Ditemukan 5226 data
52 — 4
2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulan, yang diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menolak untuk selainnya ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 ( sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah
14 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Collnenall uta lc dade dliall 9153Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 1
Oleh karena itu Penggugat telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat denganTergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2011, yang akibatnya yangakibatnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahanlagi dengan perilaku Tergugat yang sering kumpul dengan wanita lain namunSelama itu Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesarRp. 1.500.000, (Satu j uta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
13 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Celleonall uta ple ptiis tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Collnenall uta lc pints dul iall lpsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
32 — 18
undangNomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumahtangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tanggaternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suamiisteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, makamempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besardari maslahat yang akan dicapai, sedangkan menghindarkan mafsadatlebih diutamakan dari mengambil maslahat, hal mana sesuai denganqaidah figh yang berbunyi :Co Lonel) uta
12 — 2
mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah dirumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih tahun dan dikaruniai 1 orang anakBahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1tahun 2 bulan ;Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,sedang Tergugat tinggal di rumah orang uta
20 — 3
(cal Lal gc4iily Aalb git Lagi CDA Ge call jac 5 Uta) Gy 5 pte!
11 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
25 — 4
Sumpalh....... see ceeecsseeseeseeseessecsaeceaeeeeeeneeseeeseesaeenaee Rp. 20.000,UTA, seesercssrecanscmrasmtscroassesenerecneean eaten te ttenttantnnenaomunmEaEE Rp.211.000,( Dua ratus sebelas ribu rupiah)
15 — 5
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Gellncall uta (pie piuie tid ial! ysArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 0
(al Lal goAlay Aa gale Lagi Cray Ge call Jac 5 Uta) Gs 5 pallArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceraikepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyamenderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengansuaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki ataumenyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi ataumemaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapanatau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan
14 — 9
Rajiman Nomor 52 RT. 001 RW. 005 KelurahanKebonmanis Kecamatan Cilacap Uta ra KabupatenCilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20Juli 2016, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Cilacap tanggal 20 Juli 2016 nomor: 2912/KUASA/V1/2016/PA.CLP, sebagai "Penggugat",MELAWANTergugat umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanBuruh Harian Lepas, tempat tinggal di KabupatenCilacap, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
10 — 9
Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi:fi dL dal) atiaie We uta ella)Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.
15 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
12 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cellncnall uta ple pita tid tall /52Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
14 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
12 — 0
(sal Wal yea4iily Aa gall Laginn CDA Ge call Jac 5 Uta) Gs 5 pallArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceralkepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyahal. 8 dari 11 hal.
25 — 26
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yangberbunyi:Celaall uta le ats dilnial Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.