Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM

Kepala Balai TamanNasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA),beralamat dan berkedudukan Jalan Kasimo Labuan Bajo,Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya semula disebut sebagaiTERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;PEMERINTAH NEGARA R.L. cq Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi NTT cq Kepala Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat Beralamat dan berkedudukan diJalan Frans Nala No. 12 Labuan Bajo, Kabupaten ManggaraiBarat

ganti ruginya diterima dengan buktikwitansi yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan tanah, pimpro dan bendaharaProyek serta diketahui Kepala instansi terkait, sepanjang para pihak yang meyerahkantanah.....tanah tersebut tidak keberatan , dan sebagai bukti bahwa penyerahan tanah tersebut dansekarang tanah tersebut telah dibangun gedung kantor Taman Nasional Komododibawah kementerian Kehutanan RI Cq Dirjen Perlindungan Hutan KonservasiAlam(PHKA) Cq Kepala Balai Taman Nasional Komodo/ Perlindungan Pelestarian

ESMI RAHAYU; Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta ;

Tata Usaha Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Yogyakarta ; 2. DENDI EKA HARTANTO SALIKUN, S.H. NIP. 131870211,Jabatan Staf Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Yogyakarta j +eeeeees3. AFIANTO.......3. AFIANTO, SE, NIP. 131110055, Jabatan StafBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta4.

Bahwa Penggugat adalah Mantan Isteri dariSaudara Sadjija seorang Pegawai Negeri Sipil diKantor Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaYogyakarta yang menjadi bawahan dari Tergugat =;2.

Sebaiknyagugatan ditujukan kepada Sadjija (mantan suami EsmiRahayu) dengan alasan Sadjija tidak melaporkansecara formal (mendaftarkan) pernikahannya ke Kantortempat bekerja (Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Yogyakarta), sehingga hakhak yang timbulakibat pernikahan tersebut tidakdapat dikabulkan.

No. 10 Tahun 1983 tentangijin perkawinan dan perceraian bagiSurat keputusan pengangkatan Sadjijasebgai PNS di Balai PelestarianPeninggalan PurbakalaYogyakarta ; Surat Keputusan terakhir Sadjija sebagaiPNS di Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Yogyakarta ; Daftar Kutipan Penerimaan Gaji an.Sadjija dari Balai PelestarianPeninggalan PurbakalanYogyakarta ;15T 7 : Surat keterangan status Duda an.

Apakah benar tindakan hokum Tergugat yang dianggaptelah mengeluarkan keputusan penolakan terhadapsurat Penggugat tertanggal 17 Januari 2007 mengenaipermohonan pembagian hak gaji Penggugat sebagaimantan isteri Saudara Sadjija , Pegawai Negeri Sipilpada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala23Yogyakarta bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku? 2.

Pemohon:
Sudino Bin Harjodikromo
Termohon:
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Eks BPCB Prov Jawa Tengah

Soehinto Sadikin
Termohon:
Kemendikbudristek RI c.q Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III c.q Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untukmelakukan tindakan pemerintahan berupa pemulihan terhadap kerusakanlingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman NasionalZamrud dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumursumurminyak dan gas beserta sarana penunjangnya yang masuk dalam HutanKonservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud, serta melakukanpenanaman kembali (reboisasi) dengan jenis tumbuhan yang sesuai

dengan fungsiHutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud;3.

Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Pedoman Pengelolaan LingkunganHidup pada Kegiatan Penambangan/Pengeboran dan Pemeliharaan Sumur Minyakdan Gas Bumi di Kawasan Pelestarian Alam;4.

Mewajibkan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi melalui Tergugat II untukmenanggung seluruh kerugian lingkungan hidup atas biaya pemulihan,pengelolaan dan/atau reboisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup HutanKonservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud, yang nilainyaditentukan dengan penghitungan riil sesuai dengan tanggungannya masing-masingberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;7.

ABDULLAH IBRAHIMmelawanPemerintah Negara R.I. cq Menteri Kehutanan R.I. cq Dirjend Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) cq Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA), dkk

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Oladano No : 141/16/K/2016/ 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya Desa Oladano Kecamatan Idanogawo atas nama DARIUS SEPRIANUS WARUWU yang diterbitkan pada Tanggal 27 Mei 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Oladano No : 141/16/K/2016/2019 Tentang

Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya Desa Oladano Kecamatan Idanogawo atas nama DARIUS SEPRIANUS WARUWU yang diterbitkan pada Tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Penggugat sebelum ada Surat Pemberhentian sebagaiKepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya DesaOladano Penggugat telah mengabdi 2 Tahun sebagai KepalaSeksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya Desa OladanoKecamatan Idanogawo;b. Bahwa Penggugat setelah ada Keputusan Kepala DesaOladano No. 141/16/K/2016/2019 tentang PemberhentianKepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya DesaOladano Kecamatan Idanogawo yang diterbitkan pada tanggal27 Mei 2019 An.

Putusan Perkara Nomor: 258/G/2019/PTUN.MDNd.Tergugat telah menghilangkan hakhak dari pada Penggugatsebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan BudayaDesa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;IV.

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan,Pelestarian dan Budaya Desa Oladano berdasarkan KeputusanKepala Desa Oladano Nomor : 140/06/K/2017 tentang PengangkatanKepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya Desa Oladanopada tanggal 26 Juni 2017 (Vide Bukti P8);. Bahwa Tergugat memberikan Teguran Pertama kepada Penggugatsecara tertulis pada tanggal 22 April 2019 (Vide Bukti P9);.

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan,Pelestarian dan Budaya Desa Oladano berdasarkan KeputusanKepala Desa Oladano No : 141/ 16/K/2016/2019 TentangPemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan, Pelestarian dan BudayaDesa Oladano Kecamatan Idanogawo atas nama DARIUSSEPRIANUS WARUWU yang diterbitkan pada Tanggal 27 Mei 2019(Vide Bukti P11).

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa OladanoNo : 141/16/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala SeksiKesejahteraan, Pelestarian dan Budaya Desa Oladano KecamatanIdanogawo atas nama DARIUS SEPRIANUS WARUWU yang diterbitkanpada Tanggal 27 Mei 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat baik dalamkedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai KepalaSeksi Kesejahteraan, Pelestarian dan Budaya Desa Oladano KecamatanIdanogawo;5.

YUSUF SUMARNO, SEdari pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3(tiga) desa tersebut diatassebesar Rp. 16.750.000, ( Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );e Bahwa setelah pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3( tiga)Desa tersebutdilaksanakan............0....(12)/14dilaksanakan kemudian H. YUSUF SUMARNO, SE membuat Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dan diserahkan kepada terdakwa Drs. MOH.

YUSUF SUMARNO, SEdari pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3(tiga) desa tersebut diatassebesar Rp. 16.750.000, ( Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );e Bahwa setelah pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3( tiga) Desatersebut dilaksanakan kemudian H. YUSUF SUMARNO, SE membuat LaporanPertanggung Jawaban (LPJ) dan diserahkan kepada terdakwa Drs.

YUSUF SUMARNO, SEdari pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3(tiga) desa tersebut di atasadalah sebesar Rp. 16.750.000, ( Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka daripelaksanaan proyek penghijauan dan pelestarian lingkungan di ketiga desa tersebut, terdakwa telahterbukti mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri sebesar Rp.840.000.000.

;Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya seluruh dana pelaksanaan proyekpenghijauan dan pelestarian lingkungan tersebut kepada H.Yusuf Sumarno, SE, di mana dana sebesarRp.840.000.000.

Perintah Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk penyerapan aspirasi lokaldalam rangka Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Nomor : LS/0001239/2008 tanggal17 Maret 2008 dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur ; (satu) lembar Surat Perintah Membayar Dana Bantuan Sosial untuk penyerapan aspirasilokal dalam rangka pEnghijauan dan Pelestarian Lingkungan Nomor : SPMLS/0000809/12003 13/2008 tanggal 14 Maret 2008 dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur; 1 (satu) bendel proposal Penghijauan dan Pelestarian

DesaAndongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tahun 2008;f 1(satu) bendel terdiri dari :e 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana BantuanSosial untuk penyerapanASPILASL.... eee eeeeeeeeeeeeeeees(5)/aspirasi local dalam rangka Penghijauan dan pelestarian Lingkungan NomorLS/0001 241 /2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Biro Keuangan Propinsi JawaTimur. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Dana Bantuan Sosial untukpenyerapan aspirasi local dalam rangka Penghijauan dan pelestarian LingkunganNomor

YUSUFSUMARNO, SE dari pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3(tiga) desatersebut diatas sebesar Rp. 16.750.000, ( Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribue Bahwa setelah pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan di 3( tiga) Desatersebut dilaksanakan kemudian terdakwa H. YUSUF SUMARNO, SE membuatLaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada Drs.MOH.

Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan dalamprogram bantuan sosial (BANSOS) di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, KabupatenJember ;842.

(delapan ratus empat puluh juta rupiah) dibawaoleh Drs.Moh.Pujiarto ;Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dana yang diterima sebesar Rp.360.000.000. tersebutdipergunakan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di ketiga desa tersebut denganperincian biaya sebagai berikut := Pelaksanaan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan di Desa Jenggawah KecamatanJenggawah Kabupaten Jember dana yang di terima Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh jutarupiah) antara lain pembelian : e 15.000 Pohon Jati

Perintah Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk penyerapan aspirasi lokaldalam rangka Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Nomor : LS/0001239/2008 tanggal17 Maret 2008 dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur ; (satu) lembar Surat Perintah Membayar Dana Bantuan Sosial untuk penyerapan aspirasilokal dalam rangka Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Nomor : SPMLS/0000809/12003 13/2008 tanggal 14 Maret 2008 dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur; 1 (satu) bendel proposal Penghijauan dan Pelestarian

Kepala Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala( BP3 ) Gianyar wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT, dan yang sekarangbernama Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB ) Gianyar wilayah kerjaProvinsi Bali, NTB dan NTT, merangkap Kepala Seksi Pemanfaatan pada KantorBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala ( BP3 ) Gianyar wilayah kerja ProvinsiBali, NTB dan NTT, dan yang sekarang bernama Kantor Balai Pelestarian CagarBudaya ( BPCB ) Gianyar wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT (dilakukanpenuntutan

Kepala Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala( BP3 ) Gianyar wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT, dan yangsekarang bernama Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB )Gianyar wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT memerintahkankepada WAYAN SUKARYA ADIPUTRA selaku staf pemugaran selainmenjabat sebagai staf pemugaran saksi juga sebagai panitia pengadaanbarang dan jasa pada BP3 ( Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala )Gianyar, wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT, membuat13 dari

dan NTT, dan yang sekarang bernamaKantor Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB ) Gianyar wilayah kerjaProvinsi Bali, NTB dan NTT.

Kerja Propinsi Bali, NTB dan NTT Nomor: KP.403/51/BP3/KKP/2011, tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gianyar besertalampiran.44)4 (empat) lembar Surat keputusan Kepala Balai Pelestarian CagarBudaya Gianyar wilayah kerja propinsi Bali, NTB dan NTT Nomor :KP.403/14/BPCB/I/2013, tentang Struktur Organisasi dan tata kerjaBalai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar beserta lampiran.45)2 (dua ) lembar pengumuman lelang Nomor : UM.001/658/UPT/KKP/2012, tanggal 11

Foto copy Laporan Hasil Kegiatan Program Penanganan Sosial Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat ( P2SEM ) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 dalam pelaksanaan Kegiatan Pelestarian dan Cinta Alam Hijau Lestari Terlampir dalam berkas Perkara ;7. Membebaskan ...7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan , yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Jember ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Pelaksana Pelestarian dan CintaAlam Hijau Lestari desa Kemuningsari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember ;Yang saat itu terdakwa disuruh tanda tangan di rumah H. YUSUF SUMARNOoleh H.

Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Panitia Pelaksana Pelestarian danCinta Alam Hijau Lestari Desa Kemuningsari lor, Kecamatan Panti,Kabupaten Jember;n6. Susunan Panitia Pelaksana Pelestarian dan Cinta Alam Hijau LestariDesa Kemuningsari lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;o Bahwa proposal dan RAB yang telah ditanda tangani terdakwa adalah untukkegiatan dengan perincian sesuai RAB sebagai berikut :1.

Kemuningsari Lor Kecamatan Panti, Kab.Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku KetuaPanitia Pelestarian Dan Cinta Alam Hijau Lestari Desa Kemuningsari LorKecamatan Panti, Kab.

Permohonan Pencairan Dana Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat (P2SEM) tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;10.Susunan Panitia Pelaksana Pelestarian dan Cinta Alam Hijau Lestardesa Kemuningsari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember ;11.Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Pelaksana Pelestarian dan CintaAlam Hijau Lestari Desa Kemuningsari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember ;Yang saat itu Terdakwa disuruh tanda tangan di rumah H. YUSUFSUMARNO oleh H.

Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku KetuaPanitia Pelestarian Dan Cinta Alam Desa Kemoningsari Lor Kecamatan Panti,Kab.

Bahwa Yayasan Petakorsipara (Penggugat) telah melakukan berbagaikegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riauberdasarkan Anggaran Dasar yang didirikan Yayasan Petakorsipara (videbukti);.

Nomor 2364 K/Pdt/2017organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;Sedangkan,dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e Anggatan Dasar YayasanPetakorsipara tanggal 18 Fbruari 2015 Nomor 32 yangdikeluarkan oteh Notaris Tati Ningsi SH.

Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Sumir (Obscuur Libel), denganalasan sebagai berikut:1.Gugatan di bidang Kehutanan atau Gugatan Pelestarian LingkunganHidup?

Bahwa dalam Anggaran Dasar Penggugat jelas salah satu tujuanpendiriannya adalah untuk pelestarian hutan, yaitu dengan carapelestarian lingkungan hidup pada pasal 3 ayat (2) huruf e;4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat, telah melaksanakankegiatan sesuai Anggaran Dasarnya, yaitu. melakukan penyuluhanpenyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan;Halaman 18 dari 35 hal.Put.

Nomor 2364 K/Pdt/2017Bahwa walaupun dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi/PemohonBanding/Penggugat dalam Anggaran Dasar Penggugat jelas salah satutujuan pendiriannya adalah untuk pelestarian lingkungan hidup, maka denganpelestarian fungsi hutan akan tercapai pelestarian lingkungan hidup, jikahutan rusak dengan pembukaan dan penanam kawasan hutan secaramelawan hukum, maka pelestarian lingkungan hidup akan tidak tercapai;Bahwa organisasi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) jikadilihat dalam Anggaran

Bin Ngadimin,Saksi Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arif (berkas perkara terpisah)dan Dedi (DPO) yang terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2020Sekira Pukul 11.00 WIB dan Minggu Tanggal 21 Juni 2020 Sekira Pukul11.00 Wib dan Di Rt.04 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro SeboKabupaten Muaro Jambi;Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temantemannyatersebut adalah berupa plat besi 2 (dua) buah baut penyambung rangkajembatan Candi Koto Mahligal;Bahwa Candi Koto Mahligai dibangun oleh Balai Pelestarian

oleh bhabinkamtibnasdesa danau lamo via telpon yang mengabarkan bahwa ia mendapatlaporan dari masyarakat, besi jembatan candi koto mabhligai tersebuttelah hilang diambil oleh orang;Bahwa Saksi mendapatkan laporan tersebut pada hari Senin, tanggal 22Juni 2020 karena Saksi selaku koordinator security BPCB (BalaiPelestarian Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambi;Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN SntBahwa Jembatan candi koto mahligai tersebut dibangun pada tahun 2018oleh BPCB (Balai Pelestarian

lebar 3 (tiga) meter;Bahwa sepengetahuan Saksi jembatan candi koto mahligai tersebutberfungsi sebagai jalan penghubung antara Desa Danau Lamo menujukelokasi cagar budaya candi koto mahligai pada komplek percandiancandi Muaro Jambi dan juga digunakan oleh masyarakat setempat untukakses jalan menuju ke perkebunan masyarakat;Bahwa Setelah mengetahui bahwa plat besi penghubung jembatan CandiKoto Mahligai tersebut hilang selanjutnya Saksi menghubungi IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian

Cagar Budaya Jambi)Candi Muaro Jambi mendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa DanauLamo yang mengabarkan ia mendapat laporan dari masyarakat, besijembatan candi koto mahligai milik BPCB (Balai Pelestarian Cagar BudayaJambi) Candi Muaro Jambi telah hilang diambil orang, kemudian SaksiZubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan Iknatius Harno selaku Kasi padaKantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambi danbeberapa anggota security lainnya melihat keadaan jembatan tersebut,kemudian

Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambimendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa Danau Lamo yang mengabarkania mendapat laporan dari masyarakat, besi jembatan candi koto mahligai milikBPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambi telah hilangdiambil orang, kemudian Saksi Zubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi)Propinsi Jambi dan beberapa anggota security lainnya melihat keadaanjembatan tersebut, kemudian

Kegiatan pendukungan, pemeliharaan, pelestarian dan implementasikebijakan sejarah dan purbakala sebesar Rp. 0,8. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaanbudaya sebesar Rp. 0,9.

Kegiatan Pendukungan, Pemeliharaan, Pelestarian dan InplementasiKebijakan Sejarah dan Purbakala sebesar Rp.0.8. Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaanKekayaan Budaya sebesar Rp.0,9.

Kegiatan Belanja penggandaan buku sejarah local kabupaten Bandung(Buku Pedoman Umum dan Khusus sejarah Lokal SD) Kegiatanpendukungan , pemeliharaan , pelestarian dan Implementasi kebijakansejarah dan purbakala nilai Pagu Rp. 199.900.000,(10.) Kegiatan Belanja Penggadaan Buku Pedoman Umum sejarah lokal SD/MIkegiatan pelestarian Flsik dan kandungan bahan pustaka termasukNaskah Kuno nilai Pagu Sebesar Rp. 199.968.000,(11.)

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kunoPedoman Khusus Sejarah Lokal SD/MI (3.845) 020/3471disdikbud/2015CV.Karya Putra (1) 198.363.550, Leksikon Kabupaten Bandung (2.666)020/3480disdikbud/20152. PT. Remaja Rosdakarya (2) 198.097.100,3. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peningkatan Sejarahpurbakala, museum dan peninggalan bawah air 3) Jejak Kendan DalamAmateguh Kedatwan (2.857) 020/3479disdikbud/2015 PT.

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian PeningkatanSejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air ProgramPengelolaan Kekayaan Budaya pelaksana PT.

Putusan Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dpssebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di KabupatenGianyar beserta lampirannya.31) 1 (satu) lembar foto copy berita acara pengangkatan sumpah oleh Drs.

Kepala Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB ) Gianyar wilayahkerja Provinsi Bali, NTB dan NTT memerintahkan kepada WAYANSUKARYA ADIPUTRA selaku staf pemugaran selain menjabat sebagai stafpemugaran saksi juga sebagai panitia pengadaan barang dan jasa pada BP3( Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala ) Gianyar, wilayah kerja ProvinsiBali, NTB dan NTT, juga membuat kelengkapan administrasi pendukungnyayakni antara lain:1.

Kepala Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB )Hal.33 dari 131 hal.

GUSTI LANANG BAGUS ARNAWAsebagai PNS ( pengawai negeri sipil ) pada Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala ( BP3 ) Gianyar wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT yangsekarang bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB ) Gianyarwilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT namun tersangka dengan Drs.

Kerja Propinsi Bali, NTB dan NTT Nomor: KP.403/51/BP3/KKP/2011, tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gianyar besertalampiran.4 (empat) lembar Surat keputusan Kepala Balai Pelestarian CagarBudaya Gianyar wilayah kerja propinsi Bali, NTB dan NTT Nomor :KP.403/14/BPCB/I/2013, tentang Struktur Organisasi dan tata kerjaBalai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar beserta lampiran.2 (dua ) lembar pengumuman lelang Nomor : UM.001/658/UPT/KKP/2012, tanggal 11 Oktober

ABDULLAH YAZID, MM Bin MOCH SUJA berdasarkan SuratKeputusan dari Rektor Universitas Islam Kadiri Nomor : 114/SK/M/UNISKA/VI2007 tanggal 20 Juni 2007 sebagai Ketua LembagaPengabdian Masyarakat ( LPM ) UNISKA Kediri , pada bulan Januari2008 para Terdakwa bersamasama mengajukan proposal dengan judulModel Pengamanan, Pelestarian Hutan dan Pemberdayaan Masyarakatsekitar Hutan di propensi Jawa Timur dengan biaya yang diperlukanRp 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ), dalam proposal tersebutTerdakwa I

Selaku KetuaLPM Uniska Kediri yang telah mengajukan proposal dan mendapatkan bantuandana dari Provinsi Jatim untuk kegiatan untuk kegiatan Penelitian ModelPengamanan dan Pelestarian Hutan serta Pemerdayaan Masyarakat sekitarHutan di Jawa Timur tahun 2008 oleh LPM Uniska Kediri yang harusmempertanggungjawabkan keuangan kegiatan penelitian secara tidak benar,yaitu laporan pertanggungjawaban disusun menyesuaikan anggaran/usulankegiatan dan tidak berdasarkan kenyataan sebenarnya, sehingga negaradirugikan

ABDULLAH YAZID, MM BinMOCH SUJA mengajukan proposal dengan judul Model Pengamanan,Pelestarian Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan di Propinsi JawaTimur dengan biaya yang diperlukan Rp 200.000.000, ( dua ratus jutarupiah ) ;e Bahwa pada awal bulan januari 2008 para terdakwa mengajukan surat proposalpermohonan bantuan dana senilai Rp 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah )untuk kegiatan Penelitian Model Pengamanan dan Pelestarian Hutan sertaPemberdayaan Masyarakat sekitar hutan tahun 2008

ABDULLAH YAZID, MM BinMOCH SUJA mengajukan proposal dengan judul Model Pengamanan,Pelestarian Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan di propensiJawa Timur dengan biaya yang diperlukan Rp 200.000.000, ( dua ratus jutarupiah ) ;e Bahwa pada awal bulan januari 2008 para terdakwa mengajukan suratpermohonan bantuan dana senilai Rp 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah )untuk kegiatan Penelitian Model Pengamanan dan Pelestarian MHutanserta PemberdayaanMasyarakat sekitar ................Masyarakat

Keduanya berbeda bisa saja terdapat penyalahgunaan wewenangakan tetapi hanya perbuatan melawan hukum penguasa ( Onrechtmatigoversheidgedaad ) ;Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya melakukan penilaian terhadapproses pengajuan, pencairan dan penggunaan dana bantuan untuk program penelitianModel Pengamanan, Pelestarian Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan diPropinsi Jawa Timur yang telah diajukan oleh Terdakwaterdakwa.

DIREKTORAT JENDERALPERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM Cq.BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER Cq. TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RAYON WILAYAH LANGKAT Cq. RAYON TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER LANGKAT SELATAN ; TETAP SITEPU

Bahwa ternyata Majelis Hakim di Tingkat maupun Tingkat Bandingmengabaikan fakta hukum bahwa Termohon PeninjauanKembali/Terbanding/Penggugat telah melakukan tindakan yang tidaksesuai dengan kaidah pelestarian Bangunan Cagar Budaya;Bahwa pada persidangan di Tingkat , terbukti bahwa TermohonPeninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat telah melakukanpelubangan pada Bangunan Cagar Budaya yang berpotensimenimbulkan kerusakan pada Gedung Siola.

AndyMappa Jaya yang dihadirkan Pemohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat di persidangan pada tanggal 19 Oktober2011, menerangkan bahwa tindakan pelubangan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Penggugat dapatmenimbulkan kerusakan;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat adalah sematamata sebagai upaya pelestarianbangunan cagar budaya yang didasarkan pada Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan

Putusan Nomor 04 PK/TUN/2015Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya;Judex Facti terusmenerus beranggapan bahwa Termohon PeninjauanKembali/Terbanding/Penggugat telah mengajukan ijin sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota SurabayaNomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanWalikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Putusan Nomor 04 PK/TUN/2015legi generali yang berarti peraturan yang bersifat khususmengesampingkan peraturan yang bersifat umum karena pokokpermasalahannya adalah pemanfaatan bangunan cagar budaya yangtidak sesuai dengan kaidah pelestarian benda cagar budaya, sehinggaseharusnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budayabeserta peraturan pelaksananya menjadi pedoman dalam memberikanpertimbangan hukum;Lebih lanjut, Judex Facti telah

Bangunan dan/atau Lingkungan CagarBudaya, namun~ dalam pertimbangan hukum yang iainmengesampingkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan CagarBudaya;Bagaimana mungkin Majelis Hakim membuat pertimbangan hukumyang saling bertentangan dalam satu putusan ???

Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal24 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPandeglang tanggal 19 Januari 2015 sebagai berikut:1.

No. 1465 K/PID.SUS/2015Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengn perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.

ratus tiga puluh tujuh) hektar sehingga MenteriKehutanan dan Perkebunan menetapkannya sebagaiKawasan Pelestarian Alam Perairan;f.

Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam; Pasal 4 ayat (2) bahwa Taman Nasional masukdalam lingkup Kawasan Pelestarian Alam (KPA); Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam yang menyebutkanPenyelengaraan KSA dan KPA sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi kegiatan:Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1465 K/PID.SUS/2015. Perencanaan,ab.

Evaluasi kesesuaian fungsi; Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam yang padaintinyamenyebutkan kegiatan perlindungannya berupapencegahan, penanggulangan dan pembatasankerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak,alam, spesies infasif, hama dan penyakit; Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam disebutkan mengenaipemanfaatan yang bisa dilakukan