Ditemukan 3107 data
164 — 777 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarna Wira Perkasakepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) ProvinsiJawa Barat dan kemudian dibuatkan Berita Acara PemeriksaanSarana Penyalur Alat Kesehatan.5) REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN A.N.
Sarna Wira Perkasa mengirimkan dokumenpengadaan melalui aplikasi LPSE;Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Lelang (ULPPOKJA) yang mana salah satu syaratnya adalah setiappeserta harus memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAKk).Berhubung karena PT.
80 — 50
ALVIN TOBING, Sarna Teknik.bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen UKI Nomor 29,Rt 009 Rw. 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat JatiJakarta Timur JakartaDalam Perkara ini disebut Turut Tergugat12 Bahwa untuk selanjuinya dalam gugatan ini, Turut Tergugat 1 hingga Turut Tergugat 12,disebut sebagai, PARA TURUT TERGUGAT;20.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAY AHBADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI. JAKARTA Cq.
41 — 18
Aken berjalanke toko jamu dan tidak berapa lama kemudian menghampiri Saksi4 dan temanteman sambil membawa helmnya dan berkata "Tuh pa kan hampir sarna" danpada saat itu juga Serka Saeful Ridwan (korban) dan Sdr. Aken langsung berjabattangan dan melanjutkan mengobrolnya lalu beberapa menit kemudian Sdr. Akenpergi tanpa berpamitan.g.
1540 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan). PN Medan menyatakan bahwa ... [Selengkapnya]
kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwauntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut yang merugikan keuangannegara, sebagaiman ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang RINomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarna
117 — 55
Wonorejo/Tergugat IntervensiII sarna sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin rapatsebagaimana yang disebutkan dalam Akte dimaksud, oleh karenanyakuat dugaan Tergugat Intervensi 11 bahwa Akta tersebut adalah56rekayasa, sehingga secara hukum seharusnya Teddy Anwar, SHNotaris di Jakarta diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa demikian juga PT.
150 — 56
No. 1814/Pat.G/2016/PASrghukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20Oktober 2015 dengan Reg.No. 71/Pdt.G/2015/PN.Srg,dan dengan putusangugatan Para penggugat kurang pihak dan gugatan ditolak oleh MajelisHakirn yang memeriksa perkara. serta putusan di Pengadilan AgarnaSerang dengan Putusan Sela dengan Nomor perkara : No.803/Pdt.G/2016/PA.Srg Sekarang para penggugat mengajukan kembaiidengan rnateri yang sama dan objek yang sarna dengan yang diajukansekarang; 4.
154 — 110
Kpts730/E0000/1989B1 tanggal 6 Juni 1989 (bukti5) ; Bahwa dalam faktanya, baik dalam struktur Tim PengarahPengembangan Kilang Minyak untuk ekspor yang dibentuk olehMentamben maupun dalam struktur Tim Pra Proyek DrektoratPengolahan yang dibentuk oleh Direktur Pengolahan (Terdakwa)sarna sekali tidak ada kelompokkelompok kerja (kelompok kerja ,kelompok kerja II, kKelompok kerja Ill) ;Hal. 93 dari 155 hal. Put.
yang diperolehselama pesidangan atau mengemukakan tidak sesuai dengan faktafaktanya, misalnya :Keterangan Terdakwa.Terdakwa selalu menerangkan bahwa owner estimate Pertamina untukContractor Scope sebesar US $ 1,623.42 juta belum menggunakankaidahkaidah yang benar dan estimasi tersebut diterima oleh Terdakwatetapi hanya dipergunakan sebagai strategi perundingan denganKonsorsium sehingga apabila owner estimate Pertamina bocor makayang beredar adalah angka yang rendah (US $ 1,623.42 juta) ;Fakta ini sarna
85 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 607 K/Pid.Sus/2015syarat kegiatan Redisol 2008 yang ada di Desa (KeteranganSaksi SARNA BIN SALAM);Yang saksi maksud identifikasi dalam kegiatan Redisol ini adalahPengumpulan data langsung dari para pemohon. Sebagaipengumpul data tugasnya mengumpulkan data untukkelengkapan kegiatan Redisol 2008, diantaranya KTP, SPT, suratketerangan penggarap yang di keluarkan dari desa.
BIN MUHASAN);Saksi tidak pernah bertanya pungutan untuk pengukuran dansaksi juga tidak pernah mendengar ada pungutan untukpengukuran (Keterangan Saksi BUDIYANTO, S.Sit binSOMORE,JO);Dalam kegiatan Redisol 2008 tidak ada pungutan dari masyarakat(keterangan Saksi SARNA BIN SALAM);b.
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sirait "Ada apa pak"kemudian dijawab oleh terdakwa Libert Sirait denganmengatakan "Tolong ambilkan uang sepuluh juta" kemudianHenry Sihombing memenuhi perintah terdakwa Libert Siraitdengan mengambil uang sebanyak Rp.10.000.000, (sepuluhJuta rupiah) dari brankas dengan terlebih dahulu mintakunci kepada Supriadi, setelah uang diambil oleh HenrySihombing kemudian Henry Sihombing menyerahkan uangtersebut kepada terdakwa Libert Sirait namun terdakwaLibert Sirait mengatakan kepada HenrySihombing "Kasihlah sarna
162 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerimapemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkanmelalui website KPPU;Keberatan diajukan melalui kepaniteraan PengadilanNegeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedurpendaftaran perkara perdata dengan memberikansalinan keberatan kepada KPPU;Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu)Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, danmemiliki kedudukan hukum yang sama, perkaratersebut harus didaftar dengan nomor yang sarna
114 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
KasasifTerdakwa Il pada tingkat penyidikantidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pasal 64 Ayat (1) KUHP,bukankah Saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaandalam melakukan penuntutan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa Ilmengacu pada hasil penyidikan/pemeriksaan yang telah dituangkan dalamBerita Acara tersebut, sehingga dalam hal ini merupakan suatu proses hukumyang aneh, dan bagaimana mungkin seorang Terdakwa harus didakwa danselanjutnya dilakukan penuntutan dengan Pasal yang sarna
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 Oktober 2005Bahwa Para Penggugat yang telah digusur, dibongkar paksa olehTergugat Ill, dan Tergugat IV, seharusnya berdasarkan nilai santunanganti rugi yang telah ditetapkan oleh Tergugat Ill, mendapat ganti rugidengan rincian sebagaimana tertera dalam Keputusan Tergugat Illtersebut di atas, akan tetapi kenyataannya Para Penggugat menerimaNilai Santunan Ganti Rugi, dengan rincian semua diklasifikasikan masukkategori rumah atau bangunan Permanen V, dengan Nilai SantunanGanti Rugi yang sarna
111 — 53
;Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT dihalaman 8 nomor 12, karena dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasanhukum sarna sekali karena apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan tanahtanahnyatelah diambil alih oleh TERGUGAT I secara paaksa yang disertai intimidasi denganbantuan TERGUGAT III quod non, hal terbut bertentangan dengan fakta hukum yangada, karena proses pelepasan hak yang dilakukan saat itu oleh panitia pembebasan tanahtidak bertentangan dengan Peraturan
134 — 25
Hal ini sarna sekali tidak benar dan tidak berdasar.80. Tanah dan bangunan Hotel Restaurant Maras tersebut dari sejak dahulu adalah81.sepenuhnya milik Tergugat V, yaitu PT. Hotel Restaurant Maras (dahulu NV HotelRestaurant Maras) sebagai badan hukum dan subjek hukum yang berdiri sendiri.Tergugat V sama sekali tidak pernah mengalihkan tanah dan bangunan HotelRestaurant Maras kepada siapa pun juga.
ENNY J. A. UMBAS, SE
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA
169 — 121
227 228) Menimbang, bahwa faktafakta hukum di atas, pengadaan batreyBSBp dan controller dibeli oleh Saksi Paulus Iwo bersama dengansaksi Irene Nety ke China langsung kepabrikannya, dimana pabriktidak menggaransi apabila ada perubahan spek yang tidaksesuail dengan surat dukungan yang ada, dimana kemudianbattery yang terpasang pada sebagian besar lampu solar celltersebut adalah batrey yang dibeli Terdakwa merek Bulls Power 120Ah Tipe Gel yang oleh Saksi Paulus Iwo menyampaikan bahwabatrey tersebut sarna
138 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun kemudian Para Termohon Kasasimemperluas positanya, yang sarna sekali tidak ada relevansinya dengan gugatana quo, yakni bahwa atas perjanjian asuransi tersebut kemudian PT. AsuransiHanjin Korindo telah mereasuransikannya kepada Pemohon Kasasi, yangkemudian mereasuransikan kembali (retrosesi) kepada 3 (tiga) retrosessor(dahulu Tergugat II, III dan IV), tetap saja inti dari seluruh gugatan paraTermohon Kasasi tersebut adalah bahwa PT.
65 — 38
IWAPI fakta yang benaradalah Rina Fahmi sudah dinyatakanDemisioner. tidak menjabat lagi sejakdiberhentikan tanggal 8 April 2010(berdasarkan Ketetapan MUNASLUBDPP IWAPI) dan jabatan Ketua UrnumDPP IWAPI dijabat oleh Ir.Dyah AnitaPrihapsari dengan masa jabatan 20102015, sehingga berdasarkan Ketetapantersebut Rina Fahmi ldris tidak berhaklagiatribut IWAPI, oleh karena itu klaimtelahdiselenggarakan Munas dan menilihRina Fahmi Idris sebagai Ketua UTTILIMDPP IWAPI masa Bhakti 20122017adalah tidak benar sarna
ABDULLAH ASEGAFF, DKK
Tergugat:
PT. KREASINDO JAYA TAMA SUKSES
194 — 58
45,302,616
35,235,368
12,080,698
92,618,682
27
Rozaq Agung Purnama
45,302,616
15,100,872
9,060,523
69,464,011
28
Sarna
Register : 16-01-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 01-05-2019Putusan PT MEDAN Nomor 20/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 26 April 2019 — BONGGAL HASIBUAN ALS TONGKU NAPARAS, DKK VS PT. WONOREJO PERDANA, DK
102 — 69Wonorejo/Tergugat Intervensi II sarna sekalitidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin rapat sebagaimana yangdisebutkan dalam Akte dimaksud, oleh karenanya kuat dugaan TergugatIntervensi 11 bahwa Akta tersebut adalah rekayasa, sehingga secarahukum seharusnya Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta diikutsertakansebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa demikian juga PT.
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-11-2016Putusan PN AMBON Nomor 199/Pdt.G/2014/PN. Amb
Tanggal 23 Desember 2015 — HANS HATEYONG (DAHULU HAN HO AN), Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I ; 2. JIMMY HATEYONG, Umur 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II ; 3. ELIZABETH HATEYONG, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III ; 4. EDWARD HATEYONG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI IV ; Seluruh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III dan TERGUGAT INTERVENSI IV ; M e l a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI V ; M e l a w a n : JACOBUS HATULESILA, umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
150 — 78Di surat ukurnya nomor 0021/Rumahtiga/2013 tanggal 31 Juli 2013 tertulis Tanah Negara bekasEigendom Nomor 1054 sebagian, sebidang tanah pertanian yangdiatasnya terdapat bangunan permanen.Diatas tanah negara yang sarna, 22 tahun silam, tepat tanggal 18 Juni1991, kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon telah menerbitkansertifikat hak pakai nomor 16 dengan luas 10.100 M2 kepada Lembagallmu Pengetahuan Indonesia berkedudukan di Jakarta cq. SalitoangSumber Daya Laut Upi Ambon di Ambon.