Ditemukan 2144 data
7 — 0
Xxxxxxxx Kabupaten Pati terdapat kesalahan,yaitu nama Pemohon yang benar adalah Pemohon 1, Pemohon II yang benaradalah Pemohon 2, nama ayah Pemohon yang benar adalah xxxxxxxxx dantanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juni 19xx serta tanggalkelahiran Pemohon II yang benar adalah 16 Agustus 19xx;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa dalildalil permohonan para Pemohon telahterbukti kebenarannya, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menter
99 — 26
Tahun 2012,dengan Surat Nomor: 01/J/BA/TX/2012 (Bukti PI) dan telah dijawab oleh Unit LayananPengadaan (ULP) yang bersangkutan (Bukti PI), dan atas jawaban sanggahan ituPenggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana ketentuanpasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; wanes Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan: Penyedia Barang/Jasayang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menter
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
21 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
9 — 5
Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menter!
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
23 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
95 — 11
puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sdaball @ 5 (lima) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)ball @ 5 (lima) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
ABI KHOSIM Bin MAT REBO
42 — 8
LAB03179/NNF/2021 Tanggal 13 April 2021 telah selesai melakukanpemeriksaan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristalwarna putin dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram dengan segellengkap dan label barang bukti milik terdakwa ABI KHOSIM Bin MAT REBOnomor barang bukti 06706/2021/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah UjiPendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
11 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
13 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
23 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
9 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
34 — 5
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
33 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
33 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
13 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jarak ~=minimal antar bangunan gedung berdasarkanKeputusan Menter i PU No. 441/KPTS/1998 yangdiperbaharui/diganti dengan Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006 Bagian IIIl.2.1.2.e.iv. yang menentukanpada daerah intensitas bangunan padat/rapat, makagaris sempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan: (1) dst... (2) struktur danpondasi bangunan terluar harus' berjarak sekurangkurangnya 10 cm ke arah dalam batas' pekarangan,kecuali untuk bangunan rumah tinggal ;c.
Bahwa secaraprinsip sama sekali tidak adapertentangan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor98 Tahun 2008 dengan Peraturan perundang undanganyang lebih tinggi termasuk Keputusan Menter iPekerjaan Umum Nomor 10 KPTS/2000 tentang KetentuanTeknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran padaBangunan Gedung dan Lingkungan.