17/Pid.Pra/2020/PN Plg

Jenderal SudirmanKm. 4 Palembang, selanjutnya disebut sebagai TermohonPengadilan Negeri tersebut ; Setelahn membaca surat penetapan Ketua Pengadilan NegeriPalembang No. 17/Pid.Pra/2020/PN Plg tanggal 20 November2020 tentang penunjukan Hakim. Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

AtasDasar :1 Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1),KUHAP.Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

Bukan hanya kita,Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikanmenggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak)Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

TARIGAN,SH.MHHalaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN. Pls

1/Pid.Pra/2020/PN Kla

;Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla3) YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H.,M.H.;Masingmasing merupakan Anggota Polri yangbertugas pada Bidang Hukum Polda Lampung, yangberalamat di Jalan W.R.

./2020 tanggal 23 Juni 2020dan Surat Kuasa Kepala Unit Tindak Pidana TertentuSatreskrim Polres Lampung Selatan, tertanggal 23Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaliandatanggal 16 Juni 2020 Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kaliandatanggal 16 Juni 2020 Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla tentang penetapan harisidang;Setelan membaca berkas perkara

Untuk anak yang mau masuk Bintara polisi polda lampung, berhasilditerima masuk Anggota Siswa Bintara polda Lampung, saat iniHalaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Klayang bersangkutan telah berdinas di Kantor Kepolisian PoldaLampung;1.

RATINAH Binti KARSAM pada hariKamis tanggal 16 April 2020, Bukti T32, berupa Berita Acara PemeriksaanHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN KlaSaksi Sdr.

/2020/PN KlaHalaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Kla

5/Pid.Pra/2019/PN Lbo

Pid.1.A.11 PUTUSAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.LboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:1. Nama lengkap : Ronny Pakaja ;2. Tempat lahir : Manado ;3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 November 1977 ;4. Jenis kelamin : Lakilaki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;6. Tempat tinggal : Desa Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;7. Agama : Islam8.

/Pid.Pra/2019/PN.Lbo tanggal 14 Oktober 2019, telahmengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:DALAM POSITAAdapun permohonan ini diajukan atas halhal sebagai berikut :A.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.LboPraperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksadan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang initentang :1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainatas kuasa tersangka;2.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat finaldan mengikat.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbod.

Bahwa pemohon sampai di Polres Gorontalo sekitar pukul 9.00 witadan langsung diperiksa oleh Termohon di Polres Gorontalo,dan setelahHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbodi periksa langsung dilakukan Penahanan di Polres Gorontalo,dengansangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian Kendaraan milikSus Rahmola berupa sepeda motor Mio GT yang diduga dilakukanoleh Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019 diKel.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN Mtp;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN Mtp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara permohonan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN Mtp dari register induk perkara Praperadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil

1/Pid.Pra/2023/PN Mtp

10/Pid.Pra/2020/PN Blg

Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14Januari 2020 Perihal Putusan Praperadilan ;7.

Bahwa dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blgtanggal 14 Januari 2020 tidak ada dinyatakan Termohon untukmengentikan Penyidikan atas laporan dan pengaduan Pemohonkarena putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn Blg tanggal 14 Januari2020 dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILIIi. Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.IV. Dalam pokok perkara1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuksebahagian.

Surat Perintah dimulainya Penyidikan NomorB/45/VIII/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019; Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Big6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari2020 Perihal Putusan Praperadilan;7.

Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 19Desember 2019, selanjutnya disebut bukti T1 (Sesuai dengan asi); Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Big2. Fotokopi Salinan Putusan no. 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari2020, selanjutnya disebut bukti T2 (Sesua/ dengan asl);3.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Big

2/Pid.Pra/2020/PN Trk

PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2020/PN.

Akan tetapi, kenyataannya dalam perkara a quo terjadiHalaman 8 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.

(ex aequo et bono)Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.

Agustini, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.

,M.H.Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN. Trk56Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN. Trk

1/Pid.Pra/2018/PN Sak

tertanggal 09 November 2018 tentang Penunjukkan Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sak tertanggal 12 November2018 tentang Penetapan hari sidang; Keseluruhan suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Telah mendengar Saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN SakMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal1 November 2018 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSiak dalam register yang tersedia untuk itu dengan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sak pada tanggal 09 November 2018, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:1.

Bahwa akibat perbuatan Termohon pemohon menjadi,Malu, dipandang rendah, serta dihina dilingkunganHalaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sak3:9:tempat tinggal pemohon dan temanteman sesamaPebisnis;3.8.7.

Oleh karena itu, sudah selayaknya PengadilanHalaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN SakNegeri Siak menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini.B.

S.Kom, S.H., BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sak

59/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

PUTUSANNomor 59/Pid.Pra/2021/PN.

PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.

23/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

, bahwa surat permohonan Praperadilan tertanggal 22Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaHalaman 1 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2021/PN.

Namun setelah rapat pemilihan berlangsung beberapaAnggota tidak setuju dan menghendaki dilakukan pemungutan suaraHalaman 4 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2021/PN. Jkt. Selberdasarkan NPP.5.5.

GRACESUPENA SUNDAH,, S.H.;1 (satu) bundel Fotokopi Akta Nomor 02 tanggal 09 Juli2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan(Rapat Kedua)Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.

Sah atau tidaknyaHalaman 32 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.

Hariyadi,SH.MH.Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2021/PN. Jkt. Sel

3/Pid.Pra/2021/PN Pms

1 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN PmsMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriPematangsiantar register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pms tanggal 5 Pebruari2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasansebagai berikut:1.

Cokroaminoto No. 138Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN PmsPematangsiantar tertanggal 17 Januari 2008.

Pemohon) keHalaman 33 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN PmsKejaksaan Negeri Pematangsiantar .V.

Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan NegeriPematangsiantar No.5/Pid.Pra/2020/PN.Pms, tanggal 05 Desember 2020Pemohon an.

Hasibuan, S.H., M.Kn.Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pms

9/Pid.Pra/2021/PN Srh

,berdasarkan surat perintah tugas Nomor PRINT191/L.2.29/12/2021 tanggal 20Desember 2021selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II ;Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN SrhPengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei RampahNomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelan mendengar keterangan

DeliSerdang Propinsi Sumatera Utara dalam permohonan Pra peradilan No. : 09 /Pid.Pra/2021/ PN. Srh, Termohon berkesimpulan bahwa pemohon padapokoknya mengajukan alasan permohonan Pra Peradilan sebagai berikut :a.

DALAM EKSEPSIHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh1. menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kuasa Termohonseluruhnya;2. menyatakan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalamregister perkara No : 09 / Pid.Pra/2021/ PN. Srh, bukan objek kewenanganlembaga Pra Peradilan;3. menyatakan Permohonan Pra Peradilan sebagaimana terdaftar dalamregister perkara No : 09 / Pid.Pra/2021/ PN. Srh, Prematur.IX.

DALAM POKOK PERKARA :1. menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untukseluruhnya;2. menolak Permohonan Pra Peradilan sebagaimana terdaftardalam register perkara No : 09 / Pid.Pra/2021/ PN.

/2021/PN SrhMUHAMMAD SYARIEF NASUTION,, SH ZULFIKAR SIREGAR, SH, MH Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

148/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL

Menurut Andi Hamzah (1986:10)praperadilan merupakantempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memangpada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati danberujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadiHal 1 dari 45 hal.Putusan No.148/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.International Customary Law.

Pasah 77 KUHAP, sering terjadiHal 2 dari 45 hal.Putusan No.148/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hokumyang nyatanyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang,sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukumyang nyata dari Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pid.Pra/2012/PN.Jkt.sel tanggal 27 november 2012;4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.sel Tanggal 15 February 2015;5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap2015/PN.Jkt.Sel.;6. Dan lain segalanyaHal 3 dari 45 hal.Putusan No.148/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.f.

Mangga Dua Selatan SawahBesar Jakarta Pusat telah dilakukan penggeledahan danpenyitaan oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya padahari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 WIBHal 21 dari 45 hal.Putusan No.148/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.dan yang menyaksikan adalah saksi sendiri (DanielSuhendra), Sdr. Sugiman dan sdri.

Krisnugroho S.P., S.H., M.H.Hal 45 dari 45 hal.Putusan No.148/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

13/Pid.Pra/2019/PN Plg

,masingmasing Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN yangberkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Km.4,5 Palembang, selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA KhususNomor 13/Pid.Pra/2019/PN Plg tanggal Agustus 2019 tentangpenunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Plg tanggal Agustus2019

Berbedadengan pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiHalaman 9 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN PigPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasanjumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti..

Penetapan Nomor : 1060/Pen.Pid/2019/PN.Plg tanggal 3 Juli2019.Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Pra /2019/PN Pigc. Penetapan Nomor : 1204/Pen.Pid/2019/PN.Plg tanggal 29 Juli2019.d.

,selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untukmemeriksa dan memutus~ perkara ini berdasarkan PenetapanNo.13/Pid.Pra/2019/PN.Plg., tanggal 19 Agustus 2019, yang dibacakan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHalaman 49 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Pra /2019/PN PigHakim tersebut, dibantu oleh Bainal Hakim,SH.,selaku Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut.Panitera Pengganti : Hakim tersebut :BAINAL HAKIM,SH.

,MH.Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Pra /2019/PN Pig

7/Pid.Pra/2019/PN Mtr

Langko No. 40Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERMOHON;Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN MtrPengadilan Negeri tersebut;Setelah menbaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor7/Pid.Pra/2019/PN.Mtr tanggal 08 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti Suratsuratyang diajukan

Perbuatan tersebut patut diduga telah melanggar kode etik Polri,Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Mtrkhususnya selaku penyidik Polri.

;Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN MtrHal ini pun juga sesuai dengan pendapat hukum dari M.

Obyek gugatan yang sama.Bahwa Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam permohonanPraperadilan yang diajukan Pemohon saat ini (Perkara Nomor:7/Pid.Pra/2019/PN.Mtr. tanggal 14 Mei 2019) adalah SAMA denganPara pihak, Posita dan Petitum perkara dalam perkara PraperadilanNomor: 6/Pid.Pra/2019/PN.Mtr yang telah mendapatkan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi Hakim Pra PeradilanMENOLAK permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN MtrAdapun

Mempertimbangkan keadaan tersebut, sehinggaPenyidik melakukan Splitsing terhadap Berkas Perkara Tersangkaatas nama HAJJAH SURYAH dan Tersangka atas nama Pemohon.Perihal Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas nama HAJJAHSURYAH maupun Tersangka atas nama Pemohon yang dilakukanoleh Penyidik telah dinyatakan sah oleh hukum berdasarkan PutusanHalaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN MtrHakim Praperadilan Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN.Mtr tanggal 2Oktober 2017 dan Putusan Hakim Praperadilan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kag;
2. Menyatakan Perkara Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kag dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kag dari register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

10/Pid.Pra/2023/PN Kag

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt dari Register Induk Perkara Praperadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

4/Pid.Pra/2023/PN Grt

2/Pid.Pra/2020/PN Bit

Indo Hong HaiInternational ;halaman 2 dari 20 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN BitBahwa atas Pokok Laporan dari Laporan Polisi tersebut, saat ini tengahmenjadi objek Permasalahan yang sementara disidangkan di PengadilanNegeri Bitung, Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Bit, yang dimanaPemohon Praperadilan bertindak sebagai Penggugat untuk dan atas namaPT.

Indo Hong Hai International tempat PemohonBekerja ;halaman 3 dari 20 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit8.

Indo Hong Hai International di Bitungyang menjalankan dan bertanggung jawab atas perusaahaan tersebut;halaman 6 dari 20 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit4.

MARFEL DANIEL DALOPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:halaman 10 dari 20 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit Bahwa Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hay sebagai Maintainance mesinyang digaji oleh perusahaan; Bahwa perusahaan tersebut adalah milik Mr.

Fausiah, S.H.halaman 20 dari 20 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit

5/Pid.Pra/2019/PN LBB

PUTUSANNomor 5/Pid.Pra/2019/PN LbbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:JONERDI, Umur 41tahun, Suku Minang/Pili, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatJorong Tompek Nagari Salareh Aia Kec.

permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:Halaman 1 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN Lbb.

Bahwa menanggapi dalil JONERDI (Pemohon) pada Angka 6 dan angka 7pada halaman 1 s/d 2 yang pada intinya menjelaskan: Bahwa sejak adikPemohon dibawa dengan mobil bertuliskan Patroli Polres Agam oleh Termohon,kami sekeluarga tidak mengetahui dimana keberadaannya karena tidak adapemberitahuan....dst.Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan Pemohon dapatTermohon tanggapi sebagai berikut:Halaman 4 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN Lbbaoa.

Selanjutnya anggota Termohon mengirimkan surat permintaanpersetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basungtanggal 14 November 2019 dan dengan surat penetapan Nomor:132/Pen.Pid/2019/PN.Lbb, tanggal 15 November 2019;Terhadap dalildalil tersebut di atas pada poin 6 & 7 mohon untuk ditolak.Halaman 7 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN Lbb3.

P1;Halaman 8 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN Lbb2. Surat Perintah Penahanan tanggal 13 November 2019, diberi tanda......... PZa3. Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 November 2019, diberi tanda ..... P3;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:1.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tnr dari Kuasa Hukum Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tnr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret perkara permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tnr., dari buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sejumlah

2/Pid.Pra/2021/PN TNR

1. Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Byw dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

5/Pid.Pra/2019/PN Byw

PENETAPANNomor 05/Pid.Pra/2019/PN BywDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut dalamperkara antara:1. Nama lengkap : Alvin Hasby Fikri2. Tempat lahir : Banyuwangi3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/22 Juli 19934. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6.

/2019/PN Byw tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN BywMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi register Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Byw tanggal 11 Oktober2019 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasansebagai

Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRINKAP/45/X/2019/RESKRIM, tanggal 6 Oktober 2019 yang diterbitkanoleh Termohon untuk Menangkap Pemohon pada Peristiwa Pidanadiduga keras telah melakukan tindak pidana melarikan perempuanyang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya, sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan 05/Pid.Pra/2019/PN Bywdimaksud dalam pasal 332 (1) ke 1e KUHP adalah tidak sah tidakmempunyai kekuatan mengikat;4.

Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Bywdicabut;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah)Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 olehMuswandar, SH.

Muswandar, S.H., M.H.Halaman 7 dari 7 Penetapan 05/Pid.Pra/2019/PN Byw