Ditemukan 4975 data
104 — 36
Sanggau atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mencobamelakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainnya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka
sesuai dengan kondisi, jaminan, keistemewaan atau kemajuransebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;1414e Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan,gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakandalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;f Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut;g Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
timbulnya kerugiankonsumen;e Kewajiban penarikan barang dari peredaran, danf Pencabutan izin usaha;e Bahwa dengan memperhatikan kemasan gula pasir sebagai barang bukti yangdisita dari terdakwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1)UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jelaskemasan gula pasir itu telah melanggar ketentuan peredaran barang untuk tujuanperlindungan konsumen karena nyatanya dikemasan itu tidak dicantumkan,antara lain :1 Tidak dicantumkan kadaluwarsa
PolsekBeduwai berikut mobil Toyota Avanza milik terdakwa;Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat atas gulapasir milik terdakwa tersebut, selain tidak dilengkapi dengan dokumenpembelian yang sah sebagai barang import juga disetiap kemasannya tidaktercantum beberapa hal yang menjadi persyaratan untuk tujuan perlindungankonsumen sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :Tidak dicantumkan kadaluwarsa
mata pencahariannamun telah jelas tujuan akhirnya yaitu untuk diperjual belikan diluar wilayahKecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong guna mendapatkan keuntungansebagai tambahan penghasilan;Bahwa ternyata gula pasir milik terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) karung tersebutsengaja dikemas dalam bentuk barang dagangan kemasan (dimasukkan dalamkarung), yang mana dengan memperhatikan kemasan dari gula pasir itu maka adabeberapa hal yang tidak tercantum dengan jelas antara lain tidak dicantumkantanggal kadaluwarsa
25 — 0
- Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kadaluwarsa;
Dalam Pokok Perkara.
150 — 12
telah menjual 3 (tiga ) bungkus obat setelan Bagong serharga Rp. 4.500,(empat ribu lima ratus rupiah ) kepada sdr Waluyo Purnomo dan 1 (satu ) bungkusobat setelan Bagong seharga Rp. 1.500, (Seribu lima ratus rupiah ) kepada sdrHeru Dana Pratama :Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan dalam kemasannya tidak adanama obat komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama Produsen danalamatnya, harus ada ijin edar dari BPOM dengan kode Huruf dan angkasebanyak 15. digit, mencatumkan Expired date (tanggal kadaluwarsa
(satu ) bungkus obat setelan Bagong seharga Rp.1.500, (seribu lima ratusrupiah ) kepada sdr Heru Dana Pratama ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan dalam kemasan nya tidak adanama obat komposisi obat,ynama kimianya,dosisnyaynama Produksen danalamatnya harus ada ijin edar dari BPOM dengan kode huruf dan angka sebanyak15 digit, mencantumkan Expired date (tanggal kadaluwarsa, mencantumkanBatch Number atau MFG (tanggal Pembuatan ) sehingga tidak sesuai denganstandar obat yang berlaku di Indonesia
61 — 14
seadiladilnya (ex ae quo et bono).Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belahpihak yang berselisih walaupun upaya mediasi telah dilakukan oleh Dinas TenagaKerja, namun demikian sepanjang persidangan terutama pada awal persidangan, akantetapi tetap tidak berhasil, maka akhirnya dijatuhkan putusan sebagaimana teruraidibawah ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal 19 September 2012 sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan kadaluwarsa
register Pengadilan yang tertera dalam gugatanPenggugat, Gugatan Penggugat kepada Tergugat baru diajukan ke Pengadilan padatanggal 1 Agustus 2012, yang berarti telah lewat 2 tahun 7 bulan dari batas akhirmengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ;Bahwa dengan lewatnya waktu selama 2 tahun 7 bulan dari batas akhirmengajukan gugatan yang dilakukan Penggugat dalam mengajukan gugatannya,maka gugatan Penggugat telah kadaluwarsa
dari yang ditentukan Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004, dimana pengajuan /pendaftaran gugatan Penggugat telah lewat waktu (satu) tahun, bahkan telah 2tahun 7 bulan sejak diberitahukannya keputusan Tergugat yang tidak memperpanjangkontrak kerja Penggugat ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalamrepliknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak karenaketentuan Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 yang dijadikan Tergugat sebagai dasarhukum menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa
atau belum, karena tidak dibuatnya atau tidak terbitnyarisalah tersebut sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 melainkan tanggal 19 Juli2012 bukanlah atas kehendak atau kelalaian Penggugat akan tetapi atas kelalaianMediator;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan apakah gugatanPenggugat kadaluwarsa atau belum, waktu yang diperhitungkan adalah sejakTergugat melarang Penggugat masuk kerja yaitu, tanggal 2 Januari 2009 s/d tanggal31 Oktober 2009 (waktu paling lama menerbitkan Risalah oleh
/mendaftarkan gugagatannya di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Agustus 2012 adalahselama 10 (sepuluh) bulan 12 (dua belas) hari;Menimbang, bahwa oleh karena sejak Tergugat melarang Penggugat masukkerja sampai dengan waktu Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugagatannyahanya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) bulan 12 (dua belas) hari makaberdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 dalil Tergugat yangmenyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa
94 — 39
Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan a quo sebagaimanadwuraikan pada halaman 2 angka 3 yaitu Penggugat mengetahui Sertipikat Hak MilkAtas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan PondokKelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M?
Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan telah melewati waktu 90 (sembilanpuluh) hari dan lebih dari 5 (lima) tahun karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 3 Mei1991 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat dan Penggugat telah mengetahuisejak tahun 1991 sebagaimana diuraikan pada halaman 2 angka 3 gugatan Penggugat,sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 Bagi merekayang tidak
yang diterbitkan pada tanggal 3Mei 1991 atas nama Agus tidak jelas, kabur dan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa)dan gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (Ne Bis In Idem), sudah sepatutnya gugatanPenggugat ditolak atau setidaksetidaknya gugatan tidak dapat di terima (Niet OnvakelijkVerklaard).PERMOHONANBahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, baikdalam EKSEPSI maupun JAWABAN.
Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa).3. Menyatakan gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (Ne Bis In Idem)DALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).3. Menyatakan.....Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUNBKL Hal. 21 dari 41 Halaman3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa).4.
Maka tidak alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukanGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah melampauai waktu sebagaimana yangsiamanatkan undangundang.Bahwa dikarenakan gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukankarena Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterimaDalam Pokok Perkara1.
IMELDA I SIMBIAK, SH
Terdakwa:
Anggelina Maturan alias Mama Nona
81 — 34
Sapina selaku Kepala BidangPengujian dengan hasil pengujian seperti terlampir dalam berkas perkaraini; Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhikebutuhan seharihari dan dijual kepada siapa saja yang datang untukmembeli kepada terdakwa; Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memilikilabel, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentangkadar yang terkandung dalam minuman tersebut; Bahwa
sebenarnya, tidak sesual dengan kondisi,jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai denganmutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaantertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
beralkohol jenis sopi tersebut masih berlangsung dimanaterdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut menggunakan2 (dua) buah ember besar sebagai wadah dengan cara mencampurkan airsebagai bahan dasar dengan gula pasir dan ragi sebagai campuran,selanjutnya didiamkan dalam ember selama beberapa hari, namunminuman beralkohol jenis sopi tersebut belum jadi terdakwa sudahditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian; Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memilikilabel, tanggal kadaluwarsa
48 — 10
sebesar Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah); Bahwa Anak selain menjual pil double LL juga mengkonsumsi untukmenenangkan pikiran; Bahwa Anak dalam membeli dan menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep dari Dokter; Bahwa Anak dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dariPejabat yang berwenang; Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/ obatobatan; Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa
Anak selain menjual pil double LL juga mengkonsumsi untukmenenangkan pikiran;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2019/PN JbgBahwa Anak dalam membeli dan menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep dari Dokter;Bahwa Anak dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dariPejabat yang berwenang;Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/ obatobatan;Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa
Anak tidak menjelaskan kepada para pembelimengenai khasiat, dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa dari pilHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2019/PN Jbgdouble L tersebut karena Anak sendiri tidak memahami mengenai halhaltersebut;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Anak adalah orang yang tidak berhak untuk melakukanperbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa
Anak tidak menjelaskan kepada para pembellimengenai khasiat, dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa dari pildouble L tersebut karena Anak sendiri tidak memahami mengenai halhaltersebut, sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana
27 — 19
Menyatakan Pengajuan Perlawanan Para Pelawan telahVerjaring/Kadaluwarsa, oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima jawaban Terlawan untuk seluruhnya ; Hal 4 dari 11 Halaman Put.
No. 161/Pdt/2014/PT Smgdimohonkan, sehingga susunan amar putusan tidak sistematis sebagaimanapetitum yang dimohonkan Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah : Dalam Konvensi :Dalam eksepsi :Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terlawan/terbanding adalah perlawanan para Pelawan/para pembanding telah verjaring/kadaluwarsa : Perlawanan para Pelawan/para Pembanding diajukan setelah penjualan
51 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadilikarena perkara a quo secara absolut merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan Para Penggugat nebis in idem;Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurnum litisconsortium)5. Bahwa Para Penggugat tidak punya kewenangan untukmengajukan gugatan;6.
Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh PengadilanNegeri Semarang dengan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara orang tua ParaPenggugat Almarhum Sri Katminiyati selaku pembeli dengan SaudaraB.
49 — 15
bernama JIMMY CANIAGO dan SULAIMAN, berarti letakdan batasbatas tanah yang menjadi sengketa bukan diatas tanah milikTergugat.1 Bahwa, pada waktu orang tua Penggugat I, II, III dan IV masih hidup yangmendapat tanah berdasarkan jual beli tanggal 2 September 1960, sampaidengan tahun 1990 tidak mengajukan gugatan, tetapi setelah 30 tahun lebihbaru sekarang mengajukan gugatan, sedangkan berdasarkan Pasal 1967KUH perdata, yang berisi semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa
) setelah lampauwaktu 30 tahun (Pasal 1520 KUH Perdata)Dengan demikian gugatan Penggugat I,II,III dan IV telah kadaluwarsa.2 Bahwa, didalam Hukum Acara Perdata tidak ada istilah meralat suratgugatan, yang ada hanyalah merubah surat gugatan, seharusnya Penggugathim 9 dari 18 him Put.No.55/PDT/2012/PT.PLGI,1,11 dan IV, surat gugatan yang telah diajukan di dirubah/diganti dengansurat gugatan yang baru.3 Penggugat I,II,III dan IV di dalam surat gugatannya halaman 2 ANGKA 3mempunyai 7 (tujuh) beradik,
membuktikan kebenaran dari surat gugatan Penggugat I, I, HI danIV.6 Bahwa Tergugat telah menguasai serta memiliki tanah seluas 20.000 m2 lebihdari 20 tahun tidak pemah ada pihak lain yang melakukan sanggahan ataukeberatan terhadap tanah tersebut , setelah tanah milik Tergugatkeseluruhannya dilakukan Pengoperan dan Pelepasan Hak kepada pihak lain(10 orang) dan sekarang tidak lagi dikuasai oleh Tergugat baru timbulnyagugatan, dan gugatannyapun tidak jelas letak dan batasbatas objeknyabahkan telah kadaluwarsa
ADHI SATYO WICAKSONO, SH
Terdakwa:
DUWI SEPTIAN Als SARKAM Bin SAMURI
23 — 2
dan juga bukantenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammengedarkan 1 .OOO(Seribu) butir obat berbentuk pil warna putin denganlogo LL kepada saksi Devan Juni Agraha;Bahwa 1.000 (seribu) butir obat berbentuk pil warna putin dengan logoLL yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat tanpaidentitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersin atau isi bersihn, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dantahun kadaluwarsa
dan juga bukantenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammengedarkan .0OO(seribu) butir obat berbentuk pil warna putin denganlogo LL kepada saksi Devan Juni Agraha;Bahwa 1.000 (seribu) butir obat berbentuk pil warna putin dengan logoLL yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat tanpaidentitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersin atau isi bersihn, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
ataudikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidakboleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memprosuksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa
74 — 26
Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2017, gugatan tersebut telah benarmelewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas,maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarandalil dalilnya menyangkut tentang tenggang waktu, dengan demikian terhadapeksepsi Terbanding semula Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentanggugatan Pembanding semula Penggugat telah kadaluwarsa
adalah eksepsiyang benar dan berdasarkan hukum sehingga dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut , bahwa sebagai konsekwensi logisdengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi/Terbandingtentang gugatan Penggugat/Pembanding telah kadaluwarsa,maka menurutMajelis Hakim Tingkat Banding terhadap pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatanPenggugat/Pembanding
41 — 26
sebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaipermohonan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan dan mengadilisendiri sengketa ini serta mengabulkan gugatannya ; Menimbang, bahwa terlepas dari alasan memori banding yang diajukanPenggugat/Pembanding pada memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat perlu mempertimbangkan dan menguji terlebih dahulu apakahPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mempertimbangkan secaratepat dan menurut hukum tentang eksepsi kadaluwarsa
kepentingannya sejak tanggal 11 Nopember 2014sedangkan gugatannya didaftarkan di Pengadilan TUN Makassar padatanggal 02 Oktober 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat/Pembandingtersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak iamengetahui keputusan in litis dan merasa kepentingannya dirugikan, olehkarenannya eksepsi Tergugat/terbanding mengenai hal itu dapat diterima danpermohonan eksepsinya dikabulkan ; 22020 n nono 2Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbandingmengenai kadaluwarsa
Terbanding/Penggugat I : LAMBERTUS D. ULIM
Terbanding/Penggugat II : KALFEN A. KWAKTOLO
46 — 28
Sangkalan tersebutkarena gugatan sudah kadaluwarsa, peristiwa hukum yang menjadi dasargugatan mengandung paksaan dan penipuan (exceptio doli mali danexceptio metus), objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkantergugat atau orang lain (exceptio domini), gugatan yang diajukan samadengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (exceptio litispetendlis) ;Hal 10 dari 31 hal Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2018/PT JAPDalam perkara ini, menurut Tergugat gugatan Penggugat telah kadaluwarsa(telah
Yani No. 18 Klademak Kota Sorong, yang manaSertifikat tersebut diterbitkan olen Pejabat Negara yang berwenang ;Sehingga jelas dan terang bahwa status tanah tersebut telah dikuasaidan/atau dimiliki oleh Tergugat dengan itikad baik berdasarkan sertifikattersebut lebih dari 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 1988 ;Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) haldidasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 32 ayat 2 (dua) menyatakan
pembukuan tanah ;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, menjadi jelas bahwa gugatanpenggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sehingga kami mohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidakHal 11 dari 31 hal Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2018/PT JAPtidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)karena kadaluwarsa
Sangkalan tersebut karena gugatan sudah kadaluwarsa,peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan danpenipuan (exceptio doli mali dan exceptio metus), objek gugatan bukankepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (exceptio domini),gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa olehpengadilan (exceptio litis petendis) ;dalam perkara ini, menurut Tergugatgugatan Penggugat telan kadaluwarsa (telah lewat waktu).
156 — 38
Pokok Sengketa atas Penghasilan Lain Sebagai Obyek terutang PPN sebesarRp2.241.500.587,00Moathwutritenbandilferbanding penghasilan lainlain tersebut merupakan Objek yang terutang PPN denganalasan koreksi : "Wajib Pajak tidak memberikan alasan koreksi apakah sebagai akibat hllang, rusak,kadaluwarsa atau alasan lainnya tidak diketahui, demikian juga metode stock opname yang digunakan,serta tidak ada penjelasan dari Pemohon Banding" sehingga koreksi stock opname tersebut bisa diakuisebagai pendapatan
tersebut bukan merupan objek PPN.b.3 Apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak akan mengakibatkan berkurangnya persediaan,tetapi yang menjadi pokok sengketa dalam hal ini adalah persediaan bertambah sebesarRp2.241.500.587,00 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi penyerahan Barang KenaPajak yang belum kami laporkan untuk Masa Januari 2009, sehingga tidak ada objek pajak.b.4 Terbanding yang menyatakan bahwa : "wajib Pajak tidak memberikan alasan koreksi apakahsebagai akibat hilang, rusak, kadaluwarsa
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Tergugat: Tentang Kompetensi Pengadilan; Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa); Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel): Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;Il.
Eksepsi Para Tergugat II Intervensi: Tentang Kompetensi Pengadilan; Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa); Tentang Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel): Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtum); Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor019/G/2017/PTUN.Smg., tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
39 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
YANTI SUPRIYANTI ;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008 Penggugat telahmembayar upah kepada Tergugat dan Tergugat II selama 8(delapan) bulan dari bulan November 2007 s/d bulan Juni2008, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara PembayaranUpah untuk 4 (empat) orang karyawati RS Kebonjati tanggal27 Juni 2008 (Bukti P9) ;Bahwa mengingat permasalahan telah melampaui 2 (dua)tahun maka tuntutan pembayaran upah Tergugat dan TergugatIl dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerjamenjadi kadaluwarsa sejak
No. 042K/PDT.SUS/2011waktu. yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukangugatannya sudah melampaui lebih dari 1 (satu) tahundan sudah kadaluwarsa sehingga tidak memenuhi syaratformil gugatan ;Berdasarkan uraian di atas, nampak ketentuan Pasal 171Undang Undang No. 13 Tahun 2003 jo.
padaPengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkarasekarang ini ;Bahwa putusan dan pertimbangan' tersebut di atasmerupakan kesalahan yang fatal dalam penerapan hukumketenagakerjaan, karena dalam putusan dan pertimbangana quo, quad non Pemohon kasasi' telah dinyatakanpengajuan gugatannya sudah melampaui lebih dari 1(satu) tahun dan sudah kadaluarsa sehingga tidakmemenuhi syarat formil gugatan, serta tidak berhak atasupahnya karena sudah melampaui lebih dari 2 (dua) tahunsehingga karenanya menjadi kadaluwarsa
yangdiamanatkan oleh Pasal 156 ayat (1) UndangUndang No.138 Tahun 2003 untuk membayar Uang Pesangon, UangPenggantian Hak dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepadaPara Pemohon Kasasi;Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Tingkat Pertama pada halaman 19paragraf ketujuh disebutkan sebagai berikut"Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003 Pasal 96 menegaskan "tuntutan pembayaranupah Pekerja dan segala pembayarannya yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp22.540.000,00 + Rp20.353.275,00) =Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribudelapan ratus tujuh puluh lima rupiah);11.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUHal. 6 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.SusPHI/201512.X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat tidak kadaluwarsa
Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi itu meniadakanmasa kadaluwarsa mengajukan tuntutan hak. Namun menurut hematTergugat tidak adanya masa kadaluwarsa dalam mengajukan tuntutankhususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastianhukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak danpekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya.
Oleh karenanya perkara tersebut terikat olehketentuan Pasal 96 (tuntutan kedaluwarsa 2 tahun) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah ada putusanMahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012, tanggal 19 September 2013dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu)berkaitan eksepsi kadaluwarsa yang diajukan Pemohon Kasasi dahuluTergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan masuk
34 — 17
Maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PPNo.24 Tahun 1997 tersebut, Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa(verjaring).Begitu pula berdasarkan Pasal 1967 BW menyebutkan disalin Semuatuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewainya waktu tigapuluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu,tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapatdiajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.
1.TOMY MARWANTO, SH
2.YUNI PRIYONO, S.H
Terdakwa:
ROMADHON Als LIK Bin KEDAH
30 — 7
Desa Lamong, Kecamatan Badas,Kabupaten Kediri; Bahwa dari penangkapan tersebut telah disita pil jenis LL sebanyak 55(lima puluh lima) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok merkGudang Garam dan 1 (satu) buah HP merk Lava warna putih; Bahwa barangbarang tersebut yang disita adalah milik Terdakwasendiri; Bahwa pil jenis LL sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang dikemasdalam bekas bungkus merk Gudang Garam tidak terdapat identitas atau labelserta tidak tertulis kandungan, komposisi dan masa kadaluwarsa
dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Gpr Bahwa dari penangkapan tersebut telah disita pil jenis LL sebanyak 55(lima puluh lima) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok merkGudang Garam dan 1 (satu) buah HP merk Lava warna putih; Bahwa barangbarang tersebut yang disita adalah milik Terdakwasendiri; Bahwa pil jenis LL sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang dikemasdalam bekas bungkus merk Gudang Garam tidak terdapat identitas atau labelserta tidak tertulis kandungan, komposisi dan masa kadaluwarsa
Pasal 98 ayat (3) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yangdiedarkan terlebin dahulu harus dilakukan dan lulus dalam pengujian dari segimutu, kKeamanan, dan kemanfaatan untuk mendapatkan ijin edar dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pil jenisLL yang oleh Terdakwa Romadhon Als Lik Bin Kedah edarkan dalamkemasannya tidak tertulis khasiat obat, komposisi dan tanggal kadaluwarsa