Bila jauh di atas NJOP berartiKemahalan dan sebaliknya.Bahwa, hal ini sesuai pula dengan pasal 1 angka 1 denganPeraturan Mentri Keuangan RI No.150 /PNK.03 /2010 tentangKlasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB);18.Bahwa, terbukti Penggugat telah wanprestasi ke Tergugat l.Oleh karena itu, obyek sengketa dilelang melalui lelang yangdilakukan pada tanggal 28 Maret 2014, maka obyek sengketa /barang jaminan telah laku terjual kepada Tergugat IV,sebagaimana Risalah Lelang RISALAH LELANG

Apakah benar harga nilailimit yang ditetapkan olehTergugat yang menetapkanharga terlampau rendahyaitu relative sama denganharga NJOP dalampelelangan obyek sengketaperkara ini , melanggaraturan, dan bertentangandengan kepatutan dalammasyarakat sehinggamerugikan Penggugat ?2.

Bahwa sebidang tanah yang NJOP per meter Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) misalnya berbeda dengan harga riil atau harga pasar yangbiasa laku dijual cepat dengan harga Rp.5.000.000.

adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar , dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denganobjek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka Majelisberpendapat bahwa NJOP dapat dijadikan patokan sebagai ukurankewajaran harga tanah ;Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dan kepatutansebagai patokan atau ukuran kewajaran harga tanah setempat

dapatdiperoleh antara lain dari hasil Tim Penilai Independen, Surat Keterangandari Camat, dikaitkan dengan harga Tanah dalam NJOP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa pengumumanlelang atas SHM No.340 Luas tanah 2.800m2 terletak di JI.

Banding, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasahukumnya;Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016Kronologis Dan Jumlah Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan MenurutTerbanding;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2010 Nomor: 62.10.050.010.000.00011 tanggal 11Agustus 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Pajak Bumi danBangunan Terhutang adalah sebesar Rp. 331.981.060,00 dengan rinciansebagai berikut: Uraian Luas(M2) Kelas NJOP

2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSampit pada tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan tanda terima BPS Nomor:S2234/WPJ.29/KP.0403/2010;Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal23 Juni 2011 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP339/WPJ.29/2011 yang isinya menolak atas pengajuan keberatan PemohonBanding dan mempertahankan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Luas (m*) NJOP

) Bumi dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010sebesar Rp. 324.200.000.000,00 terlalu tinggi dan tidak wajar kenaikannyadikarenakan tidak ada perubahan kondisi lahan perkebunan Pemohon Bandingyang menyebabkan NJOP Bumi menjadi lebih tinggi, selain itu prasarana danfasilitas umum yang tersedia masih belum terjangkau (listrik dari PLN dan telpondari Telkom belum tersedia);Bahwa menurut Pemohon Banding, kelas bumi pada Tahun 2010 seharusnyatetap mengikuti kelas bumi

sebesar Rp. 5.000,00/m2, penjelasanperhitungan NJOP Bumi dapat dilinat pada uraian tabel di bawah ini:Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016 ,, Nia Dasa!

;Bahwa nilai jual bumi per m2 yang diperoleh dari perhitungan di atasdigunakan dalam menghitung Nilai Jual Objek Pajak Bumi denganperhitungan sebagai berikut:NJOP Bumi = NJOP Bumi per m2 X Jumlah Luas Bumi= Rp. 5.000,00/m2 X 64.840.000 m2= Rp. 324.200.000.000,00Bahwa NJOP Bumi ini digunakan dalam penghitungan ketetapanPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Objek Pajak dengan62.10.050.010.000.00011 tanggal 11 Agustus 2010 Tahun Pajak2010 atas nama PT.

Bahwa Kerugiankerugian yang diderita Penggugat atas penguasaantanah milik Penggugat oleh Tergugat, dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:a) Kerugian Materiil:Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Time Bahwa oleh karena bersediaTergugat menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?

= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyar tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secaraTunai yang perincian sebagi berikutc) Kerugian Materiil:e Bahwa oleh karena janji tergugat akan menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?

= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyard tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.

Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP didaerah tersebut yang palingrendah adalah sebesar Rp. 1.032.000,00 per meter persegi..

hak atas tanah dan bangunan adalah menentukan nilaimana yang tertinggi antara akta dan NJOP.

karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hak.

Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOP atas tanahdan bangunan yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) karena tidak dapat diketahuinya NomorPokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yang dimaksud, tetapi NJOPsebesar Rp1.032.000,00 per meter persegi yang digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebutmerupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang paling rendahdiwilayah kelurahan Penjaringan,

Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah tersebut pada tahunHalaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 623/B/PK/PJK/20122006 sesuai dengan SPPT PBB Tahun 2006 adalah sebesarRp64.000,00 per meter persegi.2.7.

Pondok Aren Tangerang dapat dibelidengan harga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehinggabilamana tanah tersebut dijual kembali akan mendapatkan keuntungandalam beberapa bulan kedepannya.Bahwa saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH mendengar bujukan terdakwatersebut tergiur untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya terdakwamempertemukan saksi M.

Tangerang dan tanag tersebut dapat dibeli denganharga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehingga bilamanaHal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor :580/Pid.B/2018/PN.JKT.PST.tanah tersebut dijual kKembali akan mendapatkan keuntungan dalambeberapa bulan kedepannya. Kemududian terdakwa kembailimempertemukan saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH dengan saksi SITIYOSEPHINE ENDRO AGUNG dan Sdr.

Pondok Aren Tangerang dapat dibelidengan harga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehinggabilamana tanah tersebut dijual kembali akan mendapatkan keuntungandalam beberapa bulan kedepannya. Bahwa saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH mendengar bujukan terdakwatersebut tergiur untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya terdakwamempertemukan saksi M.

Iksan Tadjoedin dan menurut keterangan terdakwa, tanahtersebut saat itu dapat dibeli dengan harga lebih murah/dibawahpasaran NJOP sehingga bilamana tanah tersebut dijual akanmendapatkan keuntungan dalam beberapa bulan kedepannya.Bahwa benar terdakwa kembali menawarkan 2 (dua) bidang tanahyang terletak di jl.Palem Hijau VIII Kav No.1 Kel.BenconganKec.Curug Kab. Tanggerang kepada Saksi M.

Pondok Aren Tangerang dapat dibeli denganharga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehingga bilamana tanahtersebut dijual Kembali akan mendapatkan keuntungan dalam beberapa bulankedepannya. Bahwa saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH mendengar bujukanterdakwa tersebut tergiur untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya terdakwamempertemukan saksi M.

Padahal jika Terdakwa selakuKPA melakukan pengujian atas harga pasaran dan NJOP tersebut maka akan didapatkanharga nyata atas tanah tersebut harga senilai Rp. 75.000,/meter untuk tanah yangbesertifikat hak milik dan Rp. 50.000,/ meter untuk tanah yang belum bersertifikat hakmilik. Dan jika Terdakwa melakukan pengujian NJOP atas tanah yang akan dibebaskanmaka akan didapatkan NJOP atas tanah yang akan dibebaskan hanya senilaiRp.10.000,/ meter.

Letakobjek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan Dolok MasihulSerdang Bedagai dengan NJOP Rp.128.000,/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

Wajib Pajak : Nursiah Usman, Hj.Letak objek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan DolokMasihul Serdang Bedagai dengan NJOP Rp. 128.000/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

seharusnya sebesar Rp. 1.225.000.000, (satu milyar dua ratus dua puluh limajuta rupiah) dengan harga Rp.125.000,/m berdasarkan pertimbangan harga Rp.200.000, dan NJOP Rp. 128.000, padahal jika Terdakwa waspada akandidapatkan NJOP Rp. 10.000,/m?

Bahwa dengan dikesampingkan prosedur dan tata cara menurut hukum,akibatnya dalam penentuan/penetapan limit harga atas objek lelang olehTerbantah Ill atas permintaan Terbantah II hanya terjual dengan harga sebesarRp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) dibawah harga pasaran danharga NJOP, sedangkan harga NJOP sebesar Rp357.397.000,00 (tiga ratuslima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tujuh ribu rupiah);Bahwa, Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Terbantah (Kreditur)dengan Para Pembantah

(Debitur) adalah sebesar Rp525.000.000,00 (limaratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jelas penjualan secara lelangatas obyek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai Hak Tanggunganterpasang dan Nilai NJOP, terlebih lebin dengan harga pasaran setempat:4.

RepublikIndonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23/PN/2000 tanggal 22 November 2000, tentang Petunjuk Lelang HakTanggungan, sebagaimana dimaksud pada butir J hurup b, yangmenyatakan Pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janjisebagaimana dimaksud pada Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf e atauadanya kendala/gugatan dari debitur, sehingga perbuatan Terbantah Ildengan melelang objek Hak Tanggungan dengan limit dibawah NJOP

Nomor 1537 K/Pdt/2017Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak/keberatan tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi dan PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum Para Pemohon Kasasidengan dikesampingkan prosedur dan tatacara menurut hukum dalampenentuan limit harga lelang atas obyek lelang jauh dari harga pasaran dansangat jauh di bawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak sepadandengan Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Termohon Kasasi II denganPara

Pemohon Kasasi, sehingga sangat jelas dalam penjualan lelang atasobjek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai hak tanggungan yang dipasang dan nilai NJOP/terlebih lebin dengan harga pasaran setempat dengandemikian pelelangan tersebut sangat sangat merugikan pihak Para PemohonKasasi tidak berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dan diduga dalampenetapan harga limit lelang ada konspirasi antara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il sehingga Termohon Kasasi membeli harga lelangdengan limit

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai Jual Objek Tanah :Hal ini dapat dilihat dari : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama keSyafri St Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOPPBB/m2 Rp.27.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.149.256.000 NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama AtisMayuti) Nomor Objek Pajak 137502000400201160, dimana di dalampenghitungan NJOP PBB tersebut

luas tanah 2.764 NJOP PBB/m2 RP82.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.226.648.000.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.

;Bahwa dalam jual beli tanah NJOP dapat dipedomani ;HIm. 165 dari 269 HIm.

atau nilai harga senyatanya yang ada di lokasi tanah tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Kepala BPN No 3 tahun 2007ayat 2 menjelaskan Musyawarah sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dapat berpedomanpada NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalandisekitar lokasi ;Menimbang bahwa NJOP hanyalah sebagai dasar pengenaan pajak olehPemerintah sehingga kadangkala nilai NJOP jauh lebih rendah dari harga pasar, makaMajelis berpendapat NJOP tidak bisa dipedomani dalam

atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi ;Menimbang, bahwa NJOP tanah milik Syafri ST Pangeran adalah Rp 27.000/m2dimana dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 m2 maka jumlahNJOP PBB /M2 Rp. 149.256.000, ;Menimbang, bahwa NJOP tanah milik Atis Mayuti dulunya adalah tanahJamaran St Lembang Alam adalah 82.000/M2 dimana dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 2.764 m2 maka jumlah NJOP PBB /M2 Rp. 226.648.000 ;Menimbang, bahwa dengan

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per M2 ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp140,00 per M2 adalah sudah benar, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat

Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2018 NJOP Per M2 Total NJOP Objek Pajak Luas (M2) Kelas (Rp) (Rp)Bumi 2.912.900.000 200 140 407.806.000.000,00NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 407.806.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 407.806.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 407.806.000.000,00 163.117.600.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 163.117.600.000,00 815.588.000,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 815.588.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan

MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBRa Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP )

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009 tentangInformasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor :S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwaBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendahCRP )1.

di Kampung BangunSari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur KotaTanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yangditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000. ( seratuslima puluh ribu ) rupiah per Meter pesegi, sedangkan pihak Panitia Penilai HargaTanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.M2 ( enam puluh empat ribu ) rupiahper Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah sertamempedomani nilai jual Objek Pajak ( NJOP

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.

Uraian Jumlah (Rp); 4.063.796.832.831 Bumi 42 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB POA ATS4 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB FON ACROSS6 NUKP (40%) reso ome BS7 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.152.924.0968 PBB yang telah dibayar 8.064.097 .9259 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 88.826.171 Halaman 4 dari 10 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBBsebesar Rp20.623.277.312.560,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo, karena in casu nilaikewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankan asaskebenaran materiil dan klasifikasi bumi yang melandaskan KlasifikasiBumi menurut NJOP baik berdasarkan Bumi dan Bangunan

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt Rp303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014 3 Drs.SarwoEdhyTanah 250 m?Njop sipttRp614.000/m?

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt RP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs.

Tanah 125 m*Rp129.037.500,00 Rp57.056.500 Diterima 2x dariSumarno jLainlain NJOP!

penentuan besarnya NJOP di letakHal. 96 dari 154 hal.

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop sipttRP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs. Tanah 250 m* Rp258.075.000,00 Rp119.784.000,00 Diterima 2x dariSarwo Njop siptt NJOP Santoso di GrahaEdhy Rp614.000/m* Rp1.032.300,00 KuringRp114.784.000,00(25/12/2006)Diterima di SudinPU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) 10.

Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =

No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status

) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2

Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan

No. 1362/2011 Hal 15 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks 010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M2GadingKotamadya NJOP Per M2Jakarta Utara Rp. 160.000,DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYAPURNAMA HALIM Jl. Mangga Besar Sertifikat Hak Rp. 600.000VV P/40 Rt. 010 Milik No. 595/Rw. 005 Kelurahan Desa PantaiTaman Sari MakmurKecamatan Taman Dengan LuasSari Kotamadya 1.239 M2Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 285.000.

Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 596/Desa PantaiMakmur Dengan Luas1.232 M2 NJOP Per M2Rp. 285.000. Sertifikat Hak Rp. 2.062.000Milik No. 281/Desa PantaiMakmur Dengan Luas433 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000, Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 282/Desa Pantai Hal 16 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks Makmur Dengan Luas2.106 M2NJOP Per M2Rp. 285.000.Sertifikat Hak Rp. 3.090.000Milik No. 181/Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M2NJOP Per M2Rp. 537.000,Sertifikat Hak Rp.

Milik No. 170/Desa PantaiMakmurDengan Luas300 M2 Hal 17 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks NJOP Per M2Rp. 200.000, Akte Jual Beli Rp. 3.090.000No. 481 / 2013 Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000.

Bahwa setahu saksi di Desa Segara Jaya /desa tetangga yang sudahdibebaskan untuk jalan tol dengan Njop Rp. 64.000, (enam puluh empatribu) diberikan ganti rugi Ro.

Tanah Baru dimana harga pasarannyasebesar Rp. 5.000.000, per m2 (lima juta rupiah) dengan NJOP Rp.285.000, (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)/m2;.

atau nilai nyata/sebenarnya dengan17memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

Jika tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganii;Bahwa urusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bisa didelegasikankepada bawahannya. Sebagai anggota dan berperan memberikan pendapat /usulan penetapan harga berdasarkan NJOP yang berlaku di daerah tersebutsesuai Keputusan Menteri Keuangan.

penghitungan NJOP tetap beroedoman pada NJOP sesuai denganPasal 1 angka 3 Undangundang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

NJOP pun juga tergantungdari apakah datanya telah dilakukan pembaharuan secara berkala dan terkini atautidak.

HasanuddinHalaman 15 dari 96 Perkara Nomor 46/PID.SUSTPK/2018/PT SBYNo.2 Bolowerti Kota Kediri (NJOP tanah Rp. 285.000,00 / M2 dengan luas32.439 M2 dan NJOP bangunan Rp. 162.000,00 / M2 dengan luas 3.000 M2)dengan nilai nominal sebesar Rp.19.446.230,00 tanggal 2 Januari 2003 jatuhtempo pembayaran tanggal 31 Juli 2003.Bahwa Sesuai SPPT tersebut dapat diperhitungkan nilai NJOP atas tanahadalah Rp. 285.000,00 / M2 sehingga harga tanahnya sebesarRp. 9.245.115.000,00 dan bangunan Rp. 162.000,00 / M sehingga

PWUJatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besar dari nilai NJOP yangtertera dalam SPPT PBB diatas.(yang digunakan /dilampirkan dalam jual beli /pelepasan aset tersebut).

Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalamSPPT PBB tersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam data baseSistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP tahun 2003).Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuktanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M* dan untuk bangunan sebesarRp. 162.000,00 /M?.Bahwa seharusnya NJOP yang dipakai sebagai patokan atas penjualan tanah diKediri adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M?

PWUHalaman 40 dari 96 Perkara Nomor 46/PID.SUSTPK/2018/PT SBYJatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besar dari nilai NJOP yangtertera dalam SPPT PBB diatas.(yang dilampirkan/digunakan dalam jualbeli/pelepasan aset tersebut).Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB tersebut berbedadengan nilai NJOP yang tertera dalam data base Sistim Informasi ManajemenOperasional Perpajakan (SISMIOP tahun 2003).

Nilai NJOP atas aset Kediriyang tertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalah sebesarRp. 702.000,00 / M? dan untuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M?.Bahwa seharusnya NJOP yang dipakai sebagai patokan atas penjualan tanah diKediri adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M? dan bangunan sebesarRp. 162.000,00 / M*. Dengan demikian, nilai patokan penjualan atas aset diKediri dapat dirinci sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M?)

) pada tanah dan bangunan Milik Penggugat I tersebutadalah sebesar Rp.755.297.000,(tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilanpuluh tujuh ribu rupiah) hal ini menunjukan harga pasar adalah di atas jumlah tersebutatau minimal harga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunan Milik Penggugat Itersebut adalah sesuai NJOP yaitu sebesar Rp.755.297.000, ,(tujuh ratus lima puluhlima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;7.Bahwa berdasarkan surat Tergugat I kepada Penggugat II No.282

/Remedial/RBDG/III/13 tanggal 4 Maret 2013 yang memberitahukan pelelangan akan dilakukan denganharga limit sebesar Rp.483.000.000,(empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) haltersebut berarti jauh berada di bawah harga pasar atau harga yang patut dan wajar 3%.yang mana seharusnya pelelangan dimulai dengan nilai minimal untuk awal pelelangansesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;8.Bahwa oleh Tergugat III tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah dilakukanpelelangan yang dilaksanakan

danbangunan milik Penggugat I yaitu sebesar Rp.755.297.000,(tujuh ratus lima puluh limajuta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai limit lelang yangditentukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.483.000.000, Nilai limit lelang tersebutlebih kecil dari NJOP tanah dan bangunan milik Penggugat I sehingga penentuan nilailimit oleh Tergugat I tidak memenuhi dan melanggar ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena TergugatI telah

tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limit yangseharusnya menimal sesuai dengan NJOP 2013 yaitu Rp.755.297.000, ,(tujuh ratuslima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) oleh karenanyaTergugat I telah melanggar hukum dengan melanggar ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 35 danpasal 36 ;11.Bahwa berdasarkan nilai Jual Objek pajak (NJOP) pelelangan tanah dan bangunanberupa rumah tinggal milik Penggugat

sebesar Rp. 483.000.000,(empat ratus delapanpuluh tiga juta rupiah) telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.272.297.000, (duaratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) apabilakekurangan dihitung dari NJOP ;12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata jual beli tidak bolehmerugikan pihak ketiga ;13.Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat HI terhadap tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat dilakukan berdasarkan permintaan Tergugat I berdasarkan PeraturanMenteri

denganharga Rp. 2.678.400.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah) tidak didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP)yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal mana bila berdasarkan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) atas 5 (Lima) objek hak tanggungan CV. Ciptayasa OtjehWidiyana sebagaimana Surat Pengenaan Pajak Terutang (SPPT) adalahseharga Rp.128.000/Meter? (seratus dua puluh delapan ribu/meter) danseharusnya nilai limit terhadap 5 (Lima) objek hak tanggungan CV.

perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PajakBumi dan bangunanHal ini secara jelas, terang dan nyata sangat merugikan CV.

No. 137/Pdt/2017/PT.BTNlagi karena telah dipertimbangkan pada bukti T.ll1a=TA.Ad 1, hal manadalam bukti tersebut tidak mempertimbangkan secara aspek keadilan dankemanfaatan hukum, ukuranukuran hukum dapat dibenarkannya transaksilelang dibawah Nilai jual Objek Pajak (NJOP), maka NJOP yang telahditetapkan oleh pemerintah tersebut dapat dipergunakan untuk dan dalamhal yang bagaimana ? MOHON PENJELASAN HUKUM..

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan rasa keadilan dankemanfaatan hukum tentang Nilai Limit yang sangat rendah, jauh dari hargapasar dan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(NJOP) tahun 2012 : Rp. 87.000,Luas Objek Tanah Terperkara : 38.578 M2 XMaka Nilai Limit : Rp.3.356.286.000, (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

pokok sengketakarena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan karena itu maka seharusnyaperhitungan PBB Tahun Pajak 2015 dihitung kembali menurut perhitunganPemohon Banding menjadi sebagai berikut:NJOP BUMI PRODUKTIF Pendapatan Kotor 1.938.233.808.796Biaya Pengupasan (850.211.739.322)Biaya Pengambilan hasil produksi (260.468.997.793)Biaya Pengolahan dan pemurnian (99.238.618.094)Biaya Pengangkutan (207.038.724.232)Hasil bersih 521.275.729.355 NJOP

Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019 NJOP BUMI PRODUKTIF NJOP per m2 427.000NJOP bumi produktif 5.332.418.700.000Dikurangi : NJOPTKP (12.000.000)Jumlah 5.332.406.700.000NJKP (40%) 2.132.962.680.000PBB terutang (0,5%) 10.664.813.400 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp16.409.339.400,00 dengan perincian sebagaiberikut: Nilai Jual Objek Pajak (Rp)Objek Pajak Luas (M2) KelasPer M2 JumlahBumi 12.488.100 031 657.000,00 8.204.681.700.000,00Bangunan 0 0,00 0,00NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP

Judex Facti, maka Judex Facti tidak demikian mudah mengabulkantuntutan dari Pihak Penggugat/Termohon Kasasi yang menuntut tanah berikut rumah diatasnya sebagai sah telah diangap telah dibeli dengan harga yang sangat jauh di bawahharga wajar hanya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) padahalharga pasaran tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);Menurut logika dan kewajaran yang selama ini berlaku: bahwa harga jual beli tanah +bangunan tidak boleh lebih kecil dari NJOP

;Yang terjadi disini dengan dikabulkannya oleh Judex Facti, yang telah menyatakan sahjual beli atas tanah berikut rumah di atasnya, yang hanya berharga Rp60.000.000,00,jelas ini masih jauh di bawah NJOP obyek;Sebagai ilustrasi menganai data NJOP tanah + rumah di atasnya obyek perkara a quokami lampirkan dalam memori kasasi ini yaitu: SPT PBB tahun 2010 dan Bukti SetoranPBB pada tahun 2007, dimana dari data mengenai PBB tersebut mulai tahun 2007 s.d.2010 (nilai NJOP dalam PBB 2010 sama dengan PBB

tahun 2007) belum disesuaikan,belum diupdate kenaikannya, yaitu sebagai berikut:e Data dari SPT PBB Tahun 2010:NJOP tanah Rp 58.464.000,00;NJOP bangunan Rp74.900.000,00;Tanah + bangunan Rp133.364.000,00;e Data dari Bukti Surat Setoran PBB Tahun 2007:Di dalamnya jumlah pajak yang harus dibayar PBB tahun 2007 sama dengan tahun2010, dengan demikian NJOP tanah dan bangunan pada tahun 2007 sama dengantahun 2010 sebagaimana tersebut di atas;Oleh karena nilai jual beli sebagaimana yang dituntut oleh Termohon

Karena sebab yang halal;Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah nyatatidak mengandung sebab yang halal, akan tetapi justru sebaliknya, yaitu:e Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, yaitu adanyakejanggalan tentang harga jual sebagaimana tercantum dalam AktaKuasa Untuk Menjual vide bukti P3, P15 dengan nilai hargasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dimana hargatersebut sangat jauh di bawah harga pasaran wajar dan masih sangatjauh dari NJOP obyek