Ditemukan 2144 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA PATI Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Pt Tanggal 2 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
7 — 0
Xxxxxxxx Kabupaten Pati terdapat kesalahan,yaitu nama Pemohon yang benar adalah Pemohon 1, Pemohon II yang benaradalah Pemohon 2, nama ayah Pemohon yang benar adalah xxxxxxxxx dantanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juni 19xx serta tanggalkelahiran Pemohon II yang benar adalah 16 Agustus 19xx;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa dalildalil permohonan para Pemohon telahterbukti kebenarannya, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menter
Register : 08-04-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 39/B/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 30 Mei 2013 — PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP DAN BKPP) vs HENDRI
99 — 26
99 — 26
Tahun 2012,dengan Surat Nomor: 01/J/BA/TX/2012 (Bukti PI) dan telah dijawab oleh Unit LayananPengadaan (ULP) yang bersangkutan (Bukti PI), dan atas jawaban sanggahan ituPenggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana ketentuanpasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; wanes Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan: Penyedia Barang/Jasayang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menter
Register : 17-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0391/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 2
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 24-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0356/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 8 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 28-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Stb Tanggal 18 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
Register : 30-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 15 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 2
21 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 11-02-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Mto Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
9 — 5
Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menter!
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
23 — 6
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
23 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
Putus : 02-03-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sda Tanggal 2 Maret 2017 — MAâÃÂÃÂI INDRA, ST
95 — 11
95 — 11
puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sdaball @ 5 (lima) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)ball @ 5 (lima) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
Register : 01-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Gpr Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
ABI KHOSIM Bin MAT REBO
42 — 8
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
ABI KHOSIM Bin MAT REBO
42 — 8
LAB03179/NNF/2021 Tanggal 13 April 2021 telah selesai melakukanpemeriksaan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristalwarna putin dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram dengan segellengkap dan label barang bukti milik terdakwa ABI KHOSIM Bin MAT REBOnomor barang bukti 06706/2021/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah UjiPendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter!
Register : 03-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 23-06-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Plh Tanggal 18 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
Register : 10-07-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 251/Pdt.P/2017/PA.Plh Tanggal 24 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
Register : 25-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 3519/Pdt.G/2020/PA.Tsm Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
Register : 24-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.JT Tanggal 19 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 4
23 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Register : 10-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Tmg Tanggal 18 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
9 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 19-03-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 6 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 5
34 — 5
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA PUTUSSIBAU Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Pts Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
33 — 5
33 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
Register : 12-02-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 1 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
33 — 3
33 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 05-01-2018 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 22 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2010 Tanggal 30 Juni 2011 — BUPATI BANYUMAS VS PT. BAMAS SATRIA PERKASA
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jarak ~=minimal antar bangunan gedung berdasarkanKeputusan Menter i PU No. 441/KPTS/1998 yangdiperbaharui/diganti dengan Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006 Bagian IIIl.2.1.2.e.iv. yang menentukanpada daerah intensitas bangunan padat/rapat, makagaris sempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan: (1) dst... (2) struktur danpondasi bangunan terluar harus' berjarak sekurangkurangnya 10 cm ke arah dalam batas' pekarangan,kecuali untuk bangunan rumah tinggal ;c.
Bahwa secaraprinsip sama sekali tidak adapertentangan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor98 Tahun 2008 dengan Peraturan perundang undanganyang lebih tinggi termasuk Keputusan Menter iPekerjaan Umum Nomor 10 KPTS/2000 tentang KetentuanTeknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran padaBangunan Gedung dan Lingkungan.