Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sangka sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 April 2015 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO dan 1. ALEKS TJAHJADI, dkk.
353 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenaeksepsi tersebut, yaitu keberatan Para pihak dimaksud terkait denganupaya mendapatkan kebenaran subtansial dan menghindari pembatalanputusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukumtidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pulaputusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani ataumelepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkaraini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upayaPelawan untuk mencoba
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
158 — 88
  • Maka dari itu, Surat perjanjian selalu menyertakankonsekwensi atau sangsi hukum yang mengatur semua pihak.12.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 18 Desember 2017 — PARA PENGGUGAT: -COK NGURAH SUGIANTARA, DK TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;<br< PARA TERGUGAT II INTERVENSI: -COK BAGUS SUBAGAWIRYA, DKK
185 — 145
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menyatakanKepala Kantor Pertanahan/Kotamadya hanya dapat melakukanpendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran Peralihan hak atas tanahsetelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; Pasal 26 ayat (3) UU RI No.21 Th.1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan menyatakan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (3), dikenakan sangsi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Sri Mulyawati Diwakili Oleh : RIDHA SJARTINA
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
  • Diantaranya adalah yang mengaturketerlambatan pembayaran Harga Jual Beli, tidak dilaksanakan kewajibanbagi pihak Pembeli selaku penerima fasilitas pinjaman dari bank (KPA),sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pengelolaan, dan atau biayapenggunaan/utilitas dan sangsi apabila terjadi pembatalan PPJB.Maka oleh karena tidak ada ketentuan dalam pasal 10 PPJB yangmenyebutkan Tergugat harus membayar denda keterlambatan, makamohon Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan point 7 gugatanHalaman 20
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg
Tanggal 16 September 2014 — - PT. PLN (Persero) WS2JB LAWAN ADAS SUSANTO
133 — 174
  • bahwa Penggugat tidak melakukanPemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dituduhkankepada Tergugat sesuai dan/mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB) beserta lampirannya (Peraturan Disiplin Pegawai) sebagaimanadijelaskan pada point s/d 11 diatas.Oleh karenanya pula kami menyatakan Pemeriksaan atas dugaan PelanggaranDisiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah cukupPutusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2014/PN.Plg, halaman 11 dari 39untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Nopember 2014 —
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Tergugat XV);Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwaTergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, TergugatXVI dan Tergugat XVII diberikan teguran" apalagi sangsi tegas oleh pimpinan/direksi badan pengelola;Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IIyang Tidak melakukan
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
115 — 11
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertianPutusan
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 16-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pre
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat: PT. BCA FINANCE Lawan Tergugat: DRS. MUHAMMAD
185 — 68
  • Dengan jeratan sangsi pidana penjarapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah,sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.Bahwa juga di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jugadisebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus dihadin olehpara penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu jugaoleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu jugaoleh notaris dan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Dps
Tanggal 28 September 2017 — Penggugat:
I Ketut Sumerta
Tergugat:
Love F Hotel By Fashiontv
49 — 36
  • Bahwa Tergugat sangat sangsi (ragu) atas tagihan yangdiajukan oleh Penggugat karena selama Tergugat mengoperasikanLOVE F HOTEL BY FASHION tidak pernah ada tagihan yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat, namun setelah LOVE F HOTEL BYFASHION pengoperasiannya dilakukan oleh PT Para Bali Propertindo,baru Penggugat mengajukan tagihannnya kepada Tergugat ;4.5.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum: RIKI SAPUTRA, SH Terdakwa: RESTU NASUTION ALS RESTU BIN RUSLI NASUTION
71 — 29
  • Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarataumenyerahkan Narkotika Golongan dalambentuktanaman;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 84/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 9 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : TAY NUHA MEHA
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
69 — 33
  • KarenaTergugat I, bersungguhsungguh ingin mengambil Penggugat sebagaiistri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku.Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG10.Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalahpelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyrakat sumbaTimur dan harus dikenakan sangsi adat, yang dikenal dengan istilahPALOHU yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewanyaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 06-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 105-K/PM.II-09/AD/IV/2015
Tanggal 28 April 2015 — BASRI, PRAKA
30 — 18
  • Bahwa perbuatan seperti ini Sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 31-10-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN DOMPU Nomor 90/PID.B/2013/PN.DOM
Tanggal 19 Februari 2014 — M. ALI HANAFIAH MS, SH.
93 — 40
  • saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos,meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untukmelakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun saksi hanya mengirimsurat ke DPD Il dan DPD serta di tembuskan ke pusat 5Bahwa setahu saksi yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksiCaleg adalah Keputusan DPP, JUKLAK JUKNIS dan AD ART Partai ;Bahwa setahu saksi kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebutdalam proses seleksi Caleg, tidak ada sangsi
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 14-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 42/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw
Tanggal 14 Juni 2016 — - KERISTIAN anak dari TOMASSAMBO
391 — 41
  • Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukungdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatantersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b setiap orang dilarang mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 530/Pdt.G/2015/PA.Ska.
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon dan Termohon
55 — 26
  • Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara XXX yang menyatakansiap menerima sangsi hukum apabila perkara diputus olehPengadilan, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Cabang Pembantu Gemolong Nomor:17/PK/BPD/063/VII/2013, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 22-03-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 26-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 31 Juli 2012 — -PUTU EKA PRISTIWASA,SE -SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
95 — 59
  • tahun;b penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; danc penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan bahwa Penggugatdiberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P1) dan diangkat dalam jabatanfungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukumandisiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-09-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 889/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
157 — 89
  • Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditorberupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akandijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasapabila antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan pinjammeminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepadaPenggugat total sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)ditambah bunga
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Januari 2016 — Drs. PURWANTO,SH.,MM (TERDAKWA)
68 — 18
  • Dalam hal ini sekolah swastapengambilan keputusan tersebut harus melibatkanpenyelenggara sekolah.7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dariorangtua, peserta didik dan masyarakat.8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dantenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik.9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik.10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.eMenjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.e Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai
    Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.2.
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.Halaman 129 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.Smge Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 14-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI VS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas laporan Termohon ke Direktur RS Gading Pluit telahmemberikan jawaban bahwa RS Gading Pluit tidak berwenang menilai halhal bersifat pribadi dan tidak bersangkutan dengan pekerjaan para dokter diRumah Sakit dan tidak berwenang memberi teguran ataupun sangsi bagipara dokter di luar dari pada pekerjaan yang bersangkutan. (Bukti PPK 19).Bahkan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan DokterIndonesia DR. Dr.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-07-2017 — Upload : 29-04-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 31 Juli 2017 — 1. YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN 2. HELMI MAULANA MELAWAN 1. PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk 2. YANSEN DICKY SUSENO,SH 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA SAMARINDA 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA 5. OTORITAS JASA KEUANGAN
151 — 27
  • Padahal suratkuasa untuk membebani Hak Tanggungan tersebut termasuk perbuatanyang dilarang oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h junctopasal 62 ayat (1) UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dengan sangsi ancaman hukuman 5 tahun penjara atau dendasebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa surat kuasa adalah merupakan suatu perjanjian yang dalam suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat Formil sahnya