MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Dpu;
Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Dpu dicabut;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Dompu dari Register Induk Perkara Praperadilan;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

2/Pid.Pra/2021/PN Dpu

1/Pid.Pra/2019/PN Tte

PENETAPANNomor 1/Pid.Pra/2019/PN TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Praperadilan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antara: Nama : Hi Muhammad Ali; Nomor KTP : 8272012404630002; Tempat TanggalLahir : Topo, 24 April 1963; Umur : 55 Tahun; Jenis Kelamin : lakilaki; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Warganegara : Indonesia; Tempat Tinggal : RT 004 RW 002 Kelurahan

Ditreskrimsus Polda Malut, beralamatdi Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hairuddin, S.H, dan kawan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TernateNomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan

Hakim Pengadilan Negeri TernateNomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 5 Maret 2019 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN TteSetelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dari KuasaHukumPemohon tanggal 11 Maret 2019;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNomor

Register Perkara 1/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 4 Maret 2019, yang padapokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihakPemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan dan pihak Termohonhadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan;Menimbang, bahwa ketentuan tentang perkara Praperadilan diatur didalamPasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dengan

Rahmat Selang,S.H., M.H.Rincian biaya: Biaya panggilan Rp140.000.00, Meterai Rp6.000.00, @daksi Rp5.000.00, +Jumlah Rp151.000.00,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Te

2/Pid.Pra/2020/PN Tte

PENETAPANNomor 2/Pid.Pra/2020/PN TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :HI.

Ketua Pengadilan NegeriTernate Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Tte tanggal 25 Februari 2020 tentangpenunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.TteSetelah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor : 2/Pid.Pra/2020/ PN Tite tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan PaniteraPengganti;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan NegeriTernate Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Tte tanggal 25 Februari 2020 tentanghari dan tanggal persidangan

perkara tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dariPemohon Praperadilan;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasanyatersebut telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Februari 2020dengan Nomor Register Perkara : 2/Pid.Pra/2020/PN Tte, yang padapokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa

Tte;Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka, dan sebelum pembacaansurat permohonan Praperadilan, Pemohon Praperadilan menyampaikan akanmengajukan pencabutan perkara dan selanjutnya mengajukan suratpencabutan pada tanggal 3 Februari 2020;Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebutbelum ada jawaban dari Termohon Praperadilan, sehingga pencabutantersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon Praperadilan;Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.TteMenimbang, bahwa atas

ABDUH ABAS, SH RUDY WIBOWO, SH.MHHalaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Tte

6/Pid.Pra/2020/PN Krs

;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14September 2020, dalam Register Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Krs, telahmengajukan Permohonan sebagai berikut :l. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILANa.

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaanpenyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih duluberusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjutHalaman 5 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN kKrs.penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsungdipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.5.

Usman, S.H., M.H dan Winarso, S.H., para AdvokatHalaman 15 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.(Pengacara, Konsultan Hukum) USMAN, S.H.,M.H. & Associates berkedudukan di JI.

RISKIANTO bin(alm) MUJIYO, tanggal 11 September 2020, tertanda T 22 ;Halaman 27 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.23.Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 95 / IX / RES.5.6/2020 / Sat Reskrim,tanggal 11 September 2020 a.n.

DYAH SUTJI IMANI, S.H.Halaman 37 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

11/Pid.Pra/2021/PN Ckr

PUTUSANNomor 11/Pid.Pra/2021/PN CkrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cikarang yang mengadili permohonan Praperadilan,telah menjatuhkan putusan yang berupa penetapan sebagai berikut, daripermohonan:Mujurulloh Alias Ustad Mujurulloh,Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Rawa Lele Talang RT.003RW.005 Desa SukaJaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada K.H. Moch. MasNoto, S. Lamri Abd.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Pra/2021/PNCkr., tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;2. Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr., tanggal 22 November2021 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang terkait;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Praperadilantertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Cikarang tanggal 22 November 2021 dibawah register Nomor11/Pid.Pra/2021/PN Ckr., telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Bahwa Pelapor (Korban) tidak mempunyai buktibukti (BB) Foto atau Video danbahkan tidak seorangpun saksi yang melihat secara jelas pada saat kejadianPerbuatan Cabul, hanya sebatas cerita dari anaknya dan atau orang lain ,sehingga tersangka dijadikan korban, Dan anak korban dalam hubunganHalaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr percintaan suka sama suka, dan tersangka juga tidak melakukan PerbuatanCabul.

,Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr

3/Pid.Pra/2019/PN Kbu

/2019/PN.Kbu telah mengajukanHalaman 2 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.permohonan pemeriksaan Praperadilan dengan dasar dan alasansebagai berikut;A.

FAISAL ZHUHRY, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, denganHalaman 12 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.10.11.12.IMAM MUNANDAR S.H, MH dan SUHADI PUTRA WIJAYA, SH.

Bahwadengan demikian Tindakan Termohon II dalam melakukanpenahanan terhadap diri Pemohon adalah sah ;Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.h.Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 15 Mei 2017 Pengadilan NegeriKotabumi telah menjatuhkan Putusan Praperadilan terhadap diriPemohon dengan nomor Putusan 01/Pid.Pra/2017/PN.kbu,tentang permohonan Praperadilan Pemohon mengenai penetapantersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap diri Pemohon,Oleh karena perkara sudah pernah disidangkan, maka

, penangkapan dan penahananterhadap diri Pemohon yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkarapokok atas nama Pemohon selaku terdakwa, dengan nomor perkarapokoknya perkara Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Kbu diperiksa diPengadilan berarti Pemohon telah mengajukan permohonan antara lainHalaman 47 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.terkait sah tidaknya penangkapan dan penahanan atas nama Pemohondan dalam putusan Praperadilan Nomor : O1/Pid.Pra/2017/PN.KbuHakim telah mempertimbangkan bahwa Penangkapan

PURNAMAWATI, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTISANTI MAILANI, S.H.Halaman 53 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.

1/Pid.Pra/2020/PN Kla

;Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla3) YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H.,M.H.;Masingmasing merupakan Anggota Polri yangbertugas pada Bidang Hukum Polda Lampung, yangberalamat di Jalan W.R.

./2020 tanggal 23 Juni 2020dan Surat Kuasa Kepala Unit Tindak Pidana TertentuSatreskrim Polres Lampung Selatan, tertanggal 23Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaliandatanggal 16 Juni 2020 Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kaliandatanggal 16 Juni 2020 Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla tentang penetapan harisidang;Setelan membaca berkas perkara

Untuk anak yang mau masuk Bintara polisi polda lampung, berhasilditerima masuk Anggota Siswa Bintara polda Lampung, saat iniHalaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Klayang bersangkutan telah berdinas di Kantor Kepolisian PoldaLampung;1.

RATINAH Binti KARSAM pada hariKamis tanggal 16 April 2020, Bukti T32, berupa Berita Acara PemeriksaanHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN KlaSaksi Sdr.

/2020/PN KlaHalaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla

1/Pid.Pra/2022/PN Ckr

SELANJUTNYA DISEBUTSEBAGAIcocnece TERMOHON IIPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor1/Pid.Pra/2022/PN Ckr tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN CkrSetelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Ckrtanggal 18 Januari 2022 tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat

permohonan tanggal 18Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang,dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Ckr tanggal 18 Januari 2022, telahmengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:A.

Bahwa sebagaimana diketahui, Anak Kandung PEMOHON didugamelakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak,sehinggaHalaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN CkrPEMOHON diduga telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951;.

ALASAN KE EMPAT PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHONPEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA TERLEBIHDAHULU DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEBAGAI CALON TERSANGKAHalaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Ckr1.

Khalid Soroinda., S.H.Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Ckr

M EN ET A PK A N

1. Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 01/Pid.Pra/2018/PN Mtp dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

1/Pid.Pra/2018/PN Mtp

2018 dengan nomorregister 01/Pid.Pra/2018/PN Mtp yang isinya sebagai berikut:I.

Demikian misalnya laranganberlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam HukumPidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsiplegalityHalaman 9 dari 14 Penetapan Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Mtpd.

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangHalaman 10 dari 14 Penetapan Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Mtpundangan yang berlaku.

Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura denganNomor Register 01/Pid.Pra/2018/PN Mtp dihentikan karena telahdicabut oleh Pemohon;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 29 Januari 2018oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.

,M.HUntuk Turunan ResmiPengadilan Negeri MartapuraPaniteraEdy Rahmansyah, S.HNip 19701010 199203 1005Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Mtp

M E N E T A P K A N :

• Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
• Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, dalam daftar register perkara sesuai ketentuan hukum yang bersangkutan berlaku;
• Menetapkan biaya perkara NIHIL;

2/Pid.Pra/2018/PN Sel

Penyidik Unit Reskrimum Polres LombokTimur, yang beralamat di Jalan Sayid Saleh Nomor 1 Selong,LombokTimur, Sebagal Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selongtertanggal 15 Februari 2018, Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, tentang PenunjukanHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSelong

dibawah Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel, tertanggal 15 Februari 2018 telahmengajukan halhal sebagai berikut:1.

Di Samping itu, praperadilanbermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hakhakHalaman 1 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Seltersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide PenjelasanPasal 80 KUHAP).

Apabila dilihat secaraHalaman 10 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Selhistoris banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukumsemejak Montesquieu memgeluarkan gagasan mengenai pemisahankekuasaan.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.Halaman 15 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel

3/Pid.Pra/2019/PN Tng

Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2019/PN.

2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Utr

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak BerwenangMengadili Perkara Praperadilan Nomor02/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Utr.

TerdakwaSANTY TJAHYADI (PEMOHON) tanggal 22 Maret 2021 denganagenda sidang saat itu adalah pembacaan Tanggapan atas NotaKeberatan oleh Jaksa Penuntut Umum.Halaman 26 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

/Ditreskrimsus tanggal 14September 2020 sudah disidangkan di Pengadilan Negeri JakartaUtara, oleh karenanya permohonan Praperadilan PEMOHONNomor 02/Pid.Pra/2021/Jkt.Utr oleh PEMOHON DINYATAKANGUGUR.Halaman 27 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/ataumenyatakan Permohonan Praperadilan Nomor02/Pid.Pra/2021/Jkt.Utr DINYATAKAN GUGUR.2.

Benny Octavianus, S.H., M.H.Halaman 31 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Utr

17/Pid.Pra/2020/PN Plg

Jenderal SudirmanKm. 4 Palembang, selanjutnya disebut sebagai TermohonPengadilan Negeri tersebut ; Setelahn membaca surat penetapan Ketua Pengadilan NegeriPalembang No. 17/Pid.Pra/2020/PN Plg tanggal 20 November2020 tentang penunjukan Hakim. Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

AtasDasar :1 Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1),KUHAP.Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

Bukan hanya kita,Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikanmenggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak)Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

TARIGAN,SH.MHHalaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN. Pls

5/Pid.Pra/2019/PN Lbo

Pid.1.A.11 PUTUSAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.LboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:1. Nama lengkap : Ronny Pakaja ;2. Tempat lahir : Manado ;3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 November 1977 ;4. Jenis kelamin : Lakilaki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;6. Tempat tinggal : Desa Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;7. Agama : Islam8.

/Pid.Pra/2019/PN.Lbo tanggal 14 Oktober 2019, telahmengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:DALAM POSITAAdapun permohonan ini diajukan atas halhal sebagai berikut :A.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.LboPraperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksadan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang initentang :1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainatas kuasa tersangka;2.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat finaldan mengikat.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbod.

Bahwa pemohon sampai di Polres Gorontalo sekitar pukul 9.00 witadan langsung diperiksa oleh Termohon di Polres Gorontalo,dan setelahHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbodi periksa langsung dilakukan Penahanan di Polres Gorontalo,dengansangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian Kendaraan milikSus Rahmola berupa sepeda motor Mio GT yang diduga dilakukanoleh Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019 diKel.

----------------------------------------------------------M E N G A D I L I-------------------------------------------------

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon digugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Nomor : 86/Pid.Pra/2018/PN Mdn dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sejumlah Nihil;

86/Pid.Pra/2018/PN Mdn

KEPALA KEJAKAAN NEGERI KOTA MEDAN Cq KASI PIDUMPADA KEJARI MEDAN, beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 5Gaharu Medan, Kota Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebutsebagai Termohon II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri MedanNomor 86/Pid.Pra/2018/PN Mdn tanggal 9 November 2018 tentangpenunjukan Hakim;Penetapan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn Hal 1Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan

Surat ;d Petunjuk ;Penetapan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn Hal 4e. Keterangan terdakwa ;1. Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Yang TidakBerkesesuaian Bahwa pokok keberatan dari Saksi Pelapor (Ir Komala) adalahsaksi Pelapor mengaku bahwa ada ditawarkan sebidang tanah olehPemohon yang terletak di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan BinjaiUtara Kota Binjai Sumatera Utara, seluas 7.129 M?

Bahwa ternyata Saksi Pelapor meyalahgunakan Akta Aktatersebut, dengan cara menggunakan Akta Tersebut untukmembatalkan Perjanjian Kredit dengan Pihak Bank Danamon,Penetapan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn Hal 6sebagaimana tercantum di Surat Gugatan Reg.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untukmencoret perkara Nomor : 86/Pid.Pra/2018/PN Mdn dari registerperkara yang bersangkutan;3.

,Penetapan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn Hal 10

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan tersebut di atas ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Pra Peradilan Nomor : 30/Pid.Pra/2019/PN.Sby, harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Pra Peradilan Nomor : 30/Pid.Pra/2019/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Pra Peradilan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini

30/Pid.Pra/2019/PN Sby

PENETAPANNomor 30/Pid.Pra/2019/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;Telah membaca berkas perkara Nomor 30/Pid.Pra/2019/PN.Sby, dalamperkara antara :Nama : DATUK IHSAN MARSUDI.Tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 7 Maret 1970Umur : 48 TahunJenis Kelamin : LakilakiAgama : IslamWarga Negara : IndonesiaAlamat : Jl.

Pra/2019/PN.Sby, Halaman 1Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor30/Pid.Pra/2019/PN.Sby. tanggal 02 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri SurabayaNomor 30/Pid.Pra/2019/PN.Sby tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan harisidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;Telah pula membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukanoleh Kuasa Pemohon Pra Peradilan tertanggal 14

Agustus 2019, yang padapokoknya mencabut Permohonan Pra Peradilan;Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut masihdalam persidangan awal, dimana Pihak Para Termohon Pra Peradilan danTermohon Pra Peradilan II belum mengajukan Jawabannya ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan olehKuasa Pemohon Pra Peradilan tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum,oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan Nomor30/Pid.Pra/2019/PN.Sby, dapat dikabulkan

Menyatakan pemeriksaan perkara Pra Peradilan Nomor30/Pid.Pra/2019/PN.Sby, harus dihentikan ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatpencabutan perkara Pra Peradilan Nomor : 30/Pid.Pra/2019/PN.Sby, tersebutdari Buku Register Perkara Pra Peradilan yang sedang berjalan ;4.

4/Pid.Pra/2018/PN Kbr

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kbr3.

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN KbrPerintah Penyelidikan Nomor: Sp.

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kbr Tersangka JAMARIS (Pemohon Pra Peradilan Nomor7/Pid.Pra/2018/PN.KBR, tanggal 25 Januari 2018); Tersangka REHAN (Pemohon Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2018/PN.KBR, tanggal 25 Januari 2018); Tersangka ARMANSYAH (Pemohon Pra Peradilan Nomor6/Pid.Pra/2018/PN.KBR, tanggal 25 Januari 2018) ;dan Tersangka BATARUDIN (Pemohon' Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2018/ PN.KBR, tanggal 25 Januari 2018);d) Bukti PetunjukAdanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kbr2.

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kbr

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-71/R.5.11/Fd.1/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor: Print-03/R.5.11/Fd.1/11/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pematangan Lahan Terminal Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan 2014Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Pra

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :2/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 16 Maret 2016 jo.

Bahwa jika mencermati Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :2/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 16 Maret 2016, jo.

PENUTUP.Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1 1/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTODemikian Jawaban/ Tanggapan termohon atas permohonan Praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon Ir.

Bukti P2 : Putusan Praperadilan Pengadilan negeri Gorontalo Nomor :2/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 16 Maret 2016;3. Bukti P3 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 7/Pid.SusTpk/2016/PN.GTO tanggal 05 April 2016;4. Bukti P 4 : Putusan Praperadilan Pengadilan negeri Gorontalo Nomor :09/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO tanggal 27 September 2016;5.

AWANG, S.HHalaman 44 dari 44 Putusan Nomor 1 1/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Praperadilan Nomor 77/Pid.Pra/2020/PN Mdn atas nama Pemohon Dedi Muliana Kaban dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

77/Pid.Pra/2020/PN Mdn

/2020/PN Mdn;Telah membacaSuratPenetapanKetuaPengadilan Negeri Medan,tanggal04 November 2020Nomor 77/Pid.Pra/2020/PNMdn.

Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Secara bersamasamamelakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan ataupenganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana JoPasal 351 KUH Pidana;Halaman 6dari12PenetapanPencabutanPraperadilanNomor21/Pid.Pra/2020/PN Mdn5.

/Pid.Pra/2020/PN MdnMemperhatikanPasal77, 78 Jo. 82 Ayat (1) Huruf b KUHAPsertaPeraturanPerundangUndang yang bersangkutan ;MENETAPKAN:1.

MenyatakanperkaraPraperadilanNomor 77/Pid.Pra/2020/PN MDNatasnamaPemohonDediMulianaKabandicabut;2. MembebankanbiayaperkarakepadaPemohon sebesar Nihil;Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari : Jumattanggal 20 November 2020 2020 oleh BambangJoko Winarno, SH.

., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh KetuaPengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Penetapan Nomor77/Pid.Pra/2020/PN Mdn tertanggal 05 November 2020, dibantu oleh KalepRomanus Tarigan, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh KuasaPemohon dan Kuasa ParaTermohonPANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,d.t.o. d.t.o.KalepRumanusTarigan, SH. Bambang Joko Winarno,SH.,MH.Halaman 12dari12PenetapanPencabutanPraperadilanNomor21/Pid.Pra/2020/PN Mdn

34/Pid.Pra/2020/PN Sby

., M.Kn. dkk. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU001/WPJ.11/2020, tanggal 26 November 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri SurabayaNomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby tanggal 19 November 2020 tentang PenunjukanHakim Tunggal;Setelah menetapkan hari sidang;Setelahn membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Halaman 1 Putusan No. 34/Pid.Pra/2020/PN Sby Setelah memeriksa bukti suratsurat dan mendengar keterangan ahliahliyang diajukan

Hiariej, S.H., M.Hum. dalam persidangan perkara praperadilanNomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 diPengadilan Negeri Sleman:Halaman 18 Putusan No. 34/Pid.Pra/2020/PN Sby"Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan, ketentuan yangmengikat bagi PPNS Direktorat Jenderal Pajak adalah UU KUP danaturan pelaksananya, hal ini dikarenakan hukum pidana pajak bersifatjus singular, yaitu lebih dari lex spesialis, jadi sangat khusus dari yangpaling khusus serta memiliki karakteristik sendin

/2018/PN.Smn tanggal 22Januari 2019, hal. 103 halaman 104, diberi tanda bukti T31; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN.Sby halaman130, diberi tanda bukti T32; Potokopi Putusan praperadilan nomor 17/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.SeldiPengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T33; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel,tanggal 8September 2020 Halaman 45 dan 46, diberi tanda bukti T34; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 111/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal29

September 2020 Halaman 86, diberi tanda bukti T35; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj, tanggal26Oktober 2018 Halaman 33 dan 35, diberi tanda bukti T36; Potokopi Putusan Praperadilan 1/Pid.

., M.H.Halaman 50 Putusan No. 34/Pid.Pra/2020/PN Sby