat yang menyangkut dengan Penggugat tidak mempunyai LegalStanding

Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timurdidirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkanterciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi,politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dankeamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidanglingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas.3.

dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya.halaman 43 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMDdalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengawasankehutanan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Danbagi pelestarian fungsi hutan pada umumnya, bila Penggugat tidakpernah melakukan kegiatankegiatan nyata terhadap objek gugatanini, maka secara hukum kehutanan tidak ada kerugian dankepentingan daripada Penggugat.

fungsi hutan;danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut telah diatursecara imperatif, kumulatif, segaligus limitatif dengan memberi batasan bahwaorganisasi yang berhak mengajukan gugatan haruslah berstatus berbadan hukum,yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyebutkan pendirian organisasitersebut berorientasi pada pelestarian fungsi hutan, dan telah melaksanakan kegiatansesuai dengan tujuan pelestarian tersebut

Hal ini merupakan salah satu tindakan atau kegiatan nyata Penggugat sesuaidengan tujuan berdirinya organisasi yaitu guna kepentingan pelestarian hutan (VideBukti P1la,b , P12, P13 as/d g, Pl4 as/de);Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan dikaitkan dengan fakta hukum tentang keberadaan badan hukum LembagaSwadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang didirikan dengantujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, maka berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas

sehinggakarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamenyatakan pada pokoknya sependapat dengan putusan PengadilanTingkat Pertama mengenai delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa,namun tidak sependapat dengan pemidanaannya dengan alasan bahwapidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapatmenimbulkan efek jera bagi pelaku atau menjadi contoh bagi orang lainuntuk tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak mendukung programPemerintah dalam hal pelestarian

Pengadilan Tinggimenjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yangdiajukannya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umumtersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaiberikut : Bahwa burungburung yang dibawa oleh Terdakwa dariKalimantan menuju ke Surabaya tersebut adalah burung yang dapatdiperdagangkan secara bebas dan bukan termasuk jenis yangdilindungi; Bahwa sekalipun delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwabersinggungan dengan perlindungan dan pelestarian

Penggugat pergi ke suatu tempat(tempat Jagung Bakar) dan sambil berkumpul dengan temantemannya baik teman laki laki maupun perempuan sampai jam10 malam, dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang namunPenggugat tidak mau ; Bahwa, Tergugat keberatan bercerai denganPenggugat; eee eeeBahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugatmenyampaikan Replik yang pada pokonya sebagaiberikut : Bahwa, Penggugat membenarkan telah memancing emosiTergugat, karena sebelumnya yaitu pada waktu akan ke BP 4(Badan Penasehatan Pelestarian

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah; Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 hingga tahun2011 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat danTergugat sering berselisih/bertengkar disebabkan Tergugatterlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk memperhatiaknkeluarga, juga Tergugat selalu berlaku kasar kepadapenggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berupayamenyelesaikan persoalannya dengan bantuan BP. 4 (BadanPenasehatan, Pelestarian

Asas kelestarian dan keberlanjutan, yakni bahwa setiap orangmemikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasimendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasidengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistemdan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;b. Asas keserasian dan keseimbangan, yakni bahwapemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikanberbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya,dan perlundungan serta pelestarian ekosistem;c.

yakni bahwa perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, dan kearifan lokal:Bahwa materi muatan Perda RTRW Kaltim juga tidakmenerapkan asasasas penyelenggaraan konservasi tanah danair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 3/7 Tahun 2014, salah satunya adalah asas kelestarianbahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawabterhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalamsatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya;Kawasan perlindungan setempat;Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;Kawasan rawan bencana alam:Kawasan lindung geologi; dan7 O20 5Kawasan lindung lainnya;Halaman 17 dari 52 halaman.

Oleh karena bukti P.3 tersebut tidakdibenarkan oleh Tergugat, sehingga hanya berkualitas sebagai alat buktipermulaan;Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Surat Keterangan dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen) merupakan akta otentik, isibukti tersebut menjelaskan Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen telah mendamaikan rumahtangga Puspa (Penggugat) dan Azhari (Tergugat), namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah

wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanMakmur, Kabupaten Bireuen dan belum pernah bercerai menurut hukum;2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dalam rumah tangga,sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugatsering marahmarah saat pulang ke rumah dan berselingkuh denganwanita lain;3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yanglalu;4. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan olehaparat desa dan Badan Penasehatan dan Pelestarian

Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya ;Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakankawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalahmerupakan taman wiasata alam, yang mana pengertian dari tamanwisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian

sehingga Taman Wisata Alam Tuti Adagae memiliki fungsi sebagaiberikut : Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan ; Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danekosistemnya; Dari fungsi pokok diatas maka Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pariwisata , rekriasi alam dan Pendidikan;Bahwa Taman Wisata Alam Tuti Adagae Tidak Termasuk KedalamKawasan Suaka Alam Karena Berdasarkan UndangUndang nomor 5Tahun 1990.Bahwa Kawasan Pelestarian

genetik, rekreasi, budaya,pendidikan dan penelitian ;Bahwa menurut Bab VII Pasal 29 ayat (1) bahwa Kawasan PelestarianAlam terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan TamanWisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwa Kawasan PelestarianAlam mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan,Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan dan Satwa, sertaPemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemya.Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satuKawasan Pelestarian

alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASISUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud denganTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk

terdakwa YUSUF LANGKAMINGadalah menyapu / membersihkan serobuk kayu pada saat mesin sensor sedangmemotong kayu jati tersebut;Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut saksi Bastian Maiko olahmenjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkanukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm,lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagaeyang merupakan satu Kawasan Pelestarian

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ;Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidupmempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimanadisebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) Undangundang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan

hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup.Menimbang, bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi dengansyaratsyarat tertentu. untuk mengajukan /egal standing di pengadilansebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:1.

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; dan3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN PlwMenimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (legalStanding) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Pengguat telahmelampirkan bukti Surat, sebagai berikut :1.

fungsi hutandan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syaratkedua yaitu Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Pengugat, YayasanFirmar Abadi dibentuk pada tanggal 7 Februari 2018, dan berdasarkan bukti P6sampai dengan bukti P9, berupa dokumen Kegiatan Investigasi YayasanFirmar Abadi di kebun Gusti Terkelin Surbakti (PT.