Ditemukan 3021 data
136 — 43
2001dengan menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord Vti Manualkepada Sutar Tarjulah selaku Kadiv Umum sesuai denganBerita Acara Serah Terima Kendaraan tiap unitnya yangdibuat oleh Igor Dharma Bombie kepada Sutar Tarjulah ;Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DU KRAKATAUSTEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kalipenyesuaian yaitu dengan addendum kontrak sebagaiberikutAdendum dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAUSTEEL/AM/I/VII1/2002 tanggal 9 Agustus 2002 yangmengatur penyesuaian gaji pengemudi sesuai UMR
Krakatau Steel sebagaimana ditentukan dalamSurat Keputusan Direksi Nomor : 32 tahun 1999 ;Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam penyusunan TOR dan HPS(OE), tidak terlibat dalam penunjukan rekanan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenanggapi dengan menyatakan hal hal sebagai berikutBahwa sewa yang dipakai dalam pengadaan kendaraan ToyotaSoluna adalah sewa pakai dan sopir dalam bekerja adalah 8jam, dan UMR adalah Rp. 900.000, jadi untuk effisiensiPerusahaan ;Bahwa Pejabat yang
Pembangunan yang menetapkan bahwa yang menandatanganikontrak pengadaan dengan nilai' diatas Rp. 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) adalah Direktur UtamaMenimbang, bahwa dalam perjalanan masa kontrak kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat (General Manager) berupamobil Honda Accord Vti Manual tahun 2001 tersebut, terdakwatelah menandatangani addendum dengan Nomor kontrak33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VII1/2002, tanggal 9 Agustus 2002,mengenai penyesuaian = gaji pengemudi sesuai Upah MinimumRegional (UMR
Steel Nomor : 32/C/DUKS/Kpts/1999, dan justerumerupakan tindakan yang harus dilakukan dengan mengingat bahwaketentuan Upah Minimum Regional (UMR) tersebut adalah merupakankebijakan Pemerintah tingkat Propinsi yang harus diikuti olehperusahaan penyedia tenaga kerja ;Menimbang, bahwa pada tahun 2004 oleh Badan PemeriksaKeuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan audit pada PIT.Krakatau Steel, audit mana merupakan general audit yangdilakukan rutin setiap tahun ;Bahwa, hasil dari audit yang dilakukan
124 — 11
POLARIS ALMA DOORS semuanya kuranglebin ada 50 (lima puluh) orang, digaji Mingguan oleh Aldo StefanoAndrea Altea dengan besar gaji UMR dan uangnya diambil dari tasnyaAldo Stefano Andrea Altea yang berasal dari uang Perusahaan ;Bahwa saksi digaji olehAldo Stefano Andrea Altea sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya mulai dari tahun2007 sampai dengan saya selesai bekerja dan uangnya diambil dariuang PerusahaanTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :Bahwa Terdakwa
116 — 48
diantara Termohon 1 dengan pekerja/ karyawantersebut;Hubungan kerja (antara pekerja/ karyawan dengan Termohon 1) yangterjadi di dalam Termohon 1 (sebagai Badan Hukum) HARUSLAH SESUAIDENGAN UU TENAGA KERJA dan peraturan perundangundangan lainnyayang terkait dengan tenaga kerja termasuk peraturan pelaksananya, dantermasuk mekanisme dalam menghadapi konflik (perselisihan) tanpa adapengecualian bagi TERMOHON 1, termasuk juga aspek keselamatan kerja,pembayaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR
135 — 87
Penggugatmemang berbakat menjadi seorang pemain sinetron yang handal sukabohong dan mengadangada, bagaimana mungkin gaji Seorang salesdibawah tahun 2000an berjumlah puluhan juta, zaman sekaran aja gajisales Cuma 2 jutaan karena standart gaji sales khusus yang tamat SMAsudah diatur berdasarkan UMP/UMR;Penggugat tamat hanya SMA jadi manager apa, jadi manager tapi bekerjadengan orang lain?
140 — 48
Cianjur mengalamikenaikan sejak terdakwa menjabat sebagai dari tahun 2007 s/d 2011,yaitu semula gaji pegawai sebesar Rp. 800.000,00 perbulan (dibawahUMR) naik menjadi sebesar Rp. 1.800.000,00 perbulan (diatas UMR),juga gaji para pejabat di lingkungan PDAM Tirta Mukti Kab. Cianjurjuga meningkat terakhir sebesar + Rp. 4.000.000,00 perbulan ;Bahwa peningkatan penghasilan PDAM Tirta Mukti Kab.
46 — 10
Desember 2007 sebesar Rp. 142.500, ;Bahwa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim menunjukkandaftar honor P3N kepada terdakwa, Pembagian SPM Januari s/dMei, terdakwa membenarkan masingmasing rangkap 3 ;Bahwa petugas P3N bisa melihat besar nominalnya danbesarnya sesuai dengan yang diberikan kepada petugas P3N ;Bahwa bulan Januari s/d April 2008, per bulan masingmasingsebesar Rp. 63.700, dan bulan Mei s/d Desember 2008 per bulanmasingmasing sebesar Rp. 74.600,, itu sebenarnya honor kalaudisesuaikan dengan UMR
175 — 220
/PNMadn.Bahwa dasar kenaikan fee adalah kami memproses sesuai denganevaluasi Pejabat Teknis bahwa UMR di Kota Medan pada tahun2011 sebesar Rp. 1.285.000, (Satu juta dua ratus delapan puluhlima ribu rupiah) sementara gaji penagih saat itu hanya sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang, jumlahKaryawan Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi saat itu 450 (Empatratus lima puluh ribu) orang jadi penambahannya sekitar Rp.33.750.000, (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah
EngBahwa sepengetahuan saksi dalam memberikan fee kepadaKoperasi Karyawan PDAM Tirtanadi sudah dilakukan oleh LKPPsebagai saksi dengan fee kurang lebin 5% dan menurut saksi itusudah wajar dan ada kenaikan fee pada tahun 2012 sebesar 0,2 %karena ada kenaikan UMR dan itu atas Keputusan Kadiv KeuanganAshari Pasaribu dan Direktur Keuangan Ahmad Thamrin.Bahwa Pegawai PDAM Tirtanadi termasuk Direksi otomatismenjadi anggota Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi.Bahwa setiap akhir tahun pada bulan Maret atau
/PNMadn.Bahwa sejak tahun 2002 saksi sudah bekerja di KoperasiKaryawan PDAM Tirtanadi, dan menjadi Kasi SDM sejak tahun2004 s/d 2013 dan.Bahwa ada kenaikan gaji selama bekerja dari tahun 2002berdasarkan UMR kalau UMR regional naik gaji saksi naik,sedangkanpada tahun 2011 dan 2012 gaji saksi tidak pernah naik.Bahwa sebagai Kepala Divisi SDM tupoksi saksi adalah menerimadan memproses Pegawai Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi danbertanggung jawab atas Pengurus Koperasi Karyawan PDAMTirtanadi.Bahwa Pegawai
94 — 47
dengan, yaitu :1,Bagi hasil :Bagi hasil diusulkan kepada PT sebesar 60 % dengan pengertian 30 % hakpetani + 30 % tabungan petani;Tabungan petani sebesar 30 % diminta petani ke PT dengan alasan :1423.Kondisi lapangan saat ini masih membutuhkan biaya yang cukupbesaruntuk perawatan, sementara anggota sudah mengeluarkan biaya tambahanuntuk perawatan kapling;24.Petani sampai dengan surat ini belum pernah menerima hasil dari kaplingtersebut;Dikaitkan dengan upah minimum, hasil dari kapling belum memenuhi UMR
sudah harus selesai selambatlambatnya akhir tahun 2005;b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesaiselambatlambatnya akhir tahun 2005;c) Pencucian parit diblokblok yang banjir;d) Pemasangan titi panen dimasingmasing blok yang ada;e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;f) Pembuatan jembatan dan goronggorong;g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh propam PT terutamadidaerahdaerah yang rawan pencurian;h) Apabila hasil kebun masih dibawah upah minimun regional (UMR
55 — 24
Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat(1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menaikkan retribusijJasa usaha kekayaan daerah secara tidak wajar dengan menaikkan tarif air minum dari 100 % hingga 300 %, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 23 Tahun 2006,bahwa tarif air minum tidak melampaui 4 % dari pendapatan masyarakatpelanggan yang disesuaikan dengan Upah MinimumRegional/UMR
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pembayaran gaji terhadap karyawan dari tahun 2001 hingga 2009masih di bawah UMR, baru pada tahun 2010 berdasarkan UMR,Renomerasi tidak berjalan, yang berjalan adalah sistem paket;. Bahwa saksi bekerja di Kisel sejak tahun 2001 hingga mengundurkan diripada akhir 2010;6. Bahwa status saksi di Kisel saat itu sebagai karyawan kontrak;7. Bahwa saksi dan para Penggugat dikontrak ada yang selama 2 tahun, 1tahun, dan ada yang 4 bulan, pokoknya bervariasi;8.
62 — 5
denganpenghasilan tidak tetap per bulan sama atau di bawah StandarHalaman 53 dari 113 Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.SALINANKelayakan Hidup Minimum dari Biro Pusat Statistik (pengeluaranper kapita per bulan) masing masing Kabupaten/Kota, antara lainpetani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis jalanan,buruh musiman dan lainlain; Bahwa Pekerja dengan penghasilan tetap, meliputi :Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMDdengan penghasilan perbulan sama atau di bawah UpahMinimum Regional (UMR
16 — 8
Astra dengan PenggolonganGajih UMR;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mutahdan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkankepatutan dan rasa keadilan;Him. 83 dari 112 him. Put.
303 — 345
., danjuga ada dasar hukumnya yaitu diatur pada SK.Menteri Otonomi Daerah No.8Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000, pada No.Perkiraan 96.01.70.Perkiraan : Bantuan dan Sumbangan berbunyi Dalam perkiraan ini dilakukanbiayabiaya untuk sumbangan kemalangan, kedukaan, dan sebagainya yangdiberikan kepada karyawan PDAM , pemberian panjar pegawai tersebuttermasuk bentuk bantuan kepada pegawai, karena pegawai ada yang bergajidibawah UMR sehingga jika membutuhkan biaya yang sangat mendesakseperti ada keluarganya
207 — 66
peringatan posisi Saksi kirakira 50 meter dan bisa mendengar peringatan dari Kapolres tersebut ;Bahwa yang Saksi dengar kalau tidak salah peringatan kepada buruh untukmembubarkan diri karena waktu untuk unjuk rasa sudah habis ;Bahwa aksi buruh tersebut dari berbagai organisasi buruh, diantaranya SPSSBI, jumlahnya kurang tahu tapi lebih dari 10.000 orang ;Bahwa mereka datang dengan menggunakan bus, kendaraan pribadi dankendaraan untuk pengeras suara sebanyak tiga unit ;Bahwa Mereka berorasi tentang UMR
287 — 232
Oleh karena terjadinya fluktuasi nilai mata uang dankenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada bulan Desember 20139 ; Hal 3 dari 95 hal. Ptsn. Nomor : 228/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst.Bahwa dampak lainnya dari mundurnya jadwal serah terima lahan adalah perubahanmusim yang mengakibatkan transportasi untuk mendatangkan pekerja dan materialmenjadi terkendala serta biayabiaya overhead mengalami pembengkakan. Faktatersebut tertuang dalam surat Penggugat kepada Tergugat Il No.
307 — 88
Straightway Primex dibayar seetiap akhirbulan melalui transfer dan gaji Saksi sesuai UMR; Setahu Saksi parapenggugat ini tidak ada jeda dari Karyawan harian lepas ke Karyawan tetap;Bahwa, setelah kontrak kerja Para Penggugat habis, management memanggilPara Penggugat untuk tandatangan kontrak lagi tapi Para Penggugat tidakmau tandatangan karena Mereka mau diangkat menjadi karyawan tetap;Bahwa, Saksi tidak tahu Para Penggugat dipanggil sudah berapa kali olehpihak management perusahaan;Saksi ke2 (kedua
40 — 23
Kompilasi Hukum Islam, maka MajelisHakim dengan memperhatikan antara kemampuan Tergugat Rekonvensidengan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku Suami yang wajib menafkahiistri;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidakberdasarkan rasa kepatutan dan kelayakan bila dibandingkan denganpendapatan atau gaji Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi tidakdapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karenaitu majelis berpendapat dan berpedoman kepada Upah Minimum Ragional(UMR
156 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1605 K/Pid.Sus/2014Bahwa demikian selanjutnya, pada saat akan berakhirnya perjanjian kerjasamapenagihan rekening tahun 2011, ternyata pihak Koperasi Karyawan (Kopkar)Tirtanadi ada mengajukan permohonan penambahan Table Fee dari jumlahtable fee yang sudah ada sebelumnya, dengan alasan adanya kenaikan upahminimum (UMR) yang harus disesuaikan bagi karyawan Koperasi KaryawanTirtanadi.Bahwa terhadap adanya permohonan Kopkar Tirtanadi ini, tidak serta mertakemudian disetujui oleh Terdakwa, sebagaimana
itupunTerdakwa/Pembanding mempertanyakan kembali kepada Direktur Administrasidan Keuangan, dan pada saat itupun Terdakwa/Pembanding mempertanyakankembali kepada Direktur Administrasi dan Keuangan, apakah layak permohonanyang diajukan oleh Kopkar Tirtanadi tersebut untuk dikabulkan atau tidak.Bahwa setelah dikaji dengan teliti oleh Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi,ternyata permohonan penambahan Table Fee ini dapat diperkenankan, karenapada tahun 2012 memang benar ada terjadi kenaikan Upah Minimum Regional(UMR
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan)tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar hukum.Bahwa setalah adanya Pihak : II/SPJN/Dir 2011 Nomor Pihak Il :326/SPJN/KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penagihan AirPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya termasukpenambahan Table Fee yang dikarenakan adanya permohonan yangdiajukan oleh Koperasai Karyawan Tirtanadi sehubungan dengan adanyaterjadi kKenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada tahun 2012 menjadisebesar
199 — 68
Perkiraan : Bantuan dan SumbanganHalaman 65 dari 87 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN Mks. berbunyi Dalam perkiraan ini dilakukan biayabiaya untuk sumbangankemalangan, kedukaan, dan sebagainya yang diberikan kepada karyawanPDAM , pemberian panjar pegawai tersebut termasuk bentuk bantuankepada pegawal, karena pegawai ada yang bergaji dibawah UMR sehinggajika membutuhkan biaya yang sangat mendesak seperti ada keluarganyasakit atau ada anaknya masuk perguruan tinggi maka dengan alasantersebut Terdakwa
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
516 — 782
pengusaha termasukindustri padat karya tidak mampu membayar Upah MinimumKabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud padaDiktum Kedua, Pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartitbersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkatperusahaan dalam menentukan besaran upah, denganpersetujuan Dinas Tenaga Kena dan Transmigrasi PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat.SEMA 1/17 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara,halaman 25e Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut UpahMinimum Regional (UMR